Apbd b6r5g

BAB I PENDAHULUAN 1.1 PROSES PENYUSUNAN APBD A. Pengertian APBD. APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Seperti halnya dengan APBN, rencana APBD diajukan setiap tahun oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan kemudian disahkan sebagai peraturan daerah. B. Dasar Hukum Keuangan Daerah dan APBD. Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan APBD adalah sebagai berikut : a. UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah. b. UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. c. PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Perhitungan APBD.

C. Tujuan APBD.

Pada dasarnya tujuan penyusunan APBD sama halnya dengan tujuan penyusunan APBN. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan APBD maka pemborosan, penyelewengan, dan kesalahan dapat dhindari.

D. Fungsi APBD. APBD yang disususn oleh setiap daerah berfungsi sebagai berikut : a. Fungsi Otorisasi. APBD berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pendapatan dan belanja untuk masa satu tahun. b. Fungsi Perencanaan. AOBD merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun yang bersangkutan. c. Fungsi Pengawasan. APBD merupakan pedoman bagi DPRD, BPK,dan instansi pelaksanaan pengawasan lainnya dalam menjalankan fungsi pengawasannya. d. Fungsi Alokasi. Dalam APBD telah digambarkan dengan jelas sumber-sumber pendapatan dan alokasi pembelanjaannya yang harus dilaksankan oleh pemerintah daerah. e. Fungsi Distribusi. Sumber-sumber pendapatan dalam APBD digunakan untuk pembelanjaanpembelanjaan yang disesuaikan denagn kondisi setiap daerah dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan. D. Cara Penyusunan APBD.

APBD disusun melalui beberapa tahap kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut :

Penelaahan DPRD

Penelaahan Eksekutif

Surat Edaran Mendagri

Pembahasan KUA dan PPAS

Nota Kesepakatan

Menyusun Pedoman RKA dan

Tahap proses penyususunan anggaran sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasioanal, dimulai dari proses penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi serta arah pembangunan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Setelah RPJP Daerah ditetapkan , tugas selanjutnya adalah

Pemerintah Daerah menetapkan uraian dan penjabaran

mengenai visi, misi dan program kepala daerah dengan memperhatikan RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan memuat hal-hal tentang arah kebijakan umum daerah, program serta kegiatan SKPD yang dituangkan dalam Renstra dengan acuan kerangka pagu indikatif. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kepala daerah dilantik berdasarkan UU No. 25

Tahun 2004 pasal 19 ayat (3). Setelah itu dilanjutkan dengan penetapan RKPD yang ditetapkan setaip tahunnya berdasarkan acuan RPJMD, Renstra, Renja dan memperhatikan RKP dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar untuk penyusunan APBD. Proses perencanaan dari RPJP Daerah, RPJM Daerah, sampai dengan RKP Daerah sesuai denagn UU No. 25 Tahun 2005 berada di BAPPEDA. Proses selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 34 dan 35 menyatakan kepala daerah menyusunan kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara berdasarkan RKPD dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan tiap tahunnya. Setelah KUA dan PPAS disepakati dalam nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD maka kepala Daerah menyususn surat daran perihal pedoman

penyusunan

RKA-SKPD/PPKD

dengan

pendekatan

kerangka

pengeluaran jangka menengah yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA-SKPD dan RKA-PPKD berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 41 ayat (1) menyatakan “ RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) disampaikan kepada PPKD dan

ayat (2) ‘RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekertaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Proses selanjutnya adalah PPKD sesuai dengan aturan perundangundangan menyusun rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah untuk disampaikan ke DPRD dan selanjutnya dibahas serta disepakati bersama yang dituangkan dalam nota kesepakatan antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Setelah rancangan peraturan daerah tenatng APBD disetujui proses berikutnya adalah tahapan evaluasi ke Gubernur untuk mendapat persetujuan, tata cara evaluasi dan lainnya telah diatur dalam perundangperundangan.

