3. Bab I - Iv 3x5xq

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Transportasi melalui laut yang menghubungkan pulau-pulau, negara-negara dan benua-benua merupakan faktor yang sangat penting dalam perekonomian dunia. Namun begitu, kompetisi dalam pelayaran internasional sangat ketat dan memerlukan efisiensi yang tinggi serta kehebatan perusahaan pelayaran untuk tetap berada di pasaran. Dengan sendirinya perusahaan pelayaran dituntut untuk mampu memberikan keamanan, keselamatan dan perlindungan lingkungan dalam jasa layanan transportasi laut yang efektif dan efisien, dan harus mampu mengambil langkah – langkah strategis sehingga ia mampu berdaya saing di pasar industri namun tetap dapat meningkatkan nilai perusahaan. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala-kendala dalam implementasi ship security plan atau rancangan keamanan kapal yang sudah ditentukan diatas kapal, yang dipengaruhi oleh kemampuan masing–masing personel maka untuk itu perlu adanya pelatihan yang terus menerus kepada seluruh ABK dan Perwira apalagi sering terjadi pergantian crew jaga menjadi penyebab tersendatnya implementasi ISPS Code. Salah satu tugas ABK sehubungan dengan ISPS Code adalah penanganan visitor/tamu yang perlu ditangani dengan baik supaya tidak menghambat pekerjaan dan operasional kapal serta tidak menyinggung perarasaan tamu. ABK yang bertugas harus mengetahui tujuan dari setiap orang/tamu yang naik ke atas kapal, dengan menanyakannya di pintu masuk/akses naik ke kapal. Semua ini diperlukan ABK yang berpendidikan, terlatih dan memahami permasalahan atas tanggung jawab maupun pengetahuan yang cukup. Kita ketahui bahwa kapal merupakan salah satu sarana transportasi yang banyak digunakan dalam memindahkan barang dan penumpang dari satu pulau ke

1

pulau lain, baik dalam satu Negara atau antar Negara. Namun tak selamanya pelayaran kapal berlangsung aman, banyak peristiwa kejahatan yang terjadi diatas kapal dan sebagian besar kapal yang dirampok biasanya di hujani tembakan dan awaknya khususnya Nakhoda dan KKM-nya disandera atau diculik untuk meminta tebusan kepada pemilik kapal. Fakta kondisi yang terjadi di atas MV. Tuna Princess terkait dengan kinerja ABK dalam penerapan ISPS Code yaitu kurangnya pemahaman ABK tentang ketentuan ISPS Code. Hal ini terlihat saat diadakan meeting Nakhoda menanyakan kepada ABK tentang isi ketentuan ISPS Code ternyata ABK belum memahaminya. Hal ini berdampak pada kurangnya keterampilan ABK dalam penerapan ISPS Code di atas kapal. Di atas MV. Tuna Princess belum diterapkan apa yang diisyaratkan pada ketentuan ISPS Code secara optimal. Hal ini penulis alami ketika melaksanakan dan melakukan pengambilan data di kapal MV. Tuna Princess pada bulan Maret 2014. Hampir semua tidak melaksanakan penjagaan dan pemeriksaan yang semestinya terhadap setiap tamu yang belum diketahui identitasnya serta barang bawaan yang dibawa oleh tamu tersebut ke atas kapal. Kejadian tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya pemahaman dan keterampilan ABK tentang ketentuan ISPS Code, minimnya perlengkapan keamanan yang dipergunakan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan pemantauan serta kurang maksimalnya pelaksanaan patroli sesuai dengan SSP dan jaminan keamanan di wilayah pelabuhan. Berdasarkan pengalaman ketika penulis berada dan bekerja di atas MV. Tuna Princess sebagai Mualim II, penerapan ISPS Code di atas kapal belum berjalan sempurna. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya pelabuhan di berbagai wilayah yang belum mengoptimalkan ketentuan ini. Begitu juga di kapal, masih banyak ABK yang kurang memahami dan kurang mengerti untuk apa ketentuan ISPS Code diberlakukan di kapal dan di pelabuhan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik membuat makalah dengan judul : “UPAYA MENINGKATKAN KINERJA ANAK BUAH KAPAL (ABK) DALAM PENERAPAN ISPS CODE DI MV. TUNA PRINCESS”.

2

B. IDENTIFIKASI MASALAH Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut : 1.

Kurangnya pemahaman ABK tentang ketentuan ISPS Code.

2.

Kurang terampilnya ABK dalam penerapan prosedur ISPS Code

3.

Minimnya perlengkapan keamanan yang dipergunakan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan pemantauan.

4.

Kurang maksimalnya pelaksanaan patroli sesuai dengan SSP.

5. Kurangnya jaminan keamanan di wilayah pelabuhan. C. BATASAN MASALAH Berdasarkan judul yang dipilih, dikarenakan luasnya pembahasan tentang ISPS Code, maka penulis membatasi pembahasan makalah ini berdasarkan pengalaman penulis saat bekerja di atas MV. Tuna Princess sebagai Mualim II. Pembahasannya berkisar tentang : 1.

Kurangnya pemahaman ABK tentang ketentuan ISPS Code

2.

Kurang terampilnya ABK dalam penerapan prosedur ISPS Code

D. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan pembahasan masalah yang terjadi sebagai berikut : 1.

Mengapa pemahaman ABK tentang ketentuan ISPS Code kurang ?

2.

Mengapa ABK kurang terampil dalam penerapan prosedur ISPS Code ?

E. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN 1.

Tujuan Penulisan a.

Untuk memenuhi persyaratan wajib bagi Pasis Program Ahli Nautika Tingkat I (ANT-I) di Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta.

3

b.

Untuk memberikan gambaran tentang penerapan ISPS Code bagi ABK yang bekerja di atas kapal sehingga ABK dapat memahami ketentuan ISPS Code tersebut dan terampil dalam penerapannya.

c.

Untuk

mencari

solusi

penyelesaian

masalah

tentang

kurangnya

pemahaman dan keterampilan ABK dalam penerapan ISPS Code di atas kapal.

2.

Manfaat Penulisan Penulis berharap hasil dari penulisan ini akan dapat bermanfaat bagi siapa saja, antara lain : a.

Manfaat Bagi Dunia Akademis a) Agar dapat dijadikan bahan referensi bagi rekan-rekan Pelaut, khususnya yang bekerja diatas kapal yang melaksanakan penerapan ISPS Code. b) Untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai ISPS Code serta implementasinya pada sektor kemaritiman. c) Dapat menambah perbendaharaan perpustakaan di Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta

b. Manfaat Bagi Dunia Praktisi Guna memberikan masukan saran dan informasi serta pengetahuan bagi Penulis dan Pembaca, dan diharapkan juga berguna sebagai bahan masukan bagi para Perwira dan khususnya ABK, baik yang sedang atau yang akan bekerja di atas kapal, dimana tidak terlepas dari kemungkinan dan akan mengalami sendiri masalah tersebut nantinya diatas kapal.

F. SISTEMATIKA PENULISAN Penulisan makalah ini disajikan sesuai dengan sistematika penulisan makalah yang telah ditetapkan dalam buku pedoman penulisan makalah yang dianjurkan oleh BP3IP Jakarta. Dengan sistematika yang ada maka diharapkan untuk

4

mempermudah penulisan makalah ini secara benar dan terperinci. Makalah ini terbagi dalam 4 (empat) bab sesuai dengan urutan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan makalah ini adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN A. Latar belakang Menguraiakan kondisi, keadaan atau peristiwa yang terjadi pada objek penelitian.

B. Identifikasi masalah Berisi tentang beberapa permasalahan yang timbul dari latar belakang makalah dan dinyatakan dalam kalimat negative.

C. Batasan masalah Berisi

batas-batas

menentukan

dengan

jelas,

yang

memungkinkan untuk mengidentifikasikan faktor mana saja yang termasuk ke dalam lingkup permasalahan dan faktor mana saja yang tidak.

D. Rumusan masalah Uraian tentang perumusan masalah secara spesifik yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya.

E. Tujuan dan manfaat penulisan Tujuan adalah hasil yang akan dicapai atau diperoleh dari penyusunan

makalah.

Sedangkan

manfaat

adalah

gambaran

kontribusi apa yang akan diberikan oleh penyusunan makalah dari hasil penuilisannya dan diungkapkan secara spesifik.

F. Sistematika penulisan Berisi tentang uraian secara garis besar tentang isi makalah, mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan.

