Contoh Soal Tes Kesehatan 6y381q

1. Selain glukosa yang termasuk ke dalam monosakarida adalah.... A. laktosa B. galaktosa C. maltosa D. sukrosa JAWABAN B. galaktosa karena galaktosa merupakan salah satu monosakarida 2.. Vitamin A yang aktif dan siap digunakan terdapat pada.... A. daging B. wortel C. pepaya D. sawi

JAWABAN A. daging karena daging merupakan bahan pangan hewani yang mengandung vitamin A dan siap digunakan tubuh. 3. Pada bayi baru lahir pengukuran antropometri yang paling sering digunakan adalah parameter.... A. lingkar lengan atas B. berat badan C. lingkar dada D. umur JAWABAN B. berat badan karena berat badan merupakan ukuran antropometri yang terpenting dan paling sering digunakan pada bayi yang baru lahir untuk mendiagnosa bayi lahir normal atau tidak. 5. Bila diketahui BB/TB rendah; BB/U rendah; TB/U normal, maka status gizi menurut klasifikasi WHO adalah.... A. lebih, tidak obesitas B. kurang C. buruk,kurang D. buruk JAWABAN C. buruk,kurang karena menuruit klasifikasi WHO, berat badan/tinggi badan rendah, berat badan menurut umur rendah dan tinggi badan menurut umur normal

termasuk kedalam status gizi buruk/ kurang 6. Seorang perempuan berusia 22 tahun berobat ke dokter 3 bulan setelah menemukan sebuah benjolan pada kuadran lateral bawah mammae dextra. Pemeriksaan fisik menunjukkan massa berdiameter 2 cm, berbentuk oval, padat, halus, dan mobil pada mamae tersebut. Tidak ditemukan pembesaran kelenjar getah bening axilla. Jika biopsi eksisi di lakukan pada benjolan tersebut, maka kemungkinan besar akan menunjukkan tanda-tanda penyakit: A. Nekrosis lemak B. Fibroadenoma C. Kelainan fibrokistik mammae D. Karsinoma intraduktal E. Papilloma intraduktal JAWABAN B. Fibroadenoma 7. Kebutuhan minimal manusia secara sehat terhadap air yang meliputi untuk tujuan memasak, mandi, mencuci dan kakus adalah : A. 10 liter/orang/hari B. 15 liter/orang/hari C. 30 liter/orang/hari D. 60 liter/orang/hari JAWABAN D. 60 liter/orang/hari kebutuhan manusia terhadap air untuk berbagai keperluan minimal 60 liter/orang/hari

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas Sebagaimana kita ketahui, saat ini sudah terbit Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. Dalam latar belakang Permenkes ini antara lain disebutkan bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan baik upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dibutuhkan manajemen Puskesmas yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar menghasilkan kinerja Puskesmas yang efektif dan efisien. Beberapa dasar hukum yang mendasari Permenkes 44 tahun 2016, antara lain: 1. 2. 3.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Selanjutnya pada lampiran Permenkes beberapa hal dijelaskan antara lain, bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa Puskesmas berfungsi menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama. Agar Puskesmas dapat mengelola upaya kesehatan dengan baik dan berkesinambungan dalam mencapai tujuannya, maka Puskesmas harus menyusun rencana kegiatan untuk periode 5 (lima) tahunan yang selanjutnya akan dirinci lagi ke dalam rencana tahunan Puskesmas sesuai siklus perencanaan anggaran daerah. Semua rencana kegiatan baik 5 (lima) tahunan maupun rencana tahunan, selain mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan kabupaten/kota harus juga disusun berdasarkan pada hasil analisis situasi saat itu (evidence based) dan prediksi kedepan yang mungkin terjadi. Proses selanjutnya adalah penggerakan

dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan/program yang disusun, kemudian melakukan pengawasan dan pengendalian diikuti dengan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan (Corrective Action) dan diakhiri dengan pelaksanaan penilaian hasil kegiatan melalui penilaian kinerja Puskesmas. Pada dasarnya, jika kita tarik kebelakang, bahwa pemahaman akan pentingnya manajemen Puskesmas, telah diperkenalkan sejak tahun 1980, dengan disusunnya buku-buku pedoman manajemen Puskesmas, seperti antara lain : 1. 2. 3. 4.

