D-tanggapan Dan Saran Terhadap Kak.docx 2o2s1u
This document was ed by and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this report form. Report 3i3n4
Overview 26281t
& View D-tanggapan Dan Saran Terhadap Kak.docx as PDF for free.
More details 6y5l6z
- Words: 4,946
- Pages: 18
TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) DAN PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK
D D.1
TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA Secara umum konsultan sudah membaca dan memahami Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang sudah diberikan pihak pemberi pekerjaan. Berikut ini beberapa tanggapan dan saran dari konsultan terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut khususnya latar belakang, maksud dan tujuan pekerjaan, sasaran pekerjaan, referensi hukum, lokasi pekerjaan, lingkup pekerjaan serta keluaran.
D.1.1 Tanggapan Dan Saran Terhadap Latar Belakang Dalam kerangka acuan kerja disebutkan bahwa pekerjaan ini dilatarbelakangi bahwa
pembangunan
nasional
meliputi
pembangunan
perumahan
dan
permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur. Dalam rangka memberikan arahan pembangunan nasional yang lebih baik, pemerintah perlu memperhatikan
hasil
sebelumnya.
Hal
ini
dilaksanakan
secara
pembangunan
yang
penting,
program
agar
berkesinambungan
telah
dan
dicapai
yang dapat
di
tahun-tahun
direncanakan terukur
dapat
dampaknya.
Program penyediaan perumahan yang telah dilakukan selama ini melibatkan banyak sektor dan stakeholder yang begitu luas oleh karena itu evaluasi terhadap berbagai dukungan baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait lainnya dalam penyediaan perumahan merupakan suatu kebutuhan untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta dampak dan manfaat penyediaan perumahan yang telah terselenggara. Latar belakang pekerjaan yang disampaikan dalam Kerangka Acuan Kerja sudah dipahami oleh konsultan. Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 telah mengamanatkan salah satu kebutuhan dasar manusia adalah bertempat tinggal dan negara bertanggung jawab melindungi segenap Bangsa
Indonesia
melalui
penyelenggaran
penyediaan
perumahan
agar
masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang D-1
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
Nasional 2005-2025 (Undang Undang No.17 tahun 2007) sudah ditetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan dan permukiman adalah terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien dan akuntabel. Sudah sejak lama pula disadari bahwa penyediaan perumahan merupakan salah satu instrumen
strategis
untuk
menggerakkan
roda
ekonomi,
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan membangun karakter bangsa. Selanjutnya negara melakukan proses penyediaan perumahan melalui berbagai kebijakan dengan sasaran pokok penyediaan perumahan adalah untuk memenuhi kebutuhan hunian tersebut. Beberapa kebijakan penyediaan perumahan melalui pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang sudah dilakukan antara pembangunan rusunawa, rusunami, fasilitasi perumahan komersil, perumahan
formal,
pengembangan
kawasan
permukiman,
program
pembiayaan perumahan, program perumahan swadaya, dll. Adapun Kebijakan jangka menengah pembangunan perumahan rakyat (20102014) yang akan dilakukan mencakup : 1. Mengembangkan peraturan perundangan-undangan dibidang perumahan. 2. Meningkatkan pemberdayaan komunitas perumahan pada semua 3. 4.
tingkatan. Meningkatkan penataan dan kawasan perumahan dan permukiman. Mengembangkan sistem pembiayaan dan pemberdayaan pasar
5.
perumahan. Meningkatkan penyediaan rumah, prasarana dan sarana dasar perumahan
6.
dan permukiman formal. Meningkatkan penyediaan dan kualitas rumah, prasarana dan sarana dasar
7.
perumahan dan permukiman swadaya. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian,
8.
serta teknologi di bidang perumahan dan permukiman. Meningkatkan kapasitas pelaku penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
Sementara berdasarkan
itu,
strategi
kepada
pembangunan
kebijakan
perumahan
pembangunan
rakyat
perumahan.
dijabarkan Penjabaran
kedelapan butir kebijakan beserta masing-masing strategi jangka menengah pembangunan perumahan rakyat tersebut adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan peraturan perundangan-undangan dibidang perumahan Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut meliputi : a. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.
D-2
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
b. Penyusunan,pengembangan dan sosialisasi Norma, Standar, Panduan, Manual (NSPM) bidang perumahan. c. Percepatan penyusunan peraturan
perundang-undangan
dan
kelembagaan di bidang perumahan. d. Penciptaan kepastian dan perlindungan hukum dalam bermukim. e. Pembentukan Badan Layanan Umum perumahan. 2. Meningkatkan pemberdayaan komunitas perumahan pada semua tingkatan Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut meliputi : a. Penguatan lembaga Pemerintah dan non Pemerintah
dalam
pembangunan perumahan. b. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin dalam mendorong pemenuhan kebutuhan rumahnya. 3. Meningkatkan penataan dan kawasan perumahan dan permukiman Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut meliputi : a. Pengembangan kawasan perumahan skala besar. b. Peningkatan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman. c. Pengintegrasian pengembangan kawasan perumahan dan permukiman dengan prasarana dan sarana perkotaan dan atau perdesaan. d. Peningkatan pola keserasian antar kawasan perumahan permukiman serta penerapan pola hunian berimbang. e. Peningkatan pengembangan perumahan dan Permukiman
dan sesuai
dengan rencana tata ruang. 4. Mengembangkan sistem pembiayaan dan pemberdayaan pasar perumahan Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut meliputi : a. Pengembangan pola subsidi baru yang lebih tepat sasaran. b. Pengembangan pembiayaan mikro pembangunan rumah baru dan perbaikan rumah. c. Pemantapan pasar primer dan sekunder perumahan. d. Percepatan operasionalisasi dan pengembangan SMF dan SMM. e. Pengembangan insentif fiskal bagi swasta yang menyediakan hunian f.
bagi MBR. Pengintegrasian
pembiayaan
perumahan
dengan
sumber-sumber
pembiayaan jangka panjang. g. Pengintegrasian pembiayaan perumahan dan permukiman dengan sumber-sumber pembiayaan jangka panjang. 5. Meningkatkan penyediaan rumah, prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman formal Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut meliputi : a. Peningkatan penyediaan hunian (sewa/milik) bagi MBR. b. Penyediaan sarana dan prasarana dasar bagi kawasan rumah sederhana sehat. c. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman akibat dampak bencana alam dan kerusuhan sosial.
D-3
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
6. Meningkatkan penyediaan dan kualitas rumah, prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman swadaya Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut meliputi : a. Peningkatan fasilitasi dan pemberdayaan MBR dalam penyediaan perumahan dan permukiman. b. Pengembangan pembangunan
perumahan
dan
permukiman
yang
bertumpu pada keswadayaan masyarakat. c. Peningkatan kualitas perumahan serta prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman. 7. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta teknologi
di
bidang
perumahan
dan
permukiman
Strategi
untuk
melaksanakan kebijakan tersebut meliputi : a. Peningkatan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan kebijakan serta penyelenggaraan agenda global dibidang perumahan dan permukiman. b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman. c. Pengembangan inovasi,
teknologi,
dan
industri
perumahan
serta
penerapannya. 8. Meningkatkan kapasitas pelaku penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut meliputi : a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan dan permukiman. b. Peningkatan kapasitas SDM dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman. c. Peningkatan kapasitas Stakeholders
dalam
penyelenggaraan
pembangunan perumahan dan permukiman. Pemerintah melalui Kementerian Negara Perumahan Rakyat sudah pernah menetapkan Rencana Strategis Pembangunan Perumahan 2005-2009. Rencana strategis tersebut antara lain : a. Mengurangi kesenjangan penyediaan perumahan dari 5,8 juta unit pada tahun 2004 menjadi 4,8 juta unit pada tahun 2009 dan memenuhi kebutuhan rumah bagi keluarga baru sebesar rata-rata 800 ribu unit per tahun; b. Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dari 13 juta unit pada tahun 2004 menjadi 5,8 juta unit pada tahun 2009; c. Mengurangi luas kawasan kumuh dari 54.00 hektar pada tahun 2004 menjadi 27.000 hektar pada tahun 2009. Jehansyah Siregar dalam Evaluasi Pembangunan Perumahan Rakyat Tahun 2012 dan Rekomendasi untuk Tahun 2012 (2013) menyebutkan bahwa targettarget bidang perumahan rakyat juga sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Target-target tersebut antara lain: pembangunan rusunawa (380 TB), fasilitasi pembangunan D-4
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman (700.000 Unit), fasilitasi dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh (655 hektar), bantuan subsidi perumahan/FLPP (1.350.000 Unit), fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya (50.000 unit), fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya (50.000), fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya (50.000) dan fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi (30.000 bidang). Dalam proses penyediaan perumahan hingga tahun 2015, fakta sepupuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa kebutuhan perumahan dan permukiman semakin jauh dari terpenuhi bagi seluruh rakyat secara layak dan bermartabat. Ternyata berbagai program pembangunan perumahan dan permukiman belum berhasil mewujudkan sistem penyediaan perumahan yang mampu mengejar jumlah kekurangan rumah dan laju luas permukiman kumuh yang semakin bertambah. Banyak faktor yang menjadi penyebab masalah tersebut antara lain : permasalahan penyediaan perumahan yang kompleks masih diselesaikan secara sederhana melalui sistem pengaturan yang saling tidak sinkron dan tumpang tindih, melalui proyek-proyek pengadaan barang dan jasa tahunan maupun melalui subsidi pembiayaan secara terus menerus. Selain itu, pemerintah daerah lebih banyak mengambil sikap pasif (pembiaran) ketika terjadi sistem yang tidak jelas dari Pemerintah sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi berkembangnya praktek makelar-makelar proyek maupun ijin di bidang penyediaan perumahan. Keadaan ini menciptakan ekonomi biaya tinggi, anggaran pembangunan yang tidak menghasilkan keluaran yang efektif setiap tahunnya dan masih menunjukkan adanya jurang antara pemerintah dan berbagai komponen masyarakat termasuk Pemerintah Daerah, komunitas permukiman, para profesional dan pihak pengusaha swasta. Berkaca dari kondisi tersebut, konsultan sangat mengapresiasi pekerjaan ini. Kompleksitas unsur yang terlibat di dalam penyediaan perumahan, tumpang tindih peraturan, sistem yang belum sistematis menyebabkan penyediaan perumahan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Masih banyak yang harus
diselesaikan
oleh
Pemerintah
sehingga
kebutuhan
perumahan
masyarakat dapat terpenuhi. Sebelum melakukan perencanaan ke depan perlu dilakukan evaluasi terhadap penyediaan perumahan yang sudah dilakukan sebelumnya khususnya mengenai manfaat yang diperoleh selama ini.Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap manfaat penyediaan perumahan yang sudah dilakukan selama ini khususnya sampai periode tahun 2015. Untuk
D-5
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
mendapatkan evaluasi terhadap manfaat penyediaan perumahan selama ini, dibutuhkan
data-data
yang
akurat
dan
dapat
dipertanggungjawabkan.
