Pedoman Batra Puskesmas Balai Agung 2wv68

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS BALAI AGUNG

Jl.Dr. Slamet No.241 Lk I Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kode Pos 30711 Email : [email protected] Telp . (0714) 323030

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar belakang Pengertian Program Pengobatan Tradisional adalah

salah satu upaya

pengobatan dan/atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan/atau ilmu keperawatan, yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengatasi kesehatan, pengobatan tradisional yang dapat dipertanggung jawabkan manfaat dan keamanannya perlu terus dibina, ditingkatkan, dikembangkan dan diawasi untuk digunakan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pengobatan tradisional sebagai salah satu pengobatan di luar ilmu kedokteran jugadirumuskan

pada

Pasal

12

Ayat

(1)

dan

(2)

Kepmenkes

No.1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional bahwa pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan /atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan/atau ilmu keperawatan. Pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sebagai upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan/atau pemulihan kesehatan

Peraturan tersebut dibentuk oleh Pemerintah, hal ini

membuktikan bahwa pengobatan tradisional mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat Pasal 1 Ayat (1) Kepmenkes No.

1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang

Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan pengaturan penyelenggaraan pengobatan tradisional dirumuskan pada Pasal 2 Ayat (1), (2) dan (3) Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, bahwa tujuannya (1) membina upaya pengobatan tradisional; (2) memberikan perlindungan kepada masyarakat; (3) 1

menginventarisasi jumlah pengobat tradisional, jenis dan cara pengobatannya. Pengaturan pada Kepmenkes tersebut secara tegas mengatur dan melindungi penyelenggara pengobatan tradisional dan masyarakat selaku pasien. Pemerintah perupaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang. Pemerintah juga harus secara terus menerus memberikan perhatian bagi penyelenggaraan

pembangunan

nasional

yang

berwawasan

kesehatan.

Penyelenggaraan pembangunan nasional tentunya harus didukung dengan jaminan atas pemeliharaan kesehatan dan ditingkatkannya profesionalisme. Kegiatan kegiatan tersebut sudah tentu memerlukan perangkat hukum kesehatan yang memadai. Perangkat hukum kesehatan dimaksudkan agar kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan. Pengaturan pengobatan tradisional juga ditunjang dan dirumuskan oleh WHO pada tahun 2000 telah menetapkan bahwa pengobatan tradisional adalah jumlahmtotal pengetahuan, keterampilan, dan praktik-praktik yang berdasarkan pada teoriteori, keyakinan, dan pengalaman masyarakat yang mempunyai adat budaya yang berbeda, baik dijelaskan atau tidak, digunakan dalam pemeliharaan kesehatannserta dalam pencegahan, diagnosa, perbaikan atau pengobatan penyakit secara fisik dan juga mental. Pengobatan tradisional sebagai alternatif pengobatan di luar cara medis hanya dapat dilakukan oleh pengobat/orang yang ahli di bidangnya. Menurut rumusan Pasal 1 Angka 16 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurunsecara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan Pasal

3

Ayat

(3)

Kepmenkes

No.

1076//MENKES/SK/VII/2003

tentang

Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional menyatakan, definisi operasional klasifikasi pengobat tradisiona ldikenal dengan istilah batra. B.

Tujuan Pedoman 1.

Tujuan umum Sebagai pedoman pelaksanaan dan pemantauan cakupan serta peningkatan pembinaan kegiatan Batra secara terus menerus diwilayah Puskesmas Balai Agung

2.

Tujuan Khusus a. Sebagai pedoman pembinaan kesehatan Tradisional 2

b. Sebagai pedoman pendataan pengobat Tradisional c. Sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan Toga C.

Sasaran 1. Masyarakat di lingkungan kecamatan Sekayu 2. Kader di Posyandu 3. Perangkat Desa di Kecamatan Sekayu

D.

Ruang Lingkup 1.

Pelayanan Batra dalam gedung : a.

Sosialisasi Program Batra dengan seluruh kader posyandu di wilayah Puskesmas Balai Agung

b.

Pelatihan kader terkait manfaat, jenis Toga dan budidaya Toga di lahan yang sempit

c.

Pembinaan pengobat Tradisional yang berijin dan tidak berijin di wilayah Puskesmas Balai Agung

2.

Pelayanan Batra luar gedung :  Sesuai Rencana Pelaksanaan Kegiatan a.

Sosialisasi Program Batra di Rapat LOKMIN

b.

Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait Pembinaan Toga

c.

Pendataan Jumlah Toga yang telah di dilakukan pembinaan

d.

