Lkpd Kd 8 Revisi.docx 1t3x6y

DISUSUN OLEH : Guru Mata Pelajaran Nuzulia Ratna Hidayati

SMK NEGERI 1 TANJUNG KELAS : XI TAHUN AJARAN 2018-2019 1

Lembar Kerja Peserta Didik Transaksi Akuntansi Balanja Satker dan Belanja Desa

TRANSAKSI BELANJA DAERAH DAN DESA ALOKASI WAKTU 12 X 45” MENIT

KOMPETENSI DASAR

KD 3.8 Menganalisis transaksi akuntansi belanja satker, dan akuntansi belanja desa/kelurahan KD 4.8

Melakukan pencatatanakuntansi belanja satker, danakuntansi belanjadesa/kelurahan

INDIKATOR 3.8.1 Menjelaskan transaksi akuntansi belanja satker 3.8.2 Menganalisis transaksi akuntansi belanja satker 3.8.3 Menjelaskan transaksi akuntansi belanja desa/kelurahan 3.8.4 Menganalisis transaksi akuntansi belanja desa/kelurahan 4.8.1 Melakukan pencatatan akuntansi belanja satker 4.8.2 Melakukan pencatatan akuntansi belanja desa/kelurahan

TUJUAN Melalui proses pembelajaran diskusi, tanya jawab dan presentasi kelompok secara santun , peserta didik mampu : 1. Menjelaskan transaksi akuntansi belanja satker 2. Menganalisis transaksi akuntansi belanja satker 3. Menjelaskan transaksi akuntansi belanja desa/kelurahan 4. Menganalisis transaksi akuntansi belanja desa/kelurahan 5. Melakukan pencatatan akuntansi belanja satker 6.

Melakukan pencatatan akuntansi belanja desa/kelurahan

2

Lembar Kerja Peserta Didik Transaksi Akuntansi Balanja Satker dan Belanja Desa

PETA KONSEP

PENGERTIAN

BELANJA SATKER

TRANSAKSI BELANJA SATKER

DOKUMEN SUMBER

STANDAR JURNAL TRANSAKSI

PENGERTIAN

BELANJA SATKER

KLASIFIKASI BELANJA

JENIS BELANJA

CONTOH TRANSAKSI

3

Lembar Kerja Peserta Didik Transaksi Akuntansi Balanja Satker dan Belanja Desa

AKUNTANSI BELANJA SATKER DAN DESA BELANJA SATKER

A

1.

Pengertian Belanja Satker Definisi belanja menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah

sebagai berikut: “Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

Definisi lain dari belanja ini adalah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagai berikut : “Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.” Selanjutnya untuk keperluan penyajian Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD, Permendagri No. 13 Tahun 2006 telah mengamanatkan bahwa penyajian laporan keuangan berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

NO. 1.

4

PP No. 24 tahun 2005

Permendagri No. 13 tahun 2006

Belanja Operasi

Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai

Belanja pegawai

Belanja barang

Belanja bunga

Bunga

Belanja subsidi

Subsidi

Belanja hibah

Hibah

Belanja bantuan sosial

Bantuan social

Belanja bagi hasil kepada

Lembar Kerja Peserta Didik Transaksi Akuntansi Balanja Satker dan Belanja Desa

Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja tidak terduga Belanja modal

Belanja Langsung

K

Belanja tanah

Belanja pegawai

e

Belanja peralatan dan mesin

Belanja barang dan jasa

Belanja gedung dan bangunan

Belanja modal

w

Belanja jalan, irigasi, dan Jaringan Belanja aset tetap lainnya Belanja aset lainnya

2.

Transaksi Belanja Satker

1. Akuntansi Transaksi Belanja SKPD a.

Transaksi belanja di SKPD dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-SKPD). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga.

b.

Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lainlain (PP No. 24 th 2005).

c.

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

d.

Untuk transaksi belanja modal, pencatatan dilakukan secara corollary, yaitu dicatat dengan 2 (dua) jurnal. Satu jurnal untuk mencatat belanja, dan yang lainnya untuk mencatat aset yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut.