5

BAB II

LANDASAN TEORI A. Tinjauan pustaka Berisikan teori-teori yang digunakan untuk menganalisa datadata yang didapat melalui buku-buku sebagai referensi. Dan juga diuraikan tentang manual ISM Code serta visi misi dari perusahaan. B. Kerangka pemikiran Model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi data Data yang diambil dari lapangan berupa fakta-fakta yang terjadi, selama penulis bekerja di atas kapal MV. TUNA PRINCESS. B. Analisis data Analisis

mengenai

permasalahan

yang

terjadi

untuk

mempermudah dalam mencari pemecahan masalahnya. C. Pemecahan Masalah Penjabaran pemecahan dari permasalahan tersebut sehingga permasalahan yang sama tidak terjadi lagi. Dengan kata lain menawarkan solusi terhadap penyelesaian masalah tersebut.

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Kesimpulan dari perumusan masalah yang dibahas pada bab sebelumnya. B. Saran Evaluasi pemecahan masalah yang dibahas didalam penulisan makalah ini dan merupakan masukan untuk perbaikan yang akan dicapai. 6

BAB II LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN PUSTAKA Mengacu pada isi dari Conference Resolution 2 yang ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2002, Amandemen Tahun 1974 Bab XI-2 baru konvensi membuat suatu aturan acuan kode internasional tentang keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (ISPS Code). Perusahaan pelayaran dan peserta convensi ini mencatat kesepakatan ini berlaku mulai 1 juli 2004, menawarkan alat yang paling cepat dalam memastikan tindakan keamanan yang diperlukan harus diberlakukan dan memberikan efek dengan cepat. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan utama dari pembentukan ISPS Code adalah untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman bagi operasianal kapal dan fasilitas pelabuhan dalam kontek internasional sehingga diharapakan juga akan membawa dampak yang lebih baik terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan serta jalur transportasi laut maupun perdagangan. Adapun yang menjadi dasar pemikiran dalam penulisan makalah ini adalah: 1.

Upaya Menurut Muhammad Ali (2000:105) dalam buku yang berjudul Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi, mendefinisikan upaya adalah usaha daya upaya, berusaha mencari sesuatu untuk mencari jalan, mengambil tindakan untuk berusaha.

2.

Meningkatkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, Depdiknas. 2008:1469), meningkatkan adalah menaikan (derajat, taraf) mempertinggi dan memperhebat dalam. Meningkatkan tersirat adanya unsur proses yang bertahap yaitu dan tahap terendah, tahap menengah dan tahap akhir atau tahap puncak. Untuk mendapatkan keterampilan dan yang nilai terendah para Awak Kapal hingga

7

mendapatkan hasil yang lebih tinggi dan memuaskan sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan baik dan benar. Meningkatkan berasal dari kata tingkat. Tingkat dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya. Kata meningkatkan biasanya digunakan untuk arti yang positif. Contoh penggunaan katanya dalam judul makalah ini yaitu upaya meningkatkan kinerja ABK dalam penerapan ISPS Code, kata meningkatkan dalam judul tersebut memiliki arti usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Suatu usaha untuk tercapainya suatu peningkatan, biasanya diperlukan perencanaan dan eksekusi yang baik sehingga kinerja ABK dalam penerapan ISPS Code menjadi lebih baik. Perencanaan dan eksekusi ini harus saling berhubungan dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan.

3.

Kinerja a.

Pengertian Kinerja Menurut Gary Keller di dalam buku “The One King”, Kekuatan Fokus Mendorong Produktivitas, (2013 : 99) Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Sementara itu dalam praktek manajemen sumber daya manusia banyak terminologi yang muncul dengan kata kinerja yaitu evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan proses yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi job performance. Manajemen kinerja atau sering dikenal sebagai performance management adalah tentang bagaimana mengelola kegiatan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kelangsungan hidup sebagai organisasi ditentukan oleh keberhasilannya dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, manajemen kinerja merupakan kebutuhan

8

setiap organisasi karena ia berorientasi pada pengelolaan proses pelaksanaan kerja dan hasil atau prestasi. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapannya, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. (Melayu S.P. Hasibuan 2006:34) dalam Buku “Manajemen Sumber Daya Manusia”

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Salah satu faktor yang mempunyai pengaruh cukup besar dalam meningkatkan kinerja ABK adalah pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab perusahaan pelayaran dalam memperkerjakan para pelaut di atas kapal-kapal yang dioperasikan, hal ini menurut Berdasarkan Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) 1978 Amandement 2010 : 1) Pengawakan didasarkan pada pengaturan Negara Bendera kapal yang juga harus memenuhi dokumen pengwakan yang aman atau yang ekuivalen dan harus dibawah setiap kapal, berdasarkan SOLAS Convention, minimum safe manning requirements. IMO resolution A. 481

(XII)

tentang

prinsip-prinsip

pengawakan

yang

aman

menganjurkan bahwa dokumen dimaksudkan harus mencantumkan jumlah personil yang berkualifikasi untuk mengoperasikan kapal sangat mempengaruhi kinerja seseorang dan para pelaut memiliki sertifikat kompetensi dan keterampilan yang diharuskan sesuai dengan tugas, fungsi dan tingkat jabatannya. 2) Dokumentasi minimum di atas kapal harus disediakan oleh perusahaan pelayaran adalah dokumen yang memuat pengalaman, latihan,

kesehatan

dan

kebugaran

serta

kompetansi

untuk

melaksanakan tugas masing-masing. Dokumen khusus untuk mencatat hasil latihan dan familiarisasi di atas kapal yang disebut Training Record Book yang diakui pemerintah. Dokumen ini sebagai bukti bahwa untuk mendemontrasikan kualifikasi dan kompetensi dari pelaut dalam rangka memperoleh sertifikat itu sendiri.

9

3) Tugas familiarisasi yaitu perusahaan pelayaran harus menjamin pelaut di atas kapal sudah familiar dengan tugas-tugas spesifik, aturan dan prosedur yang relevan dengan tugas rutin serta informasi yang jelas mengenai tugas jasa, keselamatan dan perlindungan terhadap lingkungan laut. 4) Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi maka saat ini semakin banyak kapal-kapal yang dilengkapi peralatan yang canggih, yang bisa dikendalikan secara otomatis, sehingga tidak memerlukan banyak ABK. Dengan demikian timbul apa yang disebut multipurpose crew. Konsekuensi dari kondisi tersebut maka seluruh tenaga pelaut umumnya dan ABK khususnya dituntut untuk lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui berbagai pendidikan.

4.

Anak Buah Kapal (ABK) Awak kapal adalah semua orang yang berada dan bekerja dikapal kecuali Nahkoda, baik sebagai Perwira, Bawahan (Kelasi) yang tercantum dalam sijil awak kapal dan telah menandatangani perjanjian kerja laut dengan perusahaan pelayaran. Menurut Undang- Undang Nomor 17 tahun 2008 : 13 butir 14

(2006:3) tentang pelayaran Awak kapal yang dapat direkrut dan ditempatkan oleh perusahaan keagenan awak kapal adalah pelaut : a.

Memiliki sertifikat keahlian pelaut dan atau sertifikat keterampilan pelaut

b.

Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun

c.

Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan untuk itu.

d.

Yang ditempatkan di bagian food and catering wajib memiliki ship cook certificate yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang pendidikan pariwisata atau maritime

e.

Yang memenuhi standar kesehatan untuk melakukan pekerjaan di atas kapal dan khusus wanita tidak diperkenankan dalam keadaan hamil

f.

Yang memiliki buku pelaut dan dokumen kepelautan yang dipersyaratkan untuk bekerja di atas kapal. 10

Undang-undang no.17 tahun 2008 tentang pelayaran pasal 1 butir 40 menyebutkan awak kapal yaitu orang yang bekerja atau yang dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil Pengawakan diatas kapal sendiri diatur dalam STCW (Standard Of Training Certification and watckeeping) 1978 yang dikonfrensikan oleh IMO, tentang persyaratan dan sertifikasi Nakhoda, perwira dan petugas jaga pada kapal niaga dan mengalami perubahan pada tahun 1995. STCW mengatur tentang sertifikat baik kompetensi dan sertifikat penunjang sebagai persyaratan untuk menjadi awak kapal di kapal niaga (www.stcw.org).

5.