Konsultan menyarankan agar dilakukan sharing data, penggalian informasi maupun kerjasama dalam proses penggalian persepsi yang baik antara pihak pemberi pekerjaan, konsultan maupun stakeholder (pemerintah, swasta, dll) penerima manfaat penyediaan perumahan. D.1.2 Tanggapan Dan Saran Terhadap Maksud Dan Tujuan Maksud dari kegiatan ini sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Acuan Kerja adalah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyediaan perumahan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2015 serta memberikan masukan terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan tujuannya adalah mengetahui dampak dan manfaat dari penyelenggaraan penyediaan perumahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Konsultan sudah memahami maksud dan tujuan dari pekerjaan. Dalam rencana strategis dan kebijakan pembangunan perumahan tahun 2005-2009 disebutkan bahwa pembangunan perumahan dan permukiman jika dilakukan secara benar akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan perumahan dapat mendorong pertumbuhan wilayah dan ekonomi daerah, mendukung pembangunan sosial budaya dan memberikan efek multiplier terhadap sektor lain seperti penciptaan lapangan kerja baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Sementara itu, dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan keserasian lingkungan maka pembangunan perumahan dan permukiman harus dilakukan melalui suatu proses alih fungsi lahan yang bertanggung
jawab
dan
sesuai
dengan
tata
ruang.
Oleh
karena
itu,
pembangunan perumahan dan permukiman harus didukung oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang komperhensif dan terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat juga akan menghasilkan suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, serasi, harmonis, aman dan nyaman. Sebagaimana halnya dengan negara lain yang mengalami proses urbanisasi, pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia masih menjadi masalah besar. Tantangan yang dihadapi semakin besar dan meningkat kompleksitasnya. Walaupun
kecenderungan
pertumbuhan
penduduk
nasional
mengalami
penurunan dari 1,98% pertahun (1980-1990) menjadi 1,4% per tahun (1990D-6
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
2000), tetapi pertumbuhan penduduk perkotaan masih cukup tinggi, 3,5% per tahun (1990-2000). Dengan tingkat pertumbuhan tersebut, serta untuk memenuhi kebutuhan rumah baru (800.000 unit per tahun), mengurangi backlog (5,8 juta unit rumah), penanganan kawasan kumuh (54.000 ha), dan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (13 juta unit rumah) maka sampai dengan tahun 2020 diperkirakan rata-rata kebutuhan rumah pertahunnya mencapai 1,2 juta unit yang perlu dipenuhi baik melalui pasar perumahan, subsidi pemenuhan maupun oleh swadaya masyarakat. Harga tanah yang meningkat pesat diperkotaan, sebagai akibat dari akumulasi tingginya
urbanisasi
dan
belum
berpihaknya
pemanfaatan
tanah
dan
pengaturan tata ruang untuk masyarakat miskin, menyebabkan tumbuh sumburnya permukiman yang tidak teratur, lingkungan permukiman kumuh (slum) dan bertambahnya permukiman ilegal (squatters) serta tuna wisma. Dilihat dari sisi investasi, sektor perumahan di Indonesia masih sangat tertinggal. Pada tahun 2002, rasio kredit perumahan terhadap PDB hanya 1,4 %; rasio tertinggi dicapai pada tahun 1997, sebesar 3,2 %. Sementara itu, pada tahun yang sama, di Malaysia mencapai 27,7 % dan bahkan di Amerika Serikat mencapai 45 %. Rendahnya investasi sektor perumahan melalui pasar formal ini karena sebagian masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di perkotaan, masih berpenghasilan rendah (2000: 70% atau sekitar 21,9 juta KK), kurang dari Rp. 1,5 juta per bulan. Kelompok ini tidak mampu mengikuti mekanisme pasar tanpa
difasilitasi
Pemerintah.
Pemenuhan
kebutuhan
melalui
industri
perumahan ini hanya menjangkau sebagian kecil dari total kebutuhan, sekitar 15%, selebihnya masyarakat memenuhi kebutuhannya secara swadaya. Arah kebijakan dan rencana strategis pembangunan perumahan 2005-2009 disusun berdasarkan pada keadaan dan permasalahan yang ada pada saat ini dengan memperhatikan Visi dan Misi penyelenggaraan perumahan dan permukiman Kementerian Perumahan Rakyat. Arah Kebijakan Pembangunan Perumahan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan meningkatkan kualitas
perumahan
dan
permukiman.
Berdasarkan kepada arah kebijakan pembangunan perumahan tersebut, maka Rencana
Strategis
Pembangunan
Perumahan
2005-2009
adalah
sebagai
berikut : 1. Mengurangi kesenjangan penyediaan rumah dari 5,8 juta unit pada tahun 2004 menjadi 4,8 juta unit pada tahun 2009 dan memenuhi kebutuhan rumah bagi keluarga baru sebesar rata-rata 800 ribu unit per tahun. D-7
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
2. Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dari 13 juta unit pada tahun 2004 menjadi 5,8 juta unit pada tahun 2009. 3. Mengurangi luas kawasan kumuh dari 54.000 ha pada tahun 2004 menjadi 27.000 ha pada tahun 2009. Dalam rangka melaksanakan penugasan dari RPJM Nasional, maka untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perumahan Rakyat maka disusun arah kebijakan dan strategi Kementerian Perumahan Rakyat untuk periode 2010-2014 sebagai berikut: 1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan Permukiman. 2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah, melalui: a. Pembangunan rumah layak huni (RLH) melalui pasar formal maupun secara swadaya masyarakat baik untuk pembangunan baru maupun peningkatan kualitas; b. Pembangunan rumah susun sederhana (rusuna) baik sewa maupun milik; c. Penyediaan PSU perumahan dan permukiman yang memadai untuk pengembangan kawasan dan PSU perumahan swadaya; d. Penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh; e. Pembangunan rumah khusus, termasuk rumah sederhana sewa dan f.
pasca bencana; Pengembangan kawasan khusus, termasuk kawasan perbatasan, daerah
tertinggal dan pasca bencana; g. Fasilitasi pra sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi tanah bagi MBR. 3. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan permukiman bagi MBM melalui: a. Pengembangan pembiayaan perumahan melalui fasilitas likuiditas; b. Pengembangan Tabungan Perumahan Nasional; c. Peningkatan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan perumahan dan permukiman. 4. Peningkatan pendayagunaan sumberdaya pembangunan perumahan dan permukiman serta pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi maupun sumber daya dan kearifan lokal. 5. Peningkatan sinergi pusat-daerah dan pemberdayaan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
D-8
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
Strategi Kementerian Perumahan Rakyat untuk memastikan tercapaianya sasaran-sasaran pembangunan perumahan dan permukiman tahun 2010–2014 adalah sebagai berikut: a. Mengefektifkan kewenangan perumusan kebijakan dan regulasi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi percepatan pembangunan perumahan dan permukiman melalui pengembangan dan penyediaan produk-produk pengaturan yang memadai; b. Memantapkan koordinasi antar pemangku kepentingan dan kelembagaan di bidang perumahan dan permukiman untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman yang lebih terintegrasi; c. Mengefektifkan kewenangan operasionalisasi kebijakan untuk mendukung penyediaan perumahan dan permukiman khususnya sebagai proyek-proyek percontohan dan best practice di berbagai lokasi terpilih yang dapat direplikasi dan dikembangkan secara lebih luas; d. Mengoptimalkan peran dan kapasitas para
pemangku
kepentingan,
khususnya peran pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan dan permukiman
melalui
bimbingan/bantuan
teknis,
pendampingan
dan
penyebarluasan informasi dan kebijakan nasional pembangunan perumahan dan permukiman; e. Memanfaatkan dan
mendayagunakan
sumberdaya
perumahan
dan
permukiman, hasil penelitian dan pengembangan teknologi, serta kearifan lokal untuk mendukung pembangunan perumahan dan permukiman yang f.