5

Lembar Kerja Peserta Didik Transaksi Akuntansi Balanja Satker dan Belanja Desa

e.

Transaksi belanja di SKPD dilakukan dengan dua (2) cara yaitu :

f.



pembayarannya dengan SP2D UP/GU/TU



pembayarannya dengan SP2D LS

Transaksi penerimaan fihak ketiga (PFK) merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan dan harus diakui sebagai utang. Dokumen sumber yang dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi belanja ini adalah sebagai berikut :

No.

1.

TRANSAKSI

DOKUMEN

LAMPIRAN

BELANJA

SUMBER

DOKUMEN SUMBER

Belanja dengan

SP2D

SPM

mekanisme LS

nota debit bank

SPD

bukti pengeluaran

berita

lainnya yang sah

2

3

Belanja

dengan

Bukti Pengesahan SPJ

SPM

mekanisme

SPD

UP/GU/TU

Bukti transaksi lainnya

Penerimaan PFK

SP2D

SPM

Pelunasan PFK

Surat Setoran

SPM

Nota Kredit Bukti potongan Bukti

pengeluaran

lainnya

6

serah

terima barang / jasa

Bukti potongan

4

acara

Lembar Kerja Peserta Didik Transaksi Akuntansi Balanja Satker dan Belanja Desa

Di bawah ini adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi belanja di Satker : No. 1.

Standar Jurnal Dr. Kas di Bendahara Pengeluaran

Debit

Kredit

XXX XXX

Cr. RK-PPKD

Untuk mencatat penerimaan SP2D-UP/GU/TU oleh bendahara pengeluaran di Satker 2.

Dr. Belanja

XXX XXX

Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran

Untuk mencatat pelaksanaan Belanja dengan menggunakan uang persediaan yang sebelumnya dicairkan melalui SP2D-UP/GU/TU 3.

Dr. Belanja

XXX XXX

Cr. RK-PPKD

Untuk mencatat pelaksanaan belanja dengan menggunakan SP2DLS

Dalam hal terjadi pengembalian sisa uang persediaan dari SP2D-UP/TU dari Satker ke BUD, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut : No. 4.

Standar Jurnal Dr. RK-PPKD

Debit

Kredit

XXX

Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran

XXX

Untuk mencatat pengembalian kas SP2D-UP/TU di Satker Khusus untuk transaksi belanja yang menghasilkan aset tetap, PPK-Satker juga mengakui penambahan aset (sesuai dengan jenis asetnya) dengan menjurnal :

7

Lembar Kerja Peserta Didik Transaksi Akuntansi Balanja Satker dan Belanja Desa

No. 5.

Standar Jurnal Dr. Belanja modal

Debit

Kredit

XXX XXX

Cr. RK-PPKD

Untuk mencatat belanja modal dengan menggunakan SP2D-LS 6.

Dr. Aset tetap

XXX XXX

Cr. Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Aset tetap

Untuk mencatat pengakuan aset tetap dari belanja modal Satker

Keterangan : Pengakuan belanja modal pada butir No. 5 disesuaikan dengan kebijakan akuntansi tentang kapitalisasi aset yang merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap. Dalam kasus LS Gaji dan Tunjangan, meskipun dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah neto (setelah dikurangi potongan), namun PPK-Satker tetap mencatat belanja gaji dan tunjangan dalam jumlah bruto. PPK-Satker tidak perlu mencatat potongan tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam sub sistem Akuntansi PPKD. Standar jurnal nya adalah sebagai berikut : No. 7.

Standar Jurnal

Debit

Dr. Belanja Gaji dan Tunjangan

XXX

Dr. Tunjangan Keluarga

XXX

Dr. Tunjangan Fungsional Umum

XXX

Dr. Tunjangan....

XXX

Kredit

Cr. RK-PPKD XXX Untuk mencatat belanja LS Gaji di Satker Dalam kasus Belanja Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan pajak sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah neto (setelah dikurangi potongan pajak), namun PPK-Satker tetap mencatat belanja tersebut 8

Lembar Kerja Peserta Didik Transaksi Akuntansi Balanja Satker dan Belanja Desa

dalam jumlah bruto. Selanjutnya potongan tersebut dicatat sebagai utang pajak dan akan dicatat oleh yang memotong pajak tersebut dengan jurnal sebagai berikut: No. 8.