Penerapan ISPS Code International Ship and Port Security Code (ISPS Code) adalah regulasi yang

IMO (International Maritime Organization) yang secara khusus

mengatur tentang kegiatan-kegiatan dan langkah-langkah yang harus diambil oleh setiap negara dalam menanggulangi ancaman Terorisme di laut. Setelah melalui penandatangan secara resmi oleh negara-negara anggota IMO, ISPS CODE akhirnya berlaku efektif sejak 1 Juli 2004. Penyusunan ISPS CODE dimulai sejak tahun 2001, dalam hal ini oleh Maritime Safety Committee (MSC) bekerja sama dengan Maritime Security Working Group (MSWG). Kedua badan tersebut dalam suatu sidang Majelis pada November tahun 2001, mengadopsi resolusi A.924 (22). Isi dari resolusi tersebut adalah melakukan tinjauan ulang terhadap segala tindakan dan prosedur dalam mencegah kemungkinan aksi teroris yang mengancam keamanan maritim, khususnya terhadap penumpang kapal dan awak kapal, serta keselamatan kapal pada umumnya. Kemudian dalam Konferensi Negara Anggota di London pada 9-13 Desember 2002 (kemudian dikenal dengan nama Konferensi Diplomatik masalah Keamanan Maritim), disepakati secara bulat untuk memasukkan ISPS Code ke dalam Konvensi Internasional Untuk Keselamatan Di laut 1974 (SOLAS 1974). Konferensi juga menyetujui amandemen terhadap Bab V dan Bab XI dari SOLAS, agar sesuai dengan adopsi ISPS Code.

11

Bab V dari SOLAS yang semula hanya memuat tentang Keselamatan Navigasi Pelayaran/Kapal, ditambahkan sistim baru yaitu mempercepat pelaksanaan AIS (Automatic Identification System). Sedangkan Bab XI dipecah menjadi dua bagian. Bab XI-1 berisi ketentuan yang pada dasarnya mencakup upaya-upaya khusus (yang sebenarnya merupakan praktek selama ini) untuk meningkatkan Keselamatan Maritim seperti; meningkatkan kegiatan Survei dan pemberlakuan Nomor Identifikasi Kapal, serta Dokumen Riwayat Kapal. Bab XI-2 berisi ketentuan yang sama sekali baru yaitu Upaya-upaya Khusus untuk meningkatkan Keamanan Maritim (Special Measures to Enhance Maritime Security). Dalam penerapan ketentuan ISPS Code di kapal ketika sandar di pelabuhan terlihat perlengkapan keamanan yang dipergunakan masih perlu adanya penambahan sebagai perlengkapan keamanan unsur pendukung dalam penerapan ketentuan ISPS Code. Perlengkapan keamanan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai ketentuan dalam ISPS Code terbilang belum memenuhui persyaratan sehingga pengawasan dan pengontrolan belum optimal. Peralatan yang memadai sesuai dengan perkembangan teknologi merupakan hal

yang harus dipertimbangkan dalam menangani atau

memperkecil terjadinya gangguan keamanan. Peralatan yang dipergunakan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan baik dalam pelayaran maupun di pelabuhan masih secara convensional dan terkesan seadanya sehingga diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup banyak dan waktu dalam pemeriksaan cukup terbuang. Karena seperti di ketahui bahwa akses untuk masuk ke kapal adalah sangat komplek bahkan bisa disebut sebagai 360° kemungkinan gangguan keamanan, kapal bisa atau ada kemungkinan bisa dinaiki dari sisi manapun seperti fakta yang ada bila kapal sandar selain dari akses utama (main access) masih ada tempat lain yang dapat di jangkau oleh para penjahat / teroris yang ingin naik bisa lewat lorong akses, ramps akses, pintu masuk, jendela dan sisi kapal, tali mooring, rantai jangkar, lambung kapal dan dari segala penjuru kemungkinannya, maka untuk menghadapi gangguan keamanan kapal, harus dilengkapi dengan peralalatan yang memadai agar mudah untuk memonitor berbagai akses tersebut dan

12

menempatkan petugas keamanan di setiap akses masuk ke kapal. Adapun perlengkapan peralatan - peralatan keamanan yang sesuai dengan penerapan ISPS Code di atas kapal antara lain : a.

Macam-macam Peralatan Keamanan di Kapal 1) AIS (Automatic Indetifikation System) 2) SSAS (Ship Security Alert System) 3) Hand Held Radio 4) GMDSS 5) CCTV.

b. Deskripsi Peralatan Keamanan di Kapal 1) AIS (Automatic Identification System) seperti yang diatur dalam SOLAS Chapter V-Regulation 19 : Carriage requirement the ship borne navigational system and requipment. a) Kapal yang berlayar International dengan GRT sama atau lebih dari 300 GT. b) Kapal penumpang (enger Ship) efektif mulai 1 juli 2003. c) Kapal tanker (Tanker Ship) tidak lebih dari survey safety equipment setelah 1 Juli 2003. d) Selain kapal penumpang atau kapal tanker tidak lebih dari survey equipment setelah 1 Juli 2004 atau Desember 2004 mana yang lebih dulu. e) Kapal berlayar Domestik dengan tonnage sama atau lebih dari 500 GT efektif berlaku mulai 1 Juli 2008. 2) SSAS (Ship Security Alert System) diatur dalam SOLAS Chapter XI – 2 Regulation 6. Semua kapal - kapal harus dilengkapi SSAS yang meliputi: a) Kapal yang dibangun setelah 1 Juli 2004. b) Kapal penumpang termasuk yang dibangun sebelum 1 Juli 2004

tidak lebih dari

sesudah 1 Juli 2004.

13

survey pertama

dari

instalasi radio

c) Oil tanker, Chemical Tanker, Gas Carriers, Bulk Carriers, dan CHSC diatas 500 GT yang dibangun sebelum 1 Juli 2004, tidak lebih dari survey pertama dari instalasi radio sesudah 1 Juli 2004. d) Kapal barang lainnya diatas 500 GT dan MODU yang dibangun sebelum 1 Juli 2004 tidak lebih dari survey pertama instalasi radio sesudah 1 Juli 2006.

3) Radio Genggam (Hand Held Radio) Untuk berkomunikasi di daerah penjagaan antar ABK sehingga penjagaan bisa lebih efectif, namun masih mempunyai keterbatasan – keterbatasan antara lain : a) Signal mungkin dapat dikacaukan. b) Pembajak dapat merusak alat ini. c) Tenaga baterainya terbatas atau tidak kuat. d) Mungkin signal tidak dapat diterima di daerah tertentu misalnya di daerah Engine room. 4) GMDSS merupakan alat standard yang harus dimilik oleh kapal guna berkomunikasi antar kapal ataupun ke stasiun darat atau radia pantai. 5) CCTV (Kamera terpadu) merupakan bagian dari sistim keamanan terpadu yang dapat disesuaikan jumlahnya akan kebutuhan diatas kapal, namun membutuhkan sistim perawatan yang baik dan masih punya keterbatasan antara lain : a) Mempunyai coverage yang terbatas. b) Kamera dapat rusak. c) Profesional dapat mengacaukan sistim.

c.

Bentuk-bentuk Rancangan Keamanan Kapal Kondisi keamanan di kapal dan di pelabuhan secara tidak langsung telah diterapkan sebelumnya dengan adanya tugas jaga secara umum di kapal namun secara spesifik baru diatur sesuai ketentuan yang berlaku secara internasional yang digambarkan dalam tiga jenis tingkat keamanan yaitu :

14

1) Tingkat Keamanan Siaga 1 (satu) Artinya tingkat keamanan di mana kapal dan fasilitas pelabuhan beroperasi secara normal dengan tindakan pencegahan keamanan minimum yang harus dilaksanakan secara terus-menerus. a) Pada tingkat keamanan siaga 1 (satu) yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : (1) Pastikan bahwa tugas pengamanan kapal sedang berlangsung. (2) Mengawasi akses ke kapal. (3) Memonitor embarkasi tiap orang dan barang bawaannya. (4) Memonitor area terbatas dan pastikan bahwa hanya personal yang diijinkan yang boleh masuk. (5) Memonitor geladak kapal dan sekitarnya. (6) Mengawasi penanganan muatan dan perbekalan atau suku cadang yang sedang disuplai ke kapal. (7) Memastikan bahwa komunikasi pengamanan telah tersedia. b) Contoh tindakan pada beberapa kondisi tingkat keamanan siaga 1 (satu) adalah : (1) Pengawasan Akses (a) Memeriksa identitas dan memberikan kartu kunjungan kepada setiap orang yang akan masuk ke kapal dengan membatasi tiap 10 orang yang ingin berkunjung ke kapal diminta antri di dermaga menunggu giliran pemeriksaan untuk menjaga batas angkut maksimum gangway (SWL) dan

menghindari

penumpukan

orang

di

tempat

pemeriksaan kecuali kepada mereka yang telah memiliki daftar kunjungan tidak perlu diberikan kartu kunjungan misalnya buruh pelabuhan dan keagenan. (b) Menyediakan area yang layak di mana dapat dilakukan pemeriksaan orang serta barang yang dibawa. (c) Kerjasama dengan pihak pelabuhan sebelum memuat di atas kapal.

