Manual Mutu Dinas Kesehatan 6u72w

MANUAL MUTU ISO 9001:2008

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DINAS KESEHATAN Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka - Salak

TELP (0627) 7433052 FAX (0627) 7433052 Website: www.dinkespakpakbharat.blogspot.com

MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT DINAS KESEHATAN

LEMBAR PENGESAHAN

No.Dokumen : MM-DINKES-01 Revisi

: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

MANUAL MUTU ISO 9001 : 2008 Dibuat oleh :

Diketahui Oleh :

Diperiksa oleh :

Palentino Bangun,SH Nip. 190800321 201001 1 012 Document Control

Averow Manik, S.Psi,M.Psi Nip. 19790325 200604 1 003 Koordinator Sekretariat

Payaman Tumangger, SKM Nip.19630501 198603 1 006 Management Representative

Disetujui Oleh:

dr. Tomas Nip.19681024 200212 1 001 Kepala Dinas

Dilarang memperbanyak dan menggunakan informasi di dalam dokumen ini tanpa persetujuan Dinas Kesehatan Kab. PakPak Bharat

No.Dokumen : MM-DINKES-01

MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN

Revisi

: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

KABUPATEN PAKPAK BHARAT DINAS KESEHATAN

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI Bidang

Management Representative Kepala Dinas Sekretaris Kabid Pencegahan, Pemberantasan Penyakit, dan Penyehatan Lingkungan (P2P-PL) Kabid Pelayanan Kesehatan (YANKES) Kabid Bina Kesehatan Masyarakat (BINKESMAS) Kabid Bina Farmasi dan Makanan Kasubbag Umum dan Perlengkapan Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kasi Pemberantasan Penyakit Menular Kasi Kesling dan Tempat-tempat Umum Kasi Pengamatan Penyakit Epidemilogi Kasi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Kasi Pelayanan Kesehatan Khusus Kasi Akreditasi dan Perizinan Kasi Promkes dan Jamkesmas Kasi Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana Kasi Gizi dan Usila Kasi Farmasi dan Makanan Kasi Pegawasan Makanan dan Obat Kasi Perbekalan Kesehatan

Asli / Copy No. Asli 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


AMANDEMEN DOKUMEN


Revisi

: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

Pada amandemen ini menunjukkan perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam dokumen ini, dengan prosedur pengisian sebagai berikut: 1.

2. 3. 4. 5.

Untuk memperlihatkan bahwa dokumen ini selalu yang terbaru (up to date), isilah setiap dokumen yang meliputi Nomor Dokumen, Nomor Revisi, dan lainlain dengan sempurna dan baik. Masukkan setiap dokumen yang diperbaharui sesuai dengan tempatnya dan tariklah dokumen yang digantikannya. Bila merupakan halaman tambahan masukkan sesuai dengan nomor dokumennya. Tuliskanlah keterangan dokumen pada Tabel Amandemen dibawah ini, sesuai dengan yang diperlukan. Dokumentasikan setiap dokumen yang ditarik untuk menunggu jadwal pemusnahan. TABEL AMANDEMEN

AMANDEMEN No

Tanggal

MENGGANTIKAN No. Dok.

Rev.

MEMASUKKAN Hal.

No. Dok.

Rev.

Hal.

CATATAN AMANDEMEN

DIAJUKAN OLEH:

DISETUJUI OLEH:


MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN

Revisi

: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013


No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

13

14

15

16

DAFTAR ISI Deskripsi

Lembar Pengesahan. Daftar Distribusi Dokumen Terkendali Amandemen Dokumen Daftar Isi Profil Dinas Visi dan Misi Kebijakan Mutu Bisnis Proses Ruang Lingkup :  Umum.  Penerapan Istilah dan Definisi. 4. Sistem Manajemen Mutu : 4.1. Persyaratan umum. 4.2. Persyaratan Dokumentasi. 5. Tanggung jawab Menajemen : 5.1. Komitmen Manajemen. 5.2. Fokus Pelanggan. 5.3. Kebijakan Mutu. 5.4. Perencanaan. 5.5. Tanggung-jawab, Wewenang dan Komunikasi. 5.6. Tinjauan Manajemen. 6. Manajemen Sumber Daya : 6.1. Penyediaan Sumber daya. 6.2. Sumber daya manusia. 6.3. Infrastruktur/Fasilitas. 6.4. Lingkungan kerja. 7. Realisasi Produk : 7.1. Perencanaan Realisasi Produk. 7.2. Proses yang berhubungan dengan pelanggan. 7.3. Perencanaan dan Pengembangan. 7.4. Pembelian. 7.5. Produksi dan pelayanan. 7.6. Pengendalian alat ukur dan pemantauan. 8. Pengukuran, Analisa & Peningkatan : 8.1. Umum. 8.2. Pengukuran dan Pemantauan. 8.3. Pengendalian Produk yang tidak sesuai. 8.4. Analisa Data. 8.5. Improvement. 9. Lampiran : 1.Struktur Organisasi 2.Uraian Tugas Pokok 3.Rekapitulasi Sasaran Mutu 4. Matriks keterkaitan Departemen & Proses dengan Elemen 5. Matriks keterkaitan Elemen dengan Departemen.

Halaman i ii iii iv v xiii xiv xv 1 1 2 3 8 8 9 13 13 14 14 15 15 17 19 19 19 21 21 22 22 22 25 27 29 31 32 32 32 35 36 37 L1 L2 L3 L4 L5

MANUAL MUTU

No.Dokumen

: MM-DINKES-01

DINAS KESEHATAN

Revisi

: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

KABUPATEN PAKPAK BHARAT Dinas Kesehatan

PROFIL DINAS

Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan Pada Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Dalam peraturan bupati tersebut disebutkan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala daerah. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Bagian Sekretariat, terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian, c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 3. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, terdiri dari: a. Seksi Gizi dan Usia Lanjut, b. Seksi Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana, c. Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat. 4. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari: a. Seksi Palayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, b. Seksi Pelayanan KesehatanKhusus, c. Seksi Akreditasi dan Perizinan. 5. Bidang Bina Farmasi dan Makanan, terdiri dari: a. Seksi Farmasi dan Makanan, b. Seksi Pengwasan Obat dan Makanan, c. Seksi Perbekalan Kesehatan. 6. Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari: a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, b. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Tempat-tempat Umum, c. Seksi Pengamatan Penyakit (Surveilans Epidemiologi) 7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT PUSKESMAS) terdiri dari: a. Puskesmas Rawat Inap: - Puskesmas Sukaramai - Puskesmas Sibande. b. Puskesmas Rawat Jalan: - Puskesmas Singgabur - Puskesmas Salak - Puskesmas Kecupak - Puskesmas Siempat Rube - Puskesmas Tinada - Puskesmas Pagindar. 8. Jabatan Fungsional. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia di Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat berjumlah 278 orang dengan perincian sebagai berikut:

Pendidikan S2 Psikologi S1 Dokter Umum S1 Dokter Gigi S1 Kesehatan Masyarakat Apoteker

PNS 1 8 4 8 1

PTT 6 3 -

MANUAL MUTU

No.Dokumen

: MM-DINKES-01

DINAS KESEHATAN

Revisi

: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

KABUPATEN PAKPAK BHARAT Dinas Kesehatan

PROFIL DINAS S1 Hukum S1 Sosial S1 Sastra S1 Ekonomi D4 Bidan D3 Farmasi D3 Perawat D3 Akuntansi D3 Kesling D3 Sekretaris D3 Kimia Analis D3 Perawat Gigi D3 Analis Kesehatan D3 Radiologi D1 Gizi D1 Bidan SPK SMA/SMK Elektromedik SMF LK

4 1 1 2 28 5 42 2 7 1 1 11 3 1 11 22 33 2 1 2 1

58 6 2 -

Jumlah

203

75

MANUAL MUTU


DINAS KESEHATAN

Revisi

: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013


VISI DAN MISI

VISI Menjadi institusi yang mewujudkan Masyarakat Pakpak Bharat Sehat yang Mandiri Tahun 2015.

MISI 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan. 3. Meningkatkan kualitas dan pemerataan aparatur kesehatan. 4. Meningkatkan kemandirian melalui peran serta masyarakat. 5. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat, beserta lingkungannya. 6. Meningkatkan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat. 7. Meningkatkan angka harapan hidup dan indeks pembangunan manusia. MOTTO

“S E R I U S“ S = Senyum dan Sapa E = Efektif dan Efesien R = Ramah dan Santun I = Ilmu dan Keterampilan U = Unit Pelayanan Teknis S = Sungguh-sungguh


KEBIJAKAN MUTU


: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

KEBIJAKAN MUTU Kami seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat berkomitmen untuk mencapai Standart Pelayanan Minimum (SPM) melalui upaya kesehatan yang berkualitas, menjamin ketersediaan sumberdaya kesehatan dan meningkatakan kemandirian/peran serta masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat yang optimal yang berorientasi kapada kepuasan pengguna layanan (Costumer Satisfaction) dan Upaya Perbaikan Berkesinambungan (Continuous Improvement) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salak, 10 Januari 2013

dr. Tomas (Kepala Dinas Kesehatan)

BISNIS PROSES BIDANG PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (P2PL) DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS SIEMPAT RUBE PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

MANAJEMEN PROSES Visi Misi, Kebijakan Mutu, Strategi

Renja & Renstra SKPD

Perencanaan ,Evaluasi & Pelaporan

Pengumpulan peraturan

LAKIP

Pengendalian Sistem Manajemen Mutu

Penyusunan Laporan Semester

Penyusunan Laporan Tahunan

P2PL

PROSES INTI

Surat keterangan kualitas air minum

Petugas depot

Petugas klinik sanitasi

Penyediaan Vaksinasi BIAS

Pengusulan pembinaan petugas klinik sanitas

Pembinaan petugas klinik sanitasi

Pengusulan sanitasi tempat umum dan rumah sehat

Sanitasi tempat umum dan rumah sehat

Pelaksanaan Vaksinasi BIAS Penemuan dan Penanganan Penderita DBD

penyediaan vaksinasi bayi, balita dan ibu hamil rutin

Masyarakat

Penemuan penderita Diare

Rekapitulasi laporan Penemuan penderita Diare

Pelaksanaan vaksinasi bayi, balita dan ibu hamil rutin

Rekapitulasi laporan Pelaksanaan vaksinasi bayi, balita dan ibu hamil rutin

Penemuan Penderita Pneumonia Bayi Penyediaan vaksinasi Penyakit Menular Rabies

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rabies Penanganan Penderita TBC

Penyediaan Obat dan Vitamin Pemulihan Penderita TBC

Pemulihan Penderita TBC Pelacakan dan Penemuan Kasus AFP Pengamatan Penyakit dan Epidomologi

istrasi Pendataan inventaris

Perawatan inventaris

Peminjaman inventaris

Perbaikan inventaris

Penomoran inventaris

Rekapitulasi laporan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD

Rekapitulasi laporan Penemuan Penderita Pneumonia Bayi Rekapitulasi laporan penyakit menular rabies Rekapitulasi laporan Penanganan Penderita TBC Rekapitulasi laporan Pelacakan dan Penemuan Kasus AFP Rekapitulasi Laporan Pengamatan Penyakit dan Epidomologi

PROSES PENDUDKUNG Penempatan Peningkatan Pegawai kompetensi Penilaian DP3

Kepuasan pelanggan

Pengelolaan keuangan

Pembayaran Pengadaan Barang dan jasa

Seleksi & Evaluasi Rekanan

BISNIS PROSES BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS SIEMPAT RUBE PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT







LAKIP

PROSES INTI

YANKES

Pendataan angka kesakitan

Rekapitulasi Laporan angka kesakitan

Pendataan angka kematian

Rekapitulasi Laporan angka kematian

Kunjungan pasien

Rekapitulasi Laporan kunjungan pasien

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut Masyarakat

Rekapitulasi Laporan pelayanan kesehatan gigi dan mulut

Pelayanan kesehatan jiwa

Rekapitulasi Laporan pelayanan kesehatan jiwa

Pelayanan kesehatan mata

Rekapitulasi Laporan pelayanan kesehatan mata

Pelayanan kegiatan kesehatan di Puskesmas

Rekapitulasi Laporan kegiatan puskesmas

Laporan bulanan puskesmas (SP2TP)

