Pembukuan Bendahara Penerimaan 296z5r

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... i DAFTAR ISI................................................................................................................................. iii BAB I

PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1 A. Latar Belakang ......................................................................................................... 1 B. Tujuan Intruksional Umum .………………………………………………………………………....2 C. Tujuan Instruksional Khusus .............................................................................. 2

BAB II JENIS DAN TUGAS POKOK BENDAHARA ........................................................ 3 BAB III BENDAHARA PENERIMAAN .................................................................................. 7 A. Penatausahaan Kas ................................................................................................ 7 B. Pembukuan Bendahara Penerimaan ................................................................... 7 C. Contoh Format Pembukuan Bendahara Penerimaan ....................................10 BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN ..............................................................................18 A. Pengelolaan Kas UP/TUP .....................................................................................18 B. Pengelolaan Kas Selain UP/TUP .......................................................................19 C. Pembukuan Bendahara Pengeluaran .............................................................. 20 1. Pembukuan DIPA, Revisi DIPA, dan SKPA ............................................ 20 2. Pembukuan Transaksi oleh Bendahara Pengeluaran Yang Tidak Mempunyai Bendahara Pengeluaran Pembantu ......................................21 3. Pembukuan Transaksi oleh Bendahara Pengeluaran Yang Mempunyai Bendahara Pengeluaran Pembantu .......................................................... 25 4. Contoh Format Pembukuan Bendahara Pengeluaran………………………..29 BAB V

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ..................................................... 38 A. Pengelolaan Kas UP/TUP ................................................................................... 38 B. Pengelolaan Kas Selain UP/TUP ...................................................................... 38 C. Pembukuan BPP .................................................................................................... 39 1. Penerimaan Dana dari Bendahara Pengeluaran ………………………………..40 2. Aktivitas Pembayaran atas Uang Yang Bersumber dari UP……………40

MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

iii

3. Aktivitas Pembayaran atas Uang Yang Bersumber dari SPM-LS Bendahara………………………………………………………………………………………………..41 4. Aktivitas Lainnya …………………………………………………………………………………..42 5. Contoh Format Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu……..43 BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA ................................ ..51 A. Tatacara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ...........51 B. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara .............................51 C. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban Bendahara .................................... .52 BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA ........61 A. Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi bagi KPPN …………………………..… ……………62 B. Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ………………………………………………..………………………..63 C. Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi bagi Direktorat Pengelolaan Kas Negara …………………………………………………………………………………………………………...64 BAB VIII PENUTUP ................................................................................................................. .74 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................................. .75 LAMPIRAN: Contoh Pembukuan Bendahara Pengeluaran …………………………………………..76


iv

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Reformasi di bidang keuangan negara ditandai dengan diterbitkannya tiga paket Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Reformasi tersebut menyangkut seluruh aspek di bidang keuangan negara, termasuk pengelolaan uang di bendahara. Sebelum reformasi di bidang keuangan negara, meskipun bendahara telah dinyatakan sebagai pejabat fungsional, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya bendahara sangat dipengaruhi oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja. Setelah reformasi, terdapat kejelasan mengenai wewenang dan tanggung jawab serta hubungan bendahara dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kuasa Bendahara Umum Negara dalam hal pengelolaan uang. Bahkan dalam pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dinyatakan dengan tegas bahwa bendahara wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/KPA apabila persyaratan tidak terpenuhi. Selain itu, bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara. Bendahara selaku pejabat fungsional yang bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh uang negara yang dikelolanya. Di samping itu, bendahara selaku pejabat yang diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga juga wajib membukukan seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja sebagaimana tertuang dalam DIPA. Oleh karena itu berbeda dengan laporan yang dihasilkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), pembukuan bendahara akan menghasilkan laporan bulanan pertanggungjawaban bendahara yang menyajikan MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

1

BAB I PENDAHULUAN

informasi tentang keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA dan penjelasan atas selisih (jika ada) antara saldo buku dan saldo kas. B. Maksud dan Tujuan Penyusunan modul Pembukuan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ini dimaksudkan agar Penyuluh Perbendaharaan dan para pembaca lainnya memiliki panduan dalam rangka pembukuan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pada kementerian negara/lembaga. Tujuan penyusunan modul ini adalah: 1. Tujuan Instruksional Umum Sebagai pedoman bagi Penyuluh Perbendaharaan sehingga dapat memahami dan mengerti tugas dan tanggung jawab Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBN. 2. Tujuan Instruksional Khusus Setelah membaca modul ini, diharapkan Penyuluh Perbendaharaan mampu menjelaskan tugas dan tanggung jawab bendahara pengelola APBN pada kementerian negara/lembaga/kantor/satker yaitu meliputi tata cara pembukuan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup modul ini meliputi pembukuan, penyusunan, dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada kementerian negara/lembaga/kantor/satuan kerja, termasuk Bendahara Pengeluaran Pembantu. Selain itu, modul ini juga meliputi proses dan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara serta laporan rekapitulasi Daftar LPJ Bendahara yang disampaikan secara berjenjang oleh KPPN kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.


2

BAB I PENDAHULUAN

BAB II JENIS DAN TUGAS POKOK BENDAHARA

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1 nomor urut 14 menyebutkan bahwa bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan, membayar, dan atau mengeluarkan uang/surat berharga/barang-barang milik negara/daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 3 ayat (4) menyebutkan bahwa Bendahara Penerimaan/Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya. Dari pengertian bendahara tersebut di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa bendahara mempunyai tugas dan fungsi: 1. Menerima uang atau surat berharga/barang; 2. Menyimpan uang atau surat berharga/barang; 3. Membayar/menyerahkan uang atau surat berharga/barang; 4. Menatausahakan uang atau surat berharga/barang; 5. Mempertanggungjawabkan uang atau surat berharga/barang yang berada dalam pengelolaannya. Berdasarkan ruang lingkup tugas dan wewenang yang ada pada bendahara maka dikenal dua jenis bendahara, yaitu: Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Selain itu, untuk aktivitas pekerjaan yang kompleks dan lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran maka menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu

MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

3


(BPP) guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud. Penjelasan jenis-jenis bendahara tersebut adalah sebagai berikut: 1. Bendahara Penerimaan Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 1 angka 15 dinyatakan bahwa Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk

untuk

menerima,

menyimpan,

menyetorkan,

menatausahakan,

dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga. Oleh karena itu, semua transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya harus dicatat dalam pembukuan Bendahara Penerimaan. 2. Bendahara Pengeluaran Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 1 angka 16 dinyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga. Oleh karena itu transaksi-transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya harus dicatat dalam pembukuan Bendahara Pengeluaran. 3. Bendahara Pengeluaran Pembantu Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 1 angka 17 dinyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disebut BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. BPP juga wajib melakukan pembukuan atas seluruh uang yang berada dalam pengelolaannya, dan oleh karena itu BPP wajib melakukan pembukuan sebagaimana pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, sepanjang tidak diatur lain. Dalam melaksanakan tugasnya, BPP bertindak untuk dan atas nama Bendahara Pengeluaran. Dengan diangkatnya BPP dalam suatu MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

4


satker, maka Bendahara Pengeluaran melimpahkan kewajiban dan tanggung jawab pengelolaan sebagian uang kepada BPP tersebut. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga pada setiap awal tahun anggaran. Bendahara menjalankan tugas-tugas kebendaharaan yang meliputi

kegiatan

menerima,

menyimpan,

membayar

atau

menyerahkan,

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam

pengelolaannya

pada

kementerian

negara/lembaga/kantor/satuan

kerja.

Meskipun diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga, namun secara fungsional bendahara tetap bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN). Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, dilarang adanya jabatan rangkap antara Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, kecuali dalam kondisi tertentu setelah memperoleh izin dari BUN/Kuasa BUN. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat membuka rekening pada bank/kantor pos atas nama jabatannya, bukan atas nama pribadi. Pembukaan rekening bendahara harus terlebih dahulu mendapat pesetujuan dari BUN/Kuasa BUN. Pengguna Anggaran (PA)/KPA dan atau bendahara merupakan wajib pungut atas transaksi/kegiatan yang membebani APBN. Hasil pungutan/penerimaan yang dikelola oleh bendahara tidak dapat digunakan untuk keperluan apa pun dengan alasan apa pun. Bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan dan bertanggung jawab hanya sebatas pada uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut, bendahara wajib melakukan pembukuan baik secara manual dengan tulisan tangan maupun menggunakan program komputer. Pembukuan bendahara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan

Laporan

Pertanggungjawaban

Negara/Lembaga/Kantor/Satuan

Kerja

dan

Bendahara Peraturan

Kementerian

Direktur

Jenderal

Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tanggal 10 November 2009 tentang MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

5


Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.


6

BAB III BENDAHARA PENERIMAAN


A. Penatausahaan Kas Setiap penerimaan pada dasarnya harus segera langsung disetor ke kas negara. Apabila Bendahara Penerimaan menerima secara langsung setoran penerimaan dari wajib setor, maka Bendahara Penerimaan wajib membuat dan menyampaikan Surat Bukti Setor (SBS) lembar ke-1 kepada penyetor dan lembar ke-2 sebagai bukti pembukuan

bendahara.

Bendahara

Penerimaan

wajib

menyetorkan

seluruh

penerimaannya ke kas negara paling lambat satu hari kerja, kecuali untuk jenis penerimaan tertentu yang berdasarkan ketentuan yang berlaku, penyetorannya dilakukan secara berkala. Penyetoran penerimaan oleh Bendahara Penerimaan baik secara berkala maupun harian ke kas negara dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Bendahara yang melakukan penyetoran secara berkala, wajib menyimpan uang setoran penerimaan dari wajib setor pada rekening bank/pos atas nama jabatannya (bukan atas nama pribadi). Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan seluruh uang negara yang dikuasainya ke kas negara. Bendahara Penerimaan wajib melakukan pembukuan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran/penyetoran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya. B. Pembukuan Bendahara Penerimaan Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan pelaksanaan

pembukuan

anggaran

terhadap

pendapatan

seluruh

satuan

kerja

penerimaan yang

dalam

berada

di

rangka bawah

pengelolaannya.

MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

7


Pembukuan bendahara penerimaan meliputi Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan. Pencatatan pembukuan harus dimulai dari BKU dan selanjutnya dicatat pada buku-buku pembantu. Pembukuan dilaksanakan atas dasar dokumen sumber pembukuannya, yang dibukukan sebagai berikut: 1. Rencana Penerimaan yang tertuang dalam DIPA, dibukukan di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU serta dicatat sebagai target penerimaan pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan. 2. Surat

Bukti

Setoran

(SBS)

yang

merupakan

tanda

terima

dari

Satker/Bendahara Penerimaan kepada wajib setor, dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu berkenaan, dan dibukukan secara akumulatif pada kolom Kelompok Akun Penerimaan sesuai akun berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan. 3. Surat Setoran Bukan Pajak yang dinyatakan sah yang merupakan setoran bendahara ke kas negara sehubungan dengan penerimaan SBS tersebut pada butir 2 di atas, dibukukan di sisi Kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu berkenaan, serta dibukukan sebagai penyetoran pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan. 4. Surat Setoran Bukan Pajak yang dinyatakan sah yang merupakan setoran langsung wajib setor ke kas negara, dibukukan di sisi debet dan sisi kredit (in-

out) pada BKU, serta dicatat pada kolom sesuai akun penerimaan berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan dan sekaligus berfungsi sebagai penyetoran pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan. 5. Pada dasarnya bendahara wajib membukukan dan mempertanggungjawabkan seluruh uang yang diterimanya. Selanjutnya untuk menampung kemungkinan adanya penerimaan bendahara di luar aktivitas tersebut di atas, pembukuan dilakukan sebagai berikut:


8


a. Bukti penerimaan lainnya dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain. b. Surat Setoran Bukan Pajak yang dinyatakan sah, yang merupakan setoran atas penerimaan lain-lain, dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain.