15

(d) Mengetahui pintu masuk yang harus dikunci atau perhatikan orang-orang yang mungkin masuk tanpa ijin. (e) Mengunci pintu yang tidak perlu atau menghalangi orang tanpa ijin masuk ke area yang dibatasi hanya untuk ABK. (f) Mengadakan pengarahan pada ABK akan adanya ancaman

serta

prosedur

melaporkan

orang

yang

dicurigai, barang atau aktifitas dimana diperlukan kewaspadaan. (2) Pengawasan Daerah Terlarang (a) Menutup atau mengunci akses yang tidak perlu. (b) Pemakaian alat pemantau (night vision binocular). (c) Membuat penghalang akses atau patrol keliling kapal. (d) Memakai alat pemantau otomatis untuk memberikan isyarat darurat bila ada yang masuk ke area terlarang. (3) Pengawasan Muatan (a) Pengawasan muatan secara teratur sebelum dan sesudah operasi bongkar muat. (b) Pastikan kerjasama dengan pihak pelabuhan bahwa muatan sebelum dimuat harus sesuai dengan frekuensi SSP. (c) Pemeriksaan segel atau lainnya untuk menghindari terjadinya tindakan kejahatan.

(4) Pengawasan barang yang disuplai ke kapal (a) Memeriksa apakah perbekalan dan suku cadang yang diminta sesuai dengan permintaan. (b) Pastikan bahwa perbekalan dan suku cadang kapal segera dapat disimpan pada tempat yang aman. (5) Penanganan Bagasi Titipan Pemeriksaan barang titipan sesuai standar SSP.

16

2) Tingkat Keamanan Siaga 2 (Dua) Artinya tingkat keamanan yang mana perlu adanya tindakan tambahan dari tingkatan keamanan minimum yang dilaksanakan pada waktu tertentu sebagai resiko meningkatnya suatu insiden keamanan. a) Kegiatan tambahan pada tingkat keamanan siaga 2 (dua) yang dilakukan yaitu : (1) Meningkatkan pengamanan kapal dengan tindakan yang agak ketat. (2) Meningkatkan pengawasan akses ke kapal dan penambahan personil jaga jika dibutuhkan. (3) Meningkatkan pengawasan embarkasi tiap orang dan barang bawaannya. (4) Meningkatkan pengawasan pada area yang dilarang bagi orang asing. (5) Meningkatkan pengawasan geladak kapal dan sekitarnya. (6) Meningkatkan

pengawasan

penanganan

muatan

dan

penyimpanan yang sepatutnya. (7) Memastikan bahwa peralatan komunikasi pengamanan telah tersedia dan ditambah jika diperlukan.

b) Contoh tindakan pada beberapa kondisi tingkat keamanan siaga 2 (dua) : (1) Pengawasan Akses (a) Memeriksa identitas dan memberikan kartu kunjungan kepada setiap orang yang akan masuk kapal dengan membatasi tiap 5 orang yang ingin berkunjung ke kapal diminta antri di dermaga menunggu giliran pemeriksaan untuk menghindari penumpukan orang di gangway kecuali kepada mereka yang telah memiliki daftar kunjungan tidak perlu diberikan kartu kunjungan misalnya buruh pelabuhan, petugas jaga dari darat dan keagenan.

17

(b) Menugaskan tambahan petugas untuk patroli di sekitar geladak dan memonitor acces point secara rutin untuk menghindari orang masuk tanpa ijin. (c) Mengurangi akses masuk ke kapal dan memperhatikan pintu mana yang harus ditutup dan dikunci. (d) Mencegah supaya tidak ada yang dapat naik ke kapal dari akses yang lain seperti : lambung kapal, fair lead, rantai jangkar, tangga pandu dll, bekerja sama dengan kapal patroli melalui fasilitas pelabuhan. (e) Membuat area terbatas di kapal dengan bekerja sama dengan pihak pelabuhan. (f) Melakukan pengawalan pada pengunjung kapal. (g) Mengkhususkan pengarahan kepada ABK terhadap segala kemungkinan ancaman yang timbul dan ulangi prosedur untuk melaporkan orang yang dicurigai. (h) Melaksanakan patroli dan pemeriksaan penuh sekeliling kapal. (2) Daerah Terlarang (Restricted Area) (a) Melakukan pembatasan area (Restricted area) di kapal. (b) Melakukan pengawasan secara terus menerus. (c) Menugaskan petugas tambahan untuk menjaga dan patroli rutin di area terbatas. (3) Pengawasan Muatan (a) Memeriksa secara teliti muatan, alat angkut dan ruangan muatan. (b) Pemeriksaan teliti bahwa hanya muatan yang diperlukan yang dimuat di atas kapal. (c) Penambahan

frekuensi

serta

ketelitian

dalam

pemeriksaan segel dan lainnya untuk menghindari

18

adanya tindakan kejahatan atau ditambah dengan cara penambahan pemeriksaan secara visual dan fisik, penambahan pemeriksaan dengan alat scanning dan deteksi, mekanik atau menggunakan anjing, koordinasi dari peningkatan keamanan dengan pemilik muatan atau pihak lain yang bertanggung jawab sesuai dengan perjanjian dan prosedur yang ada. (4) Pengawasan barang yang disuplai ke kapal Dilakukan tambahan keamanan selama menerima suplai perbekalan dan suku cadang kapal dengan memeriksa sebelum diterima di kapal dan memperkuat pemeriksaan sesuai standar SSP. (5) Penanganan Bagasi Titipan Melakukan tambahan pengecekan keamanan terhadap bagasi titipan termasuk penggunaan X-Ray dan pengamatan yang teliti.

3) Tingkat Keamanan Siaga 3 (Tiga) Artinya tingkatan dimana tindakan pencegahan keamanan yang bersifat spesifik lebih lanjut yang dilaksanakan dalam kurun waktu yang terbatas ketika suatu insiden keamanan diperkirakan segera terjadi walaupun tidak memungkinkan untuk mengidentifikasi target secara spesifik dengan ukuran tingkatan sangat tinggi, tingkat kondisinya yang diterapkan yaitu kemungkinan beresiko atau resiko segera terjadi atau insiden keamanan sudah tampak. a) Tingkat keamanan siaga 3 (tiga) dengan tindakan perlindungan khusus dalam SSP adalah : (1) Pastikan bahwa kegiatan tugas pengamanan kapal masih tetap berlangsung. (2) Mengawasi akses ke kapal dengan sangat ketat. (3) Meningkatkan pengawasan secara ketat embarkasi setiap

19

orang dan barang bawaannya. (4) Meningkatkan pengawasan secara ketat area terbatas atau area yang dianggap terlarang bagi orang asing. (5) Meningkatkan pengawasan secara ketat geladak kapal dan sekitarnya. (6) Meningkatkan pengawasan secara ketat penanganan dan penyusunan muatan atau dihentikan sementara. (7) Memastikan bahwa komunikasi keamanan masih tetap tersedia. b) Contoh tindakan pada beberapa kondisi tingkat keamanan siaga 3 (tiga) : (1) Pengawasan Akses Pihak Kapal harus memenuhi instruksi dari pihak yang melakukan tanggapan terhadap insiden atau ancaman keamanan sesuai SSP yang memperinci langkah keamanan yang dapat dilakukan antara lain : (a) Memberlakukan dengan tegas hanya satu akses yang terkontrol untuk

pemeriksaan embarkasi orang dan

barang bawaannya. (b) Hanya memperbolehkan akses bagi mereka yang memberi tanggapan terhadap insiden atau ancaman keamanan. (c) Mengarahkan orang-orang yang berada di atas kapal. (d) Mempersiapkan secara penuh atau sebagian untuk melakukan pemeriksaan kapal. (2) Area Terlarang (Restricted Area) Mengadakan tambahan area terlarang di kapal di daerah asal insiden keamanan atau tempat di mana diperkirakan akan terjadi.

