Pedoman Identifikasi Jenis Pelayanan Kesehatan 175k2l

PEDOMAN IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS MADURATNA BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. Selaras dengan amanat Permenkes no. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, pembangunan kesehatan yang dilakukan di puskesmas salah satunya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat (Pasal 2 ayat 1 poin d). Puskesmas diwajibkan untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama (Pasal 35 ayat 1).Pelayanan tersebut diupayakan secara terintegrasi dan berkesinambungan (Pasal 35 ayat 2). Sehubungan dengan hal tersebut, Puskesmas wajib untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui metode survey yang komunikatif dan aspiratif. B. Tujuan Memperoleh data kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan secara actual, terperinci dan dapat dipertanggungjawabkan. C. Sasaran Sasaran dari pedoman ini adalah semua pemangku kepentingan terkait untuk bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi jenis-jenis pelayanan kesehatan puskesmas yang dibutuhkan masyarakat. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman ini meliputi pelaksanaan kegiatan identifikasi jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat dan penetapan jenis-jenis pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas, yang dilakukan secara teirntegrasi dan berkesinambungan. E. Batasan Operasional Identifikasi adalah kegiatan penelusuran, penemuan dan penetapan suatu obyek telusur. Identifikasi Jenis Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas adalah kegiatan penelusuran, penemuan dan penetapan jenis-jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah kerja sebuah Puskesmas. Survey Mawas Diri adalah kegiatan pengenalan, pengumpulan dan pengkajian masalah kesehatan oleh tokoh masyarakat dan kader setempat dibawah bimbingan petugas kesehatan ( Depkes RI, 2007). Tujuan Survey Mawas Diri (SMD) adalah : 1. Dilaksanakannya pengumpulan data, masalah kesehatan, lingkungan dan prilaku. 2. Mengkaji dan menganalisis masalah kesehatan, lingkungan dan prilaku yang paling menonjol di masyarakat.

3. Menginventarisasi sumber daya masyarakat yang dapat mendukung upaya mengatasi masalah kesehatan. 4. Diperolehnya dukungan kepala desa/kelurahan dan pemuka masyarakat dalam pelaksanaan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat di Desa wilayah kerja Puskesmas. Sasaran kegiatan Survey Mawas Diri adalah semua rumah yang ada di Desa / Kelurahan atau menetapkan sampel rumah di lokasi tertentu yang dapat menggambarkan kondisi masalah kesehatan, lingkungan dan prilaku pada umumnya di Desa/ Kelurahan. Musyawarah Masyarakat Desa adalah pertemuan perwakilan warga desa untuk membahas hasil Survey Mawas Diri dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari hasil SMD (Wrihatnolo, 2007). Jalur Pengaduan Masyarakat adalah media komunikasi antara pengguna layanan dan pemberi layanan Puskesmas secara lisan dan tertulis baik cetak maupun elektronik yang terdokumentasi secara rinci dan komunikatif. Mini Lokakarya Triwulan merupakan Lokakarya penggalangan dukungan lintas sector atas rencana kegiatan yang dibuat oleh Puskesmas (Pedoman Pelaksanaan Manajemen Puskesmas, Dirjen Bina Upaya Kesehatan Dasar Kemenkes RI, 2012).

BAB II STANDAR KETENAGAAN A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia Pelaksana kegiatan Identifikasi Jenis Pelayanan Kesehatan di Puskemas adalah : 1. Kader yang telah dilatih tentang SMD 2. Tenaga Puskesmas penanggung jawab jalur pengaduan masyarakat 3. Pemegang program UKM dan UKP 4. Tenaga Puskesmas yang terlibat dalam kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 5. Tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan SMD dan MMD (seksi-seksi pemerintahan dan pembangunan, BKKBN, Pertanian, Agama, dan lain-lain.. B. Distribusi Ketenagaan Pengaturan dan penjadwalan penanggung jawab kegiatan identifikasi jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dikoordinir oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan kesepakatan bersama. C. Jadwal Kegiatan. Jadual pelaksanaan kegiatan Identifikasi Jenis Pelayanan Kesehatan Masyarakat disepakati dan disusun bersama dengan sektor terkait dalam pertemuan lokakarya mini lintas sektor tiap tiga bulan sekali, dan setiap saat penanganan keluhan/pengaduan masyarakat oleh petugas penanggung jawab.