9


C. Contoh Format Pembukuan Bendahara Penerimaan I. Buku Kas Umum (BKU) Bagian 1: Halaman muka BKU, berbentuk sebagai berikut

BUKU KAS UMUM Kementerian/Lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl, No.SP DIPA Revisi ke

1. 2. 3. …

Tahun Anggaran KPPN

: : : : : : : : :

(……) (……) (……) (……)

…………….. …………….. …………….. ……………..

(1) (2) (3) (4)

……., ……………….

(5)

……., ……………….

(6)

……., ………………. ……., ………………. ……., ………………. ………….

(7)

: (……) ……………..

(8)

…………, ………………… (9) Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan

(10) …………………. NIP

(11) ……………………… NIP

Petunjuk pengisian: (1)

diisi kode dan nama Kementerian

(2)

diisi kode dan nama Unit Organisasi

(3)

diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota

(4)

diisi kode dan nama Satuan Kerja

(5)

diisi tanggal dan nomor SP DIPA

(6)

diisi tanggal dan nomor revisi DIPA

(7)

diisi tahun anggaran


10


(8)

diisi kode dan nama KPPN

(9)

diisi tempat dan tanggal BKU ditandatangani

(10) diisi nama dan NIP Kuasa PA yang ditunjuk (11) diisi nama dan NIP bendahara penerimaan yang ditunjuk


11


Bagian 2: Halaman isi BKU, berbentuk sebagai berikut: Tanggal

Nomor Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Petunjuk pengisian: Kolom 1

: diisi tanggal pembukuan (format: bulan-tanggal)

Kolom 2 : diisi nomor bukti bendahara Kolom 3 : diisi uraian dari transaksi penerimaan/pengeluaran Kolom 4 : diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber Kolom 5 : diisi jumlah setoran yang tercantum dalam dokumen sumber Kolom 6 : diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah penerimaan/ setoran yang tercantum dalam dokumen sumber.


12


Bagian 3: Halaman Catatan BKU (untuk catatan pemeriksaan kas)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI Pada hari ini,……. tanggal………..bulan……….tahun………., kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp……… dan Nomor Bukti terakhir Nomor. …………. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut: I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara A Saldo Kas Bendahara 1. Saldo BP Kas (tunai dan bank) Rp ………. B

C II

(+) Rp

………. Rp

Rp Rp Rp

……… ……… ……….

Selisih Kas (I.A.1-II.A.3)

Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) A Pembukuan Menurut Bendahara 1 Penerimaan yang Telah Disetorkan Rp ……… 2 Penerimaan yang Belum Disetorkan Rp ……… 3

IV

…….. …….. ……..

Hasil Pemeriksaan Kas A Kas yang Dikuasai Bendahara 1 Uang tunai di Brankas Bendahara 2 Uang di Rekening Bank Bendahara 3 Jumlah Kas B

III

Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari: 1. Saldo BP …….. Rp 2. Saldo BP …….. Rp 3. Saldo BP Lain-lain Rp 4. Jumlah (B.1+B.2+B.3) Selisih Pembukuan (A.1-B.4)

Jumlah (A1+A2)

B

Pembukuan Menurut UAKPA

C

Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A1 – B)

……

(+) Rp

……

Rp

……

(+) Rp

………

Rp

………

Penjelasan atas Selisih 1 Selisih Kas (IIB) ………………………………………………………………………………………… 2

Selisih Pembukuan (IIIC) ………………………………………………………………………………………….

Yang diperiksa, Bendahara Penerimaan

Yang memeriksa, Kuasa Pengguna Anggaran

Nama………… NIP……………

Nama…………… NIP………………


13


II. Buku Pembantu (BP) 1. BP Kas/BP ……/BP ……/ BP ……../BP Lain-Lain Bentuk BP di atas adalah sebagai berikut:

BUKU PEMBANTU …………….. (1) Kementerian/Lembaga

:

(……) ……………..

(2)

Unit Organisasi

:

(……) ……………..

(3)

Propinsi/Kabupaten/Kota

:

(……) ……………..

(4)

Satuan Kerja

:

(……) ……………..

(5)

Tgl, No.SP DIPA

: ……., ………………….

(6)

Tahun Anggaran

: ………….

(7)

KPPN

:

(8)

Tanggal

Nomor Bukti

(1)

(2)

(……) …………….. Uraian (3)

Debet

Kredit

Saldo

(4)

(5)

(6)


diisi jenis BP berkenaan

(2)


(3)


(4)


(5)


(6)



14


(7)


(8)


Pengisian kolom (1) sampai dengan (6) mengikuti petunjuk pengisian bagian 2 BKU


15


2. Buku Pengawasan Anggaran Bentuk Buku Pengawasan Anggaran Bendahara Penerimaan sebagai berikut: BUKU PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN Kementerian/Lembaga

:

(……) ……………..

(1)

Fungsi

:

……….

(8)

Unit Organisasi

:

(……) ……………..

(2)

Sub Fungsi

:

……….

(9)


:

(……) ……………..

(3)

Program

:

……….

(10)

Satuan Kerja

:

(……) ……………..

(4)

Kegiatan

:

……….

(11)

Tgl, No.SP DIPA

:

……., ………………

(5)

Sub Kegiatan

:

……….

(12)

Tahun Anggaran

:

………….

(6)

KPPN

:

(……) ……………..

Tg l

No. Bukti

(1)

(2)

Uraian

Penerimaan

PAGU (3)

(4)

………….