berkelanjutan; Mengoptimalkan
pemanfaatan
sumber
pembiayaan
perumahan
dan
permukiman yang akuntabel dan berkelanjutan; g. Memanfaatkan peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dan permukiman. Pendanaan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis pembangunan perumahan dan permukiman tidak hanya mengandalkan anggaran Kementerian Perumahan Rakyat yang bersumber dari APBN, tetapi juga membutuhkan dukungan sharing pembiayaan dari para pemangku kepentingan lainnya, antara lain: 1. Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD, antara lain untuk: a. Melaksanakan SPM bidang Perumahan; b. Sharing dalam penyediaan PSU; c. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya; d. Dana pendamping untuk pelaksanaan Hibah Daerah. 2. Masyarakat yang melaksanakan pembangunan perumahan dan permukiman secara swadaya.
D-9
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
3. Bank dan LKNB yang berpartisipasi dalam penyaluran subsidi perumahan, yaitu untuk penyediaan pokok pinjaman. 4. Pengembang yang berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan RSH dan Rusunami. 5. Perusahaan swasta lainnya, yaitu melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan mekanisme Kerjasama Pemerintah Swasta (Public-Private Partnership) antara lain untuk: a. Fasilitasi dan stimulasi (bantuan sosial) pembangunan perumahan swadaya; b. Penyediaan perumahan bagi pekerja. 6. Luar negeri melalui Pinjaman dan Hibah Luar Negeri/PHLN untuk membiayai proyek-proyek pembangunan perumahan dan permukiman yang strategis. Sehubungan dengan implementasi Otonomi Daerah dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka mekanisme pendanaan dalam rangka
mendorong
sinergi
Pusat
dan
Daerah
dalam
melaksanakan
pembangunan perumahan dan permukiman akan ditingkatkan, yaitu melalui Dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi dan Hibah Daerah. Di samping itu, pemerintah juga memberikan subsidi yang merupakan kewajiban pemerintah (PSO) kepada penyedia jasa di bidang perumahan untuk mencapai standar pelayanan minimum tertentu yang akan dicapai. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesinambungan pelayanan perumahan dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program dan Kegiatan Untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pembangunan perumahan di atas, Kementerian Perumahan Rakyat menyusun programprogram sebagai berikut: 1. Program
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas
Teknis
Lain
Kementerian Perumahan Rakyat; 2. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman; 3. Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman. Banyaknya permasalahan dalam penyediaan perumahan perlu diantisipasi melalui evaluasi kebijakan, penyusunan strategi dan pengembangan sistem penyediaan yang mampu menghasilkan kapasitas terpasang untuk mendukung penyediaan perumahan yang signifikan dan tepat sasaran. Evaluasi manfaat penyediaan perumahan diharapkan dapat menghasilkan masukan-masukan yang akurat dari para penyelenggara penyediaan perumahan terhadap bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat. Konsultan akan berusaha untuk menggali informasi manfaat yang sudah dirasakan oleh penyelenggara penyediaan D-10
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
perumahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian maka tujuan untuk mengetahui dampak dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh penyelenggara penyediaan perumahan sampai dengan tahun 2015 dapat dijadikan bahan pertimbangan penyelenggaraan penyediaan perumahan ke depannya. Saran dari konsultan terhadap maksud dan tujuan ini adalah agar lebih dirinci lagi target dari penerima manfaat dari penyelenggara penyedia perumahan. D.1.3 Tanggapan Dan Saran Terhadap Sasaran Pekerjaan Sasaran pekerjaan ini adalah sebagai berikut : 1) Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan rakyat yang sesuai dengan pedoman umum dan pedoman pelaksanaan serta ketentuan dan kebijakan lainnya yang telah ditetapkan; 2) Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan
perumahan
rakyat
mulai
tahap
kegiatan
persiapan,
tahap
perencanaan, tahap pelaksanaan hingga tahap pemanfaatan; 3) Terdokumentasikan dan terinformasikan hasil pelaksanaan kegiatan dan paska pelaksanaan kegiatan; 4) Tersusunnya laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan. Empat sasaran pekerjaan yang diamanatkan oleh Kerangka Acuan Kerja tersebut di atas sudah dipahami oleh konsultan. Konsultan akan mengkaji pedoman, ketentuan maupun kebijakan-kebijakan lain yang telah ditetapkan untuk melihat bagaimana proses penyediaan perumahan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam proses penyediaan perumahan, ada empat kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan kegiatan dan tahap pemanfaaatan. Walaupun sejalan dengan aturan yang berlaku, terkadang proses penyediaan perumahan dianggap berhasil pada saat selesainya konstruksi saja. Padahal apakah konstruksi tersebut bermanfaat bagi masyarakat maupun target sasaran penerimanya itulah tujuan yang sebenarnya. Oleh karena itu, proses konstruksi yang telah selesai belum bisa dikatakan sebagai suatu kinerja dan perlu diperhatikan manfaat dari pembangunan perumahan tersebut. Saran dari konsultan terhadap sasaran pekerjaan ini adalah agar lebih tepat sasaran maka terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat langsung juga dapat dikaji bagaimana persepsi mereka. D.1.4 Tanggapan Dan Saran Terhadap Lokasi Pekerjaan Adapun lokasi pekerjaan yang diamanatkan dalam Kerangka Acuan Kerja adalah provinsi-provinsi
di
Indonesia
yang
telah
mendapatkan
bantuan
untuk D-11
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan sejak Tahun 2005 hingga tahun 2015. Dan dalam Rencana Anggaran Biaya pekerjaan, sudah ditetapkan provinsi yang menjadi lokasi pekerjaan tersebut, yaitu : 1) Provinsi Nangroe Aceh Darussalam; 2) Provinsi Kepulauan Riau; 3) Provinsi Sumatera Selatan; 4) Provinsi Jawa Timur; 5) Provinsi Jawa Tengah; 6) Provinsi Nusa Tenggara Barat; 7) Provinsi Kalimantan Barat; 8) Provinsi Kalimantan Utara; 9) Provinsi Maluku; 10) Provinsi Sulawesi Utara; 11) Provinsi Sulawesi Tengah; 12) Provinsi Sulawesi Selatan; 13) Provinsi Papua. Secara umum, konsultan sudah mengetahui dan memahami lokasi pekerjaan yang diamanatkan oleh Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini. Mengingat banyaknya lokasi pekerjaan maka konsultan akan mengatur waktu seefektif dan seefisien mungkin agar keseluruhan lokasi dapat dikaji untuk mencapai tujuan pekerjaan. Saran konsultan terhadap lokasi adalah agar ke depannya lokasi untuk wilayah paling timur Indonesia tidak hanya satu provinsi saja, ditambah juga dengan lokasi Papua Barat karena walaupun masih satu pulau akan tetapi masingmasing provinsi punya karakteristik penyediaan perumahan yang berbeda khususnya antara wilayah pantai dan pegunungan. D.1.5 Tanggapan Dan Saran Terhadap Referensi Hukum Referensi hukum untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan yang diarahkan oleh Kerangka Acuan Kerja antara lain sebagai berikut : 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188). 4) Undang-undang No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; 5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
D-12
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663); 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 10) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5178); 12) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16); 13) Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun; 14) Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara; 15) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; Secara umum konsultan sudah memahami referensi hukum yang akan dipergunakan dalam proses penyelesaian pekerjaan. Saran konsultan terhadap referensi hukum adalah agar konsultan dibebaskan untuk mengkaji dan menggunakan referensi hukum lain yang dianggap dapat sesuai dan membantu proses penyelesaian pekerjaan. D.1.6 Tanggapan Dan Saran Terhadap Lingkup Pekerjaan Kerangka Acuan Kerja menyebutkan bahwa lingkup kegiatan pekerjaan ini secara umum meliputi evaluasi mulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan hingga tahap pemanfaatan serta memberikan rekomendasi terhadap tindak lanjut dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan. Lingkup pekerjaan tersebut sudah dipahami dan dianggap jelas oleh konsultan. Saran dari konsultan terhadap lingkup pekerjaan ini adalah agar lingkup pekerjaan dapat lebih dirinci lagi supaya konsultan dapat lebih terarah dan fokus dalam penyusunan metodologi dan program kerjanya. D.1.7 Tanggapan Dan Saran Terhadap Keluaran Keluaran yang akan dihasilkan dari pekerjaan ini sebagaimana disebut dalam Kerangka Acuan Kerja adalah laporan akhir Evaluasi Manfaat Penyediaan
D-13
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
Perumahan Sampai dengan Tahun 2015. Keluaran tersebut secara umum sudah dipahami oleh konsultan. Sama seperti lingkup pekerjaan, saran dari konsultan adalah agar keluaran dari pekerjaan ini lebih dirinci lagi sehingga konsultan dapat menetapkan target-target yang akan dicapai dalam penyelesaian pekerjaan ini. D.2
TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG
DARI PPK D.2.1. Tanggapan Dan Saran Terhadap Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dalam Kerangka Acuan Kerja adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender. Menurut konsultan, waktu penyelesaian pekerjaan selama 240 hari tersebut (8 bulan) merupakan waktu yang cukup sehingga konsultan akan berusaha untuk menyiapkan hasil pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya. Saran dari konsultan terhadap waktu pekerjaan ini secara umum tidak ada karena sudah dianggap cukup untuk konsultan. D.2.2. Tanggapan Dan Saran Terhadap Personil Personil yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini seperti yang disebutkan dalam Kerangka Acuan Kerja adalah sebagai berikut : N
Posisi
o Tenaga Ahli : 1. Tenaga Ahli Perumahan dan Permukiman (Team Leader)
Jumlah
Kualifikasi
Orang.Bulan
S2 Bidang Perumahan
1
atau
penugasan
Teknik
orang, 8
Perencanaan
Wilayah
bulan
dan
memiliki
Pengembangan
Kota,
(SKA
pengalaman di bidang
Wilayah
perumahan
Kota/Sipil/Arsitek
dan
kawasan permukiman,
dan
)
dekonsentrasi, pemantauan evaluasi, 2.