Paket Lokakarya Mini Puskesmas (tahun 1982); Pedoman Stratifikasi Puskesmas (tahun 1984) ; Pedoman Microplanning Puskesmas (tahun 1986). Paket Lokakarya Mini Puskesmas direvisi menjadi Pedoman Lokakarya Mini Puskesmas (tahun 1988), dengan penambahan materi penggalangan kerjasama tim Puskesmas dan lintas sektor, serta rapat bulanan Puskesmas dan triwulanan lintas sektor. 5. Pedoman Lokakarya Mini dilengkapi cara pemantauan pelaksanaan dan hasil-hasil kegiatan dengan menggunakan instrument Pemantauan Wilayah Setempat (PWS), pada tahun 1993,. Pedoman Stratifikasi Puskesmas (tahun 1984), digunakan sebagai acuan Puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota, untuk dapat meningkatan peran dan fungsinya dalam pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Sementara pedoman Microplanning Puskesmas (tahun 1986), digunakan untuk acuan menyusun rencana 5 (lima) tahun Puskesmas, yang diprioritaskan untuk mendukung pencapaian target lima program Keluarga Berencana (KB)-Kesehatan Terpadu, yang terdiri atas Kesehatan Ibu Anak (KIA), KB, gizi, imunisasi dan diare. Dengan adanya perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, diantaranya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang berbasis siklus kehidupan, Sustainable Development Goals (SDG’s), dan dinamika permasalahan kesehatan yang dihadapi masyarakat, maka pedoman manajemen Puskesmas perlu disesuaikan dengan perubahan yang ada. Melalui pola penerapan manajemen Puskesmas yang baik dan benar oleh seluruh Puskesmas di Indonesia, maka tujuan akhir pembangunan jangka panjang bidang kesehatan yaitu masyarakat Indonesia yang sehat mandiri secara berkeadilan, dipastikan akan dapat diwujudkan. Pedoman Manajemen Puskesmas diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada kepala, penanggungjawab upaya kesehatan dan staf Puskesmas di dalam pengelolaan sumber daya dan upaya Puskesmas agar dapat terlaksana secara maksimal. Pedoman Manajemen Puskesmas ini juga dapat dimanfaatkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis manajemen kepada Puskesmas secara berjenjang. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, disebutkan bahwa Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya dan berfungsi menyelenggarakan UKM dan UKP tingkat pertama diwilayah kerjanya. Puskesmas dalam Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan bagian dari dinas kesehatan kabupaten/kota sebagai UPTD dinas kesehatan kabupaten/kota. Oleh sebab itu, Puskesmas melaksanakan tugas dinas kesehatan kabupaten/kota yang dilimpahkan kepadanya, antara lain kegiatan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten/kota dan upaya kesehatan yang secara spesifik dibutuhkan masyarakat setempat (local specific).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas tersebut, Puskesmas harus melaksanakan manajemen Puskesmas secara efektif dan efisien. Siklus manajemen Puskesmas yang berkualitas merupakan rangkaian kegiatan rutin berkesinambungan, yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan secara bermutu, yang harus selalu dipantau secara berkala dan teratur, diawasi dan dikendalikan sepanjang waktu, agar kinerjanya dapat diperbaiki dan ditingkatkan dalam satu siklus “Plan-Do-Check-Action (P-D-C-A)”.