Standar Jurnal Dr. Kas .... *

Debit

Kredit

XXX

Cr. Utang Pajak

XXX

Untuk mencatat penerimaan Potongan Pajak oleh pemotong pajak 9.

Dr. Utang Pajak

XXX

Cr. Kas ... *

XXX

Untuk mencatat pelunasan Pajak Catatan: * Bila dipotong oleh Satker maka mengurangi Kas di Bendahara Pengeluaran. Namun apabila dipotong di BUD, maka akan dicatat oleh PPKPPKD sebagai pengurang Kas di Kasda.

BELANJA DESA

B

1. Pengertian Belanja Desa  Belanja Desa, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. 2. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang 1) Penyelenggaraan pemerintahan Desa 

Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa



Sarana dan prasarana pemerintahan Desa



istrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan



Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan



Pertanahan

2) pelaksanaan pembangunan Desa

9



Pendidikan



Kesehatan

Lembar Kerja Peserta Didik Transaksi Akuntansi Balanja Satker dan Belanja Desa



Pekerjaan umum dan penataan ruang



Kawasan permukiman



Kehutanan dan lingkungan hidup



Perhubungan, komunikasi dan informatika



Energi dan sumber daya mineral



Pariwisata

3) Pembinaan kemasyarakatan Desa 

Ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat



Kebudayaan dan kegamaan



Kepemudaan dan olah raga



Kelembagaan masyarakat

4) Pemberdayaan masyarakat Desa 

Kelautan dan perikanan



Pertanian dan peternakan



Peningkatan kapasitas aparatur Desa



Pemberdayaan perempuan



Perlindungan anak dan keluarga



Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah



Dukungan penanaman modal



Perdagangan dan perindustrian

5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak 

Penanggulangan bencana



Keadaan darurat



Keadaan mendesak

Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa 3. Jenis Belanja Desa  Belanja pegawai  Belanja barang/jasa  Belanja modal  Belanja tak terduga

10

Lembar Kerja Peserta Didik Transaksi Akuntansi Balanja Satker dan Belanja Desa

4. Contoh Transaksi Belanja Desa Dalam tahun 20XX telah dilakukan trasaksi belanja dengan rincian sebagai berikut : 1) Penyelenggaraan pemerintah desa 

Belanja Pegawai

Rp 360.000.000,00



Belanja Barang dan Jasa

Rp 180.000.000,00



Belanja Modal

Rp 50.000.000,00

Total

Rp 590.000.000,00

Belanja dalam kelompok ini digunakan untuk : a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan - Belanja Pegawai

Rp 360.000.000,00

b. Operasional Perkantoran

c.

- Belanja Barang dan Jasa

Rp 24.000.000,00

- Belanja Modal

Rp 50.000.000,00

Operasional BPD - Belanja Barang dan Jasa

Rp12.000.000,00

d. Operasional RT/RW. - Belanja Barang dan Jasa

Rp 144.000.000,00

2) Pelaksanaan Pembangunan Desa 

Belanja Barang dan Jasa

Rp 170.000.000,00



Belanja Modal

Rp 340.000.000,00

Total

Rp 50.000.000,00

Belanja dalam kelompok ini digunakan untuk : a. Perbaikan Saluran Iritasi - Belanja Barang dan Jasa

Rp 73.000.000,00

- Belanja Modal

Rp 147.000.000,00

b. Pengaspalan Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa

Rp 97.000.000,00

- Belanja Modal

Rp 193.000.000,00

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa - Belanja Barang dan Jasa

Rp 114.000.000,00

d. Pembayaran Masyarakat Desa - Belanja Barang dan Jasa 11

Rp 74.000.000,00

Lembar Kerja Peserta Didik Transaksi Akuntansi Balanja Satker dan Belanja Desa

e. Belanja Tak terduga - Belanja Barang dan Jasa

12

Rp 34.000.000,00

Lembar Kerja Peserta Didik Transaksi Akuntansi Balanja Satker dan Belanja Desa

TUGAS MANDIRI Kerjakan tugas berikut ! Lakukan penelusuran di Internet mengenai jenis-jenis belanja dalam pemerintah daerah dan desa. Tuliskan hasilnya dibawah ini ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… SKOR PENILAIAN : 100