Pendataan pengobat Tradisional yang terdaftar/berijin diwilayah Puskesmas Balai Agung.

E.

Batasan operasional Pengobatan tradisional pada prinsipnya merupakan salah satu upaya pengobatan dan/atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran. Pemerintah menerbitkan aturan melalui Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Peraturan tersebut dibentuk Pemerintah, hal ini membuktikan bahwa pengobatan tradisional mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan di upayakan juga sesuai dengan perumusan menurut Pasal 46 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa untuk mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai yang diharapkan dilakukan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh baik melalui upaya kesehatanperseorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. Eksistensi pengobatan penyembuhan alternatif selain medis juga diatur pada Pasal 1 Ayat (1)

3

dan (2) Permenkes No. 1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan,

BAB II STANDAR KETENAGAAN 4

A.

Kualifikasi sumber daya manusia Berikut ini kualifikasi SDM dan realisasi tenaga upaya pengobatan Tradisional yang ada di Puskesmas Balai Agung : Kegiatan

Kualifikasi SDM

Realisasi

Pelaksanaan Program Pendidikan minimal D Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Batra

B.

III

Distribusi ketenagaan Penanggung jawab program Upaya pengobatan Tradisional (Batra)

dan latar

belakang pendidikannya adalah sebagai berikut : Kegiatan Penggung jawab Program

Petugas Tri Nistiana

Pendidikan Terakhir Sekolah Perawat Kesehatan

Batra C.

(SPK)

Jadwal kegiatan 1. Pengaturan kegiatan upaya pengobatan Tradisional dilakukan bersama oleh para pemegang program dalam kegiatan lokakarya mini bulanan maupun tri bulanan/ lintas sektor dengan persetujuan Kepala Puskesmas. 2. Jadwal kegiatan upaya pengobatan Tradisional dibuat untuk jangka waktu satu tahun, dan di break down dalam jadwal kegiatan bulanan dan dikoordinasikan pada awal bulan sebelum pelaksanaan jadwal. 3. Secara keseluruhan jadwal dan rencana kegiatan upaya pengobatan Tradisional dikoordinasikan oleh Kepala Puskesmas Balai Agung. Adapun jadwal kegiatan upaya kesehatan dibagi menjadi 2, yaitu Jadwal Rutin (sesuai dengan RPK) dan jadwal situasional.

Jadwal Adapun yang selalu dilakukan dalam Program Batra adalah Jadual Kegiatan

5

1. Sosialisasi dan penyuluhan kepada Pengobat Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional

tradisional 2. Pembinaan

pengobat

Tradisional

di

Wilayah

Puskesma Balai Agung setiap bulannya 1. Sosialisasi mengenai Pembuatan dan perpanjangan STPT ( Surat Terdaftar Pengobat Tradisional ) dan Pendataan

jumlah

pengobat

tradisional yang berijin/tidak berijin di wilayah Puskesmas Balai Agung

SIPT (Surat ijin pengobat Tradisional) 2. Melakukan Pendataan Terhadap jumlah pengobat tradisional yang berijin 3. Pembinaan pengobat tradisional yang belum berijin/terdaftar 1. Sosialisasi Program Batra terkait pembinaan Toga kepada seluruh kader posyandu di wilayah Puskesma Balai Agung 2. Sosialisasi dan Pembinaan Toga pada masyarakat

Pembinaan Kelompok Tanaman Obat keluarga (TOGA)

di setiap posyandu yang ada di wilayah Puskesmas Balai Agung 3. Sosialisasi Program Batra dengan perangkat Desa 4. Pelatihan Kader 5. Pendataan Jumlah Toga yang telah dilakukan pembinaan

BAB III STANDAR FASILITAS A.

Denah ruang

6

7

LUAR GEDUNG

Koordinasi pelaksanaan upaya Pengobatan Tradisional yaitu penanaman Toga dilakukan oleh penanggung jawab Program di luar gedung Puskesmas yaitu berdekatan dengan rumah Kepala Puskesmas Balai Agung. Pelaksanaan rapat koordinasi dilakukan di aula Rapat Puskesmas Balai Agung. Untuk kegiatan luar 8

gedung petugas mendatangi sasaran di rumah/fasilitas atau di tempat yang sudah disepakati untuk melakukan kegiatan. B.