20

(3) Pengawasan Muatan Menunda bongkar / muat muatan, memeriksa muatan berbahaya atau yang sifatnya menganggu keamanan di kapal dan tempat lokasinya. (4) Pengawasan barang yang disuplai ke kapal. (a) Melakukan pemeriksaan yang lebih teliti dari perbekalan dan suku cadang kapal yang disuplai. (b) Persiapan pembatasan atau penundaan suplai perbekalan dan suku cadang kapal. (c) Penolakan perbekalan dan suku cadang kapal yang akan disuplai. (d) Penanganan bagasi titipan (e) Melakukan pemeriksaan yang jauh lebih teliti misalnya dengan X-Ray dari tiap sudut berbeda. (f) Membatasi atau menunda pengiriman bagasi titipan. (g) Menolak pengiriman bagasi titipan.

B. KERANGKA PEMIKIRAN Berdasarkan teori-teori yang disebutkan di atas, secara garis besar kecelakaan itu tidak akan timbul apabila pihak-pihak yang terkait dalam mengoperasikan kapal melaksanakan tugas dan tanggung jawab penuh mereka dengan baik. Kemudian penulis mengambil kerangka pemikiran sebagai berikut :

21

UPAYA MENINGKATKAN KINERJA ANAK BUAH KAPAL (ABK) DALAM PENERAPAN ISPS CODE DI MV. TUNA PRINCESS

IDENTIFIKASI MASALAH

1. Kurangnya pemahaman ABK tentang ketentuan ISPS Code. 2. Kurang terampilnya ABK dalam penerapan prosedur ISPS Code 3. Minimnya perlengkapan keamanan yang dipergunakan dalam melaksanakan tugastugas pengawasan dan pemantauan. 4. Kurang maksimalnya pelaksanaan patroli sesuai dengan SSP. 5. Kurangnya jaminan keamana di wilayah pelabuhan.

BATASAN MASALAH Kurangnya pemahaman ABK tentang ketentuan ISPS Code

Kurang terampilnya ABK dalam penerapan prosedur ISPS Code

RUMUSAN MASALAH Mengapa pemahaman ABK tentang ketentuan ISPS Code kurang ?

Mengapa ABK kurang terampil dalam penerapan prosedur ISPS Code ?

ANALISIS DATA Kurangnya pengetahuan ABK tentang ketentuan ISPS Code

ABK kurang mengerti tentang ISPS Code

Minimnya pelatihan khusus tentang ISPS Code

Kurangnya kesadaran dan kemauan ABK dalam melaksanakan ketentuan ISPS Code

PEMECAHAN MASALAH Memberikan pengarahan (briefing) kepada ABK tentang pengetahuan ISPS Code

Melaksanakan pelatihan di kapal (On Board Training) di atas kapal

Metode penyampaian pembelajaran yang tepat

Familiarisasi kepada ABK agar memahami tujuan ISPS Code

OUTPUT Dengan pengarahan (briefing), metode pembelajaran yang tepat, melaksanakan onboard training dan pelatihan serta memberikan tugas dan tanggung jawab kepada petugas jaga keamanan kapal, maka penerapan ISPS code terhadap ABK di kapal dapat tercapai.

22

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI DATA Penulisan makalah ini berdasarkan pengalaman penulis selama menjadi Mualim II sejak 27 Februari 2013 - 21 April 2014 di atas MV. Tuna Princess. PT. Green Marindo Abadi adalah perusahaan pelayaran pemilik kapal MV. Tuna Princess. Visi perusahaan yatiu menjadi perusahaan pelayaran nasional terdepan dan terpercaya dalam kualitas pelayanan dan profesionalisme kerja, sedangkan misinya yaitu fokus pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan melalui pelayanan terpadu dan terus ditingkatkan, untuk mencapai kepuasan tertinggi pelanggan, dan peningkatan terus menerus dalam sistem kerja dan kualitas sumber daya manusia. Adapun data kapal tempat penulis bekerja dan melakukan pengamatan mengenai kemanan dan keselamatan, yaitu sebagai berikut : Name of Vessel : MV. Tuna Princess IMO

: 9314612

MMSI

: 352241000

Call Sign

: H3CN

Flag

: Panama [PA]

AIS Vessel Type : Cargo Gross Tonnage : 4522 Deadweight

: 4909 T

Length Overall

: 120.75 m

Breadth Extreme : 16.6 m Year Built

: 2005

23

Berdasarkan pengalaman penulis selama bekerja di kapal MV. Tuna Princess, maka penulis dapati beberapa kejadian yang perlu mendapat perhatian untuk dijadikan penelitian sebagai berikut : 1.

Kurangnya pemahaman ABK tentang ketentuan ISPS Code Pada tanggal 24 Maret 2014 kapal kehilangan nozzle alat pemadam. Hal ini diketahui dimana saat akan diadakan latihan pemadam kebakaran nozzle alat pemadam tersebut tidak berada pada tempatnya. Dengan adanya kejadian tersebut maka perlu dilakukan security meeting yang dilakukan di atas kapal MV. Tuna Princess setiap bulan guna mengevaluasi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan keamanan di kapal. Sehingga diupayakan ABK harus mampu mengenal dan menilai suatu kemungkinan yang mungkin terjadi misalnya ancaman yang dapat berupa perampokan, pembajakan dan pencurian. Dengan adanya meeting tersebut diharapkan bisa memberikan arahan agar ABK dapat bekerja dan melakukan tugas jaga keamanan di kapal dengan penuh rasa tanggung jawab. Faktanya ABK terlihat acuh tak acuh dalam mengikuti pelatihan, dan tidak mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan tentang ISPS Code. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya pelaksanaan security meeting, sehingga sebagian ABK belum mamahami dan mengetahui ketentuan IMO tentang konvensi internasional (ISPS Code) dalam hal keamanan kapal dan pelabuhan. Fakta kondisi lain di atas MV. Tuna Princess terkait dengan kinerja ABK dalam penerapan ISPS Code yaitu kurangnya pemahaman ABK tentang ketentuan ISPS Code. Hal ini terlihat saat diadakan meeting Nakhoda menanyakan kepada ABK tentang isi ketentuan ISPS Code ternyata ABK belum memahaminya. Hal ini berdampak pada kurangnya keterampilan ABK dalam penerapan ISPS Code di atas kapal. Di atas MV. Tuna Princess belum diterapkan apa yang diisyaratkan pada ketentuan ISPS Code secara optimal. Hal ini penulis alami ketika melaksanakan dan melakukan pengambilan data di kapal MV. Tuna Princess pada bulan Maret 2014. Hampir semua tidak melaksanakan penjagaan dan pemeriksaan yang semestinya terhadap setiap tamu yang belum diketahui identitasnya serta barang bawaan yang dibawa oleh tamu tersebut ke atas kapal. 24

2.

Kurang Terampilnya ABK Dalam Penerapan Prosedur ISPS Code Dalam penerapan ISPS Code salah satu yang perlu dilaksanakan adalah latihan keamanan kapal selama kurang lebih tiga bulan sekali, latihan gabungan dengan pihak terkait selama kurang lebih delapan belas bulan sekali. Hal ini jarang dilaksanakan karena alasan mengganggu kelancaran aktifitas bongkar muat dengan rentang waktu saat bongkar muat sangat singkat sehingga waktu untuk melaksanakan tidak memungkinkan. Salah satu ancaman keamanan terhadap kapal di pelabuhan yang sedang melakukan proses bongkar muat atau aktifitas lainnya yakni pengunjung dan buruh pelabuhan yang tidak memiliki identitas, atau mereka yang sudah di kenal oleh ABK yang ada di sekitar kapal dan atau sedang menuju ke kapal, mereka dengan leluasa naik turun dan masuk ke dalam akomodasi kapal dan ruangan-ruangan lainnya. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang normal dan biasa dan sering dialami saat kapal sedang sandar di pelabuhan. Penjagaan dan pemeriksaan terhadap setiap orang yang naik ke kapal tidak dilakukan sebagaimana sepatutnya begitupun dalam memantau dan mengawasi keadaan sekeliling kapal seperti akses ke kapal dan area terbatas hanya bagi mereka yang diijinkan. Hal ini dapat dikategorikan bahwa pihak kapal belum menerapkan apa yang diisyaratkan pada ketentuan ISPS Code secara optimal. Hal ini penulis alami ketika melaksanakan dan melakukan pengambilan data di kapal MV. Tuna Princess pada bulan Maret 2014. Hampir semua tidak melaksanakan penjagaan dan pemeriksaan yang semestinya terhadap setiap tamu yang belum diketahui identitasnya serta barang bawaan yang dibawa oleh tamu tersebut ke atas kapal.

25

B. ANALISIS DATA Berdasarkan deskripsi data di atas, penulis dapat menganalisis penyebab dari masing-masing permasalahan yang terjadi sebagai berikut : 1.

Kurangnya Pemahaman ABK Tentang Ketentuan ISPS Code Adapun penyebabnya adalah : a.