(7)

Akun

Akun

Akun

Akun

Akun

Akun

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19) (5)

(20) (6)

(21) (7)

(22) (8)

(23) (9)

(24) (10)

Posisi Penerimaan Bukti Sudah dipenerimaan setorkan (11)

(12)

Petunjuk pengisian: (1) diisi kode dan nama Kementerian (2) diisi kode dan nama Unit Organisasi (3) diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota (4) diisi kode dan nama Satuan Kerja (5) diisi tanggal dan nomor SP DIPA (6) diisi tahun anggaran (7) diisi kode dan nama KPPN (8) diisi fungsi berkenaan (9) diisi kode sub fungsi berkenaan (10) diisi kode program berkenaan (11) diisi kode kegiatan berkenaan (12) diisi kode sub kegiatan berkenaan (13) s/d (18) diisi akun berkenaan (19) s/d (24) diisi pagu akun terkait Kolom (1) diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi Kolom (2) diisi nomor bukti dokumen sumber Kolom (3) diisi uraian dari transaksi penerimaan yang dilakukan


16


Kolom (4) diisi jumlah penerimaan yang diterima Bendahara Penerimaan Kolom (5) s/d (10) diisi jumlah akumulasi penerimaan sesuai akun terkait Kolom (11) diisi jumlah penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara Kolom (12) diisi jumlah penerimaan yang sudah disetorkan ke kas negara


17

BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN


A. Pengelolaan Kas UP/TUP Pada setiap awal tahun anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Selanjutnya, atas dasar SPP-UP tersebut, PPSPM akan menerbitkan SPM-UP dan menyampaikannya kepada KPPN. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan SPM-UP dimaksud. Dengan telah diterbitkannya SP2D-UP, maka secara otomatis rekening Bendahara Pengeluaran akan terisi sejumlah nilai dalam SP2D berkenaan. Uang Persediaan merupakan uang muka kerja yang akan digunakan oleh KPA untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor sehari-hari. Apabila UP yang ada diperkirakan tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan dalam bulan berkenaan, maka KPA dapat mengajukan SPM Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP), setelah memperoleh izin prinsip sesuai ketentuan yang berlaku dengan dilengkapi rincian rencana kebutuhan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Seperti proses dalam pengajuan SPMUP, maka rekening Bendahara Pengeluaran akan bertambah sejumlah nilai yang tertuang dalam SP2D atas SPM-TUP tersebut. Dana UP/TUP yang ada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran harus ditatausahakan, dicatat dan dibukukan dengan baik dan tertib. Pelaksanaan pembayaran dengan UP/TUP hanya dapat dilaksanakan apabila ada perintah dari PA/KPA. Sebelum melakukan pembayaran, Bendahara Pengeluaran: a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh PA/Kuasa PA, meliputi kuitansi/tanda terima, faktur pajak, dan lain-lain dokumen yang menjadi dasar hak tagih;


18


b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, termasuk perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban lainnya yang berdasarkan ketentuan dibebankan kepada pihak ketiga; dan c. Menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan pagu/sisa pagu DIPA untuk jenis belanja yang dimintakan pembayarannya. Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah pembayaran apabila persyaratan pada huruf a sampai dengan c di atas tidak dipenuhi. Dalam hal semua syaratsyarat pada huruf a sampai dengan c dipenuhi maka Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran sesuai dengan besarnya tagihan yang diajukan. Atas pembayaran yang dilakukannya, Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut wajib memungut pajak-pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Bukti-bukti pembayaran selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dikumpulkan dan diajukan penggantian dana persediaannya (GUP), sehingga UP nantinya akan berdaur ulang (revolving). Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan sisa UP/TUP tahun berjalan yang berada dalam pengelolaannya ke kas negara melalui bank/pos persepsi dengan menggunakan akun Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan

Dana

Rupiah

(815111)/Dana

Pinjaman

Hibah

Luar

Negeri

(815112)/Pengguna PNBP (815113). B. Pengelolaan Kas Selain UP/TUP Di samping mengelola UP, Bendahara Pengeluaran juga mengelola uang yang berasal dari SP2D-LS yang ditujukan kepadanya, pajak-pajak dari potongan pembayaran yang dilakukannya dan sumber penerimaan lainnya yang menjadi hak negara. Potongan pajak-pajak dan penerimaan lainnya tidak dapat digunakan langsung untuk melakukan pembayaran. Pajak-pajak dan penerimaan lainnya tersebut harus disetor ke kas negara dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Surat Setoran Pajak (SSP) digunakan untuk penyetoran pajak, Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) digunakan untuk penyetoran pengembalian belanja


19


tahun anggaran berjalan, dan SSBP digunakan untuk penyetoran penerimaan lainnya termasuk pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu. SP2D-LS Bendahara harus dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerimanya. Apabila penerima pembayaran tidak menunaikan haknya, maka atas uang yang tidak diambil tersebut disetorkan ke kas negara dengan menggunakan formulir SSPB. Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan semua uang yang berada dalam pengelolaannya ke kas negara. C. Pembukuan Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya. Pembukuan Bendahara Pengeluaran meliputi BKU, Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran belanja. Pencatatan pembukuan harus dimulai dari BKU dan selanjutnya dicatat pada buku-buku pembantu. 1) Pembukuan DIPA, Revisi DIPA, dan Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) Pada saat DIPA diterima, Bendahara Pengeluaran membukukan di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU, dan dicatat pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja berkenaan sesuai kode akun. Apabila terdapat revisi DIPA, maka Bendahara Pengeluaran membukukan di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU dan dicatat pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja berkenaan sesuai kode akun, sebesar jumlah pagu DIPA setelah revisi. Untuk KPA yang menerbitkan/menerima SKPA, maka Bendahara Pengeluaran membukukan sebagai berikut: - Bagi KPA Penerbit SKPA, Bendahara Pengeluaran membukukan di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU, dan dicatat sebagai pengurang pagu anggaran pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja, sesuai kode akun berkenaan.


20


- Bagi KPA Penerima SKPA, Bendahara Pengeluaran menyelenggarakan pembukuan dan penyusunan LPJ secara terpisah dari DIPA yang dikelolanya. Dibukukan di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU, dan dicatat sesuai kode akun berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. 2) Pembukuan Transaksi oleh Bendahara Pengeluaran yang Tidak Mempunyai BPP Berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan dokumen sumbernya, aktivitas Bendahara Pengeluaran yang tidak mempunyai BPP dapat dibedakan dalam kelompok sebagai berikut: 1. Aktivitas penerbitan SPM oleh Kuasa PA; 2. Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari UP; 3. Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari SPM-LS yang ditujukan kepada bendahara (selanjutnya disebut SPM-LS Bendahara); 4. Aktivitas Lainnya. Berikut

petunjuk

pembukuan

dokumen

sumber

pembukuan

Bendahara

Pengeluaran, dalam BKU dan Buku-buku Pembantu berdasarkan kelompok aktivitas tersebut di atas. 1. Aktivitas Penerbitan SPM oleh KPA a) Pagu DIPA yang telah mendapat pengesahan, merupakan pagu anggaran tertinggi yang disediakan untuk satuan kerja, dibukukan di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU dan dicatat sesuai akun berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. b) SPM-LS kepada pihak ketiga/rekanan yang dinyatakan sah adalah realisasi belanja yang dilakukan oleh KPA dan mengurangi/membebani pagu anggaran yang disediakan dalam DIPA. Pelaksanaan pembayaran atas SPM jenis ini, dilakukan langsung dari kas negara kepada pihak ketiga/rekanan. Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi debet dan sisi kredit (in-out) pada BKU dan dicatat sebagai pengurang pagu pada