TUGAS KELOMPOK Kerjakan tugas berikut ! 1. Bersama kelompok anda, kunjungilah kantor Desa/Kelurahan yang ada disekitar wilayah anda. 2. Lakukan kegiatan wawancara mengenai belanja-belanja apa saja yang biasa terjadi di pemerintah daerah tersebut 3. Buatlah dalam bentuk laporan hasil kegiatan kunjungan anda 4. Presentasikan hasilnya didepan kelas SKOR PENILAIAN : 100

13

Lembar Kerja Peserta Didik Transaksi Akuntansi Balanja Satker dan Belanja Desa

LATIHAN I.

Berikan tanda silang ( x ) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling benar !

1.

Sehubungan dengan adanya aturan baru pemakaian sragam di SKPD Dinas Pendidikan, maka SKPD Dinas Pendidikan mengeluarkan sejumlah dana untuk pengadaan sragam tersebut. Dana untuk pengadaan sragam tersebut termasuk kedalam belanja SKPD....

2.

a.

Belanja Pegawai

b.

Belanja Bantuan Sosial

c.

Belanja Barang dan Modal

d.

Belanja Subsidi

e.

Belanja Tidak Langsung

SKPD Dinas Kesehatan membayar pembelian ATK sebesar Rp 11.000.000,00 maka jurnal yang dibuat oleh SKPD Dinas Kesehatan menggunakan pendekatan Aset adalah a.

Beban Persediaan Alat Tulis Kantor Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Alat Tulis Kantor Perubahan SAL

b.

Persediaan Alat Tulis Kantor Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Alat Tulis Kantor Perubahan SAL

c.

Persediaan Alat Tulis Kantor RK PPKD Belanja Alat Tulis Kantor Perubahan SAL

d.

Beban Barang dan Jasa Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Alat Tulis Kantor Perubahan SAL

e.

Persediaan Alat Tulis Kantor RK PPKD Belanja Alat Tulis Kantor Kas di Bendahara Pengeluaran

14

Rp 11.000.000 ,00 -

Rp 11.000.000,00

Rp 11.000.000,00 -

-

Rp 11.000.000,00

Rp 11.000.000,00 -

-

Rp 11.000.000,00

Rp 11.000.000 ,00 -

-

Rp 11.000.000,00

Rp 11.000.000,00 -

-

Rp 11.000.000,00

Rp 11.000.000 ,00 -

-

Rp 11.000.000,00

Rp 11.000.000,00 -

-

Rp 11.000.000,00

Rp 11.000.000 ,00 -

-

Rp 11.000.000,00

Rp 11.000.000,00 -

-

Rp 11.000.000,00

Rp 11.000.000 ,00 -

-

-

Rp 11.000.000,00

Lembar Kerja Peserta Didik Transaksi Akuntansi Balanja Satker dan Belanja Desa

3.

Dinas Perhubungan menerima SP2D LS untuk belanja modal komputer sebesar Rp 44.000.000,00. BUD memotong PPN Rp 4.000.000,00 dan PPh 22 Rp 600.000,00 Jurnal yang dibuat oleh SKPD Dinas Perhubungan untuk realisasi belanja adalah : a. Belanja Modal Komputer

Rp 44.000.000,00

RK-PPKD RK-PPKD

-

Rp 44.000.000,00

Rp 4.600.000,00

-

Utang PPh 22

-

Rp 600.000,00

Utang PPN Pusat

-

Rp 4.000.000,00

b. Belanja Modal Komputer

Rp 44.000.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran

-

Rp 44.000.000,00

Rp 4.600.000,00

-

Utang PPh 22

-

Rp 600.000,00

Utang PPN Pusat

-

Rp 4.000.000,00

c. Belanja Modal Pengadaan KomputerRp 44.000.000,00 RK-PPKD RK-PPKD

-

Rp 44.000.000,00

Rp 4.600.000,00

-

Utang PPh 22

-

Rp 600.000,00

Utang PPN Pusat

-

Rp 4.000.000,00

d. Personal Komputer RK-PPKD RK-PPKD

Rp 44.000.000,00 -

Rp 44.000.000,00

Rp 4.600.000,00

-

Utang PPh 22

-

Rp 600.000,00

Utang PPN Pusat

-

Rp 4.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan KomputerRp 44.000.000,00 Perubahan SAL e. Personal Komputer RK-PPKD RK-PPKD