Siklus Manajemen Puskesmas (sumber Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas) Contoh tahapan kegiatan siklus manajemen Puskesmas (contoh untuk siklus tahun 2015, 2016, dan 2017), sebagai berikut: 1. Evaluasi kinerja Puskesmas tahun 2015 melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP), dilaksanakan pada Desember 2015 2. Persiapan penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) tahun 2016 berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang telah disetujui dan dibandingkan dengan hasil kinerja Puskesmas tahun 2015, dilaksanakan pada Desember 2015 3. Analisa situasi dan pelaksanaan Survei Mawas Diri (SMD), Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) sebagai bahan penyusunan RUK tahun 2017 dan Rencana lima tahunan periode 2017 s.d 2021, dengan pendekatan Top-Down dan Bottom-Up, dilaksanakan pada Minggu Kedua Januari 2016 4. Lokakarya Mini (Lokmin) Bulanan Pertama, dilaksanakan pada Awal Januari 2016, Minggu keempat Januari 2016

5.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dilaksanakan pada Awal Minggu pertama Februari 2016 6. Lokmin Bulanan Kedua, dilaksanakan Awal Minggu pertama Februari 2016 7. Lokmin Triwulan Pertama, dilaksanakan pada Akhir Minggu Pertama Februari 2016 8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangmat), dilaksanakan pada Minggu kedua Februari 2016 9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota (Musrenbangkab/kota), dilaksanakan pada Maret 2016 Pedoman manajemen Puskesmas ini harus menjadi acuan (pasal 1), khususnya bagi Puskesmas dalam: 1.

Menyusun rencana 5 (lima) tahunan yang kemudian dirinci kedalam rencana tahunan; 2. Menggerakan pelaksanaan upaya kesehatan secara efesien dan efektif; 3. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja puskesmas; 4. Mengelola sumber daya secara efisien dan efektif; dan 5. Menerapkan pola kepemimpinan yang tepat dalam menggerakkan, memotivasi, dan membangun budaya kerja yang baik serta bertanggung jawab untuk meningkatkan mutu dan kinerjanya. Sedangkan bagi Dinas kesehatan kabupaten/kota dapat menjadi acuan dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis manaj emen Puskesmas.

UU NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DECEMBER 1, 2014 TRIANSYAH05 LEAVE A COMMENT Pembangunan Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang dasar 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dinia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Negara”. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju. Berbagai macam prospek pembangunan telah dilakukan dari Orde Lama, Orde Baru hingga masa Reforasi untuk terus mendorong kesejahtraan dan kemajuan bangsa kea rah yang lebih baik, dalam hal ini pembangunan nasional juga harus dimulai dari,oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan diberbagai aspek kehidupan bangsa yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan.

Pembangunan nasional pada dasarnya sangat membutuhkan kesinergian antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi, saling melengkapi dalam memajukan masyarakat dan nasional pada umumnya Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan: 1.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 2.

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh

semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. 3.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. 4.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya

disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 5.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya

disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 6.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. 7.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja

Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 8.

Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya

disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 9.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 11. 12.

Rencana … Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat

Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 12.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan. 13.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 14.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 15.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah

Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

16.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 17.

Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan

instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perUndang-undangan lainnya. 18.

Program Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat

Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Kementerian/Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. 19.

Program Lintas Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat

Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Kementerian /Lembaga atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah. 20. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan. 21.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya

disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. 22.

Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 23.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda. ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. (2) Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. KESIMPULAN : Proses pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang terus menerus dan menyeluruh dilakukan mulai dari penyusunan suatu rencana, penyususnan pogram, kegiatan pogram, pengawasan sampai pada pogram terselesaikan. Dari penjelasan diatas sebagai arah perjalanan pembangunan Indonesia, arah tersebut telah menciptakan berbagai pembaharuan-pembaharuan untuk terus menuju ke kesejahteraan rakyat. Catatan-catatan diatas ini tidak lain dimaksudkan agar setiap tindakan pembangunan secara langsung atau tidak lansung dilaksanakan demi meningkatkan kecerdasan dan kemakmuran rakyat

banyak. Khususnya dalam meningkatkan perekonomian Indonesia yang lebih baik.