21


kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. c) Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang dinyatakan sah merupakan dokumen sumber yang berfungsi sebagai bukti penyediaan UP dari KPPN kepada Kuasa PA melalui Bendahara Pengeluaran. Dibukukan: 1) Sebesar nilai bruto di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP; 2) Sebesar nilai potongan (jika ada) di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP. d) Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP) yang dinyatakan sah merupakan dokumen sumber yang berfungsi sebagai bukti penyediaan tambahan UP dari KPPN kepada Kuasa PA melalui Bendahara Pengeluaran. Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP. e) Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPM-GUP) yang dinyatakan sah merupakan dokumen sumber yang berfungsi sebagai sarana pengisian kembali (revolving) UP, dibukukan: 1) sebesar nilai bruto di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP, dan dibukukan sebagai pengesahan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja; 2) sebesar nilai potongan (jika ada) dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP.

Sebagai catatan: potongan pada SPM-GUP terjadi apabila sisa pagu anggaran

yang

tersedia

pada

DIPA

terbatas,

sehingga

tidak

memungkinkan pemberian/revolving uang persediaan sepenuhnya. Dalam hal ini, maksimal pemberian uang persediaan sebesar sisa pagu anggaran dalam DIPA, terhadap selisihnya (nilai bruto SPM-GUP dikurangi sisa pagu) dinyatakan sebagai setoran/potongan atas UP terdahulu. MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

22


f) SPM-GUP Nihil yang dinyatakan sah merupakan dokumen sumber sebagai

bukti

pengesahan

belanja

yang

menggunakan

Uang

Persediaan/Tambahan Uang Persediaan. Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi debet dan sisi kredit (in-out) pada BKU, dan dibukukan sebagai pengesahan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. g) SPM-LS Bendahara yang dinyatakan sah, adalah realisasi belanja yang dilakukan oleh KPA dan mengurangi/membebani pagu anggaran yang disediakan dalam DIPA. Pelaksanaan pembayaran atas SPM jenis ini, dilakukan dari kas negara kepada pegawai/pihak ketiga melalui

Bendahara Pengeluaran, dibukukan: 1) sebesar nilai bruto di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu LS-Bendahara, dan dicatat sebagai pengurang pagu pada kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja; 2) sebesar nilai potongan di sisi kredit pada BKU dan di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LS-Bendahara. 2. Aktivitas Pembayaran atas Uang yang Bersumber dari Uang Persediaan a) Pembayaran atas UP dilakukan setelah kewajiban pihak terbayar/pihak ketiga

dilaksanakan.

Selanjutnya

bendahara

wajib

meminta

kuitansi/bukti pembayaran sebesar nilai bruto dan faktur pajak (bila disyaratkan) serta mengembalikan faktur pajak yang telah disahkan oleh bendahara kepada pihak terbayar/pihak ketiga. Kuitansi/bukti pembayaran dan faktur pajak / bukti pungutan pajak dibukukan: 1) sebesar nilai bruto kuitansi/bukti pembayaran di sisi Kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP, dan dicatat sebagai pengurang pagu pada kolom akun berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja;


23


2) sebesar nilai faktur pajak/bukti pungutan pajak di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak. b) Setoran atas sisa uang persediaan ke kas negara dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada akhir kegiatan atau akhir tahun anggaran dengan menggunakan SSBP. Sedangkan setoran atas pungutan pajak dilakukan

segera

setelah

dilakukan

pungutan/potongan

dengan

menggunakan SSP. Pembukuan SSBP dan SSP adalah sebagai berikut: 1) SSBP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu UP; 2) SSP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak. 3. Aktivitas Pembayaran atas Uang yang Bersumber dari SPM-LS Bendahara a) Pada dasarnya dengan SPM-LS Bendahara, pemotongan kepada pihak terbayar telah dilakukan pada saat penerbitan SPM dimaksud. Oleh karena itu, pelaksanaan pembayaran dilakukan atas nilai

netto

berdasarkan daftar yang sudah dibuat. Demikian juga penyetoran atas sisa SPM-LS Bendahara ke kas negara dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan SSPB sebesar nilai netto, hal mana terjadi apabila setelah waktu tertentu pihak yang dituju tidak mengambil uang dimaksud. Pembukuan atas bukti pembayaran dan SSPB dilakukan sebagai berikut: 1) Sebesar tanda terima/bukti pembayaran dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LS-Bendahara; 2) SSPB yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara. b) Dalam hal SPM-LS Bendahara tidak mencakup pemotongan pajak pihak terbayar, bendahara wajib melakukan pemotongan pajak dimaksud pada saat pelaksanaan pembayaran. Pembukuan dilakukan sebagai berikut: MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

24


1) Sebesar tanda terima/bukti pembayaran (bruto) dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LSBendahara; 2) Sebesar nilai faktur pajak/SSP dibukukan di sisi debet pada BKU, di sisi debet pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak;

3) SSP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak. 4. Aktivitas Lainnya Pada dasarnya bendahara wajib membukukan dan mempertanggungjawabkan seluruh uang yang diterimanya. Selanjutnya untuk menampung kemungkinan adanya penerimaan bendahara di luar aktivitas tersebut di atas, pembukuan dilakukan sebagai berikut: 1) Bukti penerimaan lainnya dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain;