Tenaga
Ahli
Bidang
Pembangunan
minimal
Tenaga Ahli Bidang Sosial
7
tahun. S2 Sipil/Arsitek dengan
1
pengalaman
di
penugasan
5
bulan
bidangnya 3.
dan
selama
tahun S2 Sosiologi pengalaman
dengan di
1
orang, 8
orang,
penugasan
5 D-14
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
N
Posisi
o
bidangnya 4.
Tenaga
Ahli
Bidang
Kebijakan
5.
6.
Jumlah
Kualifikasi minimal
selama 5 tahun S2 Kebijakan
Publik
Orang.Bulan bulan. 1
orang,
dengan pengalaman di
penugasan
bidangnya
bulan
minimal
Asisten Tenaga Ahli Bidang
selama 5 tahun S1 Sipil/Arsitek dengan
1
Pembangunan
pengalaman
penugasan
di
orang,
bidangnya minimal 3
bulan
Asisten Tenaga Ahli Bidang
tahun S1
1
Ekonomi Pembangunan
Pembangunan dengan
penugasan
pengalaman
bulan
Ekonomi di
5
8
orang, 5
bidangnya minimal 3 tahun Tenaga Pendukung : 1. Sekretaris merangkap
S1 Sekertaris dengan pengalaman kerja 2
istrasi Operator Komputer maupun
(dua) tahun S1 Komputer/IT dengan pengalaman kerja
2.
Database 2 (dua) tahun Secara umum konsultan sudah memahami kebutuhan personil yang dibutuhkan dalam proses pekerjaan ini dan akan menempatkan masing-masing tenaga ahli sesuai dengan porsi tugas yang diembannya. Saran dari konsultan terhadap kebutuhan personil ini adalah agar penugasan masing-masing personil dapat diperpanjang, mengingat lokasi pekerjaan yang cukup banyak serta waktu penugasan untuk beberapa tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang hanya 5 bulan. Walaupun tidak diperpanjang, konsultan akan berupaya agar semua tahapan pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan personil yang ditawarkan. D.2.3.
Tanggapan Dan Saran Terhadap Jadual Tahapan Pelaksanaan
Pekerjaan Tahapan pelaksanaan pekerjaan yang disebutkan dalam Kerangka Acuan Kerja adalah sebagai berikut: 1) Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan pada bulan ke-1; 2) Rapat pembahasan Laporan Pendahuluan pada bulan ke-2; 3) Pelaksanaan Survey Lapangan pada bulan ke-3 sampai bulan ke-5; 4) Rapat pembahasan Draft Laporan Antara pada bulan ke-6; 5) Rapat pembahasan Laporan Antara pada bulan ke-7; 6) Penyempurnaan Laporan Antara pada bulan ke-7; 7) Rapat pembahasan Laporan Akhir pada bulan ke-8. D-15
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
Tahapan pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan oleh Kerangka Acuan Kerja cukup dimengerti oleh konsultan. Ada 7 kegiatan utama dari ruang lingkup tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut nantinya kegiatankegiatan tersebut akan lebih dari seperti yang disampaikan oleh Kerangka Acuan Kerja. Konsultan akan menyelesaian pekerjaan ini nantinya sesuai dengan ruang lingkup yang disampaikan dengan mengakomodasi langkah langkah lain yang tidak bertentangan dengan lingkup kegiatan yang ada dalam Kerangka Acuan Kerja. D.2.4. Tanggapan Dan Saran Terhadap Pelaporan Dalam Kerangka Acuan Kerja, rencana pelaporan dalam proses pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut : 1) Laporan Pendahuluan; Laporan Pendahuluan memuat; a) Orientasi awal kondisi dan observasi permasalahan serta penyiapan logical frame work/alur pikir rencana pelaksanaan pekerjaan; b) Metodologi pelaksanaan pekerjaan (research design); c) Kuisioner Evaluasi Manfaat; d) Rencana jadual dan tahapan pelaksanaan kegiatan termasuk nama dan jadual penugasan tenaga ahli dan staf pendukung; Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 15 (limabelas) eksemplar. 2) Laporan Antara; Laporan antara memuat : a) Hasil pelaksanaan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan; b) Gambaran lokasi yang telah menerima
bantuan
penyelenggaraan
penyediaan perumahan; c) Perumusan hasil evaluasi berdasarkan kondisi lapangan; d) Hasil analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh; e) Hasil perumusan potensi dan permasalahan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 15 (lima belas) eksemplar. 3) Laporan Draft Akhir; Laporan Draft Akhir
memuat
hasil
pelaksanaan
pekerjaan
secara
keseluruhan termasuk permasalahan yang dihadapi dari awal sampai saat laporan disusun beserta konsep produk akhir. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 15 (lima belas) eksemplar; 4) Laporan Akhir Laporan Akhir memuat antara lain :
D-16
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
a) Laporan
ini
merupakan
hasil
evaluasi
dampak,
manfaat,
indikasi
keberhasilan dan kendala serta hambatan dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan sebagai masukan Pemberi Tugas; b) Laporan ini merupakan progres pelaksanaan masing-masing provinsi, indikasi keberhasilan dan kendala serta hambatan yang ditemui di lapangan sebagai masukan Pemberi Tugas; c) Penyempurnaan dari Laporan Draft Akhir setelah pembahasan, baik di pusat dan hasil pembahasan di daerah yang disetujui oleh Pemda; d) Secara substantif bersifat kumulatif dan berisikan semua output yang telah dihasilkan pada laporan-laporan sebelumnya. e) Dilengkapi dengan Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) yang berisi ringkasan/intisari kandungan yang termuat pada produk akhir dalam laporan akhir. Ringkasan ini dilengkapi dengan abstrak produk akhir kegiatan dan diserahkan bersamaan dengan Laporan Akhir sebanyak 15 eksemplar; Laporan Akhir dibuat sebanyak 15 (limabelas) eksemplar dan diserahkan kepada Pengguna Jasa selambat-lambatnya pada akhir masa kontrak. 5) Laporan Hasil Survey Laporan Hasil Survey memuat antara lain: a) Kuisioner Evaluasi Manfaat; b) Gambaran Umum Proyek; c) Status Proyek (Progres Fisik dan Keuangan); d) Evaluasi Permasalahan; e) Rekomendasi. Laporan Hasil Survey dibuat sebanyak 5 (lima) eksemplar dan diserahkan selambat-lambatnya satu minggu setelah kegiatan survey dilaksanakan. Konsultan sudah memahami pelaporan yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan sudah kewajiban dari konsultan untuk memenuhi dan menyerahkan laporan-laporan tersebut kepada pihak pengguna jasa. Selain terpenuhi secara fisik, konsultan juga akan menyerahkan laporan-laporan tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan. Saran dari konsultan terhadap TOR ini adalah agar disesuaikan lagi antara tahapan pelaksanaan pekerjaan dengan tahapan pelaporan. Penyesuaian ini dilakukan mengingat pada tahap pelaksanaan pekerjaan disebutkan bahwa rapat pembahasan Laporan Antara dilakukan pada bulan ke-7, sedangkan pada tahap pelaporan disebutkan juga bahwa Laporan Draft Akhir sudah diserahkan selambat-lambatnya bulan ke-5. Artinya ada ketidaksinkronkan sehingga konsultan mengusulkan agar rapat
D-17
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
pembahasan Laporan Antara dilakukan pada bulan ke-5 dan penyerahan Laporan Draft Laporan Akhir diserahkan selambat-lambatnya bulan ke-7.