Kepuasan pelanggan

Rekapitulasi Laporan GIZI, KIA, Imunisasi, Pemberantasan penyakit menular

Paramedis

Surat rekomendasi izin praktek dokter, dokter gigi, balai pengobatan, apotik dan toko obat

Tenaga medis

Registrasi tenaga medis dan paramedis

Non Medis


KP2SP



Penempatan Pegawai

Peningkatan kompetensi

Pembayaran



Penilaian DP3


Pengadaan Barang dan jasa


BISNIS PROSES BIDANG BINA KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS SIEMPAT RUBE PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT





LAKIP



PROSES INTI

BINKESMAS

Penimbangan anak balita di Posyandu Pendataan rumah tangga menggunakan garam beryodium Pemberian Makanan Pendamping ASI pada 6-24 bulan dari Keluarga Miskin Pemberian Vitamin A untuk Balita

Pelayanan Kesehatan Pra Lansia dan Lansia

Kunjungan Ibu Hamil K-4

Pelayanan Nifas

Masyarakat



Rekapitulasi Laporan penimbangan anak balita di Posyandu Rekapitulasi Laporan rumah tangga menggunakan garam beryodium Rekapitulasi Laporan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada 6-24 bulan dari Keluarga Miskin Rekapitulasi Laporan Pemberian Vitamin A untuk Balita Rekapitulasi Laporan Pelayanan Kesehatan Pra Lansia dan Lansia Rekapitulasi Laporan Kunjungan Ibu Hamil K-4 Rekapitulasi Laporan Pelayanan Nifas

Neonatal dengan komplikasi yang ditangani

Rekapitulasi laporan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani

Pendataan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes

Rekapitulasi laporan Pendataan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes

Kunjungan Bayi

Rekapitulasi laporan kunjungan bayi

Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Rekapitulasi Laporan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Pendataan Peserta KB Aktif

Rekapitulasi laporan Peserta KB Aktif

Laporan Desa Siaga Aktif

Rekapitulasi Laporan Peserta KB Aktif

Laporan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Rekapitulasi Laporan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)








Kepuasan pelanggan


BISNIS PROSES BIDANG FARMASI DAN MAKANAN DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS SIEMPAT RUBE PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT





LAKIP



FARMASI DAN MAKANAN

PROSES INTI

Masyarakat


Pendistribusian obat generik

Penyediaan obat generik

Pendistribusian alat kesehatan

Penyediaan alat kesehatan

Laporan stok obat di Puskesmas

Monitoring Dan Evaluasi Ketersediaan Obat di Puskesmas

Laporan stok alat kesehatan di Puskesmas

Monitoring Dan Evaluasi Ketersediaan Alat Kesehatan di Puskesmas

Kepuasan pelanggan

Pembinaan dan Pengawasan Obat, Makanan, dan Kosmetik











MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT

RUANG LINGKUP

DINAS KESEHATAN

Revisi

: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

Umum Manual Mutu ini menetapkan persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat :

1. Menunjukkan kemampuannya secara konsisten dalam menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan kepada pengguna layanan/masyarakat, para pengguna Sistem Manajemen Mutu, serta memnuhi ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku; 2. Mencapai kepuasan pengguna layanan/masyarakat melalui penerapan sistem yang efektif, termasuk proses perbaikan berkesinambungan serta pencegahan atas ketidaksesuaian dengan Sistem Manajemen Mutu. Penerapan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ini diterapkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat beserta jajarannya dalam rangka pencapaian Standart Pelayanan

Mininimal

(SPM)

Bidang

Kesehatan

melalui

perencanaan,

pelaksanaan, monitoring dan rencana tindak lanjut yang berkesinambungan (PDCA – Plan, Do, Check, Action) terhadap: a.

Upaya Kesehatan Masyarakat meliputi: 1.

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 (kunjungan ke 4),

2.

Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani,

3.

Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan,

4.

Cakupan Pelayanan Nifas,

5.

Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani,

6.

Cakupan Kunjungan Bayi,

7.

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)

8.

Cakupan Pelayanan Anak Balita,

9.

Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin,

10. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, 11. Cakupan Penjaringan siswa SD (Sekolah Dasar) dan setingkat, 12. Cakupan Peserta KB (Keluarga Berencana) Aktif, 13. Penemuan

dan

penanganan penderita penyakit

{Penemuan

Penderita Hiv/AIDS, Penemuan penderita baru TB (TuBercolosis) BTA+(Batang Tahan Asam+), Penemuan Penderita Malaria, Penemuan AFP (Acute Flacid Paralysis) rate per 100.000 penduduk


RUANG LINGKUP

DINAS KESEHATAN


: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

< 15 tahun, Penemuan Penderita Pneumonia Balita, Penderita DBD (Deman Berdarah Dengue) yang ditangani, penemuan penderita Diare}, 14. Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien masyarakat miskin. b. Pelayanan Kesehatan Rujukan 15. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien masyarakat Miskin, 16. Cakupan Pelayanan Gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan di Kabupaten. c. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) 17. Cakupan penanggulangan KLB Desa/Kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan <24 jam. d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 18. Cakupan Desa Siaga Aktif.

Semua persyaratan pada Manual Mutu ini berlaku umum dan dimaksudkan untuk dapat diterapkan pada semua jajaran struktural dan Fungsional. Apabila terdapat persyaratan,Manual Mutu ini tidak dapat diterapkan karena sifat struktural dan produknya, dapat dianggap sebagai pengecualian. Apabila pengecualian dibuat, tuntutan pengecualian terhadap Manual Mutu ini tidak diberlakukan, sepanjang pengecualian tersebut memang tidak ada aplikasinya dalam organisasi. Dan pengecualian tersebut tidak berpengaruh pada kemampuan atau tanggung jawab Manual Mutu dalam menyediakan persyaratan Pelanggan dan peraturan yang berlaku. Manual Mutu ini dibuat dengan mengadopsi Manajemen Mutu sesuai dengan persyaratan ISO 9001 : 2008 (terkecuali Klausul 7.3) dan direncanakan untuk diimplementasikan standarnya ke seluruh bidang yang ada. I.

Ruang lingkup penerapan ISO 9001 : 2008 pada DINAS KESEHATAN adalah semua Bagian : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

MR Kepala Dinas Sekretaris Bidang P2P-PL Bidang YANKES Bidang BINKESMAS Bidang Bina Farmasi dan Makanan Subbag Umum dan Perlengkapan Subbag Keuangan dan Kepegawaian Subbag Evaluasi, Program dan Pelaporan


II.

RUANG LINGKUP


: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

Untuk Elemen ISO 9001 : 2008 khususnya klausul (7. 3) tidak diterapkan di dalam ruang lingkup Dinas Kesehatan Kab. Pakpak Bharat.


ISTILAH & DEFINISI


: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

Untuk keperluan Manual Mutu ini, berlaku istilah dan definisi yang terdapat dalam ISO9001:2008.

Untuk pemakaian istilah dan definisi lain yang berhubungan erat dengan aktivitasaktivitas yang ada di Dinas Kesehatan akan dijelaskan berikut ini :

1. Pimpinan Puncak Pejabat yang bertanggung Jawab atas fungsi pengambilan Keputusan di tingkat tertinggi di Dinas Kesehatan yaitu Kepala Dinas; 2. Pengguna Layanan/Masyarakat Organisasi atau person yang menerima layanan yang dihasilkan oleh Dinas Kesehatan; 3. Spesipikasi Layanan Persyaratan

minimum

yang

dipenuhi

oleh

Pemerintah

Kabupaten

yang

penyelenggaraannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka menyediakan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara konsisten dan efektif sesuai dengan standart pelayanan minimum (SPM); 4. Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk dengan peraturan daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan; 5. Proses Bisnis Dinas Kesehatan Serangkaian kegiatan yang saling terkait dari penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah Kabupaten Pakpak Bharat beserta Dinas Kesehatan dan jajarannya yang akan mengubah unsur masukan menjadi keluaran yang akan diberikan kepada pengguna layanan/masyarakat. 6. Layanan (Pelayanan) Hasil di satu atau beberapa proses yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat melalui pelayanan yang diberikan olah Dinas Kesehatan dan jajarannya baik berupa barang, jasa ataupun istratif. 7. Sistem Manajemen Mutu Dinas Kesehatan Seperangkat elemen yang saling berkait dan berinteraksi yang memungkinkan Dinas Kesehatan dan jajarannya menetapkan kebijakan dan sasarannya terkait mutu dan juga untuk mencapai sasaran tersebut. 8. Tranparansi Merupakan hasil dari penerapan berbagai proses, prosedur, metode, sumber data, dan asumsi yang digunakan oleh Dinas Kesehatan yang tersedia untuk semua pihak yang


ISTILAH & DEFINISI


: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

berkepentingan dan masyarakat dimana secara kolektif memastikan bahwa pihak yang berkepentingan dibuat menjadi sadar tentang peran, hak, dan kewajiban mereka pada Dinas Kesehatan. 9. Standar Pelayanan Minimal (SPM) SPM adalah ketentuan acuan jenis dan mutu penyelenggaraan layanan kebutuhan dasar dan urusan wajib Dinas Kesehatan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 65 Tahun 2005 Tentang SPM. PP Nomor 65 Tahun 2005 pasal (6) mengatur: SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah/Kabupaten yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Untuk SPM bidang kesehatan diatur oleh Permenkes Nomor 741 Tahun 2008 yang terdiri dari 18 SPM wajib. 10. Standar Pelayanan Publik (SPP) SPP adalah ketentuan yang wajib diacu penyelanggara pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 dalam pasal 1 (7) mengatur Standar Pelayanan Publik. Tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji pelayanan penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 11. A u d i t Suatu kegiatan yang terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memverifikasi dengan cara memeriksa atau menilai bukti obyektif untuk menentukan kecukupan dan pemenuhan pada sistem mutu yang telah ditetapkan dan hasil-hasil yang berkaitan.

12. Auditee Pihak, Lembaga, atau Bagian yang diaudit.

13. Auditor Orang yang diizinkan untuk melakukan suatu Audit.

14. Bukti Obyektif Fakta, informasi atau catatan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang berkaitan dengan mutu sebuah barang atau kegiatan, berdasarkan pengamatan, pengukuran atau pengujian yang dapat diverifikasi.

15. Catatan (Record) Dokumen yang meliputi hasil yang dicapai atau penyediaan bukti aktivitas.



ISTILAH & DEFINISI

DINAS KESEHATAN

Revisi

: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

16. Dokumen Informasi dan media-media pendukungnya.

17. Diagram Alur Suatu

diagram

yang

menunjukkan

lokasi

aktivitas

khusus

dan

urutan

dari

orang,mesin,material dan peralatan yang dipakai dalam suatu proses.

18. Efisiensi Hubungan antara hasil (daya guna) yang dicapai dengan sumber daya dan biaya yang telah digunakan.

19. Infrastruktur Suatu sistem fasilitas,peralatan dan jasa yang dibutuhkan untuk operasi satu organisasi.

20. Kebijakan Internal Keputusan Kepala Dinas, dikeluarkan oleh internal DINAS KESEHATAN yang berhubungan dengan proses operasional di lingkungan DINAS KESEHATAN dan dijadikan pedoman atau rujukan dalam penerapan dan pengembangan Sistem Mutu di DINAS KESEHATAN.

21. Kebijakan Ekternal Kebijakan Pelanggan yang dikeluarkan untuk operasional DINAS KESEHATAN

22. Keefektifan (Effectiveness) Sejauh mana rencana aktivitas telah direalisasikan untuk mencapai hasil yang telah direncanakan seefisien mungkin.

23. Kelonggaran/Konsesi Wewenang untuk memakai atau menggunakan sejumlah terbatas barang, instalasi atau pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

24. Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction) Suatu Tingkat persepsi pelanggan dimana persyaratan-persyaratan pelanggan dapat terpenuhi tepat waktu dan tepat guna.


ISTILAH & DEFINISI

DINAS KESEHATAN


: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

25. Kriteria Kumpulan kebijakan, prosedur dan metode, atau persyaratan yang digunakan sebagai suatu referensi.

26. Kualitas/Mutu Gambaran dan karakteristik menyeluruh sebuah produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang ditentukan.