Rp 44.000.000,00 -

Rp 44.000.000,00 Rp 44.000.000,00

Rp 4.600.000,00

-

Utang PPh 22

-

Rp 600.000,00

Utang PPN Pusat

-

Rp 4.000.000,00

Personal Komputer Perubahan SAL

15

-

rRp 44.000.000,00 -

Rp 44.000.000,00

Lembar Kerja Peserta Didik Transaksi Akuntansi Balanja Satker dan Belanja Desa

4.

Dalam tahun anggaran 2006, suatu instansi merencanakan untuk mengalokasi dana sebesar Rp1.000.000.000 kepada organisasi Buana Lingkungan yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Pemberian dana tersebut bukan merupakan kewajiban pemerintah, tidak terus menerus dan tidak mengikat. Rencana pengeluaran tersebut harus dialokasikan oleh pemerintah sebagai Belanja… a. Belanja Modal b. Belanja Bunga c. Belanja Subsidi d. Belanja hibah e. Belanja tidak terduga

5.

Beban dan Belanja Pegawai menggunakan mekaanisme langsung (LS), dimana pembayaran tersebut langsung ditrasfer ke rekening masing-masing PNS. Bagaimanah jurnal LRA nya… a. Beban Gaji (D) Perubahan SAL(K) b. Beban Gaji (D) RK PPKD (K) c. Belanja Gaji (D) Perubahan SAL(K) d. Beban Gaji (D) Utang PPh 21(K) e. Belanja Gaji (D) Utang PPh 21(K)

6.

Berdasarkan rembug desa awal bulan, disepakati bahwa akan diadakan perbaikan jalan. Untuk memperbiki jalan tersebut, dibutuhkan 500 sak semen. Selanjtnya Ka. Ur. Desa membelikan kebutuhan semen tersebut. Dana untuk memperbaiki jalan tersebut tergolong belanja desa … a. Belanja Modal b. Belanja Pegawai c. Belanja Barang dan Jasa d. Belanja Hibah e. Belanja Lain-lain

7.

Kepala Desa mendapatkan laporan bahwa ada salah satu rumah warganya yang mengalami musibah kebakaran. Kemudian Kepala Desa memberikat sedikit bantuan 16

Lembar Kerja Peserta Didik Transaksi Akuntansi Balanja Satker dan Belanja Desa

untuk memperbaiki rumah melalui dana desa,bantuan yang diberikan Kepala Desa tersebut tersebut kedalam belanja desa jenis…

8.

a.

Belanja Bantuan Sosial

b.

Belanja Pegawai

c.

Belanja Barang dan Jasa

d.

Belanja Hibah

e.

Belanja Takterduga

Kecamatan Bau Rekso menginstruksikan kepada setiap desa untung mendukung gerakan “ Clean Up Desaku “ .Demi terlaksananya instruksi dari kecamatan, Kepala Desa meminta setiap RT membeli beberapa alat kebersihan. Maka pembelian alat kebersihan tersebut termasuk kedalam jenis belanja….

9.

a.

Belanja pegawai

b.

Belanja barang/jasa

c.

Belanja modal

d.

Belanja tak terduga

e.

Belanja Lain-lain

Di struktur Desa terdapat beberapa pihak yang membantu Ka. Ur. Pelaksana kegiatan. Orang-orang tersebut setidaknya dalam 3 bulan sekali memperoleh honor sebesar Rp 250.000,00. Pembayaran honor dari dari desa tersebut termasuk ke dalam belanja…. a.

Belanja pegawai

b.

Belanja barang/jasa

c.

Belanja modal

d.

Belanja tak terduga

e.

