Dah Edit 6db5l

ASOSIASI KONTRAKTOR KETENAGALISTRIKAN INDONESIA (Association of Indonesian Elektrical Contractors) (AKLINDO) SURAT PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIK (SP – PJT) Nomor : ……./DPP-AKLINDO/V/20.. Berdasarkan

:

Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : ……. tanggal 3 Oktober ….Tentang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Bidang Ketenagalistrikan. Dengan ini DPP AKLINDO menetapkan bahwa : Nama Penanggung Jawab Teknik

: MUHAMMAD ROMADON DWI CAHYO

Nomor Registrasi Keahlian SKA

: ……………………

Tanggal Diterbitkan SKA

: …………..

Masa Berlaku SKA

: …………..

Nama Badan Usaha

: PT CAMAR NUSANTARA

Nama Pimpinan Badan Usaha

: MUHAMMAD ROMADON DWI CAHYO

Alamat Badan Usaha

: Lr. Kesuma Bangsa No. 57 RT/RW 036/11

Plaju Ilir Plaju Palembang 30268 Nomor Telp/HP

: 0898-0970-050

Ditetapkan Sebagai Penanggung Jawab Teknik Bidang Elektrikal Ahli Madya Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, mempunyai masa berlaku sama dengan SKA sampai dengan tanggal …April 20... Jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka SP-PJT ini akan ditinjau ulang oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 3 Mei 2016

ASOSIASI KONTRAKTOR KETENAGALISTRIKAN INDONESIA DEWAN PENGURUS PUSAT

………………….. Ketua Umum

………………….. Sekretaris Jenderal

ASOSIASI PROFESIONALIS ELEKTRIKAL INDONESIA ASSOCIATION OF INDONESIAN ELECTRICAL PROFESSIONALIS Akreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 30/KPTS/LPJK/D/V/2002 SERTIFIKAT KEAHLIAN No. …/APEI/SKA-E/V/20…

SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28, 29 DAN 30 TAHUN 2000 ASOSIASI PROFESIONALIS ELEKTRIKAL INDONESIA DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA : MUHAMMAD ROMADON DWI CAHYO TELAH MENGIKUTI SEMUA PERSYARATAN DAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN OLEH ASOASIASI PROFESIONALIS ELEKTRIKAL INDONESIA, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN, BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT INI UNTUK BERPRAKTEK SEBAGAI : AHLI MADYA TEKNIK TENAGA LISTRIK DITETAPKAN DI JAKARTA TANGGAL 3 MEI 2016 PENGURUS PUSAT

ASOSIASI PROFESIONALIS ELEKTRIKAL INDONESIA

………………… KETUA UMUM

DIREGISTRASI OLEH LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL BADAN PELAKSANA

Ir………………. DIREKTUR

Sertifikat ini berlaku selama 3 tahunsejak tanggal ditetapkan No. Registrasi : ………………………………………

PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah Dalam berpraktek sebagai : AHLI MADYA TEKNIK TENAGA LISTRIK Saya berjanji : Akan patuh melaksanakan Kode Etik dan pedoman tata laku Profesi yang ditetapkan olehAPEI Akan memenuhi segala ketentuan hukum yang sah berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya Dengan ini saya nyatakan pula bahwa saya : Mengikuti dan menerima sepenuhnya wewenang APEI untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas menerima sangsi apapun apabila saya melanggar janji tersebut Saya yang berjanji : MUHAMMAD ROMADON DWI CAHYO Anggota APEI No :…..SUMSEL…. Ditetapkan di : JAKARTA Tanggal : 3 Mei 2016

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG PETIKAN KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR : ….. TAHUN 2016

TENTANG : PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA KEPADA : PT DAKARA PRAKARSA WAL I K O TA PAL E M B A N G {Menimbang dan seterusnya Mengingat } M E M U T U S K AN Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA KEPADA : PT DAKARA PRAKARSA

PERTAMA

: Memberi Izin Tempat Usaha Kepada Saudara MUHAMMAD ROMADON DWI CAHYO

Beralamat tinggal Di Lr. Kesuma Bangsa No. 57 RT/RW 036/11 Plaju Ilir Plaju Palembang 30268 KEDUA : Izin Tempat Usaha (SITU) sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA keputusan ini adalah bangunan T. Bertingkat, terletak di Lr. Kesuma Bangsa No. 57 RT/RW 036/11 Plaju Ilir Plaju Palembang 30268 berukuran 20 x 20 m = 400 m2 untuk melakukan kegiatan kantor pemborong, pengadaan barang dan jasa, denah lokasi tercantum di bawah ini : K o m p e r t a

PT Camar Nusantara Lr. Kesuma Bangsa

P l a j u

KETIGA : Pemegang SITU sebagaimana dimaksud dictura PERTAMA keputusan ini, mempunyai kewajiban mematuhi ketentuan, antara lain sebagai berikut : Ketentuan Ruangan Dan Lingkungan :  

Memiliki izin memandirikan bangunan (IMB). Memiliki izin penggunaan bangunan (IPB).