2) SSBP yang dinyatakan sah, yang merupakan setoran atas penerimaan lain-lain, dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain. 3) Pembukuan Transaksi oleh Bendahara Pengeluaran yang Mempunyai BPP Untuk pembukuan Bendahara Pengeluaran yang mempunyai BPP pada dasarnya tidak

berbeda

dengan

pembukuan

Bendahara

Pengeluaran

yang

tidak

mempunyai BPP. Untuk Bendahara Pengeluaran yang mempunyai BPP ditambah dengan pembukuan sebagai berikut: 1. Penyaluran Dana dari Bendahara Pengeluaran Kepada BPP Sehubungan dengan fungsi BPP selaku pembantu Bendahara Pengeluaran, maka penyaluran dana kepada BPP (baik yang bersumber dari UP maupun SPM-LS Bendahara) pada dasarnya belum merupakan belanja/pengeluaran kas bagi Bendahara Pengeluaran. Dengan demikian, kas pada BPP masih merupakan uang yang harus dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran. Pembukuannya adalah sebagai berikut:


25


a) Sebesar tanda terima/bukti transfer kepada BPP di sisi debet dan sisi kredit pada BKU, di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas dan di sisi debet pada Buku Pembantu BPP;

b) Pengembalian sisa UP dari BPP ke Bendahara Pengeluaran dibukukan melalui LPJ-BPP, dibukukan di sisi debet dan sisi kredit pada BKU, di sisi debet pada buku pembantu kas dan sisi kredit pada buku pembantu BPP. 2. LPJ-BPP sebagai dokumen sumber Berdasarkan ketentuan, bendahara wajib melakukan pembukuan atas dasar transaksi dan mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu, selaku bendahara, BPP melakukan pembukuan atas transaksi yang dilakukannya dan mempertanggungjawabkannya kepada Bendahara Pengeluaran dalam bentuk LPJ-BPP. Selanjutnya dalam kaitan penyaluran dana kepada BPP, LPJ-BPP menjadi dokumen sumber pembukuan bagi Bendahara Pengeluaran. Ada pun pembukuannya sebagai berikut: a) Dana UP 1. Belanja yang dilakukan oleh BPP atas UP, sebesar jumlah nilai pengurangan menurut kode akun dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu BPP, Buku Pembantu UP, dan dicatat sebagai pengurangan

pagu

dalam

kolom

akun

berkenaan

pada

Buku

Pengawasan Anggaran Belanja; 2. Transfer ke Bendahara Pengeluaran (pengembalian sisa UP dari BPP ke Bendahara Pengeluaran) sebesar jumlah pengurangan/transfer dibukukan di sisi debet dan sisi kredit (in-out) pada BKU, di sisi debet pada Buku Pembantu Kas dan di sisi kredit pada Buku Pembantu BPP. b) Dana LS-Bendahara 1. Pembayaran (yang dilakukan oleh BPP) atas dana yang bersumber dari SPM-LS Bendahara, sebesar jumlah pengurangan/pembayaran MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

26


dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu LS-Bendahara. 2. Setoran ke Kas Negara (yang dilakukan oleh BPP) atas sisa dana yang

bersumber

dari

SPM-LS

Bendahara,

sebesar

jumlah

pengurangan/setoran dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu LS-Bendahara. c) Dana Pajak Pungutan pajak atas belanja/pembayaran yang dilakukan oleh BPP dibukukan: 1. Sebesar jumlah penambahan dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Pajak; 2. Sebesar jumlah pengurangan dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Pajak. d) Dana Lain-lain 1. Sebesar jumlah penambahan dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Lain-lain; 2. Sebesar jumlah pengurangan dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Lain-lain.

Catatan : Bukti-bukti pengeluran dan bukti-bukti setor disampaikan kepada PPSPM sebagai bahan penguji atas SPP yang diajukan oleh PPK. Sebelum melakukan pembukuan atas LPJ-BPP, Bendahara Pengeluaran wajib menguji kebenaran LPJ-BPP terkait dengan penyaluran dana dari Bendahara Pengeluaran kepada BPP dan pengembalian sisa UP dari BPP kepada

Bendahara

Pengeluaran.

Dalam

hal

terjadi

perbedaan,

Bendahara Pengeluaran wajib melakukan konfirmasi kepada BPP (pengujian kebenaran di sini dimaksudkan hanya terhadap kebenaran


27


pembebanan dan ketersediaan dananya pada akun pengeluaran, bukan atas bukti-bukti kuitansi).


28


4) Contoh Format Pembukuan Bendahara Pengeluaran a. Buku Kas Umum (BKU) Bagian 1: Halaman Muka BKU, berbentuk sebagai berikut:

BUKU KAS UMUM Kementerian/Lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl, No.SP DIPA Revisi ke

1. 2. 3. …

: : : : : : : : :

Tahun Anggaran KPPN

(……) (……) (……) (……)

…………….. …………….. …………….. ……………..

(1) (2) (3) (4)

……., ……………….

(5)

……., ……………….

(6)

……., ………………. ……., ………………. ……., ………………. ………….

(7)

: (……) ……………..

(8) …………, ……………… (9)

Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

(10) …………………. NIP.

(11) ……………………… NIP.



(2)


(3)


(4)


(5)


(6)

diisi tanggal dan nomor revisi DIPA

(7)


(8)


(9)

diisi tempat dan tanggal BKU ditandatangani

(10)

diisi nama dan NIP Kuasa PA yang ditunjuk


29


(11)

diisi nama dan NIP bendahara pengeluaran yang ditunjuk

Bagian 2: Halaman isi BKU, berbentuk sebagai berikut: Tanggal

No. Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


: diisi tanggal pembukuan (format: bulan-tanggal)

Kolom 2

: diisi nomor bukti bendahara

Kolom 3

: diisi uraian dari transaksi penerimaan/pengeluaran

Kolom 4

: diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber

Kolom 5

: diisi jumlah pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber

Kolom 6

: diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah penerimaan/ pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber.


30


Bagian 3: Halaman Catatan BKU (untuk catatan pemeriksaan kas)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI Pada hari ini,……. tanggal………..bulan……….tahun………. kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp……… dan Nomor Bukti terakhir No. …………. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut:

I.

