2014-12-01-92_1_modul_spm_otda_a5_06 4i496h

MODUL 6 PENYUSUNAN PELAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

MODUL 6

PENYUSUNAN PELAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

MODUL 6 Penyusunan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal Diterbitkan Oleh : Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Jl.Medan Merdeka Timur no.7-8, Jakarta - 10110 website : www.otda.kemendagri.go.id Pelindung: Prof.Dr.H.Djohermansyah Djohan, M.A Pengarah: Drs.Soesilo.M.Si Penanggung Jawab : DR.Kurniasih, SH, M.Si Tim Penyusun : 1. Prof. Muchlis Hamdi 2. Prof. Aris Jaenuri 3. Dr. I Made Suwandi, M.Soc, Sc 4. Dr. Halilul 5. Hani S. Rustam, SH 6. Lily Latul, SE, MPA 7. Sri Indrawati, SH, M.Si 8. Drs. Faebuadodo Hia, M.Si 9. Drs. Nyoto Suwignyo, MM 10. Yasoaro Zai, S.Sos, MM 11. William James Duggan 12. Elisabeth Laury O. Noya 13. Utoro SB Iskandar Cetakan : April 2014 Desain cover dan tata letak : Rosalin Publikasi ini didanai oleh Department of Foreign Affair, Trade and Development (DFATD) melalui Proyek BASICS. Sebagian atau seluruh isi buku ini termasuk ilustrasinya, boleh diperbanyak dengan syarat disebarkan secara gratis dengan mencantumkan sumber.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPPUBLIK INDONESIA

Sambutan

DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH

P

uji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga berbagai upaya, jerih payah dan kerja yang kita lakukan bersama untuk membangun bangsa, telah menunjukkan hasil yang cukup membanggakan bagi semua pelaku pembangunan di semua tingkatan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Sejak reformasi Tahun 1997, otonomi daerah di Indonesia menganut prinsip otonomi luas sebagaimana diamanatkan oleh pasal 18 UUD Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen. Prinsip otonomi luas tersebut telah memberikan ruang dan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan daerah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Desentralisasi kewenangan kepada pemerintah daerah harus diikuti dengan tanggung jawab sertra kesungguhan daerah dalam menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kebijakan nasional dan aspirasi masyarakat setempat agar cita-cita mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat dicapai. Kewenangan yang luas harus dibarengi dengan fasilitasi, supervisi, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta tanggung jawab agar otonomi luas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

MODUL 6 | Penyusunan Pelaporan Standar Pelayanan Mininal

i

Dalam rangka menjamin agar pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sesuai dengan standar yang telah ditentukan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dasar. Guna percepatan pelaksanaan dalam penerapan SPM oleh pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri telah menyusun beberapa modul yang dapat digunakan sebagai panduan untuk mempermudah SKPD pemangku SPM di Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam menerapkan SPM di daerahnya masing-masing. Buku Panduan ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi SKPD Pemangku SPM di daerah, sehingga bias atau distorsi dalam memahami SPM dengan Pelayanan Publik serta pengintegrasian SPM dalam Renja SKPD pemangku SPM dapat diminimalisir. Beberapa Modul tersebut diantaranya: 1. Modul 1 berisi panduan bagi daerah untuk memahami berbagai kebijakan nasional yang terkait dengan standar pelayanan minimal. Melalui modul ini diharapkan penyelenggara pemerintahan daerah dapat memahami secara utuh dan mendalam seluruh aspek kebijakan terkait Standar Pelayanan Minimal. 2. Modul 2 berisi panduan bagi pemerintah daerah untuk menyusun langkah-langkah dan strategi untuk mempercepat penerapan standar pelayanan minimal sesuai dengan kebijakan dan target yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Percepatan penerapan standar pelayanan minimal ini adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah yang merupakan tujuan dan cita-cita otonomi daerah itu sendiri. 3. Modul 3 berisi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target standar pelayanan yang telah ditetapkan. Setiap pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun rencana aksi yang konkrit dan rasional dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal pada setiap urusan pemerintahan yang mempunyai standar pelayanan minimal. 4. Modul 4 berisi panduan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan target tahunan pencapaian SPM dan teknik pengintegrasiannya ke dalam