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Analisis APBD Kota Depok Tahun 2010-2012. Berikut ini adalah data APBD Kota Depok tahun 2010-2012 yang akan dianalisa :

APBD KOTA DEPOK DARI TAHUN 2010-2012 (dalam milyar rupiah) APBD Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retibusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipasahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan -

Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak

2011

2012

2013

317,164

403,041

442,235

67,467 45,126 7,650

71,852 47,682 8,035

87,647 62,365 7,637

3,420

3,637

4,845

11,271 275,266

12,498 295,281

18,884 302,264

69,768

77,677

71,934

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya Lain-lain

187,196 18,302 44,431 2,309 551

193,226 21,378 38,908 4,248 377

207,081 23,250 52,297 2,408 295

11,663

11,961

13,115

20,852

15,497

29,645

2,242

4,955

5,185

6,814

1,871

2,015

Belanja

353,300

443,565

474,135

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Bantuan Keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Tak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

212,449 161,904 316 692 12,262 26,768

241,573 174,762 187 635 19,373 11,517

251,438 251,461 179 708 14,437 10,603

4,457

12,578

14,834

5,213

20,797

20,719

837 140,851 7,560 28,553 104,738

1,725 201,992 23,816 82,006 96,170

2,573 222,689 23,568 94,982 106,207

Pembiayaan

65,386

40,467

33,370

Panerimaan SiLPA TA Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Peneimaan Kembali Pembelian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah Pengeluaran Daerah Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (invsetasi) Daerah Pemabyaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Pembayaran Kegiatan Lanjutan Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga

74,408 70,744 660 75 1,580 851 498 9,022 840 4,068 2,432 821 716 145

48,091 43,116 662 132 1,795 2,387 7,624 513 2,883 3,237 990 -

41,191 37,606 366 34 2,394 791 7,821 502 3,479 3,180 353 128 180

Adapun komponen yang membentuk APBD diatas terdiri dari 4 bagian, yaitu ringkasan pendapatan, belanja, suplus/defisit dan pembiayaan. A. Pendapatan. Bagian ini melihat perubahan dalam berbagai komponen pendapatan. Untuk pemerintah daerah yang ada di Indonesia, pendapatan utamanya -

berasal dari tiga sumber : Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi Transfer dari puast, dan Pendapatan lainnya. Mengingat rata-rata sumber pendapatan pemerinath daerah didominasi oleh dana perimbangan yaitu sekitar 80-90%, maka sumber pendapatan

pemda dalam kondisi dependable (ketergantungan). B. Belanja. Bagian ini menujukkan perkembangan total belanja dalam periode 3 (tiga) tahun. Selain itu, akan ditujukkan pula perubahan dalam jenis belanja sehingga dapat diketahui jika ada satu komponen yang berubah relatif terhadap komponen lain. Untuk pemda di Indonesia, klasifikasi belanja secara ekonomi dibagi ke dalam 10 (sepuluh) jenis , yaitu : 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal 4. Belanja Bunga 5. Belanja Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Belanja Bantuan Sosial 8. Belanja Bagi Hasil Kepada Prop/Kab/Kota dan Pemdes 9. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prop/Kab/Kota dan Pemdes 10. Belanja Tak Terduga. C. Surplus/Defisit. Pada bagian ini ditunjukkan aktual pendapatan, belanja, dan surplus/defisit dalam periode 3 (tiga) tahun. Pada dasarnya, dari bagian ini dapat terlihat “surplus/defisit” secara Nasional. Namun, tidak seperti private sector,

surplus yang besar tidak diharapkan terjadi karena hal ini dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak memberikan pelayanan publik secara optimal dalam beberapa hal. D. Pembiayaan. Pos ini menggambarkan transaksi keuangan pemda yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah, jika Pendapatan lebih kecil maka terjadi defisit dan akan ditutupi dengan penerimaan pembiayaan, begitu juga sebaliknya. 2.2 Analisa Per-Komponen APBD A. Pendapatan Daerah. Untuk tahun 2011-2013, rata-rata jumlah PAD hanya sekitar 17,5% dan Lain-lain Pendapatan hanya 11,8% dari total pendapatan, sementara Dana Perimbangan (Daper) mencapai 70,7%. Tabel jenis pendapatan daerah Jenis Pendapatan Dalam Milyar Rupiah PAD DAPER Lain-lain Pendapatan

2011 393,089 57,457 281,285 44,347

2012

Rata-

2013

403,041 71,852 292,281 38,908

rata 412,788 72,328 291,943 45,184

442,235 87,674 302,264 52,297

Persent ase 100 17,5% 70,7% 11,8%

Persentase sumber pendapatan daerah Jenis pendapatan Persentase PAD DAPER Lain-lain Pendapatan