Standar fasilitas Untuk mendukung tercapainya tujuan kegiatan upaya Pengobatan Tradisional Puskesmas Balai Agung memiliki fasilitas penunjang sebagai berikut : Kegiatan Program Batra Pembinaan Toga di Puskesmas Balai Agung Sosialisasi

Program Batra mengenai Pembinaan Toga pada kader posyandu di wilayah

Sarana- prasarana Poliback Rak susun untuk penanaman Toga Daftar Hadir LCD Laptop

Puskesmas Balai Agung Penyuluhan dan sosialisasi terkait Toga dengan masyarakat disetiap Posyandu yang ada di wilayah -

Leaflet fc Daftar hadir Laptop

Puskesmas Balai Agung Pelatihan Kader tentang budidaya Toga Pembinaan Pengobat Tradisional -

Meja, kursi Undangan ATK Fc Leaflet Alat peraga penyuluhan sesuai materi LCD dan Laptop Lembar balik Daftar Hadir Meja, kursi

-

Undangan

-

ATK

-

Fc

-

Leaflet

- Laptop Sosialisasi dengan Perangkat Desa - Daftar Hadir - Fc di LOKMIN - Leaflet Pendataan Jumlah Toga yang telah ATK dilakukan pembinaan

9

BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN A.

Lingkup kegiatan 1.

Pelaksanaan kegiatan dalam gedung : a. Sosialisasi Program Batra pada kader posyandu di wilayah kecamatan b.

Sekayu. Pelatihan kader terkait manfaat, jenis Toga dan budidaya Toga di lahan yang sempit. 10

c. 2.

Pembinaan pengobat traditional yang berijin dan tidak berijin di wilayah

Puskesmas Balai Agung. Pelaksanaan kegiatan Batra luar gedung : a. Sosialisasi Program Batra di Rapat LOKMIN. b. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait Pembinaan Toga. c. Pendataan Jumlah Toga yang telah di dilakukan pembinaan. d. Pendataan pengobat tradisional yang terdaftar/berijin di wilayah Puskesmas Balai Agung.

B.

Metode Dalam upaya mencapai tujuan tercapainya Pembinaan program Batra diperlukan peran petugas kesehatan dan fasilitator, dimana petugas kesehatan memberikan

pelayanan

dan

fasilitator

bertanggung

jawab

dalam

mengkomunikasikan inovasi dibidang kesehatan kepada masyarakat. Metode yang digunakan adalah : 1. Pendataan sasaran 2. Wawancara/anamnesa 3. Pembinaan 4. Penyuluhan dan sosialisasi 5. Pelatihan 6. Pencatatan dan pelaporan C.

Langkah kegiatan 1. Kegiatan dalam gedung : a. Wawancara/anamnesa b. Penyuluhan dan sosialisasi c. Pelatihan kader posyandu d. Pencatatan dan pelaporan 2. Kegiatan luar gedung : a. Sosialisasi dan penyuluhan b. Pendataan c. Pembinaan Perencanaan (P1) Petugas merencanakan kegiatan Program Batra (yang bersumber dari dana BLUD) atau melalui RKA BOK (yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan) dan melalui RKA yang bersumber dari dana APBD. Penggerakan Pelaksanaan (P2) Pada kegiatan P2 petugas melakukan : 1) Membuat jadwal kegiatan 2) Mengkoordinasikan dengan bendahara BLUD, sumber dana APBD dan bendahara BOK 3) Mengkoordinasikan dengan lintas program tentang kegiatan yang akan dilaksanakan 4) Melaksanakan kegiatan 11

Pengawasan Pengendalian Penilaian (P3) 1) Petugas Mencatat hasil kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan 2) Petugas menyusun materi yang akan disampaikan pada saat penyuluhan dan sosialisasi 3) Petugas mengevaluasi kegiatan

BAB V LOGISTIK Perencanaan logistik adalah merencanakan kebutuhan logistik yang pelaksanaannya dilakukan oleh semua petugas penanggung jawab program kemudian diajukan sesuai dengan alur yang berlaku di masing-masing organisasi. Kebutuhan dana dan logistik untuk pelaksanaan kegiatan Program Batra direncanakan dalam pertemuan lokakarya mini lintas program dan lintas sektor sesuai dengan tahapan kegiatan dan metoda pemberdayaan yang akan dilaksanakan.  Kegiatan di dalam gedung Puskesmas membutuhkan sarana dan prasarana antara lain : -

Meja, Kursi

-

Daftar Hadir

-

LCD

-

Laptop

-

Leaflet

-

fc

-

Daftar hadir

-

Undangan

-

ATK

-

Alat peraga penyuluhan sesuai materi

-

Poliback 12

-

Rak susun Untuk penanaman Toga

Kegiatan di luar gedung Puskesmas membutuhkan sarana dan prasarana yang meliputi : -

Daftar Hadir LCD Laptop Leaflet fc ATK Buku catatan kegiatan/visum

Prosedur pengadaan barang dilakukan oleh koordinator Program Batra berkoordinasi dengan petugas pengelola barang dan dibahas dalam pertemuan mini lokakarya Puskesmas untuk mendapatkan persetujuan Kepala Puskesmas. Sedangkan dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan direncanakan oleh koordinator kesehatan lingkungan berkoordinasi dengan bendahara puskesmas dan dibahas dalam kegiatan mini lokakarya puskesmas untuk selanjutnya dibuat perencanaan kegiatan RPK.