     



 











      

Setiap memperluas dan menambah bangunan dan ruangan tempat usahanya harus mendapatkan izin Walikota Palembang (Pasal 4 Perda No. 3 Tahun 2006). Memasang plat nomor dan petikan SITU pada dinding yang mudah dibaca (Pasal 7 Perda No. 3 Tahun 2006). Memasang nama perusahaan / merk usahanya. Menjamin tempat usaha dalam keadaan bersih, rapi dan indah. Menjaga kebersihan got dan saluran pembuangan air. Memelihara dengan baik dan bersih persilnya serta segala sesuatu dalam persilnya, termasuk memagar, mengecat dan mengapur setiap awal bulan Juni (Pasal 2 Perda No. 3 Tahun 1981 Jo. Perda No. 8 Tahun 1987). Menyimpan kotak sampah dan wajib mengizinkan petugas Pemerintah Daerah untuk memasuki pekarangan rumah dan persilnya untuk kepentingan umum (Pasal 3 Perda No. 3 Tahun 1981 Jo. Perda No. 8 Tahun 1987). Dilarang menebang / merusak pohon-pohon pelindung di depan pekarangannya (Pasal 8 Perda No. 3 Tahun 1981 jo. Perda No. 8 Tahun 1987) Pemegang IMB wajib melaksanakan atau mengizinkan dilakukannya kegiatan pada bangunan atau pekarangan rumahnya yang menurut Walikota Palembang diperlukan untuk kepentingan umum (Pasal 23 Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2004) Mematuhi ketentuan batas garis sempadan jalan (GSJ), garis sempadan bangunan (GSB), koefisien dasar bangunan (KDB) dan koefisien lantai bangunan (KLB) yang telah ditetapkan dalam rencana kota (Pasal 82 Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2004). Curahan air hujan yang langsung dari atap atau pipa talang bangunan, tidak boleh jatuh keluar batas pekarangan dan harus dialirkan kesumur resapan dan saluran kota pada lahan bangunan (Pasal 116 Perda No. 13 Tahun 1996). Pemegan IMB wajib membuat saluran / parit pembuang air limbah baik yang menyambung maupun yang tersambung dengan saluran umum yang sudah tersedia (Pasal 162 Perda No. 11 Tahun 1996) Lebar jumlah dan lokasi sarana jalan keluar pada bangunan harus memenuhi persyaratan bagi keselamatan jiwa manusia dan tidak digunakan untuk fungsi atau kegiatan lain (Pasal 98 Perda No. 11 Tahun 1996) Apabila pemilik bangunan akan membongkar sebagian atau seluruh bangunan harus terlebih dahulu memperoleh izin dari walikota Palembang (Pasal 194 dan pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan sesuai dengan izin membongkar bangunan)(Pasal 195 Perda No. 11 Tahun 1996). Pelaksanaan merobohkan bangunan menjadi tanggung jawab pemilik bangunan (Pasal 196 Perda No. 11 Tahun 1996). Bangunan yang didirikan pada lokasi rawa (rawa yang ditimbun) harus memenuhi ketentuan : (Pasal 10 Perda No. 13 Tahun 2002) Lokasi tanah diluar daerah milik jalan (DMJ) Ketinggi daratan maksimum sampai batas bebas banjir disesuaikan dengan lokasi tempat Berpedoman pada tata ruang dan peruntukan tanah Bentuk dan jenis bangunan di atas rawa adalah bangunan dengan konstruksi bertiang (Pasal 10 Perda No. 13 Tahun 2002). Penipuan rawa hanya dapat dilakukan paling luas 50 % (lima puluh persen) dari seluas rawa 1.000 M2 atau lebih (Pasal 10 Perda No. 13 Tahun 2002).