D-18
D D.1
TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA Secara umum konsultan sudah membaca dan memahami Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang sudah diberikan pihak pemberi pekerjaan. Berikut ini beberapa tanggapan dan saran dari konsultan terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut khususnya latar belakang, maksud dan tujuan pekerjaan, sasaran pekerjaan, referensi hukum, lokasi pekerjaan, lingkup pekerjaan serta keluaran.
D.1.1 Tanggapan Dan Saran Terhadap Latar Belakang Dalam kerangka acuan kerja disebutkan bahwa pekerjaan ini dilatarbelakangi bahwa
pembangunan
nasional
meliputi
pembangunan
perumahan
dan
permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur. Dalam rangka memberikan arahan pembangunan nasional yang lebih baik, pemerintah perlu memperhatikan
hasil
sebelumnya.
Hal
ini
dilaksanakan
secara
pembangunan
yang
penting,
program
agar
berkesinambungan
telah
dan
dicapai
yang dapat
di
tahun-tahun
direncanakan terukur
dapat
dampaknya.
Program penyediaan perumahan yang telah dilakukan selama ini melibatkan banyak sektor dan stakeholder yang begitu luas oleh karena itu evaluasi terhadap berbagai dukungan baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait lainnya dalam penyediaan perumahan merupakan suatu kebutuhan untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta dampak dan manfaat penyediaan perumahan yang telah terselenggara. Latar belakang pekerjaan yang disampaikan dalam Kerangka Acuan Kerja sudah dipahami oleh konsultan. Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 telah mengamanatkan salah satu kebutuhan dasar manusia adalah bertempat tinggal dan negara bertanggung jawab melindungi segenap Bangsa
Indonesia
melalui
penyelenggaran
penyediaan
perumahan
agar
masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang D-1
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
Nasional 2005-2025 (Undang Undang No.17 tahun 2007) sudah ditetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan dan permukiman adalah terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien dan akuntabel. Sudah sejak lama pula disadari bahwa penyediaan perumahan merupakan salah satu instrumen
strategis
untuk
menggerakkan
roda
ekonomi,
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan membangun karakter bangsa. Selanjutnya negara melakukan proses penyediaan perumahan melalui berbagai kebijakan dengan sasaran pokok penyediaan perumahan adalah untuk memenuhi kebutuhan hunian tersebut. Beberapa kebijakan penyediaan perumahan melalui pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang sudah dilakukan antara pembangunan rusunawa, rusunami, fasilitasi perumahan komersil, perumahan
formal,
pengembangan
kawasan
permukiman,
program
pembiayaan perumahan, program perumahan swadaya, dll. Adapun Kebijakan jangka menengah pembangunan perumahan rakyat (20102014) yang akan dilakukan mencakup : 1. Mengembangkan peraturan perundangan-undangan dibidang perumahan. 2. Meningkatkan pemberdayaan komunitas perumahan pada semua 3. 4.
tingkatan. Meningkatkan penataan dan kawasan perumahan dan permukiman. Mengembangkan sistem pembiayaan dan pemberdayaan pasar
5.
perumahan. Meningkatkan penyediaan rumah, prasarana dan sarana dasar perumahan
6.
dan permukiman formal. Meningkatkan penyediaan dan kualitas rumah, prasarana dan sarana dasar
7.
perumahan dan permukiman swadaya. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian,
8.
serta teknologi di bidang perumahan dan permukiman. Meningkatkan kapasitas pelaku penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
Sementara berdasarkan
itu,
strategi
kepada
pembangunan
kebijakan
perumahan
pembangunan
rakyat
perumahan.
dijabarkan Penjabaran
kedelapan butir kebijakan beserta masing-masing strategi jangka menengah pembangunan perumahan rakyat tersebut adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan peraturan perundangan-undangan dibidang perumahan Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut meliputi : a. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.
D-2
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
b. Penyusunan,pengembangan dan sosialisasi Norma, Standar, Panduan, Manual (NSPM) bidang perumahan. c. Percepatan penyusunan peraturan
perundang-undangan
dan
kelembagaan di bidang perumahan. d. Penciptaan kepastian dan perlindungan hukum dalam bermukim. e. Pembentukan Badan Layanan Umum perumahan. 2. Meningkatkan pemberdayaan komunitas perumahan pada semua tingkatan Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut meliputi : a. Penguatan lembaga Pemerintah dan non Pemerintah
dalam
pembangunan perumahan. b. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin dalam mendorong pemenuhan kebutuhan rumahnya. 3. Meningkatkan penataan dan kawasan perumahan dan permukiman Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut meliputi : a. Pengembangan kawasan perumahan skala besar. b. Peningkatan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman. c. Pengintegrasian pengembangan kawasan perumahan dan permukiman dengan prasarana dan sarana perkotaan dan atau perdesaan. d. Peningkatan pola keserasian antar kawasan perumahan permukiman serta penerapan pola hunian berimbang. e. Peningkatan pengembangan perumahan dan Permukiman
dan sesuai
dengan rencana tata ruang. 4. Mengembangkan sistem pembiayaan dan pemberdayaan pasar perumahan Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut meliputi : a. Pengembangan pola subsidi baru yang lebih tepat sasaran. b. Pengembangan pembiayaan mikro pembangunan rumah baru dan perbaikan rumah. c. Pemantapan pasar primer dan sekunder perumahan. d. Percepatan operasionalisasi dan pengembangan SMF dan SMM. e. Pengembangan insentif fiskal bagi swasta yang menyediakan hunian f.
bagi MBR. Pengintegrasian
pembiayaan
perumahan
dengan
sumber-sumber
pembiayaan jangka panjang. g. Pengintegrasian pembiayaan perumahan dan permukiman dengan sumber-sumber pembiayaan jangka panjang. 5. Meningkatkan penyediaan rumah, prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman formal Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut meliputi : a. Peningkatan penyediaan hunian (sewa/milik) bagi MBR. b. Penyediaan sarana dan prasarana dasar bagi kawasan rumah sederhana sehat. c. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman akibat dampak bencana alam dan kerusuhan sosial.
D-3
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
6. Meningkatkan penyediaan dan kualitas rumah, prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman swadaya Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut meliputi : a. Peningkatan fasilitasi dan pemberdayaan MBR dalam penyediaan perumahan dan permukiman. b. Pengembangan pembangunan
perumahan
dan
permukiman
yang
bertumpu pada keswadayaan masyarakat. c. Peningkatan kualitas perumahan serta prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman. 7. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta teknologi
di
bidang
perumahan
dan
permukiman
Strategi
untuk
melaksanakan kebijakan tersebut meliputi : a. Peningkatan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan kebijakan serta penyelenggaraan agenda global dibidang perumahan dan permukiman. b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman. c. Pengembangan inovasi,
teknologi,
dan
industri
perumahan
serta
penerapannya. 8. Meningkatkan kapasitas pelaku penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut meliputi : a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan dan permukiman. b. Peningkatan kapasitas SDM dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman. c. Peningkatan kapasitas Stakeholders
dalam
penyelenggaraan
pembangunan perumahan dan permukiman. Pemerintah melalui Kementerian Negara Perumahan Rakyat sudah pernah menetapkan Rencana Strategis Pembangunan Perumahan 2005-2009. Rencana strategis tersebut antara lain : a. Mengurangi kesenjangan penyediaan perumahan dari 5,8 juta unit pada tahun 2004 menjadi 4,8 juta unit pada tahun 2009 dan memenuhi kebutuhan rumah bagi keluarga baru sebesar rata-rata 800 ribu unit per tahun; b. Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dari 13 juta unit pada tahun 2004 menjadi 5,8 juta unit pada tahun 2009; c. Mengurangi luas kawasan kumuh dari 54.00 hektar pada tahun 2004 menjadi 27.000 hektar pada tahun 2009. Jehansyah Siregar dalam Evaluasi Pembangunan Perumahan Rakyat Tahun 2012 dan Rekomendasi untuk Tahun 2012 (2013) menyebutkan bahwa targettarget bidang perumahan rakyat juga sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Target-target tersebut antara lain: pembangunan rusunawa (380 TB), fasilitasi pembangunan D-4
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman (700.000 Unit), fasilitasi dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh (655 hektar), bantuan subsidi perumahan/FLPP (1.350.000 Unit), fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya (50.000 unit), fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya (50.000), fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya (50.000) dan fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi (30.000 bidang). Dalam proses penyediaan perumahan hingga tahun 2015, fakta sepupuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa kebutuhan perumahan dan permukiman semakin jauh dari terpenuhi bagi seluruh rakyat secara layak dan bermartabat. Ternyata berbagai program pembangunan perumahan dan permukiman belum berhasil mewujudkan sistem penyediaan perumahan yang mampu mengejar jumlah kekurangan rumah dan laju luas permukiman kumuh yang semakin bertambah. Banyak faktor yang menjadi penyebab masalah tersebut antara lain : permasalahan penyediaan perumahan yang kompleks masih diselesaikan secara sederhana melalui sistem pengaturan yang saling tidak sinkron dan tumpang tindih, melalui proyek-proyek pengadaan barang dan jasa tahunan maupun melalui subsidi pembiayaan secara terus menerus. Selain itu, pemerintah daerah lebih banyak mengambil sikap pasif (pembiaran) ketika terjadi sistem yang tidak jelas dari Pemerintah sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi berkembangnya praktek makelar-makelar proyek maupun ijin di bidang penyediaan perumahan. Keadaan ini menciptakan ekonomi biaya tinggi, anggaran pembangunan yang tidak menghasilkan keluaran yang efektif setiap tahunnya dan masih menunjukkan adanya jurang antara pemerintah dan berbagai komponen masyarakat termasuk Pemerintah Daerah, komunitas permukiman, para profesional dan pihak pengusaha swasta. Berkaca dari kondisi tersebut, konsultan sangat mengapresiasi pekerjaan ini. Kompleksitas unsur yang terlibat di dalam penyediaan perumahan, tumpang tindih peraturan, sistem yang belum sistematis menyebabkan penyediaan perumahan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Masih banyak yang harus
diselesaikan
oleh
Pemerintah
sehingga
kebutuhan
perumahan
masyarakat dapat terpenuhi. Sebelum melakukan perencanaan ke depan perlu dilakukan evaluasi terhadap penyediaan perumahan yang sudah dilakukan sebelumnya khususnya mengenai manfaat yang diperoleh selama ini.Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap manfaat penyediaan perumahan yang sudah dilakukan selama ini khususnya sampai periode tahun 2015. Untuk
D-5
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
mendapatkan evaluasi terhadap manfaat penyediaan perumahan selama ini, dibutuhkan
data-data
yang
akurat
dan
dapat
dipertanggungjawabkan.