Hasil pemeriksaan pembukuan Bendahara A. Kas Bendahara (yang belum dipertanggungjawabkan Bendahara) Rp 1. Saldo BP Kas (tunai dan bank) ………. Rp 2. Saldo BP BPP ………. 3. Jumlah (A.1+A.2) B. Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari 1. Saldo BP UP 2. Saldo BP LS-Bendahara 3. Saldo BP Pajak 4. Saldo BP Lain-lain 5.

Rp Rp Rp Rp

Rp

……….

Rp

……….

………. ………. ………. ……….

Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4)

C. Selisih Pembukuan (A.3-B.5)

II.

Hasil Pemeriksaan kas A. Kas yang dikuasai Bendahara 1 Uang tunai di brankas Bendahara 2 Uang di rekening bank Bendahara 3

Rp Rp

…….

Rp

…….

Rp

…….

………. ……….

Jumlah kas pada Bendahara (A.1+A.2)

Rp

……….

B. Selisih antara saldo buku dengan kas (I.A.1-II.A.3)

III.

Rp

Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) A. Pembukuan UP menurut Bendahara Rp 1 Saldo UP ………. Rp 2 Kuitansi UP yang belum disahkan ………. 3 Jumlah UP dan kuitansi UP (A1+A2)

Rp

……….

B. Pembukuan UP menurut UAKPA

Rp

……….

C. Selisih UP pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3 – B)

IV. Penjelasan atas selisih 1. Selisih Kas (IIB) ………………………………………………………………………………………… 2. Selisih UP (IIIC) ………………………………………………………………………………………… Yang diperiksa Bendahara Pengeluaran

Nama: NIP

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama: NIP


31


b. Buku Pembantu (BP) 1) BP Kas/BP Uang Persediaan (UP)/BP LS Bendahara/ BP Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/BP Lain-Lain. Bentuk BP di atas adalah sebagai berikut:

Buku Pembantu …………….. (1) Kementerian/Lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kabupaten/Ko ta Satuan Kerja Tgl, No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN Tanggal

Nomor Bukti

(1)

(2)

: : :

(……) …………….. (……) …………….. (……) ……………..

(2) (3) (4)

: : : :

(……) …………….. ……., ………………. …………. (……) ……………..

(5) (6) (7) (8)

Uraian (3)

Debet

Kredit

Saldo

(4)

(5)

(6)

Petunjuk pengisian (1) diisi jenis BP berkenaan (2) diisi kode dan nama Kementerian (3) diisi kode dan nama unit organisasi (4) diisi kode dan nama propinsi/kabupaten/kota (5) diisi kode dan nama satuan kerja (6) diisi tanggal dan nomor SP DIPA (7) diisi tahun anggaran


32


(8) diisi kode dan nama KPPN Pengisian kolom (1) sampai dengan (6) mengikuti petunjuk pengisian bagian 2 BKU.

2) Buku Pembantu Pajak (BP Pajak) Bentuk BP Pajak adalah sebagai berikut:

BUKU PEMBANTU PAJAK Kementerian/Lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kabupaten/Kot a Satuan Kerja Tgl, No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN

: : :

(……) …………….. (……) …………….. (……) ……………..

(1)

: : : :

(……) ……………..

(4)

……., ……………….

(5)

………….

(6)

(……) ……………..

(7)

(2) (3)

Penerimaan (Debet)

Tgl

No. bukti

Uraian

(1)

(2)

(3)

PPN (4)

PPh Ps PPh Ps PPh Ps 21 22 23 (5)

(6)

(7)

………

Pengeluaran (Kredit)

Saldo

(8)

(9)

(10)

Petunjuk pengisian: (1) diisi kode dan nama Kementerian (2) diisi kode dan nama Unit Organisasi (3) diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota (4) diisi kode dan nama Satuan Kerja (5) diisi tanggal dan nomor SP DIPA (6) diisi tahun anggaran (7) diisi kode dan nama KPPN Kolom (1)

:diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi

Kolom (2)

: diisi nomor bukti bendahara

Kolom (3)

: diisi uraian dari transaksi penerimaan atau pengeluaran


33


Kolom (4)

: diisi jumlah pungutan PPN yang diterima

Kolom (5)

: diisi jumlah pungutan PPh Ps 21 diterima

Kolom (6)


Kolom (7)


Kolom (8)

: diisi

jumlah

pungutan

pajak

lainnya

(jika

ada)

termasuk

penerimaan pajak yang diterima dari BPP yang dilaporkan dalam LPJ-BPP Kolom (9)

: diisi jumlah pajak yang telah disetorkan ke kas negara

Kolom (10) : diisi jumlah saldo setelah ditambah penerimaan pajak atau dikurangi jumlah setoran pajak yang tercantum dalam dokumen sumber.


34


3) Buku Pengawasan Anggaran. Bentuk Buku Pengawasan Anggaran Bendahara Pengeluaran sebagai berikut: BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Kementerian/Lembaga

:

(……) ……………..

(1)

Fungsi

:

……….

(8)

Unit Organisasi

:

(……) ……………..

(2)

Sub Fungsi

:

……….

(9)


:

(……) ……………..

(3)

Program

:

……….

(10)

Satuan Kerja

:

(……) ……………..

(4)

Kegiatan

:

……….

(11)

Tgl, No.SP DIPA

:

……., ……………….

(5)

Sub Kegiatan

:

……….

(12)

Tahun Anggaran

:

………….

KPPN

:

(……) …………….