Kurangnya Pengetahuan ABK Tentang Ketentuan ISPS Code Berbagai kemungkinan resiko gangguan keamanan dalam pelayaran atau sedang di pelabuhan bisa saja terjadi antara lain berupa perampokan, pembajakan dan pencurian dengan menggunakan sarana perahu atau alat apung sederhana yang ada di sekitar kapal atau menuju ke kapal baik pada alur pelayaran yang sudah dipublikasikan akan perlunya tambahan perhatian keamanan bila melewati area tersebut namun tidak dipatuhi dan diikuti oleh sebagian ABK bahkan menganggap sesuatu hal yang normal dan sering terjadi dalam pelayaran. Pengetahuan ABK terhadap ketentuan ISPS Code di kapal masih sangat kurang. Salah satu penyebabnya karena sebagian ABK yang melaksanakan rutinitasnya sebagai pelaut masih belum mampu memahami apa dan bagaimana manfaat dari penerapan ketentuan mengenai keamanan di kapal, sehingga ABK merasa hal tersebut belum saatnya diketahui bahkan menganggap sesuatu hal yang biasa dan seolah-olah tidak penting untuk dipahami. Hal ini disebabkan ABK belum mendapatkan pelatihan atau arahan tentang ISPS Code tersebut.

b. ABK Kurang Mengerti Tentang ISPS Code Kurangnya pemahaman ABK tentang ISPS Code disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu kurangnya pengarahan tentang maksud dan tujuan dari penerapan ISPS Code tersebut. Adapun maksud dan tujuan aturan konvensi, seperti bahwa tujuan diterapkan ISPS Code adalah: 1) Untuk menetapkan suatu kerangka kerja internasional yang meliputi kerjasama antar negara anggota, badan pemerintah, istrasi lokal, industri pelayaran dan pelabuhan untuk mendeteksi ancaman 26

keamanan dan cara mengatasinya. 2) Untuk memastikan pengumpulan dan pertukaran infomasi yang terkait dengan keamanan lebih awal. Maka dari itu ABK diharuskan mengikuti diklat terlebih dahulu sebelum bekerja di kapal, sehingga pengetahuan dan pemahaman tentang apa dan bagaimana tindakan dalam

memperkecil

resiko

gangguan

keamanan

dapat

lebih

ditingkatkan. Untuk menetapkan tanggung jawab dan peran dari masing-masing pihak yang terkait, untuk meningkatkkan keamanan maritim.

2.

Kurang Terampilnya ABK Dalam Penerapan Prosedur ISPS Code Adapun penyebabnya adalah : a.

Minimnya Pelatihan Khusus Tentang ISPS Code Seharusnya ABK yang akan dipekerjakan di atas kapal harus memiliki keterampilan untuk bekerja termasuk keterampilan melakukan tugas jaga keamanan sesuai standar penerapan ketentuan ISPS Code namun kenyataan bahwa beberapa ABK yang dikirim tidak terampil bahkan belum mempunyai pengalaman berlayar sama sekali, kondisi seperti ini dikarenakan beberapa hal diantaranya adalah kurangnya selektif perusahaan dalam merekrut ABK, karena sebagian ABK masih belum mempunyai pengalaman khususnya dibidang keamanan dan tidak semua ABK mempunyai sertifikat ISPS Code (SSO, SAT atau SDSD), sehingga kualitas ABK tersebut baru diketahui setelah bekerja di atas kapal, kalau sudah terjadi keadaan seperti ini maka peran nakhoda dan perwira senior sangat dibutuhkan untuk membina mereka tetapi tidak jarang nakhoda atau perwira di kapal bersikap acuh tak acuh dan tidak memberi arahan, pelatihan, motivasi kepada ABK yang baru bekerja tersebut. Semua ABK baik yang baru bekerja atau yang sudah lama bekerja di atas kapal seharusnya tetap mendapatkan arahan, familiarisasi dan pelatihan tentang keamanan kapal secara berkesinambungan namun belum dilakukan secara optimal sehingga mempengaruhi tingkat pengetahuan dan kemampuan dalam menerapkan ISPS Code.

27

Karena latihan adalah juga merupakan suatu kegiatan untuk dapat memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan dari ABK sesuai keinginan bersama. Dengan latihan yang diberikan secara rutin maka ABK diharapkan mampu untuk mencapai sasaran dari pelatihan itu sendiri antara lain : 1) Resiko keamanan dapat diantisipasi secara dini. 2) Resiko keamanan dapat ditekan seminim mungkin. 3) Pekerjaan diharapkan lebih cepat dan memuaskan. 4) Kelangsungan perusahaan dapat berjalan dengan baik.

b. Kurangnya Kesadaran Dan Kemauan ABK Dalam Melaksanakan Ketentuan ISPS Code Faktor utama untuk meningkatkan ketrampilan bagi seorang ABK tentunya adalah kemauan dan kesadaran diri sendiri. Tanpa adanya kemauan dan kesadaran, upaya apapun yang dilakukan orang lain untuk membentuk kemampuan dan keterampilan seseorang tidak akan berubah atau sia-sia. Hal ini nampak pada saat melaksanakan latihan di atas kapal, sebagian ABK didapati acuh tak acuh, kurang serius dan kurang reaksioner dalam melakukan pelatihan terutama pada saat mendemonstrasikan alat bantu keamanan di kapal. Permasalahan ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan ISM Code tentang Sumber Daya Manusia dan Personel Chapter 6.2 bahwa Perusahaan harus menjamin bahwa tiap kapal diawaki oleh pelaut-pelaut yang berikualifikasi, bersertifikat, dan sehat secara medis sesuai dengan persyaratan-persyaratan, baik nasional maupun internasional. Perusahaan harus membuat prosedur untuk menjamin bahwa personil diberi waktu penyesuaian yang cukup dengan tugas-tugasnya, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan.

28

C. PEMECAHAN MASALAH Dalam analisis pemecahan masalah yang dipecahkan adalah penyebab dari masalah

yang

timbul,

sehingga

dengan

dipecahkannya

penyebab

maka

permasalahan akan hilang. Dari penyebab tersebut akan diuraikan pemecahan yang dapat diterapkan pada kapal MV. Tuna Princess guna memperlancar operasional kapal tersebut adalah :. 1.

Kurangnya Pemahaman ABK Tentang Ketentuan ISPS Code Pemecahan masalah ini adalah dengan cara : a.

Memberikan

Pengarahan

(briefing)

Kepada

ABK

Tentang

Pengetahuan ISPS Code Untuk memberikan pengarahan (briefing) kepada ABK tentang ISPS Code pengetahuan ISPS Code, dapat dilakukan dengan cara : 1) Pelatihan ISPS Code International Ship And Port Facility Security Code / ISPS Code merupakan amandemen dan konvensi SOLAS 1974 yang masuk dalam Bab XI-2. ISPS Code adalah suatu ketentuan atau peraturan yang berisi tentang tindakan khusus untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan maritim dalam hal keamanan kapal, perusahan dan fasilitas pelabuhan. Di kapal MV. Tuna Princess para ABK dan Perwira diberikan pengarahan atau penjelasan oleh Nakhoda akan dampak positif dan negatif bilamana terjadi gangguan keamanan. Bentuk penjelasan atau pengarahan itu bisa diskusi ketika diadakan dalam Safety Meeting atau dalam percakapan sehari-hari ketika dalam situasi bekerja agar lebih peduli terhadap penerapan konvensi tentang keamanan dan keselamatan supaya dapat dilaksanakan sesuai ketentuan. Juga diadakan berbagai jenis pelatihan-pelatihan diatas kapal yang secara teratur dan terencana sesuai dengan jadwal latihan atau Drill Schedule yang berpedoman pada penerapan ISPS Code-Park A, Code 13 yaitu Training, Drill dan Excercises on Ship Security.