Konsultan menyarankan agar dilakukan sharing data, penggalian informasi maupun kerjasama dalam proses penggalian persepsi yang baik antara pihak pemberi pekerjaan, konsultan maupun stakeholder (pemerintah, swasta, dll) penerima manfaat penyediaan perumahan. D.1.2 Tanggapan Dan Saran Terhadap Maksud Dan Tujuan Maksud dari kegiatan ini sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Acuan Kerja adalah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyediaan perumahan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2015 serta memberikan masukan terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan tujuannya adalah mengetahui dampak dan manfaat dari penyelenggaraan penyediaan perumahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Konsultan sudah memahami maksud dan tujuan dari pekerjaan. Dalam rencana strategis dan kebijakan pembangunan perumahan tahun 2005-2009 disebutkan bahwa pembangunan perumahan dan permukiman jika dilakukan secara benar akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan perumahan dapat mendorong pertumbuhan wilayah dan ekonomi daerah, mendukung pembangunan sosial budaya dan memberikan efek multiplier terhadap sektor lain seperti penciptaan lapangan kerja baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Sementara itu, dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan keserasian lingkungan maka pembangunan perumahan dan permukiman harus dilakukan melalui suatu proses alih fungsi lahan yang bertanggung
jawab
dan
sesuai
dengan
tata
ruang.
Oleh
karena
itu,
pembangunan perumahan dan permukiman harus didukung oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang komperhensif dan terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat juga akan menghasilkan suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, serasi, harmonis, aman dan nyaman. Sebagaimana halnya dengan negara lain yang mengalami proses urbanisasi, pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia masih menjadi masalah besar. Tantangan yang dihadapi semakin besar dan meningkat kompleksitasnya. Walaupun
kecenderungan
pertumbuhan
penduduk
nasional
mengalami
penurunan dari 1,98% pertahun (1980-1990) menjadi 1,4% per tahun (1990D-6
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
2000), tetapi pertumbuhan penduduk perkotaan masih cukup tinggi, 3,5% per tahun (1990-2000). Dengan tingkat pertumbuhan tersebut, serta untuk memenuhi kebutuhan rumah baru (800.000 unit per tahun), mengurangi backlog (5,8 juta unit rumah), penanganan kawasan kumuh (54.000 ha), dan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (13 juta unit rumah) maka sampai dengan tahun 2020 diperkirakan rata-rata kebutuhan rumah pertahunnya mencapai 1,2 juta unit yang perlu dipenuhi baik melalui pasar perumahan, subsidi pemenuhan maupun oleh swadaya masyarakat. Harga tanah yang meningkat pesat diperkotaan, sebagai akibat dari akumulasi tingginya
urbanisasi
dan
belum
berpihaknya
pemanfaatan
tanah
dan
pengaturan tata ruang untuk masyarakat miskin, menyebabkan tumbuh sumburnya permukiman yang tidak teratur, lingkungan permukiman kumuh (slum) dan bertambahnya permukiman ilegal (squatters) serta tuna wisma. Dilihat dari sisi investasi, sektor perumahan di Indonesia masih sangat tertinggal. Pada tahun 2002, rasio kredit perumahan terhadap PDB hanya 1,4 %; rasio tertinggi dicapai pada tahun 1997, sebesar 3,2 %. Sementara itu, pada tahun yang sama, di Malaysia mencapai 27,7 % dan bahkan di Amerika Serikat mencapai 45 %. Rendahnya investasi sektor perumahan melalui pasar formal ini karena sebagian masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di perkotaan, masih berpenghasilan rendah (2000: 70% atau sekitar 21,9 juta KK), kurang dari Rp. 1,5 juta per bulan. Kelompok ini tidak mampu mengikuti mekanisme pasar tanpa
difasilitasi
Pemerintah.
Pemenuhan
kebutuhan
melalui
industri
perumahan ini hanya menjangkau sebagian kecil dari total kebutuhan, sekitar 15%, selebihnya masyarakat memenuhi kebutuhannya secara swadaya. Arah kebijakan dan rencana strategis pembangunan perumahan 2005-2009 disusun berdasarkan pada keadaan dan permasalahan yang ada pada saat ini dengan memperhatikan Visi dan Misi penyelenggaraan perumahan dan permukiman Kementerian Perumahan Rakyat. Arah Kebijakan Pembangunan Perumahan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan meningkatkan kualitas
perumahan
dan
permukiman.
Berdasarkan kepada arah kebijakan pembangunan perumahan tersebut, maka Rencana
Strategis
Pembangunan
Perumahan
2005-2009
adalah
sebagai
berikut : 1. Mengurangi kesenjangan penyediaan rumah dari 5,8 juta unit pada tahun 2004 menjadi 4,8 juta unit pada tahun 2009 dan memenuhi kebutuhan rumah bagi keluarga baru sebesar rata-rata 800 ribu unit per tahun. D-7
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
2. Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dari 13 juta unit pada tahun 2004 menjadi 5,8 juta unit pada tahun 2009. 3. Mengurangi luas kawasan kumuh dari 54.000 ha pada tahun 2004 menjadi 27.000 ha pada tahun 2009. Dalam rangka melaksanakan penugasan dari RPJM Nasional, maka untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perumahan Rakyat maka disusun arah kebijakan dan strategi Kementerian Perumahan Rakyat untuk periode 2010-2014 sebagai berikut: 1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan Permukiman. 2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah, melalui: a. Pembangunan rumah layak huni (RLH) melalui pasar formal maupun secara swadaya masyarakat baik untuk pembangunan baru maupun peningkatan kualitas; b. Pembangunan rumah susun sederhana (rusuna) baik sewa maupun milik; c. Penyediaan PSU perumahan dan permukiman yang memadai untuk pengembangan kawasan dan PSU perumahan swadaya; d. Penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh; e. Pembangunan rumah khusus, termasuk rumah sederhana sewa dan f.
pasca bencana; Pengembangan kawasan khusus, termasuk kawasan perbatasan, daerah
tertinggal dan pasca bencana; g. Fasilitasi pra sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi tanah bagi MBR. 3. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan permukiman bagi MBM melalui: a. Pengembangan pembiayaan perumahan melalui fasilitas likuiditas; b. Pengembangan Tabungan Perumahan Nasional; c. Peningkatan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan perumahan dan permukiman. 4. Peningkatan pendayagunaan sumberdaya pembangunan perumahan dan permukiman serta pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi maupun sumber daya dan kearifan lokal. 5. Peningkatan sinergi pusat-daerah dan pemberdayaan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
D-8
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
Strategi Kementerian Perumahan Rakyat untuk memastikan tercapaianya sasaran-sasaran pembangunan perumahan dan permukiman tahun 2010–2014 adalah sebagai berikut: a. Mengefektifkan kewenangan perumusan kebijakan dan regulasi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi percepatan pembangunan perumahan dan permukiman melalui pengembangan dan penyediaan produk-produk pengaturan yang memadai; b. Memantapkan koordinasi antar pemangku kepentingan dan kelembagaan di bidang perumahan dan permukiman untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman yang lebih terintegrasi; c. Mengefektifkan kewenangan operasionalisasi kebijakan untuk mendukung penyediaan perumahan dan permukiman khususnya sebagai proyek-proyek percontohan dan best practice di berbagai lokasi terpilih yang dapat direplikasi dan dikembangkan secara lebih luas; d. Mengoptimalkan peran dan kapasitas para
pemangku
kepentingan,
khususnya peran pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan dan permukiman
melalui
bimbingan/bantuan
teknis,
pendampingan
dan
penyebarluasan informasi dan kebijakan nasional pembangunan perumahan dan permukiman; e. Memanfaatkan dan
mendayagunakan
sumberdaya
perumahan
dan
permukiman, hasil penelitian dan pengembangan teknologi, serta kearifan lokal untuk mendukung pembangunan perumahan dan permukiman yang f.
berkelanjutan; Mengoptimalkan
pemanfaatan
sumber
pembiayaan
perumahan
dan
permukiman yang akuntabel dan berkelanjutan; g. Memanfaatkan peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dan permukiman. Pendanaan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis pembangunan perumahan dan permukiman tidak hanya mengandalkan anggaran Kementerian Perumahan Rakyat yang bersumber dari APBN, tetapi juga membutuhkan dukungan sharing pembiayaan dari para pemangku kepentingan lainnya, antara lain: 1. Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD, antara lain untuk: a. Melaksanakan SPM bidang Perumahan; b. Sharing dalam penyediaan PSU; c. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya; d. Dana pendamping untuk pelaksanaan Hibah Daerah. 2. Masyarakat yang melaksanakan pembangunan perumahan dan permukiman secara swadaya.