Catatan : Untuk dapat memastikan, mengendalikan dan meningkatkan mutu, diperlukan kemampuan untuk menilainya. Definisi ini memerlukan identifikasi karakteristik dan gambaran yang mendukung "Kesesuaian untuk keperluan" produk dan jasa. "Kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang diberikan" mencakup baik ekonomi maupun

ketersediaan,

mampu

rawat,

keandalan,

rancangan

semua

karakteristik lain yang berkaitan dengan kebutuhan akan produk atau jasa tersebut.

27. Program Mutu Suatu kumpulan terdokumentasi dari kegiatan, sumber daya dan kejadian yang melayani penerapan sistem mutu suatu organisasi.

28. Prosedur Sebuah dokumen yang menentukan alur/tatacara sebagai uraian proses dalam upaya mencapai suatu tujuan yang telah disepakati.

29. Produk Hasil dari suatu proses yang telah memenuhi persyaratan keberterimaan.

30. Organisasi Organisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah DINAS KESEHATAN yang bergerak di bidang kesehatan.

31. Perencanaan Mutu (Quality Planning) Bagian Manajemen Mutu yang berfokus pada sasaran mutu yang telah ditetapkan dan pelaksanaan proses yang dianggap penting dan berhubungan dengan sumber daya untuk memenuhi sasaran mutu.


ISTILAH & DEFINISI


: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

32. Pedoman Mutu Dokumen yang menjabarkan kebijakan mutu dan tanggung jawab sebuah instansi.

33. Rencana Mutu (Quality Plan) Dokumen yang berisikan hal-hal khusus tentang mutu meliputi pelaksanaan mutu, sumber daya, dan urutan tertentu dari kegiatan yang terkait dengan produk layanan. Dokumen yang menyebutkan bahwa bilamana prosedur dan sumber daya terkait harus diterapkan pada pelayanan.

34. Referensi Eksternal Dokumen yang berasal dari pihak di luar DINAS KESEHATAN yang dijadikan pedoman atau rujukan dalam penerapan dan pengembangan Sistem Mutu DINAS KESEHATAN. Referensi eksternal yang dimaksud adalah :

1) Undang-undang. 2) Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah. 3) Keputusan Bupati. 4) Dokumen Standar ISO-9001:2008.

35. Sistem Manajemen Sistem untuk menciptakan kebijakan , tujuan dan pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System). Struktur organisasi, tanggung jawab, aktifitas dan kejadian yang secara bersama-sama menyediakan prosedur dan metode penerapan yang terorganisasi untuk memastikan kemampuan organisasi yang memenuhi persyaratan mutu.

36. Ketidaksesuaian (Nonconfirmity) Suatu penyimpangan dalam karakteristik, dokumentasi atau penerapan proses yang menyebabkan kebijakan atau kegiatan dukungan penerapan kebijakan tidak dapat diterima.

37. Tindakan Pencegahan (Preventive Action) Tindakan yang diambil untuk menghilangkan penyebab potensial ketidaksesuaian atau kondisi potensial yang tidak diharapkan lainnya.


ISTILAH & DEFINISI


: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

38. Tindakan perbaikan (Corrective Action) Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian atau kondisi yang tidak diharapkan.

39. Validasi Konfirmasi, melalui pengadaan bukti objektif dimana persyaratan untuk suatu maksud tertentu atau aplikasi telah terpenuhi.

40. Verifikasi Kegiatan meninjau, menginspeksi, menguji, mengecek atau lain-lain yang menegaskan dan mendokumentasikan apakah kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.


KLAUSUL 4

DINAS KESEHATAN


: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

4.1. Persyaratan umum DINAS KESEHATAN harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan secara terus menerus memperbaiki efektivitasnya sesuai dengan syarat standar. DINAS KESEHATAN harus: a. menetapkan proses-proses yang diperlukan dalam sistem manajemen mutu dan

menerapkannya di seluruh DINAS KESEHATAN b. menetapkan rangkaian dan interaksi proses tersebut c. menentukan kriteria dan metode yang diperlukan untuk memastikan

pengoperasian dan pengendalian proses tersebut efektif d. memastikan tersedianya sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk

pengoperasian dan pemantauan proses tersebut e. memantau, mengukur dimana perlu dan menganalisis proses proses tersebut

melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil seperti

f.

direncanakan dan perbaikan berkelanjutan proses tersebut.

4.2 Persyaratan Dokumentasi 4.2.1 Umum Dokumentasi sistem manajemen mutu harus meliputi a.

pernyataan terdokumentasi mengenai kebijakan mutu dan sasaran mutu

b.

sebuah Manual Mutu

c.

prosedur terdokumentasi dan catatan yang dipersyaratkan standar ini, dan

d.

dokumen, termasuk catatan / record, yang ditetapkan organisasi yang diperlukan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian prosesnya secara efektif.

Catatan: 1. Dimana

istilah prosedur terdokumentasi berarti bahwa prosedur ditetapkan,

didokumentasikan,

diterapkan

dan

dipelihara.

Dokumen

tunggal

boleh

dipergunakan untuk persyaratan satu atau lebih prosedur. Persyaratan untuk sebuah prosedur terdokumentasi boleh dicakup oleh lebih dari satu dokumen. 2. Tingkat dokumentasi sistem manajemen mutu dapat berbeda antara satu DINAS

KESEHATAN dengan yang lain karena a. Ukuran dan jenis aktivitas DINAS KESEHATAN b. kompleksitas proses dan interaksinya c. kompetensi personil 3. Dokumentasi dapat berupa berbagai bentuk atau jenis media.


KLAUSUL 4


: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

4.2.2 Manual Mutu DINAS KESEHATAN harus menetapkan dan memelihara pedoman mutu yang mencakup a. Ruang lingkup sistem manajemen mutu, termasuk perincian dan alasan

berbagai pengecualian. b. Prosedur terdokumentasi yang ditetapkan sistem manajemen mutu , atau

mengacu pada standar ISO, dapat dilihat pada dokumen matrix Manual Mutu dengan Prosedur Mutu pada lampiran c. Gambaran interaksi diantara proses proses sistem manajemen mutu yang dijelaskan dalam bisnis Proses dan table bisnis proses

4.2.3 Pengendalian dokumen Dokumen yang diperlukan oleh sistem manajemen mutu harus dikendalikan. Catatan mutu merupakan jenis dokumen khusus dan harus dikendalikan sesuai syarat (4.2.4) Prosedur terdokumentasi telah ditetapkan yaitu Prosedur Pengendalian Dokumen (PMMR-01) untuk menentukan pengendalian yang perlu yaitu: a. Untuk menyetujui dokumen mengenai kecukupannya sebelum dikeluarkan b. Untuk meninjau dan memperbaharui dokumen sesuai keperluan dan menyetujui

kembali c. Untuk memastikan bahwa perubahan dan status dokumen re visi terbaru

diidentifikasi d. Untuk memastikan bahwa versi dokumen yang berlaku tersedia untuk

digunakan e. Untuk memastikan bahwa dokumen masih dapat dibaca dan mudah dikenal f.

Untuk memastikan bahwa dokumen berasal dari luar yang ditentukan oleh DINAS KESEHATAN, yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan sistem manajemen mutu, telah diidentifikasi dan distribusinya dikendalikan.

g. Untuk mencegah penggunaan dokumen kadaluarsa yang tidak dikehendaki

dan untuk menerapkan identifikasi yang sesuai jika mereka disimpan untuk berbagai tujuan.



KLAUSUL 4

DINAS KESEHATAN

Revisi

: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

4.2.4 Pengendalian catatan mutu (Rekaman) Catatan mutu (rekaman) dibuat untuk memberikan bukti kesesuaian terhadap syarat dan bekerjanya sistem manajemen mutu secara efektif, harus dikendalikan. DINAS

KESEHATAN

telah

menetapkan

prosedur

terdokumentasi

untuk

menentukan pengendalian yang diperlukan yaitu Prosedur Pengendalian Rekaman (PM-MR-02):

untuk

identifikasi,

penyimpanan,

perlindungan,

penelusuran,

lama

penyimpanan dan disposisi catatan mutu. Catatan mutu agar dipersiapkan dengan baik supaya dapat dibaca, dapat diidentifikasi dan dapat ditelusuri.


KLAUSUL 5

DINAS KESEHATAN


: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

5. Tanggung Jawab Manajemen 5.1 Komitmen Manajemen DINAS KESEHATAN dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 bertanggung jawab pada pengembangan dan peningkatan sistem mutu yang berkelanjutan. Usaha yang

dilakukan telah memberikan bukti bahwa

manajemen komitmen untuk memperbaiki keefektifan Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan, hal ini mencakup: a. Meningkatkan pemenuhan

dan

menjaga

pelayanan

sesuai

hubungan dengan

dengan

pelanggan

persyaratan

dan

melalui berusaha

melebihinya. b. Mengkomunikasikan pentingnya memenuhi persyaratan pelayanan. c. Menetapkan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu serta melakukan Tinjauan Manajemen sebagai realisasi pengukuran pencapaian penerapan

sistem

mutu yang diterapkan . d. Mensosialisasikan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu pada setiap bidang agar dapat dipahami dan dilaksanakan. e. Pengadaan ketersediaan sumber daya yang meliputi : fasilitas operasional. Jika diperlukan Dinas Kesehata akan melakukan pelatihan pada pegawai agar sistem mutu yang diterapkan dapat berjalan dengan baik. 5.2 Fokus Pelanggan DINAS KESEHATAN memastikan bahwa persyaratan pelayanan telah ditetapkan dan dipenuhi sesuai yang harapan dan dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Sedangkan untuk mengetahui harapan pelanggan dengan jelas, bagian terkait juga akan melakukan pengukuran kepuasan pelanggan.

5.3 Kebijakan Mutu a)

Dinas Kesehatan menetapkan Kebijakan Mutu. Kebijakan Mutu ini dibuat sesuai dengan persyaratan sistem mutu ISO 9001 : 2008 yang akan diterapkan dalam Dinas Kesehatan. Kebijakan mutu ini akan ditinjau dalam rapat tinjauan manajemen, agar tetap sesuai untuk mencapai visi dan misi organisasi.

b)

Pemahaman Kebijakan Mutu 

Setelah Kebijakan Mutu dibuat dan disahkan oleh Kepala Dinas, Management Representative akan membuatkan program pemahaman Kebijakan Mutu untuk semua pegawai.



KLAUSUL 5

DINAS KESEHATAN



Revisi

: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

Pemberitahuan Kebijakan Mutu yang ditempatkan di tiap ruangan bertujuan agar semua pegawai

dapat

memahami

dan

mengenal

Kebijakan Mutu Dinas Kesehatan. 

Penilaian pemahaman Kebijakan Mutu pada Bidang dilakukan oleh Kepala Dinas dibantu oleh Management Representative.

5.4 Perencanaan 5.4.1. Sasaran Mutu Kepala Dinas harus menetapkan Sasaran Mutu perusahaan yang dikomunikasikan pada setiap bagian. Sasaran Mutu yang ditetapkan mendukung untuk tercapainya kebijakan mutu dan dapat dipahami oleh setiap pegawai di tiap bagian yang Sasaran mutunya berkaitan dengan bagian dan bidangnynya. Sasaran Mutu yang ditetapkan harus terukur dan dievaluasi untuk pencapaian penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008. 5.4.2. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu Perencanaan Sistem Manajemen Mutu dibuat untuk mencapai pelaksanaan yang dijabarkan dalam Bisnis Proses Organisasi. Sedangkan perencanaan untuk mencapai Sasaran Mutu dapat dilihat pada Rencana Kerja Pencapaian Sasaran Mutu di setiap bagian dan bidang. 5.5 Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi 5.5.1.Tanggung Jawab dan Wewenang a. DINAS KESEHATAN wewenang, serta

menetapkan

tanggung

jawab

dan

mengkomunikasikan pada jabatan / fungsi terkait.

b. Tanggung jawab dan kewenangan tiap Bidang dapat dilihat pada Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Lampiran 2) dan Struktur Organisasi DINAS KESEHATAN (Lampiran 1). 5.5.2. Wakil Manajemen DINAS

KESEHATAN

menunjuk

Management

Representative

untuk

memastikan diterapkannya secara efektif dan efisien Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

dan diberi tanggung jawab serta wewenang yang

mencakup antara lain : a. Memastikan

standar

mutu

sesuai

dengan

persyaratan Sistem

Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008. b. Menyelenggarakan kegiatan Audit Mutu Internal untuk menilai dan memelihara pelaksanaan sistem mutu ISO 9001 : 2008.



