Kak Pelacakan Gizi Buruk.doc 10705d

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) PELACAKAN KASUS GIZI BURUK A. Pendahuluan Status gizi anak balita telah mengalami perbaikan yang ditandai dengan menurunnya prevalensi gizi kurang dari 24,5% (Susenas, 2005) menjadi 18,4% di tahun 2007 dan tahun 2010 turun menjadi 17,9%, walaupun demikian masalah balita pendek (stunting) masih tinggi yaitu sebesar 35,6% pada tahun 2010 dan 37,2% pada tahun 2013 (Riskesdas 2013) Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang Kesehatan 2015-2019 telah ditetapkan salah satu sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah menurunkan prevalensi gizi kurang menjadi setinggi-tingginya 17% dan menurunkan prevalensi balita pendek menjadi setinggi-tingginya 28%.

Rencana Aksi

Pembinaan Gizi Masyarakat

telah ditetapkan 8 indikator

kinerja, yaitu: (1) balita ditimbang berat badannya; (2) balita gizi buruk mendapat perawatan; (3) balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A; (4) bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif; (5) ibu hamil mendapat 90 tablet Fe; (6) rumah tangga mengonsumsi garam beriodium; (7) kabupaten/kota melaksanakan surveilans gizi; dan (8) penyediaan stok cadangan (buffer stock) Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) untuk daerah bencana. B. Latar belakang Pelacakan balita gizi buruk merupakan rangkaian kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap balita gizi buruk. Surat Edaran Menkes No. 1209 tanggal 19 Oktober 1998 mengistruksikan agar memperlakukan setiap kasus gizi buruk sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), sehingga setiap kasus baru harus segera dilaporkan dalam 1 (satu) x 24 jam dan harus segera ditangani. Langkah Pelacakan balita gizi buruk dimulai dari melakukan klarifikasi terhadap laporan adanya balita gizi buruk baik dari hasil pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas dan jaringannya, Rumah Sakit dan Dokter / Bidan Praktek Swasta) maupun hasil penimbangan balita di posyandu serta dari laporan masyarakat (media massa, LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya). Setelah

dilakukan

klarifikasi,

langkah

berikutnya

adalah

melakukan

konfirmasi untuk menetapkan status gizi pada balita yang dilaporkan. Apabila hasil konfirmasi menyatakan positif gizi buruk, maka dilanjutkan dengan kegiatan

penyelidikan kasus. Pelaksana pelacakan kasus gizi buruk adalah tenaga nutrisionis / ahli gizi atau tenaga pelaksana gizi di puskesmas. C. Tujuan umum dan tujuan khusus 1.

2.

Tujuan Umum Mengidentifikasi faktor resiko gizi buruk di wilayah Puskesmas Long Iram sebagai bahan informasi bagi sektor terkait dalam penentuan intervensi Tujuan Khusus

a.

Mengidentifikasi kasus gizi buruk secara cepat dan akurat, teratur dan berkelanjutan.

b.

Menemukan sedini mungkin kasus gizi buruk dan penanggulangannya secara cepat.

D. Tahapan Kegiatan No 1.

Tahapan Kegiatan Persiapan

Kegiatan a. Mempelajari laporan balita gizi buruk b. Menyiapkan

2.

Pelaksanaan

instrumen

pelacakan

(form

pelacakan gizi buruk). a. Melaksanakan surveilan gizi buruk bersama dengan Petugas surveilans dan dokter Puskesmas melakukan penyelidikan kasus balita

gizi

buruk

sesuai

dengan

form

pelacakan kasus gizi buruk (menimbang BB, mengukur TB dan memeriksa

balita

gizi buruk) b. Identifikasi masalah dan tantangan dalam pelaksanaan kegiatan surveilan gizi buruk 3.

Pelaporan

serta rencana tindak lanjut. Menyusun laporan hasil pelacakan balita gizi buruk

E. Sasaran/Peserta 1. Balita gizi buruk 2. Ibu balita gizi buruk 3. Kader Posyandu

F.

Skedul (jadwal) pelaksanaan kegiatan 1. Hari pelaksanaan 2. Waktu 3. Tempat

: .................... : ...................... : 14 desa

G. Alat dan Bahan Instrumen (form) pelacakan, timbangan BB, mideline

H. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan 1. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan apabila ada perubahan waktu segera dilaksanakan perbaikan/perubahan jadwal dan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas. Pelaksana evaluasi adalah ketua wakil manajemen mutu. 2. Pencatatan dan pelaporan Hasil pertemuan selalu dicatat dalam notulen, laporan hasil analisis/survey kebutuhan harus segera disusun untuk selanjutkanya dilaporkan kepada Kepala Puskesmas untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Puskesmas.

I.

Penutup Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/TOR ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pihak terkait dengan harapan agar pelaksanaan kegiatan ini dapat terlaksana sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.