D-9
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
3. Bank dan LKNB yang berpartisipasi dalam penyaluran subsidi perumahan, yaitu untuk penyediaan pokok pinjaman. 4. Pengembang yang berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan RSH dan Rusunami. 5. Perusahaan swasta lainnya, yaitu melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan mekanisme Kerjasama Pemerintah Swasta (Public-Private Partnership) antara lain untuk: a. Fasilitasi dan stimulasi (bantuan sosial) pembangunan perumahan swadaya; b. Penyediaan perumahan bagi pekerja. 6. Luar negeri melalui Pinjaman dan Hibah Luar Negeri/PHLN untuk membiayai proyek-proyek pembangunan perumahan dan permukiman yang strategis. Sehubungan dengan implementasi Otonomi Daerah dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka mekanisme pendanaan dalam rangka
mendorong
sinergi
Pusat
dan
Daerah
dalam
melaksanakan
pembangunan perumahan dan permukiman akan ditingkatkan, yaitu melalui Dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi dan Hibah Daerah. Di samping itu, pemerintah juga memberikan subsidi yang merupakan kewajiban pemerintah (PSO) kepada penyedia jasa di bidang perumahan untuk mencapai standar pelayanan minimum tertentu yang akan dicapai. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesinambungan pelayanan perumahan dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program dan Kegiatan Untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pembangunan perumahan di atas, Kementerian Perumahan Rakyat menyusun programprogram sebagai berikut: 1. Program
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas
Teknis
Lain
Kementerian Perumahan Rakyat; 2. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman; 3. Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman. Banyaknya permasalahan dalam penyediaan perumahan perlu diantisipasi melalui evaluasi kebijakan, penyusunan strategi dan pengembangan sistem penyediaan yang mampu menghasilkan kapasitas terpasang untuk mendukung penyediaan perumahan yang signifikan dan tepat sasaran. Evaluasi manfaat penyediaan perumahan diharapkan dapat menghasilkan masukan-masukan yang akurat dari para penyelenggara penyediaan perumahan terhadap bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat. Konsultan akan berusaha untuk menggali informasi manfaat yang sudah dirasakan oleh penyelenggara penyediaan D-10
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
perumahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian maka tujuan untuk mengetahui dampak dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh penyelenggara penyediaan perumahan sampai dengan tahun 2015 dapat dijadikan bahan pertimbangan penyelenggaraan penyediaan perumahan ke depannya. Saran dari konsultan terhadap maksud dan tujuan ini adalah agar lebih dirinci lagi target dari penerima manfaat dari penyelenggara penyedia perumahan. D.1.3 Tanggapan Dan Saran Terhadap Sasaran Pekerjaan Sasaran pekerjaan ini adalah sebagai berikut : 1) Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan rakyat yang sesuai dengan pedoman umum dan pedoman pelaksanaan serta ketentuan dan kebijakan lainnya yang telah ditetapkan; 2) Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan
perumahan
rakyat
mulai
tahap
kegiatan
persiapan,
tahap
perencanaan, tahap pelaksanaan hingga tahap pemanfaatan; 3) Terdokumentasikan dan terinformasikan hasil pelaksanaan kegiatan dan paska pelaksanaan kegiatan; 4) Tersusunnya laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan. Empat sasaran pekerjaan yang diamanatkan oleh Kerangka Acuan Kerja tersebut di atas sudah dipahami oleh konsultan. Konsultan akan mengkaji pedoman, ketentuan maupun kebijakan-kebijakan lain yang telah ditetapkan untuk melihat bagaimana proses penyediaan perumahan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam proses penyediaan perumahan, ada empat kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan kegiatan dan tahap pemanfaaatan. Walaupun sejalan dengan aturan yang berlaku, terkadang proses penyediaan perumahan dianggap berhasil pada saat selesainya konstruksi saja. Padahal apakah konstruksi tersebut bermanfaat bagi masyarakat maupun target sasaran penerimanya itulah tujuan yang sebenarnya. Oleh karena itu, proses konstruksi yang telah selesai belum bisa dikatakan sebagai suatu kinerja dan perlu diperhatikan manfaat dari pembangunan perumahan tersebut. Saran dari konsultan terhadap sasaran pekerjaan ini adalah agar lebih tepat sasaran maka terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat langsung juga dapat dikaji bagaimana persepsi mereka. D.1.4 Tanggapan Dan Saran Terhadap Lokasi Pekerjaan Adapun lokasi pekerjaan yang diamanatkan dalam Kerangka Acuan Kerja adalah provinsi-provinsi
di
Indonesia
yang
telah
mendapatkan
bantuan
untuk D-11
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan sejak Tahun 2005 hingga tahun 2015. Dan dalam Rencana Anggaran Biaya pekerjaan, sudah ditetapkan provinsi yang menjadi lokasi pekerjaan tersebut, yaitu : 1) Provinsi Nangroe Aceh Darussalam; 2) Provinsi Kepulauan Riau; 3) Provinsi Sumatera Selatan; 4) Provinsi Jawa Timur; 5) Provinsi Jawa Tengah; 6) Provinsi Nusa Tenggara Barat; 7) Provinsi Kalimantan Barat; 8) Provinsi Kalimantan Utara; 9) Provinsi Maluku; 10) Provinsi Sulawesi Utara; 11) Provinsi Sulawesi Tengah; 12) Provinsi Sulawesi Selatan; 13) Provinsi Papua. Secara umum, konsultan sudah mengetahui dan memahami lokasi pekerjaan yang diamanatkan oleh Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini. Mengingat banyaknya lokasi pekerjaan maka konsultan akan mengatur waktu seefektif dan seefisien mungkin agar keseluruhan lokasi dapat dikaji untuk mencapai tujuan pekerjaan. Saran konsultan terhadap lokasi adalah agar ke depannya lokasi untuk wilayah paling timur Indonesia tidak hanya satu provinsi saja, ditambah juga dengan lokasi Papua Barat karena walaupun masih satu pulau akan tetapi masingmasing provinsi punya karakteristik penyediaan perumahan yang berbeda khususnya antara wilayah pantai dan pegunungan. D.1.5 Tanggapan Dan Saran Terhadap Referensi Hukum Referensi hukum untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan yang diarahkan oleh Kerangka Acuan Kerja antara lain sebagai berikut : 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188). 4) Undang-undang No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; 5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
D-12
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663); 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 10) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5178); 12) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16); 13) Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun; 14) Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara; 15) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; Secara umum konsultan sudah memahami referensi hukum yang akan dipergunakan dalam proses penyelesaian pekerjaan. Saran konsultan terhadap referensi hukum adalah agar konsultan dibebaskan untuk mengkaji dan menggunakan referensi hukum lain yang dianggap dapat sesuai dan membantu proses penyelesaian pekerjaan. D.1.6 Tanggapan Dan Saran Terhadap Lingkup Pekerjaan Kerangka Acuan Kerja menyebutkan bahwa lingkup kegiatan pekerjaan ini secara umum meliputi evaluasi mulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan hingga tahap pemanfaatan serta memberikan rekomendasi terhadap tindak lanjut dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan. Lingkup pekerjaan tersebut sudah dipahami dan dianggap jelas oleh konsultan. Saran dari konsultan terhadap lingkup pekerjaan ini adalah agar lingkup pekerjaan dapat lebih dirinci lagi supaya konsultan dapat lebih terarah dan fokus dalam penyusunan metodologi dan program kerjanya. D.1.7 Tanggapan Dan Saran Terhadap Keluaran Keluaran yang akan dihasilkan dari pekerjaan ini sebagaimana disebut dalam Kerangka Acuan Kerja adalah laporan akhir Evaluasi Manfaat Penyediaan
D-13
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
Perumahan Sampai dengan Tahun 2015. Keluaran tersebut secara umum sudah dipahami oleh konsultan. Sama seperti lingkup pekerjaan, saran dari konsultan adalah agar keluaran dari pekerjaan ini lebih dirinci lagi sehingga konsultan dapat menetapkan target-target yang akan dicapai dalam penyelesaian pekerjaan ini. D.2
TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG
DARI PPK D.2.1. Tanggapan Dan Saran Terhadap Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dalam Kerangka Acuan Kerja adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender. Menurut konsultan, waktu penyelesaian pekerjaan selama 240 hari tersebut (8 bulan) merupakan waktu yang cukup sehingga konsultan akan berusaha untuk menyiapkan hasil pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya. Saran dari konsultan terhadap waktu pekerjaan ini secara umum tidak ada karena sudah dianggap cukup untuk konsultan. D.2.2. Tanggapan Dan Saran Terhadap Personil Personil yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini seperti yang disebutkan dalam Kerangka Acuan Kerja adalah sebagai berikut : N
Posisi
o Tenaga Ahli : 1. Tenaga Ahli Perumahan dan Permukiman (Team Leader)
Jumlah
Kualifikasi
Orang.Bulan
S2 Bidang Perumahan
1
atau
penugasan
Teknik
orang, 8
Perencanaan
Wilayah
bulan
dan
memiliki
Pengembangan
Kota,
(SKA
pengalaman di bidang
Wilayah
perumahan
Kota/Sipil/Arsitek
dan
kawasan permukiman,
dan
)
dekonsentrasi, pemantauan evaluasi, 2.