29

2) Ship Security Plan Selain Ship Security Plan (SSP) semua personil kapal harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pamiliar dengan ketentuan yang relevan dengan Ship Security Plan, termasuk : a) Pengertian dan persyaratan sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan Security level sesuai Bab XI-2 dan bagian A ISPS Code (Code 9) (1) Security level 1 adalah tingkat dimana ukuran keamanan minimun yang bersifat melindungi yang harus dilaksanakan terus menerus (Normal). (2) Security level 2 adalah tingkat dimana tambahan ukuran keamanan yang bersifat perlindungan akan dilaksanankan untuk masa waktu tertentu sebagai hasil dari suatu peristiwa keamanan. (3) Security level 3 adalah tingkat dimana ukuran keamanan spesifik bersifat melindungi akan dilaksanakan dalam periode waktu terbatas untuk suatu peristiwa keamanan

yaitu

mungkin atau yang segera terjadi, walaupun mungkin akan tidak mungkin untuk mengidentifikasi target yang spesifik. b) Pengetahuan tentang prosedur darurat dan contingency plan. c) Deteksi dan penemuan senjata, karakteritik dan pola perilaku orang-orang yang mungkin menjadi ancaman bagi keamanan. d) Teknik yang dipakai untuk menyesuaikan tindakan- tindakan pengamanan misalnya ditemukan benda yang dicurigai sebagai bom atau diduga bom, maka kepada ABK dan Perwira sudah terlatih untuk tidak menyentuh benda tersebut, namun cukup memberikan suatu garis proteksi perlindungan, dan segera melaporkan kepada Perwira Keamanan Kapal atau SSO (agar dapat diambil tindakan pengamanan lebuh lanjut). Termasuk pemahaman dalam menggunakan Radio Genggam, agar jangan sampai salah penggunaannya karena signal Radio Genggam tersebut dapat menjadi trigger terhadap bom. Meningkatkan keterampilan ABK dapat juga dilakukan dengan

30

menonton video latihan. Cara ini dapat dilaksanakan pada waktu senggang atau saat jam istirahat pendek seperti coffee time atau sedang makan atau pada saat hari libur tidak ada aktifitas perawatan kapal sehingga ABK bisa meningkatkaan keterampilannya ketika latihan yang sesungguhnya sulit dilakukan.

b. Metode Penyampaian Pembelajaran Yang Tepat 1) Beberapa

Hal

yang

Dapat

Dilakukan

Dalam

Meningkatkan

Pemahaman Dalam peningkatan pemahaman aturan-aturan ISP Code kepada ABK tentunya perlu diberikan beberapa teori dalam pemahaman agar ABK mampu menerima dengan baik dan benar meliputi : a) Demonstrasi / peragaan Dengan melaksanakan pelatihan / drill sesuai ketentuan maka dengan sendirinya ABK dan Perwira akan memahami dan mengetahui apa tugas dan tanggung jawab dalam kondisi bila terjadi gangguan keamanan. Sebagai contoh ABK dan Perwira dapat memperagakan cara-cara dalam hal : (1) Meminta pengujung untuk membuka koper / paket barang tertutup untuk pemeriksaan. (2) Meminta pengunjung untuk menunjukkan barang- barang yang tersembuyi dalam pandangan. (3) Meminta pengunjung untuk menyerahkan barang- barang terlarang demi keamanan, sampai keberangkatan kapal. Dan barang-barang illegal akan segera diberitahukan kepada petugas jaga untuk ditindak lanjuti. (4) Melaporkan semua kejadian kepada petugas jaga segera mungkin termasuk usaha masuk kedalam kapal atau penolakan terhadap akses masuk dilakukan.

31

b) Diskusi Kelompok Pelaksaan pelatihan / drill selesai dilaksanakan diberikan waktu kepada para peserta drill untuk menanyakan apa dan bagaimana yang belum dipahami.

c) Studi Kasus Penerapan dengan menggunakan contoh-contoh kejadian yang pernah terjadi kemudian diberikan tugas mengenai apa yang sepatutnya dilakukan bila keadaan terjadi, dan selain itu langsung Perwira keamanan memberikan pandangan-pandangan

yang

nyata dan solusi sehingga ABK dan Perwira cepat dan mudah mengerti.

d) Analisis Jika pada studi kasus ABK diberikan tugas maka pada metode ini, semua dituntut untuk menganalisa kepada dan bagaimana hal ini bisa terjadi sehingga bilamana mengetahui penyebabnya maka pemecahannya dengan dipahami.

e) Penayangan Video / Film Selain beberapa metode penerapan yang telah diuraikan diatas maka selanjutnya ABK dan Perwira diputarkan video / film tentang

kejadian-kejadian

yang

pernah

terjadi,

cara-cara

pemeriksaan pengujung kapal dan patroli keliling kapal.

2) Hal-hal yang Perlu Dimengerti oleh ABK tentang ISPS Code Dalam pemahaman aturan-aturan ini kepada ABK dan perwira tentunya diberikan beberapa teknik dalam pemahaman agar semua ABK mampu menerima dengan baik dan benar serta diatur tugas jaga yang terjadwal. Berikut beberapa hal yang perlu dimengerti oleh ABK tentang isi dari Ship Security Plan (SSP) sesuai dengan ISPS Code- 9, diantaranya yaitu :

32

a) Pengetahuan dalam menangani hal-hal yang terkait dengan keamanan. b) Pengetahuan yang tepat tentang pengoperasian kapal, desain dan konstruksi kapal yang berhubungan dengan keamanan di kapal. c) Kemampuan untuk menilai suatu risiko keamanan yang mungkin terjadi selama pengoperasian kapal dan bagaimana mengurangi dan menekan resiko-resiko keamanan tersebut. d) Kemampuan

untuk

melakukan

pemantauan

kelangsungan

menjaga kepercayaan antar ABK. e) Kemampuan untuk memelihara tindakan-tindakan yang tepat untuk menghindari penyebaran atau akses terhadap bahan atau dokumen keamanan yang sensitif secara tidak sah. f)

Pengetahuan mengenai ancaman dan cara-cara terbaru yang terkait dengan karakter pelaku ancaman.

g) Pengetahuan tentang pengenalan dan pendeteksian terhadap persenjataan dan barang-barang berbahaya lainnya. h) Pengetahuan tentang pengenalan terhadap pola-pola karakter dan tingkah laku manusia yang cenderung membahayakan keamanan dengan prinsip tanpa diskriminasi. i)

Pengetahuan tentang teknik yang digunakan dalam mengambil tindakan-tindakan keamanan.

j)

Pengetahuan tentang perangkat sistim pengamatan dan keamanan serta keterbatasan operasionalnya.

k) Kebijakan keamanan perusahaan. l)

Tanggung jawab keamanan dari kapal dengan pihak lain seperti Otoritas Pelabuhan dan instansi berwenang lainnya.

m) Keterangan-keterangan dari kapal dan perusahaan. n) Organisasi dan tanggung jawab. o) Badan organisasi yang terkait dengan keamanan kapal.

33

Struktur Organisasi Keamanan Kapal SSO

Chief Engineer

Deputy SSO / Chief Officer

Engine

Deck

1) Kewenangan Nakhoda. 2) Perwira keamanan perusahaan. 3) Perwira keamanan kapal. 4) Tugas keamanan pada setiap tingkat keamanan. 5) Pelatihan keamanan bagi ABK. 6) Pencatatan-pencatatan yang terkait dengan SSP harus disimpan di atas kapal sekurang-kurangnya 10 pelabuhan terakhir atau jangka waktu minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. 7) Tiga tingkat keamanan yang ditetapkan untuk merespon tindakan keamanan di kapal. 8) Prosedur untuk interaksi dengan pihak lain. 9) Komunikasi keamanan. 10) Sistem siaga keamanan darurat kapal dan pemeliharaan peralatan. 11) Prosedur, instruksi, petunjuk pada sistem siaga keamanan darurat, termasuk pengujian, mengaktifkan, mematikan dan pengaturan kembali dan pengurangan kesalahan siaga darurat. 12) Langkah-langkah pengamanan untuk pengendalian dan pencegahan akses, baik akses ke dan dari kapal. 13) Langkah-langkah pengamanan pada daerah terbatas atau terlarang. 14) Daftar dari daerah terbatas atau terlarang dan langkah-langkah untuk 34

mencegah adanya penyusup naik keatas kapal. 15) Langkah-langkah pengamanan untuk penghantaran barang atau suku cadang ke kapal termasuk pengisian bahan bakar dan air tawar.

2.

Kurang Terampilnya ABK Dalam Penerapan Prosedur ISPS Code Adapun pemecahannya adalah : a.