Ketentuan Keselamatan Kerja  

Pemegang SITU wajib mematuhi ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungannya, menjaga kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran dan menyediakan racun api yang telah diteliti oleh dinas penanggungan bahaya kebakaran

   

Untuk bangunan perumahan dengan tingkat kebakaran rendah, setiap 1.000 M 2 diwajibkan menyediakan 1 (satu) titik hydrant conex macino 2,5 Inci Untuk bangunan pabrik/mall/toko/hotel, setiap 800 M2 diwajibkan menyediakan 1 (satu) titik hydrant conex macino 2,5 inci. Untuk bangunan dengan tingkat kebakaran tinggi (pom bensin), setiap 600 M 2 diwajibkan menyediakan 1 (satu) titik hydrant conex macino 2,5 inci. Untuk luas bangunan di bawah 150 M 2 diwajibkan memiliki 1 (satu) tabung racun api ukuran 10 (sepuluh) liter dengan isi 3,5 kg dan untuk setiap kelipatan luas bangunan 150 M 2 wajib menambah 1 (satu) tabung racun api dengan ukuran yang sama.

Ketentuan Retribusi  

Membayar retribusi izin gangguan berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2006 Surat izin tempat usaha berlaku sampai dengan tanggal 3 Mei 2019

Ketentuan Dan Larangan     

Dilarang memindah tangankan izin tempat usahanya kepada pihak lain (pasal 11 Perda No. 3 Tahun 2006). Dilarang melakukan kegiatan usaha lain kecuali yang telah ditentukan dalam SITU (pasal 11 Perda No. 3 Tahun 2006) Dilarang memindahkan tempat usahanya (pasal 11 Perda No. 3 Tahun 2006) Dilarang menjalankan kembali suatu usaha yang tidak berjalan selama lebih dari 1 (satu) tahun Dilarang memperluas tempat usahanya tanpa izin dari Walikota Palembang.

KEEMPAT : SITU sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA keputusan ini, akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin memindah tangankan, merubah kegiatan usahanya, pindah lokasi dan memperluas tempat usaha sebagaimana dimaksud dictum KEDUA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud KETIGA putusan ini. KELIMA : Besarnya retribusi izin tempat usaha (SITU) sebagaimana dimaksud dictum KEDUA keputusan ini dan biaya plat nomor ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). KEENAM

: Keputusan ini berlaku kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya. Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : ……. PETIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA PALEMBANG WALIKOTAPALEMBANG

……………………………….. ……………………………………. Pembina Utama Muda

PETIKAN KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR : …./ KPTS / SIUP-PB / 20…. TENTANG PEMBERIAN SURAT IZIN PERDAGANGAN (SIUP) KEPADA : “PT CAMAR NUSANTARA”

WALIKOTA PALEMBANG {Menimbang dan seterusnya Mengingat }

M E M U T U S K AN Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERDAGANGAN KEPADA : PT DAKARA PRAKARSA

PERTAMA

: Memberikan Tanda Daftar Perusahaan Kepada :

Nama Perusahaan

: PT CAMAR NUSANTARA

Alamat Perusahaan

: Lr. Kesuma Bangsa No. 57 RT/RW 036/11 Plaju Ilir Plaju

Palembang 30268 Nama Pemilik/Penanggung Jawab

: MUHAMMAD ROMADON DWI CAHYO

Alamat Pemilik/Penanggung Jawab

: Lr. Kesuma Bangsa No. 57 RT/RW 036/11 Plaju

Ilir Plaju Palembang 30268 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

:01.876.07543-307.027

Nilai Modal Kekayaan Bersih Perusahaan:Rp. 500.000.000.000,Kegiatan Usaha

: Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

Kelembagaan

: PEMASOK, EKSPORTIR, IMPORTIR

Bidang Usaha

: PERDAGANGAN BARANG

Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : SUKU CADANG TEKNIK, MEKANIKAL, ALAT-ALAT LISTRIK, INSTRUMENSASI, KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA, PEMADAM KEBAKARAN, SC KONSTRUKSI, KOMPRESOR, GENERATOR, BAHAN KIMIA, PERABOT RUMAH TANGGA, LABORATORIUM, PIPANISASI, PIPA KATUP KEDUA

: Pemegang Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP BESAR) sebagaimana dimaksud diktum

PERTAMA

: keputusan ini, mempunyai kewajiban mematuhi ketentuan,antara lain sebagai berikut :

KETENTUAN TERTIB BANGUNAN   

Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Memiliki Izin Pengguna Bangunan (IPB) Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Ketentuan Arsitek Bangunan 

 

 