Tenaga
Ahli
Bidang
Pembangunan
minimal
Tenaga Ahli Bidang Sosial
7
tahun. S2 Sipil/Arsitek dengan
1
pengalaman
di
penugasan
5
bulan
bidangnya 3.
dan
selama
tahun S2 Sosiologi pengalaman
dengan di
1
orang, 8
orang,
penugasan
5 D-14
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
N
Posisi
o
bidangnya 4.
Tenaga
Ahli
Bidang
Kebijakan
5.
6.
Jumlah
Kualifikasi minimal
selama 5 tahun S2 Kebijakan
Publik
Orang.Bulan bulan. 1
orang,
dengan pengalaman di
penugasan
bidangnya
bulan
minimal
Asisten Tenaga Ahli Bidang
selama 5 tahun S1 Sipil/Arsitek dengan
1
Pembangunan
pengalaman
penugasan
di
orang,
bidangnya minimal 3
bulan
Asisten Tenaga Ahli Bidang
tahun S1
1
Ekonomi Pembangunan
Pembangunan dengan
penugasan
pengalaman
bulan
Ekonomi di
5
8
orang, 5
bidangnya minimal 3 tahun Tenaga Pendukung : 1. Sekretaris merangkap
S1 Sekertaris dengan pengalaman kerja 2
istrasi Operator Komputer maupun
(dua) tahun S1 Komputer/IT dengan pengalaman kerja
2.
Database 2 (dua) tahun Secara umum konsultan sudah memahami kebutuhan personil yang dibutuhkan dalam proses pekerjaan ini dan akan menempatkan masing-masing tenaga ahli sesuai dengan porsi tugas yang diembannya. Saran dari konsultan terhadap kebutuhan personil ini adalah agar penugasan masing-masing personil dapat diperpanjang, mengingat lokasi pekerjaan yang cukup banyak serta waktu penugasan untuk beberapa tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang hanya 5 bulan. Walaupun tidak diperpanjang, konsultan akan berupaya agar semua tahapan pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan personil yang ditawarkan. D.2.3.
Tanggapan Dan Saran Terhadap Jadual Tahapan Pelaksanaan
Pekerjaan Tahapan pelaksanaan pekerjaan yang disebutkan dalam Kerangka Acuan Kerja adalah sebagai berikut: 1) Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan pada bulan ke-1; 2) Rapat pembahasan Laporan Pendahuluan pada bulan ke-2; 3) Pelaksanaan Survey Lapangan pada bulan ke-3 sampai bulan ke-5; 4) Rapat pembahasan Draft Laporan Antara pada bulan ke-6; 5) Rapat pembahasan Laporan Antara pada bulan ke-7; 6) Penyempurnaan Laporan Antara pada bulan ke-7; 7) Rapat pembahasan Laporan Akhir pada bulan ke-8. D-15
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
Tahapan pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan oleh Kerangka Acuan Kerja cukup dimengerti oleh konsultan. Ada 7 kegiatan utama dari ruang lingkup tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut nantinya kegiatankegiatan tersebut akan lebih dari seperti yang disampaikan oleh Kerangka Acuan Kerja. Konsultan akan menyelesaian pekerjaan ini nantinya sesuai dengan ruang lingkup yang disampaikan dengan mengakomodasi langkah langkah lain yang tidak bertentangan dengan lingkup kegiatan yang ada dalam Kerangka Acuan Kerja. D.2.4. Tanggapan Dan Saran Terhadap Pelaporan Dalam Kerangka Acuan Kerja, rencana pelaporan dalam proses pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut : 1) Laporan Pendahuluan; Laporan Pendahuluan memuat; a) Orientasi awal kondisi dan observasi permasalahan serta penyiapan logical frame work/alur pikir rencana pelaksanaan pekerjaan; b) Metodologi pelaksanaan pekerjaan (research design); c) Kuisioner Evaluasi Manfaat; d) Rencana jadual dan tahapan pelaksanaan kegiatan termasuk nama dan jadual penugasan tenaga ahli dan staf pendukung; Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 15 (limabelas) eksemplar. 2) Laporan Antara; Laporan antara memuat : a) Hasil pelaksanaan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan; b) Gambaran lokasi yang telah menerima
bantuan
penyelenggaraan
penyediaan perumahan; c) Perumusan hasil evaluasi berdasarkan kondisi lapangan; d) Hasil analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh; e) Hasil perumusan potensi dan permasalahan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 15 (lima belas) eksemplar. 3) Laporan Draft Akhir; Laporan Draft Akhir
memuat
hasil
pelaksanaan
pekerjaan
secara
keseluruhan termasuk permasalahan yang dihadapi dari awal sampai saat laporan disusun beserta konsep produk akhir. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 15 (lima belas) eksemplar; 4) Laporan Akhir Laporan Akhir memuat antara lain :
D-16
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
a) Laporan
ini
merupakan
hasil
evaluasi
dampak,
manfaat,
indikasi
keberhasilan dan kendala serta hambatan dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan sebagai masukan Pemberi Tugas; b) Laporan ini merupakan progres pelaksanaan masing-masing provinsi, indikasi keberhasilan dan kendala serta hambatan yang ditemui di lapangan sebagai masukan Pemberi Tugas; c) Penyempurnaan dari Laporan Draft Akhir setelah pembahasan, baik di pusat dan hasil pembahasan di daerah yang disetujui oleh Pemda; d) Secara substantif bersifat kumulatif dan berisikan semua output yang telah dihasilkan pada laporan-laporan sebelumnya. e) Dilengkapi dengan Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) yang berisi ringkasan/intisari kandungan yang termuat pada produk akhir dalam laporan akhir. Ringkasan ini dilengkapi dengan abstrak produk akhir kegiatan dan diserahkan bersamaan dengan Laporan Akhir sebanyak 15 eksemplar; Laporan Akhir dibuat sebanyak 15 (limabelas) eksemplar dan diserahkan kepada Pengguna Jasa selambat-lambatnya pada akhir masa kontrak. 5) Laporan Hasil Survey Laporan Hasil Survey memuat antara lain: a) Kuisioner Evaluasi Manfaat; b) Gambaran Umum Proyek; c) Status Proyek (Progres Fisik dan Keuangan); d) Evaluasi Permasalahan; e) Rekomendasi. Laporan Hasil Survey dibuat sebanyak 5 (lima) eksemplar dan diserahkan selambat-lambatnya satu minggu setelah kegiatan survey dilaksanakan. Konsultan sudah memahami pelaporan yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan sudah kewajiban dari konsultan untuk memenuhi dan menyerahkan laporan-laporan tersebut kepada pihak pengguna jasa. Selain terpenuhi secara fisik, konsultan juga akan menyerahkan laporan-laporan tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan. Saran dari konsultan terhadap TOR ini adalah agar disesuaikan lagi antara tahapan pelaksanaan pekerjaan dengan tahapan pelaporan. Penyesuaian ini dilakukan mengingat pada tahap pelaksanaan pekerjaan disebutkan bahwa rapat pembahasan Laporan Antara dilakukan pada bulan ke-7, sedangkan pada tahap pelaporan disebutkan juga bahwa Laporan Draft Akhir sudah diserahkan selambat-lambatnya bulan ke-5. Artinya ada ketidaksinkronkan sehingga konsultan mengusulkan agar rapat
D-17
Usulan Teknis EVALUASI MANFAAT PENYEDIAAN PERUMAHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
pembahasan Laporan Antara dilakukan pada bulan ke-5 dan penyerahan Laporan Draft Laporan Akhir diserahkan selambat-lambatnya bulan ke-7.
D-18
Related Documents 3h463d
D-tanggapan Dan Saran Terhadap Kak.docx 2o2s1u
September 2020 0
Formulir Kritik Dan Saran 6319
June 2020 4
Kesimpulan Dan Saran 1p1w56
November 2019 55
Pengertian Kritik Dan Saran 6rc4h
November 2019 45
Bab V Kesimpulan Dan Saran 5186x
December 2020 0