2011

2012 100 17 72 11

2013 100 18 73 10

100 20 68 12

Tabel diatas memperlihatkan bahwa meskipun DAPER mempunyai proporsi paling besar, akan tetapi kecenderungannya semakin menurun dari tahun ke tahun. Jika di TA 2011 nilainya mencapai 72%, maka pada tahun-tahun sesudahnya semakin menurun hingga mencapai 68% pada TA 2013. Kondisi sebaliknya terjadi untuk PAD, di mana nilai proporsinya cenderung mngalami kenaikan, dari 17% di TA 2011

menjadi 20% di TA 2013. Adapun untuk lain-alin pendapatan nilai proporsinya cenderung lebih fluktuasi dari TA 2011-2013, dengan nilai terendah 10% di TA 2012 dan nilai tertinggi 12% di TA 2013. Jenis dana perimbangan Dana Perimbangan Dalam Milyar Rupiah Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

2011

2012

281,285 69,719 186,938 24,628

292,281 77,677 193,226 21,378

2013 302,264 71,934 207,081 23,250

Ratarata 291,943 73,110 195,748 23,085

Total dana perimbangan konsisten bertambah meningkat selama periode 2011-2013. Dalam 3 (tiga) tahun Total Dana Perimbangan telah meningkat sebersar 45%. Hal ini sejalan dengan peningkatan Dana Alokasi Umum sebesar 42% selama 2011-2013 dan Dana Alokasi Khusus sebesar 36%. Persentase jenis dana perimbangan Dana Perimbangan

2011

Dalam persen Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

2012

100 25 66 9

100 27 56 7

2013 100 24 59 8

Ratarata 100 25 57 8

B. Belanja Daerah Total belanja meningkat sebesar 83% dari tahun 2011 sampai tahun 2013 yang kemungkinan besar disebabkan karena makin banyaknya jumlah daerah, disamping alasan logis bertambahnya kebutuhan pemerintah daerah.

Jenis belanja Jenis Belanja Dalam Milyar Rupiah

2011 412,413

2012 443,565

2013 474,135

Ratarata 443,37

% 100

Belanja Pegawai

169,279

198,578

275,029

1 214,29

48,3

Belanja Barang Jasa Belanja Modal

76,300 104,614

82,006 96,170

94,982 106,207

5 84,429 102,33

19,0 23,1

52,219

66,811

54,054

0 57,695

9,6

Belanja Lainnya

Tabel dibawah ini menunjukkan kategori belanja sebagai persentase dari total belanja dalam periode 2011-2013. Jenis Belanja Persentase Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Belanja Lainnya

2011 100 41 19 25 15

2012 100 45 18 22 15

2013 100 58 20 22 14

Rata-rata 100 46 19 25 14

Dari keempat besar jenis belanja tersebut, Belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja lainnya meningkat dalam nilai yang relatif konstan, sementara belanja modal menurun sekitar 3%. Persentase belanja per fungsi Fungsi Pelayanan Umum Pendidikan Ekonomi Kesehatan Lainnya

2011 36 24 9 8 23

2012 34 26 9 9 22

2013 36 26 8 10 20

Persentase belanja untuk fungsi-fungsi pelayanan umum, pendidikan, kesehatan relatif meningkat. Sementara alokasi untuk fungsi ekonomi seperti perkebunandan penanaman modal relatif menurun. Alokasi untuk fungsi pelayanan umum merupakan alokasi terbesar untuk setiap tahunnya, yaitu mencapai 36%dari total belanja. C. Surplus/ Defisit. Dari jumlah total pendapatan dikurangi dengan biaya dan pembiayaan didapatkan selisih yaitu : a. Untuk Tahun 2011. = 317,164 – ( 353,300 + 65,386 ) = - 101,522.

Angka minus menunjukkan bahwa APBD tahun 2011 mengalami defisit. b. Untuk Tahun 2012. = 403,041 – ( 443,565 + 40,467 ) = - 80,991. Pada tahun 2012 ini pun terjadi defisit dengan hasil minus. c. Untuk Tahun 2013. = 442,235 – ( 474,135 + 33,370 ) = - 65,270. Dan hasil selisih pada tahun 2013 ini pun mengalami defisit namun jumlahnya kian berkurang. D. Pembiayaan. Lebih dari 90% penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, yaitu mencapai Rp 37 Trilyun pada tahun 2013, kemudian di ikuti oleh penerimaan pinjaman dan obligasi daerah sebesar 6% (Rp 2 Trilyun). Pengeluaran pembiayaan utamanya dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) darah sebesar 44% (Rp 3,4 trilyun) dan pembayaran pokok utang 41% (Rp 3,1 trilyun).