Bangunan atau bagian bangunan yang mengalami perubahan, perbaikan dan perluasan penambahan yang tidak boleh menyebabkan berubahnya fungsi dan atau penggunaan utama, karakter arsitektur bangunan dan bagian-bagian bangunan serta tidak boleh mengurangi atau mengganggu fungsi sarana jalan keluar (Pasal 85 Perda No. 11 Tahun 1996) Ruang yang penggunaannya menimbulkan kebisingan, maka lantai dan dinding pemisahnya harus kedap suara (Pasal 91 Perda No. 11 Tahun 1996) Tata letak bangunan dalam suatu bagian lingkungan harus dirancang dengan memperhatikan keserasian lingkungan yang dan memudahkan upaya penanggulangan bahaya kebakaran (Pasal 19 Perda No. 11 Tahun 1996) Letak pintu masuk utama bangunan harus berorientasi ke jalan umum (Pasal 36 Perda No. 11 Tahun 1996) Ketinggian pagar pada bangunan yang berdekatan harus dibuat agar tidak merusak keserasian lingkungan atau merugikan pihak lainnya dengan ketentuan ketinggian pagar depan dan antara Garis Sepadan Jalan (GSJ) sampai dengan Garis Sepadan Bangunan (GSB) maksimal 1,5 M sedangkan ketinggian pagar ke samping kiri kanan dari GSJ serta bagian belakang bangunan maksimal 2,5 M (Pasal 82 Perda No. 11 Tahun 1996)

Ketentuan Keselamatan, Kesehatan dan Keserasian Lingkungan      



  

Mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Setiap bangunan bukan rumah tinggal diwajibkan menyediakan tempat parkir kendaraan sesuai dengan kebutuhan (Pasal 81 Perda No. 11 Tahun 1996) Bentuk ukuran ruang dan perlengkapan bangunan harus memenuhi ketentuan Kesehatan dan keselamatan umum (Pasal 81 Perda No. 11 Tahun 1996). Setiap bangunan harus dilengkapi peralatan terhadap bahaya kebakaran serta Penyelamatan Jiwa Manusia dan lingkungannya (Pasal 81 Perda No. 11 Tahun 1996) Secara periodik setiap bulannya memeriksakan dan menguji alat pemadam kebakaran yang dimilikinya ke dinas penanggulangan bahaya kebakaran (Pasal 2 Perda No. 13 Tahun 1998) Menyiapkan kotak sampah dan wajib mengizinkan Petugas Pemerintah Daerah untuk memasuki pekarangan rumah dan persilnya untuk kepentingan umum (Pasal 3 Perda No. 3 Tahun 1981 Jo. Perda No. 8 Tahun 1987). Memelihara dengan baik dan bersih persilnya dan segala sesuatu dalam persil, memagar, mengecat dan mengapur setiap awal bulan juni (Pasal 2 Perda No. 3 Tahun 1981 Jo Perda Nomor 8 Tahun 1987) Setiap memperluas dan merubah bangunan dan ruangan tempat usahanya harus mendapatkan izin Walikota Palembang (Pasal 3 Perda No. 3 Tahun 1995) Menjamin keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan lingkungan ditempat usahanya (Pasal 9 Perda Nomor 4 Tahun 2002) Memenuhi Persyaratan untuk pengajuan Tanda Daftar Perusahaan (Pasal 11 Perda Nomor 26 Tahun 2002)

Ketentuan Retribusi

 

Tanda Daftar Perusahaan berlaku selama 5 (lima) tahun wajib diperpanjang (Pasal 5 Perda Nomor 26 Tahun 2002) Membayar retribusi berdasarkan ketentuan Pasal 20 Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Izin Usaha Perdagangan

Ketentuan Larangan   

Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah (Pasal 13 Perda Nomor 26 Tahun 2002) Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftar ulang (Pasal 5 Perda Nomor 26 Tahun 2002) Menebang/Merusak pohon-pohon pelindung di depan pekarangannya (Pasal 8 Perda Nomor 3 Tahun 1981 Jo. Perda Nomor 8 Tahun 1987)

Ketentuan Perubahan dan Penghapusan 



Perubahan perusahaan adalah perubahan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab perusahaan, alamat pemilik/penanggung jawab perusahaan, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (Netto), bidang usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama (Pasal 14 Perda Nomor 26 Tahun 2002). Penghapusan Tanda Daftar Perusahaan terjadi apabila, perubahan bentuk perusahaan, pembubaran perusahaan, perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya, perusahaan tersebut berhenti pada waktu pendiriannya, kadaluarsa atau berakhirnya dan tidak diperpanjang atau perusahaan tersebut dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang mempuyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 15 Perda Nomor 26 Tahun 2002).