KLAUSUL 5

DINAS KESEHATAN

Revisi

: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

c. Membuat laporan hasil penilaian terhadap sistem mutu untuk dilakukan pada tinjauan pada manajemen. f. Menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen bersama - sama Kepala Dinas. g. Menyelenggarakan rapat triwulan. 5.5.3. Komunikasi 1. Komunikasi Internal Komunikasi yang terjadi antara bagian yang satu dengan bagian yang

lain yang masih berada di dalam areal DINAS KESEHATAN.

Manajemen

melalui Management Representative memastikan bahwa

proses komunikasi internal dilaksanakan secara efektif dan disampaikan dengan cara sebagai berikut :

a. Cara lisan untuk sesuatu yang bersifat untuk mengingatkan atau memberikan informasi, baik melalui perintah langsung ataupun rapat. b. Cara

tertulis untuk sesuatu yang

instruksi ) dapat dilakukan

dengan

harus

dikerjakan ( berupa

Memo

( Internal ), Surat

Pemberitahuan atau melalui papan pengumuman.

2. Komunikasi Eksternal Komunikasi yang terjadi antara DINAS KESEHATAN dengan pihak lain di luar areal perusahaan. Adapun media yang digunakan dapat berupa : a. Fax b. Telepon c. Email d. Surat menyurat 5.6 Tinjauan Manajemen 5.6.1.Umum Kepala Dinas

akan

melakukan

Tinjauan Manajemen minimal 2 kali

dalam 1 tahun. Jika diperlukan Tinjauan Manajemen ini dapat dilakukan bila terdapat masalah yang berkaitan dengan Mutu. Tinjauan Manajemen dilakukan untuk menilai kesesuaian, kecukupan dan keefektifan sistem mutu yang diterapkan perusahaan. Tinjauan Manajemen dihadiri oleh Kepala Dinas, Management Representative, dan seluruh pegawai.



KLAUSUL 5

DINAS KESEHATAN

Revisi

: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

5.6.2. Masukan Tinjauan Manajemen Rapat

Tinjauan

sebagai

Manajemen

akan

membahas

tentang

hal - hal

berikut:

a.

Hasil Audit Mutu Internal dan Eksternal.

b.

Hasil pengukuran kepuasan pelanggan dan komplain pelanggan.

c.

Kinerja dari proses dengan mengevaluasi pencapaian Sasaran Mutu dan kesesuaian produk.

d.

Status terhadap tindakan perbaikan (corrective action) dan tindakan pencegahan (preventive action) yang telah terjadi.

e.

Menindaklanjuti

tentang

Rapat

Tinjauan

Manajemen

yang

sebelumnya. f.

Penilaian akan perubahan pada Sistem Manajemen Mutu termasuk Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu.

g.

Saran – saran untuk perbaikan dan hal lain yang dianggap perlu.

5.6.3.Hasil Tinjauan Manajemen Hasil Tinjauan Manajemen akan ditindaklanjuti oleh bagian terkait. Hasil Tinjauan Manajemen akan mencakup sebagai berikut : a. Perbaikan pada keefektifan Sistem Manajemen Mutu dan prosesprosesnya b. Perbaikan proses operasional c. Perbaikan produk jasa sesuai persyaratan pelanggan d. Ketersediaan dan kebutuhan sumber daya Hasil Tinjauan Manajemen disimpan oleh Management Representative.



KLAUSUL 6

DINAS KESEHATAN

Revisi

: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

6. Pengelolaan Sumber Daya 6.1 Penyediaan Sumber Daya DINAS KESEHATAN akan menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan yang bertujuan untuk : a. Menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 dan terus menerus memperbaiki keefektifannya. b. Meningkatkan

kepuasan

pelanggan

dengan

memenuhi

persyaratan

pelayanan.

6.2 Sumber Daya Manusia Pegawai yang melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi mutu produk harus dilakukan oleh pegawai yang memiliki kompetensi berdasarkan pendidikan, pengalaman, ketrampilan dan pelatihan yang relevan. 6.2.1 Penugasan Pegawai DINAS KESEHATAN dibantu oleh Sub Bagian Keuangan dan kepegawaian membuat Kualifikasi pegawai untuk semua tingkatan jabatan yang ada. Dalam penyusunannya

harus ditinjau berdasarkan jenis pekerjaan dan keahlian yang

diperlukan. Secara rinci kualifikasi personil ini dapat dilihat dalam lampiran 2 uraian tugas pokok dan fungsi. 6.2.2 Pelatihan a.

Pelaksanaan pelatihan Pelaksanaan pelatihan dapat dilaksanakan dalam bentuk diklat internal, seminar, diklat eksternal dan lain-lain. Setiap pegawai yang telah melaksanakan training, harus menerapkannya di dalam ruang lingkup kerja.

b.

Evaluasi

dan

Penyimpanan

Data

Pelatihan

Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian akan melakukan evaluasi pelaksanaan pelatihan

berdasarkan perencanaan

dan realisasi

pelatihan. Semua

data

dikendalikan dengan c.

pendidikan

dan

pelatihan

akan

disimpan

oleh Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian

/

sesuai

Prosedur Pengendalian Rekaman.

Dalam pencapaian Sasaran Mutu, Kepala Dinas dibantu Management Representative yang melaksanakan pengarahan kepada pegawai untuk memastikan bahwa seluruh pegawai sadar akan pentingnya kegiatan mereka dalam pencapaian Sasaran Mutu.


KLAUSUL 6


: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

6.3 Prasarana DINAS KESEHATAN menetapkan, menyediakan dan memelihara prasarana yang diperlukan untuk mendukung berjalannya proses yang ada. Prasarana mencakup antara lain : a. Gedung, ruangan kerja , dan kelengkapan terkait lainnya, b. Perangkat keras dan lunak seperti : komputer dan pendukung lainnya, c.

Penyediaan transportasi seperti : mobil dan motor,

d. Penyediaan Sistem Informasi Seperti: Database,Website Dinas Kesehatan, Untuk perawatan prasarana tersebut dilakukan oleh Kasubbag Umum dan Perlengkapan. 6.4 Lingkungan Kerja DINAS KESEHATAN menetapkan dan mengelola lingkungan kerja yang sesuai kebutuhan untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan produk jasa, seperti Perangkat komputer dan lingkungan kerja yang nyaman.


KLAUSUL 7

DINAS KESEHATAN


: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

7. Realisasi Pelayanan Kesehatan 7.1 Perencanaan Realisasi Dinas Kesehatan Pakpak Bharat yang diperlukan untuk

merencanakan dan mengembangkan proses

merealisasikan pelayanan Kesehatan

sesuai dengan

sistem manajemen mutu yang dilaksanakan. Perencanaan realisasi pelayanan Kesehatan telah konsisten dari proses-proses lain dalam sistem manajamen mutu pada Dinas Kesehatan Kab. Pakpak Bharat . Dalam merencanakan realisasi pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Pakpak Bharat menentukan hal-hal berikut : a. Dinas Kesehatan merencanakan sasaran mutu dan standar pelayanan yang ditetapkan. b. Kebutuhan dalam

proses ditentukan dalam bentuk diskusi yang dilakukan

telah mengikutsertakan keperluan dokumen

dan

fasilitas

pelayanan

Kesehatan yang diperlukan. c. Kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan, pengukuran, inspeksi dan pengujian yang diperlukan yang spesifik untuk pelayanan kesehatan dan kriteria kesesuaian pelayanan kesehatan. d. Semua rekaman yang diperlukan sebagai bukti untuk kesesuaian dari proses pelayanan kesehatan serta

catatan mengenai kegiatan perencanaan akan

disimpan sesuai dengan Prosedur Pengendalian Rekaman (PM-MR-02). 7.2. Proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan 7.2.1 Persyaratan Yang Ditentukan terhadap Pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Pakpak Bharat

menjamin penentuan persyaratan

pelayanan kesehatan yang mencakup : a. Persyaratan pelayanan kesehatan yang diwajibkan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk pelaksanaan dan aktivitas setelah pelaksanaan

meliputi

waktu

pelaksanaan

yang

tepat,

dan

juga

memastikan pelaksanaan pelayanan kesehatan diterima Pelanggan dengan baik b. Persyaratan pelayanan kesehatan yang tidak dinyatakan Pelanggan tapi perlu sebagai acuan untuk pelaksanaaan prosedur/program lain seperti penilaian dan sertifikasi, laporan-laporan oleh Dinas Kesehatan Kab. Pakpak Bharat . c. Kewajiban yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan termasuk persyaratan undang-undang dan peraturan yang terkait jika diperlukan. d. Persyaratan tambahan lainnya yang diperlukan demi untuk memenuhi harapan pelanggan dan kebutuhan Dinas Kesehatan Kab. Pakpak Bharat


KLAUSUL 7

DINAS KESEHATAN


: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

seperti standard ISO ataupun data – data yang diperlukan oleh Pelanggan.

7.2.2

Tinjauan Persyaratan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Pakpak Bharat telah meninjau persyaratan berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Tinjauan ini telah dilakukan sebelum komitmen Dinas Kesehatan Pakpak Bharat untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada Pelanggan dan telah memastikan bahwa : a. Persyaratan pelayanan kesehatan telah didefinisikan, b. Dinas Kesehatan Pakpak Bharat memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Rekaman hasil tinjauan dan tindakan yang timbul dari tinjauan telah dipelihara. Bila persyaratan pelayanan kesehatan diubah, Dinas Kesehatan Kab. Pakpak Bharat telah memastikan bahwa dokumen relevan diubah dan personil relevan tersebut didasarkan tentang persyaratan yang diubah.

7.2.3 Komunikasi Pelanggan Dinas Kesehatan Pakpak Bharat telah menetapkan dan menerapkan peraturan yang efektif untuk komunikasi dengan pelanggan berkaitan dengan: a. Informasi pelayanan Kesehatan, b. Umpan balik pelanggan, termasuk keluhan pelanggan.

7.3 Desain dan Pengembangan Klausul ini tidak diterapkan di Dinas Kesehatan Pakpak Bharat karena tidak ada proses desain dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Semua desain pelaksanaan pelayanan kesehatan sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah (Kementerian Kesehatan, Gubernur, Bupati, dll) 7.4 Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Pakpak Bharat: a. Memastikan bahwa barang dan jasa yang dibeli sesuai dengan persyaratan pembelian yang ditentukan. b. Menilai dan

memilih

supplier

berdasarkan

kemampuannya dengan cara

mengevaluasi supplier, berdasarkan data pembelian terhadap barang atau jasa yang dibeli telah diverifikasi.


KLAUSUL 7

DINAS KESEHATAN


: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

7.4.1 Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Pakpak Bharat melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa dengan cara : a. Memastikan bahwa semua pembelian yang persyaratan

yang

dilakukan

memenuhi

ditentukan oleh peraturan pemerintah tentang

pengadaan barang dan jasa. Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan data

analisis kebutuhan

Pengadaan Barang dan Jasa yang telah diidentifikasi dengan tepat dan jelas. b. Meninjau mutu jasa dan acuan supplier sebelum melakukan pesanan untuk memastikan kualitas dari barang dan jasa yang disuplai. c. Memantau secara terus menerus mutu kinerja semua supplier, dan bila ada supplier yang menunjukkan kinerja yang tidak sesuai, akan diminta untuk melaksanakan tindakan koreksi atau dikeluarkan dari daftar supplier. Evaluasi secara tertulis terhadap kinerja supplier dilaksanakan satu tahun sekali. d. Memelihara Daftar Supplier yang telah disetujui berdasarkan penilaian yang dilakukan dimana pesanan hanya bisa dilakukan kepada supplier yang terdaftar kecuali ada ketentuan lain dari pihak Dinas Kesehatan Kab. Pakpak Bharat. e. Semua rekaman mengenai supplier akan dipelihara sesuai dengan Prosedur Mutu Pengendalian Rekaman. 7.4.2 Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka memenuhi persyaratan untuk persetujuan dapat mencakup : a. Spesifikasi barang dan jasa yang dibeli. b. Personal yang menyetujui pembelian. c. Proses Pengadaan Barang dan Jasa dan cara pembayaran. 7.4.3 Verifikasi pengadaan barang dan jasa Untuk memastikan pengadaan barang dan jasa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bekerja sama dengan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian menerapkan kegiatan verifikasi atas pengadaan barang dan jasa yang diadakan.