13

BAB VI KESELAMATAN SASARAN KEGIATAN/ PROGRAM Setiap kegiatan yang dilakukan pasti akan menimbulkan resiko atau dampak, baik resiko yang terjadi pada masyarakat sebagai sasaran kegiatan maupun resiko yang terjadi pada petugas sebagai pelaksana kegiatan. Keselamatan pada sasaran harus diperhatikan karena masyarakat tidak hanya menjadi sasaran satu kegiatan saja melainkan menjadi sasaran banyak program kesehatan lainnya. Tahapan-tahapan dalam mengelola keselamatan sasaran antara lain : 1.

Identifikasi Resiko. Penanggung jawab program sebelum melaksanakan kegiatan harus mengidentifikasi resiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Identifikasi resiko atau dampak dari pelaksanaan kegiatan dimulai sejak membuat perencanaan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan risiko terhadap sasaran

2.

harus dilakukan untuk tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Analisis Resiko. Tahap selanjutnya adalah petugas melakukan analisis terhadap resiko atau dampak dari pelaksanaan kegiatan yang sudah diidentifikasi. Hal ini perlu dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam menangani resiko yang terjadi.

3.

Rencana Pencegahan Resiko dan Meminimalisasi Resiko. Setelah dilakukan identifikasi dan analisis resiko, tahap selanjutnya adalah menentukan rencana yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya resiko atau dampak yang mungkin terjadi. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah atau meminimalkan resiko yang mungkin terjadi.

4.

Rencana Upaya Pencegahan. Tahap selanjutnya adalah membuat rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi resiko atau dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan yang dilakukan. Hal ini 14

perlu dilakukan untuk menentukan langkah yang tepat dalam mengatasi resiko atau dampak yang terjadi. 5.

Monitoring dan Evaluasi. Monitoring adalah penilaian yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan sedang berjalan BAB VII KESELAMATAN KERJA Keselamatan kerja atau Occupational Safety, dalam istilah sehari-hari sering disebut

Safety saja, secara filosofi diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah petugas dan hasil kegiatannya. Dari segi keilmuan diartikan sebagai suatu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Keselamatan kerja bagi petugas pelaksana pelayanan Program Batra disini lebih terkait pada perlindungan fisik petugas terhadap resiko pekerjaan. Dalam penjelasan undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan telah mengamanatkan antara lain, setiap tempat kerja harus melaksanakan upaya kesehatan kerja, agar tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

15

BAB VIII PENGENDALIAN MUTU Pengendalian mutu adalah kegiatan yang bersifat rutin yang dirancang untuk mengukur dan menilai mutu pelayanan. Pengendalian mutu sangat berhubungan dengan aktifitas pengawasan mutu, sedangkan pengawasan mutu merupakan upaya untuk menjaga agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana dan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kinerja pelaksanaan dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan indikator sebagai berikut : 1.

Indikator kinerja SPM

2.

Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual

3.

Kesesuaian petugas yang melaksanakan kegiatan

4.

Ketepatan metoda yang digunakan

5.

Tercapainya indikator

Hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta permasalahan yang ditemukan dibahas pada tiap pertemuan lokakarya mini tiap bulan.

16

BAB IX PENUTUP Pedoman pelaksanaan Program Batra (Pengobatan Tradisional) ini dibuat untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan Batra di Puskesmas Balai Agung, penyusunan pedoman disesuaikan dengan kondisi yang ada di puskesmas, tentu saja masih memerlukan inovasi-inovasi yang sesuai dengan pedoman yang berlaku secara nasional. Perubahan perbaikan, kesempurnaan masih diperlukan sesuai dengan kebijakan, kesepakatan yang menuju pada hasil yang optimal. Pedoman ini digunakan sebagai acuan bagi petugas dalam melaksanakan Kegiatan program Batra di puskesmas agar tidak terjadi penyimpangan atau pengurangan dari kebijakan yang telah ditentukan.

17