ii


dokumen perencanaan dan penganggaran, yaitu integrasi ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD), dokumen kebijakan umum anggaran (KUA), dokumen prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) dan dokumen peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (Perda APBD). 5. Modul 5 berisi panduan bagi pemerintah daerah untuk menyusun data base/profile penerapan standar pelayanan minimal didaerahnya masing-masing bagi setiap urusan pemerintahan. Database/profil penerapan standar pelayanan minimal ini sangat penting dalam rangka evaluasi keberhasilan/kegagalan penerapan Standar Pelayanan Minimal dan sekaligus sebagai bahan dalam perencanaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 6. Modul 6 berisi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal setiap urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing.

Akhirnya, harapan saya semoga modul ini sebagai panduan dalam penerapan SPM di daerah dapat menjadi pengungkit keberhasilan capaian SPM dan mampu menjawab permasalahan teknis yang terjadi dalam implementasi SPM di daerah. Semoga kerja keras kita dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan memajukan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.

Jakarta, April 2014 DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH,

Prof. Dr. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA.


iii

KATA PENGANTAR

D

alam kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya, pemerintah daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagai urusan rumah tangga daerah. Urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar bisa hidup sejahtera. Untuk mewujudkan masyarakat sejahtera tadi, pemerintah daerah dapat melakukan berbagai cara dan strategi sesuai dengan kondisi daerah, kemampuan dan aspirasi masyarakat di daerah masing-masing. Meskipun kebebasan telah diberikan kepada daerah berupa hak otonomi, namun mengingat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah adalah juga pelayanan bagi seluruh rakyat dalam sistem negara kesatuan republik Indoensia, maka pemerintah pusat mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah otonom tidak merugikan rakyatnya sendiri. Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka pemerintah pusat tetap berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peneyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh daerah otonom. Pembinaan dan pengawasan tersebut ditujukan untuk mengatasi semua masalah di daerah yang dipandang dapat mengurangi kualitas pelayanan yang menjadi fungsi dan tanggung jawab pemerintah. Pembinaan dan pengawasan harus dilakukan secara objektif dan profesional sehingga semua cara yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah di daerah dapat dilakukan secara efektif. Salah satu upaya agar pembinaan oleh pemerintah pusat dilakukan secara objektif adalah dengan tersedianya informasi yang akurat dan terkini (up to date) sesuai dengan kondisi senyatanya yang terjadi di daerah. Pembinan tanpa didukung oleh data yang akurat dan terkini akan dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan untuk membenahi dan mengatasi maslah yang terjadi di daerah. Pelaksanaan SPM memerlukan pembinaan dan pengawasan yang intensif dari pemerintah pusat, mengingat penerapan SPM berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Oleh karena itu pemerintah memerlukan informasi yang akurat dan terkini terkait dengan penerpan SPM di daerah. Untuk mendapatkan informasi tersebut pemerintah daerah perlu melaporkan informasi strategis yang terkait penerapan SPM di daerahnya kepada pemerintah pusat.