KLAUSUL 7

DINAS KESEHATAN


: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

7.5 Proses Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 7.5.1 Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Pakpak Bharat terus merencanakan dan menjalankan penyediaan layanan kesehatan dalam keadaan terkendali. Keadaan terkendali telah mencakup, dapat berlaku untuk : a) Tersedianya informasi yang menguraikan karakteristik layanan kesehatan, b) Tesedianya instruksi kerja, jika diperlukan, c)

Pemakaian peralatan yang sesuai,

d) Ketersediaan dan penggunaan peralatan pemantauan dan pengukuran, e) Pelaksanaan dari pemantauan dan pengukuran, dan f)

Penerapan kegiatan-kegiatan pelepasan jasa kesehatan.

7.5.2 Validasi proses untuk Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Pakpak Bharat telah memvalidasi proses apa pun untuk pelayanan kesehatan dan penyediaan jasa bila keluaran yang dihasilkan tidak dapat diverifikasi oleh pemantauan atau pengukuran berurutan dan sebagai konsekuensinya, defenisi hanya terlihat setelah pelayanan kesehatan digunakan atau pelayanannya telah dilaksanakan Validasi telah memperagakan kemampuan proses ini untuk mencapai hasil yang direncanakan. Dinas Kesehatan PakPak Bharat telah menetapkan pengaturan bagi proses ini termasuk dapat berlaku: a) Kriteria yang ditetapkan untuk tinjauan dan persetujuan proses b) Persetujuan peralatan dan kualifikasi pegawai c)

Pemakaian metode dan prosedur tertentu

d) Persyaratan untuk rekaman (records) dan e) Validasi ulang (revalidation). 7.5.3 Identifikasi dan kemampuan telusur Bila sesuai, Dinas Kesehatan Pakpak Bharat telah mengidentifikasi pelayanan kesehatan dengan cara yang layak. Dinas Kesehatan Pakpak Bharat telah mengidentifikasi status pelayanan kesehatan terkait dengan persyaratan pemantauan dan pengukuran diseluruh realisasi pelayanan kesehatan. Bila mampu telusur dipersyaratkan, Dinas Kesehatan Pakpak Bharat telah mengendalikan identifikasi unit pelayanan kesehatan dan memelihara catatannya.



KLAUSUL 7

DINAS KESEHATAN

7.5.4

Revisi

: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

Menjaga Properti Milik Pelanggan

Dinas Kesehatan Pakpak Bharat telah menjaga properti pelanggan ketika dalam pengendalian Dinas Kesehatan Pakpak Bharat atau saat dipakai oleh Dinas Kesehatan Pakpak Bharat. Dinas Kesehatan Pakpak Bharat telah melakukan identifikasi,

verifikasi,

melindungi dan

menjaga

properti

pelanggan yang

disediakan untuk dipakai atau dirangkai ke dalam jasa pelayanan kesehatan. Jika propertI apapun dari pelanggan hilang, rusak atau ditemukan tak layak pakai, Dinas Kesehatan Pakpak Bharat telah melaporkan hal ini ke pelanggan dan memelihara rekamannya CTTN : Properti pelanggan dapat mencakup dokumen ataupun laporan dan barang lainnya. 7.5.5 Pemeliharaan Material Dinas Kesehatan Pakpak Bharat

telah menjaga material yang berhubungan

dengan pelayanan selama proses internal berlangsung dengan tujuan memelihara kesesuaian terhadap persyaratan. Dimana dapat diterapkan, menjaga kondisi pelayanan

kesehatan,

termasuk

identifikasi,,

penanganan,

pengemasan,

penyimpanan dan perlindungan. Menjaga kondisi telah berlaku juga terhadap bagian-bagian

dari

pelayanan

kesehatan.

7.6. Pengendalian Sarana Inspeksi dan pengukuran Dinas Kesehatan Pakpak Bharat telah menetapkan pemantauan dan pengukuran yang dilakukan dan peralatan pemantauan dan pengukuran yang diperlukan untuk menyediakan bukti kesesuaian jasa kesehatan pada persyaratan yang ditetapkan. Dinas Kesehatan Pakpak Bharat telah menetapkan proses untuk memastikan bahwa pemantauan dan pengukuran dapat dilakukan dan melakukannya dengan cara taat azas dengan persyaratan pemantauan dan pengukuran. Bila perlu untuk memastikan keabsahan hasil, peralatan pengukuran telah a) Dikalibrasi atau diverifikasi, atau keduanya pada selang waktu tertentu, atau sebelum dipakai, tehadap standard pengukuran yang terunut (traceable) ke standard internasional atau nasional, bila standard itu tidak ada, dasar yang dipakai untuk kalibarasi atau verifikasi telah direkam b) Disetel atau disetel ulang (readjustable) seperlunya c) Memiliki identifikasi dengan tujuan menentukan status kalibrasinya d) Dijaga (Safeguarded) dari penyetelan yang akan membuat hasil pengukurannya tidak sah


KLAUSUL 7


: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

e) Di lindungi dari kerusakan dan penurunan mutu selama penanganan, pemeliharaan dan penyimpanan. Selain itu, Dinas Kesehatan Pakpak Bharat telah menilai dan merekam keabsahan hasil pengukuran sebelumnya bila peralatan ditemukan tidak memenuhi persyaratan . Organisasi telah melakukan tindakan sesuai pada ketentuan menyangkut dengan pelayanan kesehatan manapun yang terpengaruh. Rekaman hasil kalibrasi dan verifikasi telah dipelihara Bila dipakai dalam pemantauan dan pengukuran persyaratan dalam pemantauan dan pegukuran persyaratan tertentu, kemampuan perangkat lunak komputer untuk memenuhi penerapan yang dimaksudkan telah ditegaskan. Ini telah dilakukan sebelum pemakaian awal dan dikonfirmasi ulang dimana diperlukan. CTTN : Konfirmasi kemampuan perangkat lunak komputer untuk memenuhi aplikasi yang dimaksud dapat termasuk seperti verifikasinya dan manajemen konfigurasi untuk memelihara kesesuaiannya dalam penggunaan.



Revisi Tgl Efektif

KLAUSUL 8

DINAS KESEHATAN

: 00 : 10 JANUARI 2013

8. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan 8.1. Umum Kepala Dinas dibantu oleh Management

Representative dan seluruh Bagian

merencanakan dan menetapkan metode untuk pengukuran, pemantauan, analisis dan perbaikan yang diperlukan. Ini dilaksanakan dengan tujuan : a. Menunjukkan kesesuaian pelayanan kesehatan, b. Memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan, c. Untuk terus menerus memperbaiki keefektifan sistem manajemen mutu.

8.2. Pemantauan dan Pengukuran 8.2.1 Kepuasan Pelanggan Management

Representative

mengukur

kepuasan

pelanggan

untuk

mengetahui apakah perusahaan telah memenuhi persyaratan pelanggan dan harapan pelanggan. Pengukuran Kepuasan Pelanggan ini dilakukan pada setiap berakhirnya proses kegiatan pada Dinas Kesehatan. Pengukuran Kepuasan Pelanggan ini dapat dilihat dari : a) Jumlah keluhan pelanggan yang diterima b) Hasil evaluasi pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan dengan mengirimkan kuisioner Indeks Kepuasan Pelanggan (IKM) untuk diisi oleh pelanggan. Untuk

mendapatkan

data

tersebut,

Management

Representative

mengadakan komunikasi dengan pihak pelanggan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang dihasilkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 8.2.2 Audit Mutu Internal ( AMI ) Management Representative dan Auditor Mutu Internal akan melaksanakan audit mutu internal minimum dua kali dalam setahun dan jika dirasa penting akan mengadakan audit tambahan yang disetujui Kepala Dinas, untuk mengetahui apakah sistem manajemen mutu : a. Telah sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008 dan persyaratan lain yang ditetapkan manajemen dalam manual mutu. b. Diterapkan dan dipelihara dengan efektif Audit juga dapat dilaksanakan jika ditemukan ketidaksesuaian, keluhan pelanggan yang banyak atau sangat serius, adanya perubahan proses yang signifikan, di luar jadwal reguler, berdasarkan keputusan Management Representative.



: 00

Tgl Efektif

KLAUSUL 8

DINAS KESEHATAN

Revisi

: 10 JANUARI 2013

Ruang Lingkup, metoda dan langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan audit internal serta pelaporan audit dijelaskan pada prosedur Audit Mutu Internal (PM-MR-03). Audit dilakukan oleh Auditor yang kompeten dan independen. Kompetensi auditor dijelaskan pada Uraian Pekerjaan Auditor (Job Description Auditor), Kepala Bagian yang diaudit harus bertanggung jawab dan menindaklanjuti setiap temuan atau ketidaksesuaian sesegera mungkin. Tindakan korektif ini akan diverifikasi oleh auditor sesuai dengan prosedur Tindakan korektif (PMMR-04). Ringkasan dan kesimpulan audit akan disiapkan oleh Wakil Manajemen untuk dibawa dalam rapat tinjauan manajemen. 8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses Untuk

menghasilkan

jasa

layanan

kesehatan

yang

sesuai

dengan

persyaratan, dibuatkan standar proses dan data pada tiap tahapan proses. Setiap jasa pelayanan kesehatan pada masing-masing

bagian akan

mengacu kepada standar proses dan data yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengukuran dan pemantauan jasa pelayanan kesehatan dilakukan pada tiap tahapan. Data dari pengukuran dan pemantauan jasa pelayanan kesehatan ini akan dipelihara sesuai dengan prosedur. Untuk pemantauan dan pengukuran proses sistem manajemen mutu secara umum dilakukan dengan mengevaluasi pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan. 8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Pelayanan Kesehatan Untuk memastikan proses pelayanan kesehatan sesuai dengan persyaratan, dibuatkan rencana mutu dan prosedur yang menjelaskan tahapan inspeksi.

8.3 Pengendalian Produk Tidak Sesuai 8.3.1 Umum Management Representative

mengatur prosedur terdokumentasi

tentang identifikasi, dokumentasi, evaluasi, pemisahan, disposisi proses

pelayanan

kesehatan

tidak

sesuai

dan

penyerahan

penanganan pelayanan kesehatan tidak sesuai, untuk menjamin agar pelayanan kesehatan terlaksana sesuai permintaan pelanggan. 8.3.2 Pemeriksaan dan Disposisi Produk Tidak Sesuai Tanggung jawab peninjauan serta wewenang untuk disposisi produk tidak sesuai ditangani oleh Management Representative. Produk yang tidak sesuai harus ditinjau sesuai dengan aturan dalam prosedur yang meliputi :



Revisi Tgl Efektif

KLAUSUL 8

DINAS KESEHATAN

: 00 : 10 JANUARI 2013

a. Dikerjakan ulang untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan akan diverifikasi ulang b. Ditolak atau dibuang / tidak dilakukan penanganan sama sekali. c. Membolehkan penerimaan, pemakaian ataupun pengiriman melalui konsesi oleh orang yang berwenang dan bila dapat oleh pelanggan. Masalah yang menyebabkan ketidaksesuaian akan dianalisis dan dicatat oleh masing-masing bidang.