KETIGA : Tanda daftar perusahaan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini, akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, perusahaan tempat usaha, pindah lokasi dan memindahkan izin usahanya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini. KEEMPAT : Besarnya retribusi Izin Usaha Perdagangan Dasar sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini, ditetapkan sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan

seperlunya.

Palembang, 3 Mei 2016

PETIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN KOTA PALEMBANG

WALIKOTAPALEMBANG

………………………….

………………………….

PETIKAN KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : …./ KPTS / TDP-PT / 20.. TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) PERSEROAN TERBATAS KEPADA : “PT CAMAR NUSANTARA” WALIKOTA PALEMBANG {Menimbang dan seterusnya Mengingat } M E M U T U S K AN Menetapkan

:

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBERIAN DAFTAR PERUSAHAAN : “PT CAMAR NUSANTARA” NOMOR TDP ………………………………… …….

BERLAKU TANGGAL

S/D

…………………………… …..

AGENDA PENDAFTARAN : NOMOR : 342 / BH.06.06 / V/ 2013 PERTAMA

:

TANGGAL : 3MEI 2011

Memberikan Tanda Daftar Perusahaan Kepada : NAMA PERUSAHAAN : “PT CAMAR NUSANTARA” STATUS ALAMAT

: KANTOR TUNGGAL : Lr. Kesuma Bangsa No. 57 RT/RW 036/11

Plaju Ilir Plaju Palembang 30268 NOMOR TELEPON / HP : - / 0898-0970-950 PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS : MUHAMMAD ROMADON DWI C KEGIATAN USAHA POKOK :PERDAGANGAN DALAM DAN LUAR NEGERI KLUI : 51500 PENGESAHAN MENTERI KEHAKIMAN : NOMOR : 0-09692 HT.01.01 TH 2016 TANGGAL : 3 MEI 2019

KEDUA : Pemegang Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini, mempunyai kewajiban mematuhi ketentuan, antara lain sebagai berikut :

KETENTUAN TERTIB BANGUNAN

Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Memiliki Izin Pengguna Bangunan (IPB) Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Ketentuan Arsitek Bangunan Bangunan atau bagian bangunan yang mengalami perubahan, perbaikan dan perluasan penambahan yang tidak boleh menyebabkan berubahnya fungsi dan atau penggunaan utama, karakter arsitektur bangunan dan bagian-bagian bangunan serta tidak boleh mengurangi atau mengganggu fungsi sarana jalan keluar (Pasal 85 Perda No. 11 Tahun 1996) Ruang yang penggunaannya menimbulkan kebisingan, maka lantai dan dinding pemisahnya harus kedap suara (Pasal 91 Perda No. 11 Tahun 1996) Tata letak bangunan dalam suatu bagian lingkungan harus dirancang dengan memperhatikan keserasian lingkungan yang dan memudahkan upaya penanggulangan bahaya kebakaran (Pasal 19 Perda No. 11 Tahun 1996) Letak pintu masuk utama bangunan harus berorientasi ke jalan umum (Pasal 36 Perda No. 11 Tahun 1996) Ketinggian pagar pada bangunan yang berdekatan harus dibuat agar tidak merusak keserasian lingkungan atau merugikan pihak lainnya dengan ketentuan ketinggian pagar depan dan antara Garis Sepadan Jalan (GSJ) sampai dengan Garis Sepadan Bangunan (GSB) maksimal 1,5 M sedangkan ketinggian pagar ke samping kiri kanan dari GSJ serta bagian belakang bangunan maksimal 2,5 M (Pasal 82 Perda No. 11 Tahun 1996). Ketentuan Keselamatan, Kesehatan dan Keserasian Lingkungan Mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Setiap bangunan bukan rumah tinggal diwajibkan menyediakan tempat parkir kendaraan sesuai dengan kebutuhan (Pasal 81 Perda No. 11 Tahun 1996) Bentuk ukuran ruang dan perlengkapan bangunan harus memenuhi ketentuan Kesehatan dan keselamatan umum (Pasal 81 Perda No. 11 Tahun 1996). Setiap bangunan harus dilengkapi peralatan terhadap bahaya kebakaran serta Penyelamatan Jiwa Manusia dan lingkungannya (Pasal 81 Perda No. 11 Tahun 1996) Secara periodik setiap bulannya memeriksakan dan menguji alat pemadam kebakaran yang dimilikinya ke dinas penanggulangan bahaya kebakaran (Pasal 2 Perda No. 13 Tahun 1998) Menyiapkan kotak sampah dan wajib mengizinkan Petugas Pemerintah Daerah untuk memasuki pekarangan rumah dan persilnya untuk kepentingan umum (Pasal 3 Perda No. 3 Tahun 1981 Jo. Perda No. 8 Tahun 1987). Memelihara dengan baik dan bersih persilnya dan segala sesuatu dalam persil, memagar, mengecat dan mengapur setiap awal bulan juni (Pasal 2 Perda No. 3 Tahun 1981 Jo Perda Nomor 8 Tahun 1987) Setiap memperluas dan merubah bangunan dan ruangan tempat usahanya harus mendapatkan izin Walikota Palembang (Pasal 3 Perda No. 3 Tahun 1995)

