Essay Hukum Bisnis 5p336q

HUKUM BISNIS INDONESIA Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan populasi jumlah penduduk terbanyak se-dunia merupakan ladang untuk membuka usaha seluas-luasnya mengingat pertumbuhan penduduk negeri yang semakin bertambah begitu pula dengan kebutuhan hidupnya. Dan juga dengan telah dimasukinya masa perdagangan bebas dalam MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Tentunya kita sebagai anak negri harus turut serta membangun dan mengembangkan perekonomian bangsa. Saat ini mulai bermunculan sejumlah cara berbisnis dengan praktek yang lebih modern yang tentunya semakin menyesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. Sebutlah penyedia layanan jasa antar-jemput seperti Go-Jek, Grab Bike, Uber yang sedang digandrungi masyarakat terutama kalangan pemuda karena proses pemesanannya secara online yang cukup mudah yakni menggunakan smartphone saja juga dibagian pembiayaan selisih biayanya yang cukup signifikan, ditambah lagi tingkat keamanan lebih terpercaya dibandingkan Ojek pangkalan atau akrab disebut dengan ojek pengkolan. Tak mau ketinggalan pula pemesanan tiket kereta api dan juga pesawat yang sudah dapat diakses secara online bahkan terdapat aplikasinya yang bisa di pada smartphone berbasis android, mac atau windows. Sedangkan dibidang penyedia layanan barang jual-beli online yang kita kenal dengan istilah olshop atau online shop. Pada saat ini pun mulai berkembang toko toko online dengan berbagai macam nama yang sudah sangat terkenal seperti : OLX, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Bli-bli. Pada toko-online tersebut banyak sekali barang yang ditawarkan mulai dari barang yang masih baru ataupun barang yang sudah second (bekas). Untuk mengakses situs-situs belanja onlinenya pun sangatlah mudah tanpa harus keluar rumah dan mencari fisik toko yang berjualan. Mengingat masyarakat zaman sekarang yang lebih menyukai hal-hal yang instan dan praktis. Akan tetapi dibalik kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari pelayanan online tersebut masih terdapat kekurangan. Terbukti dari seringnya kita temukan berita di media cetak atau elektronik tentang bentrok antara ojek konvensional yang merasa dirugikan dengan keberadaannya ojek online dikarenakan belum adanya aturan yang dibuat untuk membatasi sepak terjang ojek online. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kegiatan berbisnis ini tidak dapat terlepas dari aturan-aturan yang berlaku, guna mengatur urusan bisnis agar berjalan dengan lancar, tertib, dan aman. Supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut. Karenanya dibuatlah aturan yang mengatur kegiatan perdangan tersebut dikenal hukum bisnis, yang merupakan suatu perangkat hukum yang

mengatur tatacara dan pelaksanaan suatu urusan atau kegiatan perdagangan, industri, ataupun keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa. Sedangkan menurut Munir Fuadi, Hukum Bisnis memiliki pengertian “suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para wirausahawan dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari wirausahawan tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu” Aspek pokok asas hukum bisnis meliputi. Pertama, Aspek kontrak (perjanjian) yang menjadi sumber hukum utama dimana masing-masing pihak tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Kedua sspek kebebasan membuat perjanjian dimana para pihak bebas membuat dan menentukan isi dari perjanjian yang disepakati bersama. Sumber hukum bisnis sesungguhnya sama dengan sumber hukum di Indonesia. Serupa dengan bidang hukum lainnya, sumber hukum bisnis dapat disebutkan sebagai berikut: Peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan hukum yang berlaku, seperti: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya. Perjanjian atau kontrak, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam transaksi bisnis. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak berlaku sebagai Undang-Undang terhadap para pihak yang membuatnya. Kedua Traktat, yaitu ketentuan dalam hubungan dan hukum internasional, baik berupa kesepakatan antara para pemimpin negara di dunia, peraturan dalam hukum internasional, pedoman yang dibuat oleh lembaga-lembaga dunia, dan lain sebagainya yang diberlakukan di Indonesia. ketiga, Yurisprudensi, yaitu keputusan hukum yang biasanya menjadi pedoman dalam merumuskan atau menjadi pertimbangan dalam penyusunan peraturan atau keputusan hukum berikutnya. Keempat, Kebiasaan-kebiasaan dalam bisnis, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku bisnis pada umumnya. Doktrin, yaitu pendapat pakar atau ahli hukum yang berkaitan dengan hukum bisnis. Doktrin biasa pula disebut dengan pendapat para sarjana hukum. Fungsi Hukum Bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, untuk memahami hak dan kewajibannya dalam praktek bisnis, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum).sedangkan Tujuan dari hukum bisnis adalah adanya rasa keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Mengingat hukum bisnis Indonesia lahir untuk mengatur, mengawasi, melindungi kegiatan ekonomi, maka ruang lingkup hukum bisnis juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Hampir setiap sendi kegiatan bisnis di Indonesia sudah tersentuh oleh hukum

bisnis. Keberadaan hukum bisnis saat ini, telah berhasil mengisi ruang kosong pada kegiatan bisnis. Adapun ruang lingkup hukum bisnis, antara lain: Perjanjian dan Kontrak Bisnis, Badan Usaha dan Badan Hukum (Perusahaan), Pembiayaan, Penanaman Modal/Investasi, Asuransi, Kepailitan dan Likuidasi, Perlindungan Konsumen, Persaingan Usaha, Pengangkutan, Pajak, Ketenagakerjaan, Surat Berharga, Hak atas Kekayaan Intelektual, Penyelesaian Sengketa Bisnis, dan Kegiatan Bisnis lainnya. Pada penerapannya, hukum bisnis di Indonesia salah satu aturannya tertuang dalam undang-undang perlindungan konsumen yang mewajibkan pengusaha untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa dan lebel halal resmi MUI. Dari sini dapat dipahami bahwa betapa urgentnya hukum bisnis, dengan kewajiban tersebut kesehatan konsumen dapat terjaga karena ada jaminan perlindungan jika produk sudah kadaluarsa. Begitu juga konsumen umat islam dengan adanya lebel halal akan terjamin dari mengkonsumsi produk haram. Dibuatnya hukum bisnis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan akan memberi keuntungan bagi pengusaha atau pelaku bisnis. Mereka bisa mempelajari hukum bisnis tersebut kemudian memulai usaha sesuai dengan koridor hukum dan terhindar dari praktik bisnis tidak sehat yang merugikan masyarakat umum sebagai konsumen. Kemajuan suatu ekonomi/bisnis tidak akan berarti apabila belum berdampak pada kesejahteraan dan keadilan yang dinikmati secara merata oleh rakyat. Negara harus menjamin semua itu. Agar tidak ada terjadi pengusaha kuat menindas pengusaha lemah, yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin, sehingga tidak ada keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Disinilah peran hukum membatasi hal tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat serta kompleks melahirkan berbagai bentuk kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang terjadi sangat beraneka ragam tergantung pada bidang bisnis apa yang sedang dijalankan. Keanekaragaman kerjasama bisnis ini tentu saja melahirkan masalah serta tantangan baru yang sangat kompleks karena itu hukum bisnis harus siap untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang muncul.