iv


Laporan penerapan SPM di daerah disusun secara terpadu antar seluruh stakeholder di lingkungan pemerintah daerah yang terkait dengan pelaksanaan SPM seperti sekretaris daerah, Bapeda dan SKPD penanggung jawab SPM. Laporan pelaksanaan SPM daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Sedangkan laporan pelaksanaan SPM daerah provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri. Laporan pelaksanaan SPM oleh gubernur/bupati/ walikota merupakan bahan koordinasi pembinaan SPM oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/LPNK. Laporan pelaksanaan SPM memuat informasi-informasi stratgis terkait penerapan SPM antara lain informasi tentang kinerja pencapaian terget SPM, informasi tentang target tahun dalam kerangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, informasi tentang anggaran program dan kegiatan untuk mencapai terget SPM serta informasi tentang kendala dan hambatan dalam pencapaian SPm setiap urusan pemerintahan. Laporan pelaksanaan SPM disusun dalam format yang sudah ditentukan. Penyampaian laporan pelaksanaan SPM ini diharapkan akan mendorong adanya pembinaan penerapan SPM dari pemerintah pusat terhadap daerah secara akurat dan efektif serta berkesinambungan. Jakarta, April 2014 TIM PENYUSUN


v

vi


DAFTAR ISI KATA SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH KATA PENGANTAR DAFTAR ISI TEKNIS PEMBELAJARAN BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Tujuan 3. Manfaat 4. Hasil pelatihan BAB II PENYUSUNAN PELAPORAN PENERAPAN SPM 1. Maksud dan Tujuan Pelaporan SPM 2. Tahapan Penyusunan Laporan SPM 3. Mekanisme Penyampaian Pelaporan Penerapan SPM 4. Materi Laporan SPM

i iv v vi 1 1 1 3 3 3 4 4 4 4 5 6 7

Tabel 1. Jenis Pelayanan, Indikator, Target dan Realisasi Capaian SPM Tabel 2. Contoh program dan kegiatan bidang SPM

11 14


v

TEKNIS PEMBELAJARAN MODUL 6 PENYUSUNAN PELAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pembelajaran ini memberikan kompetensi komprehensif dalam memahami definisi dan konsepsi operasional tentang penyusunan laporan percepatan penerapan dan pencapaian SPM WAKTU : 2 Jam Pelajaran (90 Menit )

TEMPAT : Tempat pelatihan yang layak dan cukup untuk mengakomodasi peserta pelatihan SPM PERALATAN : 1. LCD Projector 2. Komputer 3. Sound System SUMBER REFERENSI : Modul Manual Penyusunan Laporan Penerapan SPM

HANDOUT : • Presentasi power point • Metode presentasi yang disarankan • Presentasi power point • Tanggung jawab pengajar/narasumber • Kelengkapan materi presentasi • Ketersediaan handout • Kejelasan penyampaian pokok permasalahan

vi


BAB I | Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang

Pemberian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, ditekankan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut di atas, telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional dan secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah berkedudukan setara dan bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah.


1

BAB I | Pendahuluan

Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, meliputi koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota Dewan, Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa dan masyarakat. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPM merupakan kewajiban Pemerintahan Daerah di dalam memberikan pelayanan dasar yang paling minimal kepada masyarakat, guna evaluasi terhadap penerapan capaian SPM maka Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan SPM. Untuk itu, dalam rangka percepatan penerapan SPM, Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM yang dilaksanakan Pemerintahan Daerah. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah membina dan mengawasi penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya. Sementara itu, masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah. Pembinaan dan pengawasan atas penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa: “Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup: a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, termasuk kesenjangan pembiayaannya; b. Penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM; c. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.”

2


BAB I | Pendahuluan

Dengan demikian, maka menjadi kewajiban pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan agar daerah menyusun laporan prestasi kerja pencapaian SPM. Berdasarkan Pasal 16 dan 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM mewajibkan Pemerintah Daerah menyampaikan laporan umum kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan sekaligus menyampaikan laporan tersebut kepada kementerian teknis. Guna memudahkan peserta bimbingan teknis dalam penyusunan laporan penerapan SPM, maka modul ini diharapkan menjadi acuan peserta bimbingan teknis dalam penyusunan laporan penerapan SPM.