Menjamin keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan lingkungan ditempat usahanya (Pasal 9 Perda Nomor 4 Tahun 2002) Memenuhi Persyaratan untuk pengajuan Tanda Daftar Perusahaan (Pasal 11 Perda Nomor 26 Tahun 2002) Ketentuan Retribusi Izin Usaha Perdagangan berlaku untuk jangka waktu selama usaha tersebut masih berjalan, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun harus melaksanakan daftar ulang (Pasal 5 Perda Nomor 26 Tahun 2002) Daftar ulang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya daftar ulang berakhir (Pasal 6 Perda Nomor 26 Tahun 2002) Membayar retribusi berdasarkan ketentuan Pasal 20 Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang pembinaan dan retribusi wajib Daftar Perusahaan dan izin usaha perdagangan

Ketentuan Larangan Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah (Pasal 13 Perda Nomor 26 Tahun 2002) Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftar ulang (Pasal 5 Perda Nomor 26 Tahun 2002) Menebang/Merusak pohon-pohon pelindung di depan pekarangannya (Pasal 8 Perda Nomor 3 Tahun 1981 Jo. Perda Nomor 8 Tahun 1987)

Ketentuan Perubahan dan Penghapusan Perubahan perusahaan adalah perubahan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab perusahaan, alamat pemilik/penanggung jawab perusahaan, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (Netto), bidang usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama (Pasal 14 Perda Nomor 26 Tahun 2002). Penghapusan Tanda Daftar Perusahaan terjadi apabila, perubahan bentuk perusahaan, pembubaran perusahaan, perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya, perusahaan tersebut berhenti pada waktu pendiriannya, kadaluarsa atau berakhirnya dan tidak diperpanjang atau perusahaan tersebut dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang mempuyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 15 Perda Nomor 26 Tahun 2002).

KETIGA : Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini, akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, perusahaan tempat usaha, pindah lokasi dan memindahkan izin usahanya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini. KEEMPAT : Besarnya retribusi Izin Usaha Perdagangan Dasar sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini, ditetapkan sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan

seperlunya.

Ditetapkan di :Palembang Pada tanggal : 3 Mei 2016

PETIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PALEMBANG

…………………………………………

CURRICULUM VITAE

WALIKOTAPALEMBANG

…………………………………………..

IDENTITAS DIRI Nama

: Muhammad Romadon Dwi Cahyo

NIDN

: 19970205

NIP

: 061430310181

Tempat dan Tanggal Lahir

: Palembang, 05 Februari 1997

Jenis Kelamin

: x Laki-laki □ Perempuan

Status Perkawinan

: □Kawin x Belum Kawin □ Duda/Janda

Agama

: Islam

Golongan / Pangkat

: -

Akademik

: -

Perguruan Tinggi

: Politeknik Negeri Sriwijaya

Alamat

: Lr. Kesuma Bangsa No. 57 RT/RW 036/11 Plaju Ilir Plaju Palembang 30268

Telp./Faks.

:

Alamat Rumah

: Lr. Kesuma Bangsa No. 57 RT/RW 036/11 Plaju Ilir Plaju Palembang 30268

Telp./Faks Alamat e-mail

.

0898-0970-950

: 0898-0970-050 : [email protected]

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI Tahun

Program Pendidikan

Lulus

(diploma, sarjana, magister, spesialis, dan

Perguruan Tinggi

Jurusan/ Program Studi

2017

Diploma III

Politeknik Negeri Sriwijaya

Teknik Listrik

-

-

-

-

-

-

-

-