Belanja Lain-lain

10. Aparat dan warga Desa Senang Selalu berencana membuka usaha persewaan alat-alat pesta, dengan harapan bisa menambah pendapatan desa. Untuk memulai usaha tersebut, desa Senang Selalu mengeluarkan dana untuk membeli alat-alat pesta tersebut. Hal ini termasuk pengeluaran desa yang tergolong dalam belanja… a.

Belanja pegawai

b.

Belanja barang/jasa

c.

Belanja modal

d.

Belanja tak terduga

e.

Belanja Lain-lain Skor Penilaian = 10 soal x 10 = 100

17

Lembar Kerja Peserta Didik Transaksi Akuntansi Balanja Satker dan Belanja Desa

II.

1. 2. 3.

4.

5.

SOAL URAIAN

Analisislah perbedaan definisi belanja satker dan belanja desa/kelurahansesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 ! Jelaskan jenis-jenis belanja berdasarkanPermendagri No. 13 tahun2006 ! Pelakasanaan transaksi membutuhkan suatau dokumen sebagai realisasi yanga da. Banyaknya dokumen sebagai pelengkap laporan untuk pencatatan keuangan. Darai pernyataan diatas maka analisislah dokumen sumber yang dibutuhkan dalan transaksi akuntansi belanja satkar ! Setiap desa mempunya dana dari pemerintah untuk pengembangan desa tersebut senilai Rp 1.000.000.000,00. Adanya dan adesa akan mempercepat proses kemajuan dari desa tersebut sehingga akan menggerakkan sistem perekonomian desa. Anggaran dari pemerintah terstruktur didalam rancangan anggaran baik itu satker maupun belanja desa/ kelurahan. Dari uraian di atas maka saudara definisikan mengenai belanja desa/kelurahan! Klasifikasikan bidang-bidang belanja desa !

18

Lembar Kerja Peserta Didik Transaksi Akuntansi Balanja Satker dan Belanja Desa

KUNCI JAWABAN

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah 2. Jenis-jenis belanja berdasarkanPermendagri No. 13 tahun 2006dibedakan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung . 1. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan : a. Belanja Pegawai, b. Belanja Barang dan Jasa dan; c. Belanja Modal 2. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan : a. Belanja pegawai, b. Belanja Bunga, c. Belanja Subsidi, d. Belanja Hibah, e. Belanja Bantuan Sosial, f. Balanja bagi hasil dengan Prov/Kab/Kot dan Desa, g. Belanja Bantuan keuangan kepada Prov/Kab/Kot dan Desa, h. Belanja tak terduga 3. Dokumen sumber yang dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi belanja adalah sebagai berikut : a.

Belanja dengan mekanisme LS  SP2D  Nota Debit Bank,  Bukti Pengeluaran lain sah b. Belanja dengan mekanisme UP/GU/TU  Bukti pengesahan SPJ c. Penerimaan PFK  SP2D  Bukti Potongan d. Pelunasan PFK  Surat setoran,  Nota Kredit,  Bukti Potongan,  Bukti pengeluaran lain 4. Belanja Desa, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa

5. Kalsifikasi bidang-bidang belanja desa adalah sebagai berikut: 19

Lembar Kerja Peserta Didik Transaksi Akuntansi Balanja Satker dan Belanja Desa

a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa  Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa  Sarana dan prasarana pemerintahan Desa  istrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan  Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan  Pertanahan b. pelaksanaan pembangunan Desa  Pendidikan  Kesehatan  Pekerjaan umum dan penataan ruang  Kawasan permukiman  Kehutanan dan lingkungan hidup  Perhubungan, komunikasi dan informatika  Energi dan sumber daya mineral  Pariwisata c. Pembinaan kemasyarakatan Desa  Ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat  Kebudayaan dan kegamaan  Kepemudaan dan olah raga  Kelembagaan masyarakat d. Pemberdayaan masyarakat Desa  Kelautan dan perikanan  Pertanian dan peternakan  Peningkatan kapasitas aparatur Desa  Pemberdayaan perempuan  Perlindungan anak dan keluarga  Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah  Dukungan penanaman modal  Perdagangan dan perindustrian e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak  Penanggulangan bencana  Keadaan darurat  Keadaan mendesak

20

Lembar Kerja Peserta Didik Transaksi Akuntansi Balanja Satker dan Belanja Desa

KETRAMPILAN

I.