2. Tujuan

Tujuan pelatihan modul ini adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan pemahaman peserta bimbingan teknis mengenai substansi laporan penerapan SPM di daerah. 2. Meningkatkan koordinasi antar SKPD Pengampu SPM dalam menyusun laporan penerapan SPM. 3. Meningkatkan kemampuan peserta bimbingan teknis menyusun pelaporan penerapan SPM di daerah dengan baik dan tepat waktu.

3. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dengan mempelajari materi tentang penyusunan laporan penerapan SPM di daerah agar peserta bimbingan teknis SPM dapat menyusun laporan penerapan SPM.

4. Hasil pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan modul ini diharapkan: 1. Peserta bimbingan teknis dapat memahami substansi laporan penerapan SPM di daerah; 2. Terjalinnya koordinasi antar SKPD Pengampu SPM dalam penyusunan laporan penerapan SPM; 3. Peserta bimbingan teknis mampu menyusun pelaporan penerapan SPM di daerah dengan baik dan tepat waktu.


3

BAB II | Penyusunan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal

BAB II PENYUSUNAN PELAPORAN PENERAPAN SPM Guna mempermudah peserta bimbingan teknis dalam penyusunan laporan tahunan pelaksanaan SPM, maka dalam bab ini akan dibahas mengenai tujuan pelaporan percepatan SPM dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan laporan SPM.

1. Maksud dan Tujuan Pelaporan SPM

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan penerapan SPM. Maksud dan tujuan pelaporan SPM adalah untuk mengetahui capaian tentang pelaksanaan SPM di daerah dan kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan dasar yang paling minimal bagi masyarakat. Selain itu, guna mendapatkan data otentik terkait permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam melaksanakan SPM serta akurasi data pelaporan berguna untuk perbaikan pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada perencanaan kinerja Pemerintah Daerah di tahun mendatang. Laporan perkembangan dan penerapan SPM dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah, dan Sekretraris Jenderal Kementerian/Sekretaris Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Kegunaan laporan tersebut sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.100/1023/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah, merupakan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dalam rangka penyusunan kebijakan nasional lebih lanjut oleh pemerintah. Dalam hal ini yang dimaksud pemerintah adalah Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana fungsinya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yaitu sebagai berikut:

4



a. Fungsi Kementerian Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara: 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; 2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; 3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya 4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah; dan 5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. b. Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menurut UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara: 1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya; 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya; 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

2. Tahapan Penyusunan Laporan SPM

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1023/SJ Tahun 2012 tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah, untuk membentuk Surat Keputusan Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah, dengan adanya Surat Menteri Dalam Negeri tersebut, maka daerah segera membentuk tim koordinasi dengan anggota inti sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah; b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi perencanaan/Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); c. SKPD yang membidangi keuangan. d. SKPD yang terkait dengan bidang urusan pemerintahan yang telah ditetapkan SPMnya. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri dalam rangka percepatan penerapan SPM di daerah telah menempatkan 3 (tiga) tenaga fasilitator di 33 Provinsi di seluruh Indonesia. Fasilitator ini bertugas untuk pendampingan Pemerintah Daerah di dalam penyusunan laporan percepatan penerapan SPM. Dengan kemudahan ini, maka pemerintah daerah dapat memanfaatkan fasilitator dimaksud sehingga tahapan-tahapan penyusunan laporan SPM dapat diawali dengan:


5


a. Melakukan rapat koordinasi teknis terkait dengan Surat Keputusan Tim Koordinasi; b. SKPD teknis menyiapkan data profil pelayanan dasar; c. Mengikuti petunjuk teknis dari fasilitator; d. Mengagendakan pertemuan dengan fasilitator. Dengan telah ditempatkannya tenaga fasilitator dan adanya dukungan dana dekonsentrasi di pemerintah daerah Provinsi, maka pemerintah daerah provinsi berkewajiban untuk: a. Menyediakan ruang; b. Melakukan rapat koordinasi; c. Menyusun time table untuk percepatan penerapan SPM; d. Menyusun laporan penerapan SPM. Selanjutnya, dalam hal penyampaian dan penyusunan laporan percepatan penerapan SPM seperti diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal diatur sebagai berikut: a. Bupati/Walikota menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur; b. Gubernur menyusun laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM; c. Gubernur menyampaikan ringkasan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri; d. Berdasarkan laporan umum tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi.