BAB III STANDAR FASILITAS

A. Denah Ruang: Koordinasi pelaksanaan kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dilakukan di ruang serbaguna kantor Kepala Desa Ruang Serbaguna

R.Kades

Ruang Tunggu

w c

R Sekd es R Perangkat Desa

B. Standar Fasilitas 1. Panduan pemberdayaan masyarakat: 1 buah 2. Panduan PHBS : 1 buah (termasuk hasil SMD) 3. Kit Penyuluhan Kesehatan Masyarakat : 1 kit 4. Form Identifikasi Jenis Pelayanan Kesehatan Masyarakat. 5. Kuesioner Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas. 6. Kit audividual, yang terdiri dari: a. Wireless microphone: 4 buah b. Speaker: 2 buah c. LCD projektor

BAB IV TATALAKSANA PELAYANAN IV.1. Tatalaksana Survey Mawas Diri dalam Mengakomodasi Kebutuhan Masyarakat akan Pelayanan Kesehatan a. Persiapan  Menyusun daftar pertanyaan terkait kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang pernah diperoleh di Puskesmas.  Menyusun lembar observasi / daftar pertanyaan sebagai instrument survey.  Menentukan kriteria responden, termasuk cakupan wilayah dan jumlah KK.  Pengenalan Petugas Kesehatan dan Kader dengan instrument survey (daftar pertanyaan) yang akan digunakan dalam pengumpulan data dan informasi masalah kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. 2. Pelaksanaan SMD  Pelaksanaan interview/wawancara terhadap responden  Pengamatan terhadap rumah tangga dan lingkungan 3. Tindak lanjut :  Merangkum, mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan  Menyusun Laporan SMD sebagai bahan untuk MMD. 4. Pengolahan data Pengolahan data bertujuan untuk memperoleh kesepakatan tentang :  Masalah pelayanan kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat  Prioritas masalah  Keadaan masyarakat untuk ikut berperan serta aktif dalam pemecahan masalah 5. Cara Penyajian data Survey Mawas Diri a) Secara tekstual (narasi kalimat) b) Secara tabular (menggunakan table) c) Secara Grafikal (menggunakan grafik) IV. 2 Tatalaksana Musyawarah Masyarakat Desa

a. b. c. d. e.

Pembukaan oleh Kepala Desa Perkenalan peserta yang dipimpin oleh kader Penyajian data hasil SMD oleh kader Perumusan dan penentuan prioritas masalah Menggali dan menemu-kenali potensi yang ada di masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi f. Menyusun rencana kerja penanggulangan masalah kesehatan yang dipimpin oleh kepala desa. g. Penyimpulan hasil MMD berupa penegasan tentang rencana kerja oleh Kepala Desa h. Penutup IV. 3 Tatalaksana Penanganan Keluhan Masyarakat

a. Petugas penerima keluhan menanggapi keluhan masyarakat secara kekeluargaan dan informative b. Keluhan masyarakat dicatat dalam Form Aduan / Keluhan Masyarakar c. Form dibubuhi tanda tangan dan tanggal penanganan keluhan kemudian diserahkan kepada Penanggung Jawab Keluhan / Aduan masyarakat d. Petugas Penanggung Jawab Keluhan / Aduan masyarakat menerima, mengidentifikasi dan merekapitulasi keluhan masyarakat. Apabila keluhan teridentifikasi sebagai keluhan yang bisa ditindaklanjuti secara langsung maka segera dilakukan upaya perbaikan dengan melibatkan peran unit terkait. Keluhan yang teridentifikasi sebagai keluhan yang tidak memerlukan respon langsung, disajikan dalam rapat intern rutin Puskesmas dan di dalam MMD. e. Dokumentasi setiap bentuk tindak lanjut yang diberikan untuk setiap keluhan.