Mengenai hal ini diatur dalam

prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. 8.3.3 Penanganan Khusus terhadap Jasa pelayanan Kesehatan yang Tidak sesuai Dinas

Kesehatan

Pakpak

Bharat

menjamin

bahwa

semua

ketidaksesuaian yang terkait dengan kegiatan proses pelayanan serta pengembangan yang terkait dengan kesehatan serta kegiatan pendukungnya diidentifikasi serta dikendalikan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Semua temuan ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti

dengan

tindakan

koreksi

untuk

menghilangkan

ketidaksesuaian dan dipisahkan untuk mencegah berlarut-larutnya ketidaksesuaian tersebut. 8.4 Analisis Data Kepala Dinas dibantu oleh Management Representative menetapkan metode untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang digunakan untuk menilai keefektifan sistem manajemen mutu dan menilai dimana perbaikan terus menerus dapat dilakukan. Data yang dikumpulkan akan dianalisis diambil dari

hasil

pemantauan dan pengukuran. Data yang dikumpulkan dan

dianalisis antara lain: 1. Pengukuran Sasaran Mutu 2. Kepuasan pelanggan 3. Kesesuaian produk dengan persyaratan yang ditetapkan pelanggan. 4. Karakteristik kegiatan proses 8.5

Perbaikan 8.5.1 Perbaikan Berlanjut Rencana perbaikan berlanjut yang dilakukan akan mencakup masalah produk, proses dan sistem manajemen mutu. Rencana Tindakan korektif berlanjut ini dilakukan dengan mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas, para Kepala Bidang dan personil yang ditunjuk. Selain itu, perbaikan berlanjut dilakukan melalui :



Revisi Tgl Efektif

KLAUSUL 8

DINAS KESEHATAN

: 00 : 10 JANUARI 2013

a. Pemahaman dan pencapaian Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu. b. Hasil audit c. Analisa data d. Hasil Tindakan korektif dan pencegahan e. Tinjauan manajemen 8.5.2

Tindakan korektif Setiap personil bisa memprakarsai permohonan Tindakan korektif kapan

saja

bila

mendapatkan

ketidaksesuaian

tetapi

hanya

Management Representative dan Kepala Dinas bersangkutan yang berhak

untuk

meminta

implementasinya dan

tindak lanjutnya.

Tindakan korektif ini bertujuan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar tidak terulang kembali. Tindakan korektif yang dilakukan meliputi : a. Identifikasi ketidaksesuaian jasa kesehatan b. Ketidaksesuaian diamati selama audit internal c. Keluhan pelanggan d. Kejadian/operasi antar Bidang atau kondisi ketidaksesuaian Manajemen Representative juga bertanggung jawab untuk menerima dan memproses semua keluhan baik dari internal ataupun dari eksternal (instansi lain) dan didokumentasikan dengan baik. Setiap keluhan

yang

diterima,

dievaluasi

dan

jika

terkait,

akan

dikomunikasikan dengan / kepada fungsi yang menanganinya, serta meminta tindakan korektif untuk dilaksanakan di dalam organisasi perusahaan. Langkah–langkah tindakan korektif dan penyimpanan rekamannya

akan

dijelaskan

lebih

lanjut

di dalam Prosedur

Tindakan korektif. 8.5.3 Tindakan Pencegahan Dinas Kesehatan Pakpak Bharat menerapkan tindakan pencegahan untuk menghilangkan penyebab potensial agar tidak terjadinya ketidaksesuaian. Untuk mengetahui penyebab

potensial

akan dilihat dari data

operasi dan proses kerja yang berpengaruh dengan

mutu, hasil

audit, catatan mutu dan keluhan pelanggan. Data yang dilihat di atas harus merupakan data yang benar-benar tepat untuk menjamin tindakan pencegahan yang baik. Semua bentuk tindakan pencegahan akan dilakukan pencatatan dan disimpan sesuai dengan prosedur. Langkah-Langkah dalam tindakan pencegahan akan diterangkan lebih lanjut di dalam prosedur.

No.Dokumen : LAMPIRAN 1


DINAS KESEHATAN

Revisi

: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

STRUKTUR ORGANISASI Kelompok Fungsional

KEPALA DINAS (dr. Tomas) SEKRETARIS (Payaman Tumangger, SKM)

Management Represemtative (Payaman Tumangger, SKM)

Kasubbag Umum dan Perlengkapan

Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian

(Averow Manik, S.Psi, M.Psi))

(Sabar Boangmanalu,SSOS)

KOORDINATOR SEKRETARIAT (Averow Manik, S.Psi, M.Psi)

Kasubbag

1. Palentino Bangun, SH 2. Lamria Berutu 3. Surtan Sianturi 4. Farel Gibson Ginting 5. Asyaratun Angkat 6. Obah Boangmanalu Perencanaan, Evaluasi dan

Document Control (Palentino Bnagun, SH)

Kabid Farmasi

Kabid Binkesmas (--)

(Ida Hariati Banurea, S.Si, Apt.)

Kasi Farmasi dan Makanan

---

Kasi Promkes dan Jamkesmas Elisabeth Banjanahor, SST

Plt. Kasi Pengawasan obat Enia Sinamo, SKM

Kasi Kesga dan KB Riani Berutu

Plt. Kasi Perbekalan Kesehatan Citra Tiar Tampubolon

Kasi Gizi dan Usila Muslina Barus

Staf : 1. Parulian Siburian 2. Giontalina Sitorus, SKM

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. Chandra Simbolon, SE 8. Esron Pasaribu, A.Md 9. Zeplin Purba, SE 10. Sudyanto Bancin 11. Piter Hutapea 12. Sempurna Manik 13. Juliwan Padang 14. Soraya Manalu

Kabid Yankes (Drg. Nelly Tarigan) Kasi Yankes Dasar dan Rujukan Anton Marbun

Staf : Denni Boangmanalu, SKM Efrienky Tumangger, SKM Dame S Berasa Hernita Samosir Amalia Daulay, SKM Toga H Togatorop

Kasi Yankes Khusus Basta Eliasta Sebayang, SKM

Kasi Akreditasi dan Perizinan Duman Banurea

Staf : 1. Theresia Elisabeth Tamba, SKM 2. Edy R Padang

UPT

Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Susi Vera Pakpahan, SKM)

15. Sarinah Berampu, SKM 16. Marganda Ujung, SKM

Kabid P2P-PL (dr. Bobby Rbe Padang) Plt. Kasi Pemberantasan Penyakit Menular Ria Pardam L. Gaol

Kasi Kesling Dan Tempat Umum Demak Nela Naibaho, SKM

Plt. Kasi Pengamatan Penyakit Epidemilogi Vera Salutri Hutajulu

Staf : 1. Erma Dewi Padang 2. John HN Sinaga 3. Eka Suranta Tarigan, SKM


DINAS KESEHATAN

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

No.Dokumen : Lampiran 2

Revisi

: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN PAKPAK BHARAT Berdasarkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan Pada Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi di Dinas Kesehatan adalah: 1. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Merumuskan program kerja dan kegiatan dinas. b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pejabat eselon III,IV dan UPT Dinas. c. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan daerah. d. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada seluruh staf. e. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis. f. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai. g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. h. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan. i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas sebagai berikut : a. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan meliputi kegiatan surat-menyurat, menelaah dan mendistribusikan surat-surat, membubuhkan paraf pada surat dinas diseluruh unit kerja di lingkungan dinas. b. Melaksanakan kegiatan istrasi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang-barang yang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak. d. Melaksanakan istrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan penataan organisasi. e. Mengkoordinasikan penyusunan program. f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kerja di lingkungan Dinas Kesehatan. g. Melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi kesehatan daerah. h. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan. i. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai. j. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian. b. Melaksanakan urusan surat menyurat yang meliputi surat masuk, surat keluar, kearsipan dan dokumentasi. c. Melaksanakan urusan surat meliputi teknis, konsep surat, naskah surat dan lain-lain sejenisnya. d. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang-barang yang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak.


DINAS KESEHATAN



Revisi

: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

e. Melaksanakan urusan kerumahtanggan kantor yang meliputi kebesihan, keindahan, ketertiban dan keamanan kantor. f. Melaksanakan pelayanan kesekretariatan kepada bagian dan bidang menyangkut kegiatan istrasi. g. Melaksanakan kegiatan penggandaan dokumentasi kearsipan dan publikasi. h. Mengatur penggunaan dan penyediaan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melaksanakan urusan keprotokolan. i. Mengurus perpustakaan dinas. j. Mengelola pelaksanaan pemakaian kenderaan/alat transportasi dinas. k. Menyusunan rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, inventarisasi dan usul penghapusan barang perlengkapan yang meliputi perabot, peralatan teknis dan meubiler. l. Melaksanakan stock opname (persediaan) barang perlengkapan. m. Melaksanakan pendistribusian barang perlengkapan yang meliputi perabot, peralatan teknis dan meubiler. n. Mempersiapkan usul penghapusan barang perlengkapan. o. Menyusun laporan kerja tahunan sub bagian. p. Melaksanakan urusan istrasi peralatan dan perlengkapan invenstaris, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan inventaris Dinas. q. Mempersiapkan laporan inventarisasi barang milik Negara/Daerah di lingkungan dinas. r. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan. s. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai. t. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian. b. Memilih dan menganalisa data untuk bahan peyusunan anggaran rutin dan pembangunan. c. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan kantor meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pertanggungjawaban dan pembukuan. d. Melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan. e. Meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen dan bukti penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang. f. Mengarsipkan dokumen/bukti pengeluaran uang. g. Mengkoordinasikan pembayaran gaji. h. Mengkoordinasikan pembayaran biaya perjalanan dinas. i. Mengkoordinasikan pembayaran biaya pembelian barang. j. Mempersiapkan penyusunan RKA, DPA, DPPA serta pra Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan pra Daftar Isian Proyek (DIP). k. Mempersiapkan laporan periode tentang pengeluaran keuangan.



DINAS KESEHATAN

l.

m. n. o. p. q. r. s. t. u. v.

w. x.


Revisi

: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

Mempersiapkan rencana dan penempatan dan pemerataan pegawai, mutasi, pengembangan karier, istrasi dan rencana formasi pegawai dinas. Mengumpulkan bahan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis dan rencana program istrasi keuangan dan kepegawaian. Melakukan urusan keuangan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melaksanakan istrasi keuangan, pembukuan, penyimpanan dokumen dan kekayaan Dinas. Melaksanakan istrasi kepegawaian di lingkungan Dinas. Mempersiapkan usul mutasi antara lain kenaikan pangkat, kenaikan gaji, cuti, perpindahan, pemberhentian dan pensiun pegawai dinas. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Dinas. Melaksanakan urusan pembinaan pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan disiplin Pegawai Dinas. Menghimpun peraturan perundang-undangan yang menyangkut bidang kepegawaian dan organisasi. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring mempunyai tugas sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian. b. Melaksanakan penataan sistem informasi kesehatan daerah. c. Melaksanakan penyajian data/informasi kesehatan daerah. d. Menyelenggarakan istrasi dan operasional pengembangan sistem informasi kesehatan daerah. e. Melaksanakan pengembangan sumber daya informasi kesehatan. f. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan. g. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis. h. Melaksanakan pembinaan dalam rencana penggunaan anggaran Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis. i. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis. j. Melaksanakan mekanisme pengendalian program kesehatan. k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program kesehatan. l. Melaksanakan pengembangan jejaring penelitian dan pengembangan kesehatan (litbangkes) dan kemitraan dan juga pelaksanaan survey rapid cepat (rapid survey). m. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas kesehatan. n. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan/data untuk penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. o. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk menyusun rencana kerja dinas tahunan. p. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis.


DINAS KESEHATAN



Revisi

: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

q. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai. r. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 3. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang. b. Melaksanakan perumusan kebijakan dan pengendalian teknis pada seksi Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana, seksi Gizi dan Usia Lanjut, seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). c. Koordinasi pada seksi Keluarga dan Keluarga Berencana, seksi Gizi dan Usia Lanjut, seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Tata Usaha atau instansi terkait atas persetujuan Kepala Dinas. e. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan. g. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai. h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 3.1 Kepala Seksi Gizi dan Usila mempunyai tugas sebagi berikut : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi. b. Melaksanakan kesehatan Balita, usia sekolah, usia subur dan usia lanjut. c. Melaksanakan pembinaan teknis pada Seksi Gizi dan Usila. d. Melaksanakan program penanggulangan Anemia Gizi Besi (AGB), kurng vitamin A, KEK dan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY). e. Melaksanakan bimbingan monitoring dan evaluasi program gizi dan usila. f. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan. h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai. i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 3.2

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi. b. Melaksanakan kesehatan maternal dan neonatal. c. Melaksanakan pembinaan teknis pada Seksi Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana.