3. Mekanisme Penyampaian Pelaporan Penerapan SPM

Mekanisme penyampaian pelaporan percepatan penerapan SPM di daerah dilakukan secara berjenjang mengacu pada Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1023/SJ Tahun 2012, yaitu : a. Bupati atau Walikota melaporkan perkembangan penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Sekretaris Jenderal Lembaga Pemerintah Non Kementerian. b. Gubernur melaporkan perkembangan penerapan dan pencapaian SPM di wilayah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.

6



c. Menteri Dalam Negeri menyampaikan laporan teknis perkembangan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri/Pimpinan lembaga yang bersangkutan. d. Bupati/Walikota menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. e. Selanjutnya Gubernur menyampaikan ringkasan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri, tembusan kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Sekretaris Jenderal Kementerian/Sekretaris Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mencakup dua hal, yaitu: • Laporan tahunan penerapan dan pencapaian SPM provinsi. • Laporan tahunan rekapitulasi (hasil kajian, analisa dan evaluasi) perkembangan percepatan penerapan SPM kabupaten/kota. f. Menteri Dalam Negeri menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri/Pimpinan lembaga yang bersangkutan.

4. Materi Laporan SPM

Materi laporan SPM merupakan laporan tahunan SPM, harus mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan. B. DASAR HUKUM Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah. Contoh dasar hukum dapat dilihat pada box dibawah ini: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585). MODUL 6 | Penyusunan Pelaporan Standar Pelayanan Mininal

7


4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 5. Dan lain-lain. C. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD. Contoh kebijakan Umum dapat dilihat pada box dibawah ini:

Berdasarkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2013, Misi Ketiga (Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governence) merupakan pedoman bagi aparatur pemerintahan dalam mengawal jalanya pemerintahan yang lebih mengutamakan kepada pelayanan masyarakat. Misi ini memiliki kebijakan, antara lain : a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Menjalin jejaring yang lebih efektif secara teknis antar lembaga pemerintah. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan melekat terhadap hasil pembangunan dan perbaikan regulasi. Memantapkan dan mengembangkan penerapan E-Gov (DGS). Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pelayanan berbasis digital government services pada semua sektor pemerintah daerah. Meningkatkan kapasitas kebijakan publik yang proposional dengan melibatkan peran serta swasta, perguruan tinggi dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik, fungsi kontrol dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Mengimplementasikan manajeman penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan di sema sektor. Misi keempat (Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik) merupakan pedoman arah kebijakan teknis dalam pelaksanaan SPM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Misi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut : • Meningkatkan prasarana dan sarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara keseimbangan. • Meningkatkan kapasitas dan aksebilitas infrastruktur ekonomi dalam pelayanan publik. • Menara struktur tata ruang sesuai RTRW. • Mensosialisaikan dan melaksanakan struktur ruang sesuai RTRW. • Meningkatkan pembangunan sistem jaringan transportasi yang terpadu. • Memantapkan manajemen dan sosialisasi penaggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana. • Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. • Menata kembali dan mengembangkan hutan taman kota.

Kebijakan pengelolaan anggaran pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta mengefektifkan fungsi pengawasan serta upayah-upayah penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta dampak pada peningkatan kesejahtraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Arah Kebijakan dalam pengelolaan anggaran tersebut antara lain : a. b.

8

Kebijakan pendapatan keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Kebijakan belanja keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah (value-added), sesuai capaian target visi dan misi lima tahun ke depan.



D. ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA. Contoh arah kebijakan pemerintah daerah dapat dilihat pada box berikut: Berdasarkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2013, Misi Ketiga (Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governence) merupakan pedoman bagi aparatur pemerintahan dalam mengawal jalanya pemerintahan yang lebih mengutamakan kepada pelayanan masyarakat. Misi ini memiliki arah kebijakan, antara lain : Meningkatkan pelayanan publik merupakan pedoman arah kebijakan teknis dalam pelaksanaan SPM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Misi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut : a. Meningkatkan prasarana dan sarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara keseimbangan. b. Meningkatkan kapasitas dan aksebilitas infrastruktur ekonomi dalam pelayanan publik. c. Menara struktur tata ruang sesuai RTRW. d. Mensosialisaikan dan melaksanakan struktur ruang sesuai RTRW. e. Meningkatkan pembangunan sistem jaringan transportasi yang terpadu. f. Memantapkan manajemen dan sosialisasi penaggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana. g. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. h. Menata kembali dan mengembangkan hutan taman kota. Kebijakan pengelolaan anggaran pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta mengefektifkan fungsi pengawasan serta upayah-upayah penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta dampak pada peningkatan kesejahtraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Arah Kebijakan dalam pengelolaan anggaran tersebut antara lain : a. Kebijakan pendapatan keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. b. Kebijakan belanja keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah (value-added), sesuai capaian target visi dan misi lima tahun ke depan.


9


BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG URUSAN Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah. a. Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Ada 15 bidang SPM yang dilaksanakan di kabupaten/kota dan 9 (sembilan) bidang di Provinsi. Adapun bidang – bidang tersebut adalah: 1. Kesehatan 2. Lingkungan Hidup 3. Pemerintahan Dalam Negeri 4. Sosial 5. Perumahan 6. Layanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 7. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 8. Pendidikan 9. Ketahanan Pangan 10. Ketenagakerjaan 11. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12. Kesenian 13. Komunikasi dan Informatika 14. Perhubungan 15. Penanaman Modal b. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional. Nilai dan batas waktu pencapaian SPM daerah mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait SPM. Dalam implementasinya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. c. Target Pencapaian SPM oleh Daerah Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah. d. Realisasi Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Contoh target dan realiasi capaian SPM adalah sebagai berikut:

10


I

No

Pelayanan Kesehatan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan 80 90 90 80 90 100 90 100 100 100 70

3.Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

4.Cakupan pelayanan Ibu Nifas

5.Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

6.Cakupan kunjungan bayi.

7.Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).

8.Cakupan pelayanan anak balita.

9.Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.

10.Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatanat

11.Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

12.Cakupan peserta KB Aktif

1 100 100 100 100 100

Acute Flacid Paralysis (AFP)

13-a.Penemuan Penderita Pneumonia Balita

13-b.Penemuan penderita baru penderita tbc bta+

13-c.Penderita Demam Berdarah Dongue (Dbd) Yang Ditangan

13-d.Penemuan Penderita Diare

14.Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

13.Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit

95

2.Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani. 2.

Target SPM (%)

1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.

Indikator

Tabel 1. Jenis Pelayanan, Indikator, Target dan Realisasi Capaian SPM


87

37,41

100

87,10

42,09

3,19

247,91

94

100

7,41

76,39

91,07

94,82

61,33

93,37

91,44

123,19

86,13

Capaian SPM (%) 2012

Belum Tercapai

Belum tercapai

Terpenuhi

Belum tercapai

Belum tercapai

Terlampaui

Terlampaui

Belum Tercapai

Terpenuhi

Belum tercapai

Belum Tercapai

Belum Tercapai

Terlampaui

Belum Tercapai

Terlampaui

Terlampaui

Terlampaui

Belum Tercapai

Kriteria


11

12


Penyelidikan epidemiologi dan Penanggulangan KLB

Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

III

IV

80

97,08

Belum Ada Data

16.Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kese- 100 hatan (RS) di Kab/Kota.