Melaksanakan Pelatihan Di Kapal (On Board Training) Di Atas Kapal Mengacu pada contingency plan yang merupakan rencana pelatihan dan penanggulangan keadaan darurat secara tiba tiba di atas kapal dengan rancangan yang talah disusun untuk memelihara prosedur agar dapat ditentukan pada setiap latihan yang diperlukan dalam menunjang sistim keamanan di kapal dan meyakini bahwa latihan dimaksud diberikan kepada seluruh personil terkait tindakan dalam memperkecil resiko gangguan keamanan dapat lebih ditingkatkan untuk menetapkan tanggung jawab dan peran dari masing-masing pihak yang terkait dalam meningkatkan keamanan pelayaran. 1) Penerapan ISPS Code Perwira Keamanan Kapal (SSO) berupaya untuk memberikan berbagai tambahan pengetahuan dan informasi agar ABK dan Perwira lebih peduli, lebih terlatih dan terdidik dalam penerapan ISPS Code, sesuai dengan ISPS Code-Part A, Code 13, Training, Drill dan Exercuses on ship security, pelatihan di kapal yang bertujuan untuk memberikan tambahan

pengetahuan

dan

memupuk

kepedulian

akan penerapan ISPS Code antara lain : a) Memberi penjelasan terhadap ABK dan Perwira agar lebih familier dengan isi dari Kebijaksanaan Keamanan Perusahan atau Company Security Policy. b) Cara melakukan reaksi bila terjadi penyerangan atau keadaan ancaman

keamanan,

seperti

misalnya

bagaimana

mengaktifkan alarm bahaya. c) Latihan pencarian stowaway, bomb search di kapal.

35

cara

d) Menetapkan satu tempat berkumpul bila terjadi keadaan darurat keamanan.

2) Tugas Ship Security Officer (SSO) Perwira keamanan kapal (SSO) yang ditunjuk untuk kapal yang bersangkutan mempunyai tugas dan tanggung jawab pada kapal tersebut, akan tetapi tugas tersebut tidak terbatas. Tugas yang dimaksud adalah : a) Melakukan pemeriksaan keamanan kapal secara regular untuk menjamin tindakan keamanan dikendalikan. b) Mengendalikan dan

mengawasi penerapan SSP termasuk

perubahannya. c) Berkoordinasi terhadap aspek keamanan dalam penanganan muatan / cargo dan segala pembekalan kapal dengan personil kapal dan PFSO. d) Dalam hal pengamanan muatan dan perbekalan kapal yang akan dimuat diatas kapal. e) Mengusulkan modifikasi SSP. f)

Melaporkan ke perusahaan (CSO) kekurangan dan NC pada saat internal audit, review, inspeksi keamanan, verifikasi ketidaksesuaian serta pelaksanaan tindakan perbaikan.

g) Peningkatan kepedulian dan kewaspadaan keamanan dikapal termasuk pengecekan dan pencatatan tamu kapal. h) Pelaksanaan pelatihan dan gladi diatas kapal. i)

Melaporkan insiden diatas kapal jika ada.

j)

Mengkoordinasikan pelaksanan SSP kepada CSO dan PFSO.

k) Memastikan bahwa perlengkapan keamanan yang dioperasikan telah diuji, dikalibrasi dan terpelihara dengan baik. l)

Permintaan khusus dari perusahaan. Dengan ikut berpatisipasinya secara langsung petugas kapal

dalam penerapan ISPS Code, maka ABK di kapal MV. Tuna Princess diharapkan menjadi lebih peduli, lebih terampil dan terlatih serta mempunyai tambahan pengetahuan yang memadai dalam penerapan

36

ISPS Code di atas kapal. Pelatihan bagi ABK dengan tugas khusus keamanan meliputi : a) Pengetahuan tentang pola dan ancaman keamanan. b) Pengenalan dan pendeteksian senjata, alat dan bahan- bahan yang berbahaya. c) Pengetahuan tentang karakteristik dan pola tingkah laku manusia yang cenderung membahayakan keamanan. d) Teknik-teknik yang digunakan untuk menghindari tindakan keamanan. e) Manajemen mengatasi kerusuhan dan teknik pengendaliannya f)

Komunikasi-komunikasi keamanan.

g) Pengetahuan prosedur darurat dan contingency plan. h) Pengoperasian peralatan dan sistem keamanan. i)

Penguji, kalibrasi dan pemeliharaan peralatan serta sistem keamanan laut.

j)

Teknik-teknik pemeriksaan, pengawasan dan pemantauan.

k) Metode penggeledahan fisik terhadap manusia, barang- barang pribadi, bagasi, muatan dan perbekalan kapal.

b. Familiarisasi Kepada ABK Agar Memahami Tujuan ISPS Code 1) Familiarisasi tentang Tujuan dan Maksud ISPS Code Dalam pemahaman aturan-aturan ISPS Code kepada ABK dan Perwira tentunya diberikan beberapa pemahaman tentang maksud dan tujuan aturan konvensi, seperti pada Bab XI-2 baru, Bagian - A bahwa tujuan dari diterapkan ISPS Code adalah: a) Untuk menetapkan suatu kerangka kerja Internasional yang meliputi kerja sama antara negara anggota, badan pemerintah, istrasi lokal, industri pelayaran dan pelabuhan untuk mendeteksi ancaman keamanan dan cara mengatasinya, serta pengadaan latihan bersama dengan instansi terkait. b) Untuk memastikan pengumpulan dan penukaran informasi yang terkait dengan keamanan lebih awal. Maka dari itu ABK dan

37

Perwira diharuskan mmengikuti diklat terlebih dahulu sebelum bekerja di kapal, sehingga pengetahuan dan pemahaman tentang apa dan bagaimana tindakan dalam memperkecil resiko gangguan keamanan dapat lebih ditingkatkan. c) Untuk menetapkan tanggung jawab dan peran dari masingmasing pihak yang terkait, dalam peningkatan keamanan maritim.

2) Familiarisasi tentang Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Jaga Petugas jaga keamanan kapal yang ditunjuk mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai daftar jaga sebagai berikut: a) Melakukan pemeriksaan keamanan kapal secara reguler. b) Melakukan

pengawasan,

memelihara

kondisi

keamanan

berdasarkan SSP. c) Berkoordinasi aspek keamanan dengan personil yang lain di kapal. d) Dalam hal pengamanan muatan dan barang-barang yang sedang disuplai ke kapal. e) Melaporkan ke SSO atau Nakhoda tentang ketidak sesuaian dan NC pada saat ditemukan. f)

Peningkatan kepedulian dan kewaspadaan keamanan di kapal.

g) Pelaksanaan pelatihan dan familiarisasi di atas kapal. h) Melaporkan insiden diatas kapal jika ada. i)

Memastikan bahwa perlengkapan keamanan yang dioperasikan telah diuji, dikalibrasi dan terpelihara dengan baik.

j)

Permintaan khusus dari perusahaan.

38

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN Dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1.

Kurangnya pemahaman ABK tentang ketentuan ISPS Code di atas kapal disebabkan ABK belum mendapatkan sosialisasi secara maksimal tentang isi ketentuan ISPS Code tersebut dari Mualim I dan metode penyampaian pembelajaran oleh Mualim I yang kurang tepat, sehingga ABK tidak memahami bagaimana manfaat dari penerapan ISPS Code untuk menjaga keamanan di atas kapal.

2.

Kurang terampilnya ABK dalam penerapan prosedur ISPS Code disebabkan pelatihan khusus di atas kapal (on board training) tentang ISPS Code belum dilakanakan secara maksimal dan kurangnya kesadaran serta kemauan ABK dalam melaksanakan ketentuan ISPS Code. Hal ini menyebabkan ABK tidak menguasai sepenuhnya dalam menggunakan peralatan ISPS Code.

39

B. SARAN Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas terkait upaya meningkatkan kinerja ABK dalam penerapan ISPS Code di atas MV. Tuna Princess, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut : 1.

Untuk meningkatkan pemahaman ABK tentang ketentuan ISPS Code, disarankan agar Nakhoda memberikan pengarahan (briefing) kepada ABK tentang pengetahuan ISPS Code dengan metode penyampaian pembelajaran yang tepat.

2.

Untuk meningkatkan keterampilan ABK dalam penerapan prosedur ISPS Code hendaknya Nakhoda melaksanakan pelatihan di atas kapal (On Board Training) secara rutin dan familiarisasi kepada ABK agar memahami tujuan ISPS Code.

40

DAFTAR PUSTAKA Ali, Muhammad (2000), Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi, Bandung : Rineka Cipta Depdiknas, (2008), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, (2004), International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code), Jakarta. Gary Keller, (2013), The One King, Kekuatan Fokus Mendorong Produktivitas, Jakarta : PT. Grafindo Melayu S.P. Hasibuan, (2006), Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) 1978 Amandement 2010

Undang- Undang Nomor 17 tahun 2008 : 13 butir 14 (2006:3) tentang pelayaran ________ (2014), The International Code for The Security of Ships and of Port Facilities, Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP), Jakarta. ________ (2009), SOLAS (Safety Of Life At Sea), Consolidated fifth edition Published by the International Maritime Organisation

41