Kerjakan Soal dibawah ini Perhatikan data berikut ! Dalam tahun 2016 telah dilakukan transaksi belanja dengan rincian, sebagai berikut Belanja pegawai

Rp 350.000.000,00

Belanja Barang dan jasa perkantoran

Rp 27.000.000,00

Belanja Modal

Rp 55.000.000,00

Belanja Barang dan jasa BPD

Rp 15.000.000,00

Belanja Barang dan jasa RT/RW

Rp 130.000.000,00

Berdasarkan data diatas, hitunglah total belanja barang dan jasanya kemudian hitunglah total belanja penyelenggara pemerintah desanya !

II.

Kerjakan Soal dibawah ini dengan benar! 1.

Berikut ini transaksi yang ada di SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten ABC tahun 2017. Catatlah kedalam jurnal yang dibutuhkan : (Skor 50 )  1 Februari 2017 BUD menerbitkan SP2D LS Gaji sebesar Rp 215.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut : - Gaji pokok

Rp 180.000.000,00

- Tunjangan Keluarga

Rp 17.000.000,00

- Tunjangn Jabatan

Rp 18.000.000,00

- Potongan PPh Pasal 21

Rp ( 1.200.000,00)

 8 Februari 2017 Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan membayar makan dan minum rapat dengan UP senilai Rp 500.000,00  12 Februari 2017 Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan melakukan pembayaran dengan menggunakan uang UP atas belanja ATK sebesar Rp 25.000.000,00 tidak termasuk PPN

21

Lembar Kerja Peserta Didik Transaksi Akuntansi Balanja Satker dan Belanja Desa

 20 Februari 2017 BUD menerbitkan SP2D LS Barang untuk pembelian kendaraan dinas untuk Dinas Kesehatan senilai Rp 250.000.000,00 sudah termasuk PPN  25 Februari 2017 BUD menerbitkan SP2D LS untuk membayar sewa mesin proyek untuk 1 tahun ke depan senilai Rp 36.000.000,00 tidak termasuk PPN 2.

Berikut ini transaksi yang ada di Desa Suka-Suka Februari 2017. Catatlah dalam kas umum ( skor 50 ) 

2 Februari Dikeluarkan SPP No. 001 untuk pembelian alat tulis kantor sebesar Rp 170.000,00



9 Februari Dikeluarkan SPP No. 002 untuk pembelian sarana dan prasarana kebersihan sebesar Rp 100.000,00



15 Februari Dikeluarkan SPP No. 003 untuk pembelian benda pos sebesar Rp 100.000,00



25 Februari Dikeluarkan SPP No. 004 untuk membayar makan dan minum rapat sebesar Rp 200.000,00



28 Februari Dikeluarkan SPP No. 005 untuk belanja pegawai dengan rincian (1) gaji kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp 4.000.000,00 dan (2) tunjangan sebesar sebesar Rp 1.000.000,00 dengan potongan PPh 21 sebesar 5%

22

Lembar Kerja Peserta Didik Transaksi Akuntansi Balanja Satker dan Belanja Desa

Lembar Kerja 1. PEMERINTAHAN PROPINSI KABUPATEN/KOTA..... JURNAL UMUM

SKPD:................ Tanggal

23

Nomor

Kode

Bukti

Rekening

Uraian

Lembar Kerja Peserta Didik Transaksi Akuntansi Balanja Satker dan Belanja Desa

Debet

Kredit

Lembar Kerja 2. BUKU KAS UMUM DESA MABUUN TAHUN ANGGARAN 2017

No

24

Tanggal

Kode Rekening

Uraian

Ref

Penerimaan

Lembar Kerja Peserta Didik Transaksi Akuntansi Balanja Satker dan Belanja Desa

Pengeluaran

No Bukti

Jumlah Pengeluaran kumulatif

Saldo

25

Lembar Kerja Peserta Didik Transaksi Akuntansi Balanja Satker dan Belanja Desa