18.Cakupan Desa Siaga Aktif

Belum Ada Data

Belum Ada Data

Belum Ada Data

Capaian SPM (%) 2012

100

100

16.Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.

15.Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

100

Target SPM (%)

15.Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

Indikator

Terlampaui

Belum Ada Data

Belum Ada data

Belum Ada Data

Belum Ada data

Kriteria

e. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari: 1. APBD; 2. APBN; 3. Sumber dana lain yang sah.

Pelayanan Kesehatan Rujukan

Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan

II

No

Tabel 1. Jenis Pelayanan, Indikator, Target dan Realisasi Capaian SPM


12 13 14 15

10 11

PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KETAHANAN PANGAN KESENIAN PENANAMAN MODAL PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TOTAL

2.554.016.000

4.604.227.500 3.990.091.000 27.559.488.417 27.611.706.150 191.013.654.000 548.960.000 3.538.500.000 109.597.500.000 3.349.000.000 3.349.000.000 498.090.000 532.440.000

4.454.124.000 29.399.518.682 191.013.654.000 1.671.255.000 109.597.500.000 3.349.000.000

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN SPM 2012 2013 2014 2016

125.170.768.335 1.218.880.827.989

50.100.586.419 59.698.713.554 15.371.468.362 13.626.792.000 3.541.724.000 94.166.365.836 402.703.019.104 364.160.456.794 337.333.470.255

1.339.090.000 9.988.544.000

18.814.532.000

14.977.472.500 114.006.849.504 573.040.962.000 2.887.865.000 332.331.000.000 16.745.000.000 1.030.530.000

TOTAL

1.034.490.000 269.320.000 3.544.100.000 3.700.304.650

1.929.030.000 29.436.136.255 191.013.654.000 667.650.000 109.597.500.000 3.349.000.000 3.349.000.000

2015

1.034.490.000 269.320.000 975.500.000 1.228.100.000 1.340.500.000 1.292.457.500 1.642.010.400 765.836.750

1.339.090.000 908.000.000 670.000.000 1.100.544.000 7.310.000.000

KESEHATAN PENDIDIKAN PERUMAHAN SOSIAL TENAGA KERJA LINGKUNGAN HIDUP KELUARGA BERENCANA-‐ 13.626.792.000 2.633.724.000 KELUARGA SEJAHTERA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN-‐ PERLINDUNGAN ANAK

2 3 4 5 6 7 8

9

PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

2011

1

2010

BIDANG LAYANAN DASAR SPM

No

REKAPITULASI RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2012

Contoh alokasi anggaran penerapan SPM, dapat dilihat pada tabel berikut:



13


f. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Contoh permasalahan dan solusi dalam penerapan SPM di daerah: Permasalahan dan solusi : Bidang ketenagakerjaan yaitu : 1. Jenis pelayanan dasar pelayanan pelatihan kerja masih di bawah target yan ditetapkan, hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran untuk kegiatan pelatihan berbasis kompetensi, ke depan akan diupayakan penambahan jumlah pelatihan. 2. Kurangnya kesadaran perusahaan untuk mengikutsertakan tenaga kerja dalam program jamsostek, maka ke depan akan diupayakan adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang jamsostek, peningkatan pengawasan norma ketenagakerjaan dan perlu koordinasi dengan instansi terkait. BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM yang dimaksud yaitu kegiatan yang bisa memberikan dampak terhadap pencapaian target indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun contoh program dan kegiatan bidang SPM, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Contoh program dan kegiatan bidang SPM No 1

14

Bidang SPM

Indikator SPM

Kesehatan

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Faktor ketidakberhasilan

Solusi Kegiatan/Indikasi Program

Pendataan ibu hamil kurang akurat dan ketinggalan

Pendataan ibu hamil

Fasilitas pendukung kegiatan K4 penyebarannya tidak merata

Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan K4 di lokasi-lokasi tertentu