BAB V LOGISTIK Kebutuhan logistik untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat direncanakan dalam pertemuan lokakarya mini lintas sektor sesuai dengan tahapan kegiatan dan metoda pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Adapun kebutuhan logistic yang diperlukan meliputi antara lain : a. ATK b. Format SMD c. Form Pencatatan keluhan / aduan masyarakat d. Form Laporan Pelaksanaan Kegiatan

BAB VI KESELAMATAN SASARAN A. Pengertian Keselamatan Sasaran (Target Safety) adalah suatu sistem dimana Puskesmas membuat sasaran lebih aman. Sistem tersebut meliputi: 1. Asesment resiko 2. Identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko sasaran 3. Pelaporan dan analisis insiden 4. Kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya 5. Implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh: 1. Kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan 2. Tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil

B. Tujuan 1. Terciptanya budaya keselamatan sasaran di Puskesmas 2. Meningkatnya akuntabilitas Puskesmas terhadap sasaran 3. Menurunkan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD ) di wilayah kerja Puskesmas 4. Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) C. Standar Keselamatan Sasaran 1. Hak sasaran 2. Mendidik sasaran 3. Keselamatan sasaran dan kesinambungan pelayanan 4. Penggunaan metod - metoda peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan sasaran 5. Mendidik staf tentang keselamatan sasaran 6. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan sasaran 7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan sasaran. D. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) Adverse Event adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan, yang mengakibatkan cedera sasaran akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya

diambil.Cedera dapat diakitbatkan oleh kesalahan teknis operasional kegiatan atau bukan kesalahan karena tidak dapat dicegah. 1. KTD Yang Tidak Dapat Dicegah Unpreventable Adverse EventadalahSuatu KTD yang terjadi akibat komplikasi yang tidak dapat dicegah dengan pengetahuan mutakhir 2. Kejadian Nyaris Cedera ( KNC ) Near Miss :adalah suatu kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan (commission)tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (omission), yang dapat mencederai sasaran, tetapi cedera serius tidak terjadi: a. Karena" keberuntungan" b. Karena" pencegahan" c. Karena" peringanan" Adapun yang termasuk dalam Jenis-Jenis KTD dalam kegiatan identifikasi jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat adalah : 1. Lakalantas petugas. 2. Gigitan anjing 3. Bahaya Gempa Bumi 4. Bahaya Tanah Longsor 5. Terkena stroom listrik Tata Laksana Keselamatan Sasaran 1. Pra-kegiatan a. Lengkapi petugas puskesmas dengan APD yang diperlukan. b. Pastikan pemahaman petugas terhadap SPO terkait. (SPO disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen risiko). c. Pastikan kesiapan sarana transportasi. d. Pastikan kesiapan kelengkapan alat yang dipergunakan dalam ruangan yang berpotensi menimbulkan cidera. e. Pastikan tata ruang aman dan singkirkan benda-benda tajam dari tempat yang penuh mobilitas sasaran. f.

Pastikan titik api jauh dari benda mudah terbakar.

g. Siapkan APAR untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya titik api / kebakaran. 2. Saat Kegiatan a. Lakukan kegiatan sesuai SPO dan prinsip-prinsip K3 3. Pasca Kegiatan a. Disfungsikan sarana prasarana kegiatan setelah dipergunakan dan tempatkan pada ruang penyimpanan / lakukan serah terima dengan pemilik. b. Dokumentasikan setiap kegiatan dengan pengesahan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses.

BAB VII KESELAMATAN KERJA Dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perlu diperhatikan keselamatan kerja karyawan puskesmas dan lintas sektor terkait dengan melakukan identifikasi risiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan risiko terhadap harus dilakukan untuk tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun prinsip-prinsip keselamatan kerja selaras dengan Prinsip Keselamatan Sasaran dengan menitikberatkan petugas puskesmas sebagai obyek.

BAB VIII PENGENDALIAN MUTU Kinerja pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan indikator sebagai berikut: 1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal 2. Kesesuaian petugas yang melaksanakan kegiatan 3. Ketepatan metoda yang digunakan 4. Terpenuhinya data Identifikasi Jenis Pelayanan Kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat

BAB IX PENUTUP Pedoman ini sebagai acuan bagi karyawan puskesmas dan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakatdengan tetap memperhatikan prinsip proses pembelajaran dan manfaat. Keberhasilan kegiatan initergantung pada komitmen yang kuat dari semua pihak terkait dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dan peran serta aktif masyarakat dalam bidang kesehatan.