DINAS KESEHATAN



Revisi

: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

d. Melaksanakan program keluarga berencana. e. Melaksanakan bimbingan monitoring dan evaluasi program kesehatan keluarga dan keluarga berencana. f. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan. h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai. i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 3.3 Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Jamkesmas mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi. b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada seksi promkes dan JPKM. c. Melakukan koordinasi dengan seksi lain dalam penyusunan rencana promkes dan JPKM. d. Melakukan bimbingan monitoring dan evaluasi seksi promkes dan JPKM. e. Melaksanakan analisis dan evaluasi dalam pengembangan kesehatan serta peran masyarakat dalam penyusunan rencana tindak lanjut. f. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan. h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai. i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas : a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang. b. Melaksanakan perumusan kebijakan dan pengendalian teknis pada seksi pelayanan kesehatan dasar dan khusus, seksi pelayanan kesehatan khusus serta seksi akreditasi dan perijinan. c. Koordinasi pada seksi seksi pelayanan kesehatan dasar dan khusus, seksi pelayanan kesehatan khusus serta seksi akreditasi dan perijinan. d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Tata Usaha atau instansi terkait atas persetujuan Kepala Dinas. e. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan. g. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai. h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 4.1

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi.


DINAS KESEHATAN



Revisi

: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

b. Membuat standart prosedur pelayanan kesehatan (SOP) di Puskesmas, Pustu dan Polindes. c. Menerapkan SOP di Puskesmas, Pustu dan Polindes. d. Melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi tentang prosedur dan pelayanan kesehatan (SOP) di Puskesmas, Pustu dan Polindes. e. Melaksanakan penerapan monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan pengobatan dasar. f. Merencanakan dan mengevaluasi kebutuhan obat, alat kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes. g. Melaksanakan bimbingan penerapan obat tradisional pada sarana pelayanan kesehatan dasar. h. Melaksanakan monitoring SOP pelayanan dasar ke sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta. i. Melakukan pembinaan tentang metode pengobatan tradisional. j. Mengumpulkan dan menganalisa laporan kegiatan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan dari Puskesmas dan sarana kesehatan swasta. k. Melaksanakan survei kelayakan terhadap pendirian sarana pelayanan kesehatan. l. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. m. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan. n. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai. o. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 4.2 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi. b. Menyelenggarakan upaya kesehatan khusus. c. Mengumpulkan dan menganalisa laporan kegiatan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dari Puskesmas dan sarana kesehatan swasta. d. Melakukan pembinaan pelayanan kesehatan khusus seperti kesehatan mata, gigi, dan jiwa. e. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan. g. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai. h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 4.3 Kepala Seksi Akreditasi dan Perijinan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi. b. Menyelenggarakan pengelolaan registrasi, perijinan dan akreditasi tenaga medis, tenaga paramedis dan non medis/tenaga tradisional terlatih. c. Melaksanakan penertiban perijinan sarana kesehatan.



DINAS KESEHATAN


Revisi

: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

d. e. f. g.

Menyediakan data perijinan sarana kesehatan swasta. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai. h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 5 Kepala Bidang Bina Farmasi dan Makanan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang. b. Melaksanakan perumusan kebijakan dan pengendalian teknis pada seksi farmasi makanan, pengawasan obat-obatan dan perbekalan kesehatan. c. Melakukan koordinasi pada seksi seksi farmasi makanan, pengawasan obat-obatan dan perbekalan kesehatan. d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Tata Usaha atau instansi terkait atas persetujuan Kepala Dinas. e. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis. g. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai. h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 5.1

Kepala Seksi Farmasi dan Makanan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi. b. Menyelenggarakan kefarmasian meliputi obat, makanan dan minuman, kosmetika dan Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif). c. Melaksanakan pembinaan teknis dan penyuluhan ke sarana farmasi dan makanan. d. Melakukan pembinaan obat tradisional. e. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan. g. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai. h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

5.2 Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi. b. Melakukan pengawasan obat dan makanan, kosmetika dan Napza. c. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran dan penyimpangan obat di Puskesmas dan Pustu. d. Melakukan pengamanan dari bahaya penyalahgunaan obat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. e. Melakukan pembinaan dan pengembangan obat asli Indonesia.


DINAS KESEHATAN



Revisi

: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

f. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis. h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai. i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 5.3 Kepala Seksi Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi. b. Melakukan pengelolaan peralatan kesehatan. c. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan. d. Melakukan pengawasan perbekalan kesehatan. e. Melakukan pengelolaan kalibrasi peralatan kesehatan. f. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis. h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai. i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 6 Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas : a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang. b. Melaksanakan perumusan kebijakan dan pengendalian teknis pada seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit, seksi kesehatan lingkungan dan tempat-tempat umum dan seksi pengamatan penyakit/surveilen dan epidemiologi. c. Melakukan koordinasi pada seksi seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit, seksi kesehatan lingkungan dan tempat-tempat umum dan seksi pengamatan penyakit/surveilen dan epidemiologi. d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Tata Usaha atau instansi terkait atas persetujuan Kepala Dinas. e. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis. g. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai. h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 6.1 Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi. b. Membuat perencanaan dan melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit seperti penyakit menular langsung, penyakit menular bersumber dari binatang.


DINAS KESEHATAN



Revisi

: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

c. Merencanakan dan melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak menular, melakukan pencegahan penyakit melalui program imunisasi. d. Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji beserta dengan UPT dinas. e. Melaksanakan vaksinasi calon jemaah haji. f. Melakukan pengkoordinasian dengan seksi/sub bagian maupun UPT Dinas dalam melaksanakan pemberantasan dan pencegahan penyakit. g. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. h. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis. i. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai. j. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 6.2 Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Tempat-Tempat Umum mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi. b. Membuat perencanaan dan melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit seperti penyakit menular langsung, penyakit menular bersumber dari binatang. c. Merencanakan dan melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak menular, melakukan pencegahan penyakit melalui program imunisasi. d. Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji beserta dengan UPT dinas. e. Melaksanakan vaksinasi calon jemaah haji. f. Melakukan pengkoordinasian dengan seksi/sub bagian maupun UPT Dinas dalam melaksanakan pemberantasan dan pencegahan penyakit. g. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. h. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis. i. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai. j. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 6.3 Seksi Pengamatan Penyakit (Surveilans Epidemiologi) mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi. b. Melaksanakan pendekatan Epidemiologi dan sistem kewaspadaan dini dalam penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB). c. Melakukan investigasi penyakit yang berpotensi wabah melalui kegiatan surveilans epidemiologi dan surveilans penyakit yang dapat dieliminasi dan eradikasi. d. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) pada bawahan.


DINAS KESEHATAN



Revisi

: 00

Tgl Efektif

: 10 Januari 2013

e. Memberi pentunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis. f. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbanga dalam menetapkan penilaian DP3 pegawai. g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang. h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

MANUAL MUTU


Revisi

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT

: 00

Tgl Efektif : 10 Januari

REKAP SASARAN MUTU 2013

2013

DINAS KESEHATAN

Sasaran mutu Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut ini: 

Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat

No. Dok.

Sasaran Mutu

SM-BK-1 SM-BK-2 SM-BK-3 SM-BK-4

Mampu meningkatkan kunjungan ibu hamil K4 Mampu meningkatkan kemampuan bidan untuk menangani kasus komplikasi kebidanan Mampu meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Mampu meningkatkan pelayanan nifas Mampu meningkatkan kemampuan bidan untuk menangani kasus neonatus dengan komplikasi yang ditangani Mampu meningkatkan kunjungan bayi Mampu meningkatkan jumlah peserta KB aktif Mampu meningkatkan kunjungan balita datang ke posyandu (D/S) Mampu meningkatkan capaian pemberian vitamin A kepada anak Mampu meningkatkan capaian rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium Mampu meningkatkan cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin Mampu meningkatkan pelayanan kesehatan pra lansia Mampu meningkatkan pelayanan usia lanjut Mampu meningkatkan cakupan desa siaga aktif. Mampu meningkatkan cakupan PHBS Mampu meningkatkan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan Masyarakat (JPKM)

SM-BK-5 SM-BK-6 SM-BK-7 SM-BK-8 SM-BK-9 SM-BK-10 SM-BK-11 SM-BK-12 SM-BK-13 SM-BK-14 SM-BK-15 SM-BK-16

1

Target Capaian (%) 75,51 52,49 77,34 78.89 53.25 86.52 69.14 80 83 85 69.404 35 60 80 65 93,84

PERIODE PELAPORAN

MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT REKAP SASARAN MUTU 2013 DINAS KESEHATAN



2

Revisi

: 00

Tgl Efektif : 10 Januari 2013

Bidang Pelayanan Kesehatan

No. Dok. SM-YK-1 SM-YK-2 SM-YK-3 SM-YK-4 SM-YK-5 SM-YK-6


Sasaran Mutu Mampu Mampu Mampu Mampu Mampu Mampu

meningkatkan kemampuan dokter kecil untuk tingkat SD meningkatkan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin. meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. meningkatkan cakupan penjaringan kesehatan siswa SD kelas I dan setingkat. meningkatkan pelayanan kesehatan khusus meningkatkan pelayanan pemberian rekomendasi terhadap ijin sarana kesehatan

Target Capaian (%) 70 78.33 60.69 68.66 51 48

PERIODE PELAPORAN

MANUAL MUTU


Revisi




2013

DINAS KESEHATAN



Bidang Pencegahan, Penanggulangan Penyakit, dan Penyehatan Lingkungan (P2P-PL)

No. Dok.

Sasaran Mutu

SM-PP-1 SM-PP-2 SM-PP-3 SM-PP-4 SM-PP-5 SM-PP-6

Mampu meningkatkan persentase keluarga yang menghuni rumah sehat Mampu meningkatkan persentase keluarga yang menggunakan air bersih Mampu meningkatkan persentase jamban sehat Mampu meningkatkan tempat-tempat umum yang memenuhi persyaratan kesehatan Mampu meningkatkan persentase puskesmas yang memiliki klinik sanitasi Mampu melaksanakan penyelidikan epidemiologi <24 jam pada desa yang mengalami KLB Mampu melakukan tindakan fogging setelah kasus positif Demam Berdarah/laporan kasus dengue Rumah Sakit maks. 2 x 24 jam. Mampu melaksanakan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Desa UCI (Universal Children Immunization) di Kabupaten Pakpak Bharat Mampu meningkatkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP pada penduduk di bawah 15 tahun Mampu meningkatkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit pneumonia balita Mampu meningkatkan cakupan penemuan dan penanganan penderita pasien baru TB BTA+ Mampu meningkatkan cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD yang ditangani Mampu meningkatkan cakupan penemuan dan penanganan penderita diare

SM-PP-7 SM-PP-8 SM-PP-9 SM-PP-10 SM-PP-11 SM-PP-12 SM-PP-13 SM-PP-14

3

: 00

Target Capaian (%) 70 80 70 75 60 100 60 86 67.692 100 100 93.85 100 75.78

PERIODE PELAPORAN

MANUAL MUTU


Revisi




2013

DINAS KESEHATAN



Bidang Bina Farmasi dan Makanan

No. Dok.

Sasaran Mutu

SM-FM-1

Menjamin ketersediaan obat generik di sarana Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar 90%. Mampu meningkatkan pengawasan dan pembinaan obat, kosmetik, dan makanan di apotik dan toko obat 2015 Mampu meningkatkan penggunaan obat rasional di pelayanan kesehatan 90% Mampu meningkatkan ketersediaan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan 90%

SM-FM-2 SM-FM-3 SM-FM-4  No. Dok. SM-MR-1 SM-MR-2 SM-MR-3 SM-MR-4

4

: 00

Targer Capaian (%) 86

PERIODE PELORAN

64 64 86

Manajemen Representatif dan Document Control Sasaran Mutu Pelaksanaan Audit Mutu Internal sesuai jadwal 2 x dalam 1 tahun Tidak ada temuan major dalam audit internal Nilai kepuasan pelanggan minimal BAIK Penanganan komplain 2 hari setelah komplain diterima

Targer Capaian (%) 100 100 100 100

PERIODE PELORAN 6 bulan sekali 6 bulan sekali 3 bulan sekali 3 bulan sekali

MANUAL MUTU


Revisi




2013

DINAS KESEHATAN



Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

No. Dok.

