Kerangka Acuan Instrumen Penilaian Akuntabilitas 2y1e6k

PUSKESMAS RAWAT INAP BANJARSARI KERANGKA ACUAN INTRUMEN PENILAIAN AKUNTABILITAS PARA PENANGGUNG JAWAB

NO.DOK Revisi Tanggal Halaman

KERANGKA ACUAN KERJA INTRUMEN PENILAIAN AKUNTABILITAS PARA PENANGGUNG JAWAB DI PUSKESMAS RAWAT INAP BANJARSARI

1.

PENDAHULUAN Upaya peningkatan kualitas puskesmas dalam memberikan pelayanan baik dalam upaya kesehatan masyarakat (UKM) maupun upaya kesehatan perorangan (UKP) terus digalakkan. Sehingga perbaikan dalam segi manajerial, sarana prasarana dan SDM (Sumber Daya Manusia) terus diupayakan, karena ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memberi pelayanan. Perbaikan sIstem manajemen puskesmas salah satunya yang utama di Puskesmas. Upaya perbaikan tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan, maka diperlukan penyusunan kerangka acuan dalam menilai dan menetapkan akuntabilitas penanggung jawab program dan penanggung jawab pelayanan yaitu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Akuntabilitas tersebut meliputi: verifikasi kompetensi, verifikasi tugas, fungsi dan wewenang, serta tanggung jawab Kepala Puskesmas dalam melakukan monitoring pelaksanaan program dan pelayanan di Puskesmas. Agar kegiatan ini seiring dengan upaya perbaikan yang dimaksud, maka diperlukan pedoman yang jelas dalam melaksanakannya. Kerangka acuan ini merupakan pedoman bagi Kepala Puskesmas dan Tim Manajemen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

1

2.

LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan yang telah dijalankan berupaya untuk lebih meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat, perhatian khusus diberikan kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah baik.Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN-2004) tersebut bahwa puskesmas merupakan unit pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama. Adapun fungsi puskesmas ada tiga yaitu: 1) Sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, 2) Sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga, serta 3) Sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama. Dalam

melaksanakan

kegiatannya

puskesmas

mengacu

pada

empat

azas

penyelenggaraan yaitu wilayah kerja, pemberdayaan masyarakat, keterpaduan dan rujukan.Puskesmas mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan program kegiatannya, untuk itu perlu didukung kemampuan manajemen yang baik.Manajemen puskesmas merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bekerja secara sinergik yang meliputi perencanaan, penggerakan pelaksanaan serta pengendalian dan penilaian. Sistem akuntabilitas penanggung jawab program dan penanggung jawab pelayanan yang baik merupakan salah satu persyaratan manajemen yang baik. Kepala Puskesmas harus dapat menentukan persyaratan penanggungjawab program dan pelayanan agar ketiga fungsi puskesmas tersebut dapat berjalan lancar. Kepala Puskesmas melakukan penilaian kompetensi semua karyawan Puskesmas untuk diusulkan dalam rapat tim manajemen yang akan ditetapkan sebagai penanggung jawab program (UKM) dan penanggung jawab pelayanan (UKP).

2

3.

TUJUAN UMUM Penanggung

jawab

upaya

kegiatan

mempunyai

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja upaya kepada pimpinan puskesmas dan melakukan tindak lanjut untuk perbaikan. 4.

TUJUAN KHUSUS

1) Sebagai bentuk pertanggungjawaban program dan pelayanan yang dilaksanakan puskesmas dalam upaya melakukan penilaian kinerja puskesmas, 2) Agar semua program dan pelayanan dapat mencapai target yang telah ditetapkan, 3) Agar penanggungjawab program dan pelayanan dapat melakukan penilaian kinerja dan melakukan tindak lanjut atau upaya untuk meningkatkatkan kinerja puskesmas. 5.

KEGIATAN Penilaian akuntabilitas penanggung jawab upaya dan penanggung jawab pelayanan.

6.

CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN 1) Menentukan materi penilaian akuntabilitas penanggung jawab upaya dan penanggung jawab pelayanan, 2) Menentukan proses pelaksanaan akuntabilitas penanggung jawab upaya dan penanggung jawab pelayanan melalui SPM, PKP dan Sasaran mutu, 3) Menentukan cara penilaian masa akuntabilitas penanggung jawab upaya dan penanggung jawab pelayanan dari minilokakarya dan evaluasi setiap 6 bulan, 4) Menentukan hasil dari pelaksanaan akuntabilitas penanggung jawab upaya dan penanggung jawab pelayanan, 5) Melaporkan hasil pelaksanaan akuntabilitas penanggung jawab upaya dan penanggung jawab pelayanan, melalui analisa tugas pokok dan fungsi ketenagaan.

3

7.

SASARAN Penanggung jawab program dan pelayanan (penanggung jawab UKP dan UKM).

8.

JADWAL PELAKSANAAN Dilaksanakan setiap 6 bulan sekali.

9.

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan satu bulan sekali dan diaudit oleh tim audit internal 6 bulan sekali.

10.

PENCATATAN PELAPORAN EVALUASI KEGIATAN Pencatatan pelaporan evaluasi kegiatan akuntabilitas berbentuk : 1) Laporan SPM, 2) Laporan PKP, 3) Laporan Sasaran Mutu, 4) Notulensi Minilokakarya.

4