Jumlah tenaga kesehatan terbatas

Penempatan tenaga kesehatan di daerah tertentu



Tabel 2. Contoh program dan kegiatan bidang SPM No

Bidang SPM

Indikator SPM

Faktor ketidakberhasilan Tenaga kesehatan tersedia, tetapi tidak ramah dan tidak terampil

Solusi Kegiatan/Indikasi Program Pelatihan teknis keperawatan bagi tenaga kesehatan

• Masyarakat masih ku- Penyuluhan kepada ibu rang paham tentang hamil dan Suami pentingnya melakukan pemeriksaan ketika hamil; • Ibu hamil merasa tidak ada perbedaan penting apakah memeriksakan kehamilan atau tidak; • Suami kurang mendukung keharusan ibu hamil untuk memeriksakan diri; KBKS

Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun.

Rendahnya pemahaman akan pentingnya Keluarga Berencana khususnya untuk keluarga miskin

Penyediaan pelayanan KB bagi keluarga miskin

Kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi pada kalangan remaja

Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dari KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)

Tidak adanya pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja (KRR);

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 12.xx.20.01 Pendirian pusat informasi dan konseling KRR 12.xx.20.02 Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

BAB IV PENUTUP Berisi tentang penegasan isi laporan dalam bentuk kesimpulan dan saran yang diberikan terkait penerapan SPM di daerah.


15

BAB III | Kesimpulan

BAB III KESIMPULAN Penyusunan laporan percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelaksanaan penerapan SPM. Laporan tersebut bertujuan untuk mengetahui capaian tentang pelaksanaan SPM di daerah dan kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan dasar yang paling minimal bagi masyarakat. Penyusunan laporan percepatan penerapan dan pencapaian SPM melalui beberapa tahapan antara lain: 1. Membentuk Tim koordinasi percepatan penerapan dan pencapaian SPM; 2. Melakukan rapat koordinasi teknis terkait penyusunan laporan percepatan penerapan dan pencapaian SPM; 3. SKPD teknis menyiapkan data profil pelayanan dasar; 4. Penyusunan laporan percepatan penerapan dan pencapaian SPM mengikuti petunjuk teknis dari fasilitator; 5. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun laporan penerapan 15 bidang SPM dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Sedangkan Pemerintah Provinsi menyusun laporan penerapan SPM untuk 9 (sembilan) bidang yang dilaksanakan di tingkat provinsi dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Mekanisme pelaporan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 100/1023/SJ Tahun 2012.

16


BAB IV | Penutup

BAB IV PENUTUP Modul tentang penyusunan pelaporan penerapan SPM dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur pemerintah di daerah terhadap langkah-langkah strategis yang perlu diambil dalam rangka penyusunan percapatan penerapan dan pencapaian SPM. Laporan yang disusun merupakan gambaran pencapaian dari target indikator masing–masing bidang SPM. Modul ini menjelaskan tentang langkah-langkah dalam melakukan penyusunan laporan pencapaian SPM yang berdasarkan pada hasil pelaksanaan penerapan SPM di daerah dan mekanisme sistem pelaporan penerapan SPM yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1023/SJ Tahun 2012 tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah. Dengan memahami isi dan substansi dari modul ini, Kementerian Dalam Negeri berharap agar modul ini dapat memberi manfaat secara optimal bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terutama sebagai guidence (arahan) dalam penyusunan laporan percepatan penerapan dan pencapain SPM.


17

2014-12-01-92_1_modul_spm_otda_a5_06 4i496h

Overview 26281t

More details 6y5l6z

More Documents from "TRIANA YOVIEANNY" 2x4s5v

2014-12-01-92_1_modul_spm_otda_a5_06 4i496h

Silsilah Nabi 581r1t

Buku Pendidikan Kewarganegaraan Ristekdikti 2bm23

Contoh Jadwal_kkn 605o3d

Ejercicios De Indicadores De Gestion.docx 4254p

4p345f