Sasaran Mutu

SM-UP-1

Disposisis surat masuk sampai ke bidang terkait minimal 2 hari Melakukan perawatan aset Dinas Kesehatan sesuai dengan jadwal perawatan yang telah ditetapkan diawal tahun Mengirimkan laporan pendataan aset Dinas Kesehatan kepada Bidang aset daerah 2x dalam setahun

SM-UP-2 SM-UP-3 SM-UP-4 

Sasaran Mutu

SM-KP-1 SM-KP-2 SM-KP-3

Menjamin penetapan PAK Fungsional 14 hari kerja setelah selesai diperiksa Tim. Menjamin usulan kenaikan pangkat terbit 4 bulan sebelum jatuh tempo. Menjamin kenaikan gaji berkala diterbitkan 3 bulan sebelum masa berlaku. Pengajuan usulan gaji paling lambat tgl.5 setiap bulan dan penerimaan gaji paling lambat tanggal 3 setiap bulan. Menjamin usulan cuti terbit 14 hari kerja. Menjamin usulan mutasi pegawai terbit 5 hari kerja. Menjamin pengelolaan keuangan dinas dengan efektif dan efisien Menjamin pelaksanaan PP No. 53 tahun 2010 tentang displin PNS.

SM-KP-5 SM-KP-6 SM-KP-7 SM-KP-8

5

Targer Capaian (%) 100

PERIODE PELORAN 1 bulan sekali

100

6 bulan sekali

100 100

6 bulan sekali bulan sekali

Targer Capaian (%) 100 100 100

PERIODE PELORAN 6 bulan sekali 6 bulan sekali 3 bulan sekali

100

3 bulan sekali

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

No. Dok.

SM-KP-4

: 00

100 100 100 100

MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT REKAP SASARAN MUTU 2013 DINAS KESEHATAN



6

Revisi

: 00

Tgl Efektif : 10 Januari 2013

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

No. Dok. SM-EP-1 SM-EP-2 SM-EP-3 SM-EP-4 SM-EP-5 SM-EP-6 SM-EP-7


Sasaran Mutu Menjamin tersedianya laporan tenaga kesehatan terbit setiap tanggal 8 tiap bulannya. Menjamin Menjamin Menjamin Menjamin Menjamin Menjamin

terbitnya profil kesehatan setiap bulan Mei. selesainya pembuatan RKA bulan Agustus tiap tahunnya. terbitnya dokumen renja bulan Mei tiap tahunnya. terbitnya dokumen LAKIP bulan januari tiap tahunnya. terbitnya dokumen LPPD bulan Januari tiap tahunnya. pengiriman laporan melalui SIKNAS online tanggal 10 tiap bulannya

Targer Capaian (%) 100 100 100 100 100 100 100

PERIODE PELORAN 6 bulan sekali 6 bulan sekali 3 bulan sekali 3 bulan sekali

MATRIKS PERSYARATAN ISO 9001:2008 DENGAN UNIT KERJA DINAS KESEHATAN PAKPAK BHARAT MANAGEMENT

6

Pengelolaan Sumber Daya 6.1. 6.2.

Penyediaan Sumber Daya Sumber Daya Manusia 6.2.1. Umum 6.2.2. Kompetensi, Pelatihan dan Pemahaman 6.3. Prasarana 6.4. Lingkungan Kerja 7

Realisasi Produk 7.1. 7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6. 8

Perencanaan realisasi produk Proses yang berkaitan dengan pelanggan 7.2.1. Penetapan persyaratan yang berkaitan dengan produk 7.2.2. Tinjauan persyaratan berkaitan dengan produk 7.2.3. Komunikasi Pelanggan Perancangan dan Pengembangan 7.3.1. Perencanaan perancangan dan pengembangan 7.3.2. Masukan perencangan dan pengembangan 7.3.3 Keluaran perencangan dan pengembangan 7.3.4. Tinjauan perencangan dan pengembangan 7.3.5 Verifikasi perancangan dan pengembangan 7.3.6 Validasi perancangan dan pengembangan 7.3.7. Pengendalian perubahan dari perancangan dan pengembangan Pembelian 7.4.1. Proses pembelian 7.4.2. Informasi pembelian 7.4.3. Verifikasi produk yang diberi Produksi dan Penyediaan Jasa/Layanan 7.5.1. Pengendalian produksi dan penyediaan jasa/layanan penjaminan 7.5.2. Validasi proses untuk produksi dan penyediaan jasa/layanan 7.5.3. Identifikasi dan mampu telusur 7.5.4. Properti pelanggan 7.5.5 Menjaga kondisi produk Pengendalian Peralatan Pemantauan dan Pengukuran Pengukuran, Analisis, dan Perbaikan

8.1. 8.2.

Umum Pemantauan dan Pengukuran 8.2.1. Kepuasan pelanggan 8.2.2. Audit internal 8.2.3. Pemantauan dan pengukuran proses 8.2.4. Pemantauan dan pengukuran produk 8.3. Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai 8.4. Analisis Data 8.5. Perbaikan 8.5.1. Perbaikan berlanjut 8.5.2. Tindakan koreksi 8.5.3. Tindakan pencegahan

PENANGGUNG JAWAB UTAMA DEPARTEMEN YANG TERLIBAT

TIDAK DITERAPKAN

TIDAK DITERAPKAN

REMARK

Tanggung Jawab Manajemen Komitmen Manajemen Fokus Pada Pelanggan Kebijakan Mutu Perencanaan 5.4.1. Sasaran Mutu 5.4.2. Perencanaan sistem manajemnn mutu 5.5. Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi 5.5.1. Tanggung jawab dan wewenang 5.5.2. Wakil Manajemen (MR) 5.5.3. Komunikasi Internal 5.6. Tinjauan Manajemen 5.6.1. Umum 5.6.2. Tinjauan Masukan 5.6.3. Tinjauan Keluaran 5.1. 5.2. 5.3. 5.4

BIDANG BINA KESEHATAN MASYARAKAT

Sistem Manajemen Mutu Persyaratan Umum Persyaratan Dokumentasi 4.2.1. Umum 4.2.2. Pedoman Mutu 4.2.3 Pengendalian Dokumen 4.2.4. Pengendalian Rekaman

BIDANG FARMASI DAN MAKANAN'

ELEMENT ISO 9001:2008

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

PEMBERANTASAN PENY. MENULAR DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

2. SUBBAG UMUM DAN PERALATAN

5

1. SUBBAG KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

4.1. 4.2.

UNIT TERKAIT

1. SUBBAG PERENCANAAN , EVALUASI DAN PELAPORAN

4

C. DOC. CONTROL

NO ELEMEN

B.MANAGEMENT REPRESENTATIVE & DC

A.TOP MANAGEMENT

DINAS KESEHATAN

L.4

MATRIKS KETERKAITAN MANUAL MUTU DENGAN PROSEDUR

L.5.

MANUAL MUTU ISO 9001:2008 4. QMS 5.MANAGEMENT RESPONSIBILITY

DINAS KESEHATAN PAKPAK BHARAT

Peningkatkan Kemampuan Dokter Kecil Untuk Tingkat SD Pemberian Rekomendasi Perizinan Praktek Dokter, Dokter Gigi, Balai Pengobatan, Apotek, dan Toko Obat

4. BIDANG BINKESMAS Cakupan Penimbangan Anak Balita di Posyandu Cakupan Rumah Tangga Menggunakan Garam Beryodium Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada 6-24 Bulan Dari Keluarga Miskin Cakupan Balita Mendapat Vitamin A Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra Lansia dan Lansia Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 Cakupan Pelayanan Nifas Cakupan Neonatal Dengan Komplikasi Yang Ditangani Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan Kunjungan Bayi Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Cakupan Peserta KB Aktif Desa Siaga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Prosedur Penanganan keluhan Pelanggan Prosedur Pengukuran Kepuasan Pelanggan

5. BIDANG FARMASI DAN MAKANAN Pendistribusian Alat Kesehatan Pendistribusian Obat-Obat Generik Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Alat Kesehatan Di Puskesmas Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Obat Di Puskesmas Penyediaan Obat-Obat Generik Penyediaan Alat Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan Obat, Makanan, dan Kosmeti Penerapan Penggunaan Obat Rasional Di Pelayanan Kesehatan

8.5.Improvement

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar (Rawat Jalan dan Rawat Inap) Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Kelas I dan Setingkat.

8.4.Analysis Data

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

8.3.Control of nonconforming prod

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien

8.2.Monitoring & Measurement

3. BIDANG YANKES

8.1.General

Pengamatan Penyakit dan Epidomologi Pemeriksaan Kualitas Air Pembinaan Klink Sanitasi Pembinaan dan Pengawasan Sanitasi tempat umum dan pemeriksaan Rumah sehat Vaksinasi BIAS Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rabies Vaksinasi Bayi, Balta dan Ibu Hamil Rutin Penanganan Penderita TBC Penemuan Penderita Pneumonia Balita Penemuan Penanganan Penderita DBD Penemuan Penderita Diare Pelacakan dan Penemuan Kasus AFP

7.6.Control of monitor& Meas.device

2. BIDANG P2P-PL

8.MEAS/ANALYSIS & IMPROVEMENT 7.5. Production & Service provision

Pengelolaan Barang Inventaris Kebersihan ruang Kantor Pelayanan Pengamanan Pelayanan Tamu Pengelolaan Utilitas Pengaturan Kendaraan Roda 4 Penyediaan Konsumsi

7.4.Purchasing

Surat Menyurat Pengadaan Barang dan Jasa

7.3. Design & Development

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

7.2. Customer related porcessess

PM-UM-01 PM-UM-02 PM-UM-03 PM-UM-04 PM-UM-05 PM-UM-06 PM-UM-07 PM-UM-08 PM-UM-09

7.1. Planning of product relaization

III SUBBAG UMUM DAN PERLENGKAPAN

6.4. Work environment

Kegiatan dan Anggaran Kenaikan Gaji Berkala Kenaikan Pangkat Pengajuan Cuti Pegawai Pengelolaan Pelatihan Pegawai Penjatuhan Hukum Displin PNS

6.3.Infrastructure

II SUBBAG KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN 17 PM-KE-01 PM-KE-02 PM-KE-03 PM-KE-04 PM-KE-05 PM-KE-06

6.2. Human Resources

Penyusunan LAKIP Penyusunan LPPD Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Pengelolaan Lap. Bulanan Penyusunan RKT SIKNAS

6.1. Provision of resources

1. SEKRETARIAT SUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN I PELAPORAN

5.6. Management Review

Pengendalian Dokumen dan Data Pengendalian Catatan Mutu Audit Mutu Internal Tindakan Koreksi Tindakan Pencegahan Rapat Tinjauan Manjemen Pengendalian Produk Tidak Sesuai

5.5. Resp, Authority, Com.

PM-MR-01 PM-MR-02 PM-MR-03 PM-MR-04 PM-MR-05 PM-MR-06 PM-MR-07

5.4. Planning

MR & DC 1 2 3 4 5 6 7

5.3. Quality Policy

PROSEDUR KERJA MANUAL MUTU

5.2. Customer Focus

MM-DINKES-01

5.1.Management Commitment

NO PROS

0

4.2. Documentation requirements

4.1. General

NO

6.RESOURCE 7.PRODUCT MANAGEMENT REALIZATION

4.1. 4.2. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.5.6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5.

Manual Mutu Dinas Kesehatan 6u72w

Overview 26281t

More details 6y5l6z

Related Documents 3h463d

Manual Mutu Dinas Kesehatan 6u72w

Dinas Kesehatan 3ph70

Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.docx 534t2v

Anjab Dinas 02 - Kesehatan 1f1929

Nomor Kode Surat Dinas Kesehatan 6z6io

Penjamin Mutu Kesehatan h4p4y

More Documents from "Fahry Surya" z596w

Manual Mutu Dinas Kesehatan 6u72w

[paper] Rumah Adat Kalimantan.pdf 3535v

Pengertian Metode Greedy Dan Algoritma Greedy 6w22n

Puisi Aku Ingin 4f1q5z

Contoh Latar Blakang 496x5j

Pedoman Mata.docx 1n691t