Tgl

No. Bukti

Uraian

(6) (7)

Nilai Transisi

Cara bayar UP

LS

(5)

(6)

PAGU (1)

(2)

(3)

(4)

MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN

Kel. Akun

Akun

Akun

Akun

Akun

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Posisi UP Bukti pengeluaran

Sudah di sahkan

(12)

(13)

35

BAB V BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)

Petunjuk pengisian Buku Pengawasan Anggaran Bendahara Pengeluaran: (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7)


(8)

diisi fungsi berkenaan

(9)

diisi kode sub fungsi berkenaan

(10)

diisi kode program berkenaan

(11)

diisi kode kegiatan berkenaan

(12)

diisi kode sub kegiatan berkenaan

(13)

diisi kode kelompok akun berkenaan

(14)

s/d (17) diisi kode akun terkait

(18)

diisi pagu kelompok akun berkenaan

(19)

s/d (22) diisi pagu akun terkait

Kolom (1)

: diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi

Kolom (2) : diisi nomor bukti bendahara Kolom (3) : diisi uraian dari transaksi pengeluaran yang dilakukan Kolom (4) : diisi jumlah nominal transaksi Kolom (5) : diisi akumulasi jumlah pembayaran melalui mekanisme UP Kolom (6) : diisi akumulasi jumlah pembayaran melalui mekanisme LS Kolom (7) : diisi sisa pagu kelompok akun berkenaan Kolom (8) s/d (11): diisi sisa pagu akun terkait Kolom (12) : diisi jumlah pembayaran yang belum di-GU-kan Kolom (13) : diisi jumlah pembayaran yang sudah di-GU-kan


37



A. Pengelolaan Kas UP/TUP Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan yang dikelola BPP berasal dari Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran mentransfer sejumlah UP/TUP kepada BPP untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh BPP. UP/TUP BPP merupakan uang muka kerja yang akan digunakan oleh PPK di mana BPP berada (PPK-BPP) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPK-BPP. Dana UP/TUP yang ada dalam pengelolaan BPP harus ditatausahakan, dicatat dan dibukukan dengan baik dan tertib. Pelaksanaan pembayaran dengan UP/TUP hanya dapat dilaksanakan apabila ada perintah dari PPK-BPP. Sebelum melakukan pembayaran, BPP: a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh PA/Kuasa PA, meliputi kuitansi/tanda-terima, faktur pajak, dan lain-lain dokumen yang menjadi dasar hak tagih; b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, termasuk perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban lainnya yang berdasarkan ketentuan dibebankan kepada pihak ketiga; dan c. Menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan pagu untuk jenis belanja yang dimintakan pembayarannya. BPP wajib menolak perintah pembayaran apabila persyaratan pada huruf a sampai dengan c di atas tidak dipenuhi. Dalam hal semua syarat-syarat pada huruf a sampai dengan c dipenuhi, maka BPP melakukan pembayaran sesuai dengan besarnya tagihan yang diajukan. Atas pembayaran yang dilakukannya, BPP sebagai wajib pungut wajib memungut pajak-pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.


38


Bukti-bukti

pembayaran

selanjutnya

disampaikan

kepada

PPK-BPP

untuk

dikumpulkan dan diajukan penggantian dana persediannya (GUP) melalui PPK. Pada akhir kegiatan/tahun anggaran, BPP wajib menyetorkan seluruh sisa UP/TUP yang berada dalam pengelolaannya kepada Bendahara Pengeluaran. B. Pengelolaan Kas Selain UP/TUP Di samping mengelola uang persediaan, BPP juga mengelola uang yang berasal dari SP2D-LS yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran namun diteruskan kepadanya, pajak-pajak dari potongan pembayaran yang dilakukannya dan sumber penerimaan lainnya yang menjadi hak negara. Atas potongan pajak-pajak dan penerimaan lainnya tidak dapat digunakan langsung untuk melakukan pembayaran. Pajak-pajak dan penerimaan lainnya tersebut harus disetor ke kas negara dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Surat Setoran Pajak (SSP) digunakan untuk penyetoran pajak, Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) digunakan untuk penyetoran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan, dan SSBP digunakan untuk penyetoran penerimaan lainnya. SP2D-LS Bendahara yang diteruskan kepada BPP harus dibayarkan oleh BPP kepada yang berhak menerimanya. Apabila penerima pembayaran tidak menunaikan haknya, maka atas uang yang tidak diambil tersebut disetorkan ke kas negara dengan menggunakan formulir SSPB. Pada akhir tahun anggaran, BPP wajib menyetorkan semua uang yang berada dalam pengelolaannya ke kas negara (kecuali sisa UP yang harus disetorkan ke Bendahara Pengeluaran). C. Pembukuan BPP Sehubungan dengan fungsi BPP selaku pembantu Bendahara Pengeluaran, BPP akan menerima sejumlah dana dari Bendahara Pengeluaran guna dibayarkan kepada yang berhak. Selaku bendahara, BPP dalam melakukan pembayaran wajib melakukan pengujian dan wajib melakukan pungutan baik pajak maupun non pajak termasuk jasa giro.


39


1) Penerimaan dana dari Bendahara Pengeluaran Penyaluran dana dari Bendahara Pengeluaran kepada BPP dapat bersumber dari UP dan dapat bersumber dari SPM-LS Bendahara. Dalam hal setelah pelaksanaan pembayaran terdapat sisa atas dana dimaksud, terhadap sisa dana UP dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran sedangkan terhadap sisa dana SPM-LS Bendahara disetor ke Kas Negara dengan menggunakan SSBP. Pembukuan yang dilakukan oleh BPP adalah sebagai berikut: 1. Tanda terima/bukti transfer dari Bendahara Pengeluaran, dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP dan/atau Buku Pembantu LS-Bendahara. Khusus untuk UP dicatat sebagai pagu dalam kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran UP sesuai rencana penggunaan. 2. Pengembalian sisa UP kepada Bendahara Pengeluaran, dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan dan Buku Pembantu UP.

3. Setoran sisa dana SPM-LS Bendahara ke Kas Negara, dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS Bendahara. 2) Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari Uang Persediaan 1. Pembayaran

atas

UP

dilakukan

setelah

dikurangi

kewajiban

pihak

terbayar/pihak ketiga. Selanjutnya BPP wajib meminta kuitansi/bukti pembayaran sebesar nilai bruto dan faktur pajak serta mengembalikan faktur pajak yang telah disahkan oleh BPP kepada pihak terbayar/pihak ketiga sebesar kewajibannya. Kuitansi/bukti pembayaran dan faktur pajak dibukukan: a) Sebesar nilai bruto kuitansi/bukti pembayaran dibukukan di sisi kredit pada BKU dan di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP, dan dicatat sebagai pengurangan pagu dalam kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran UP. b) Sebesar nilai faktur pajak/SSP dibukukan di sisi debet pada BKU, di sisi debet pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak.


40


2. Penyetoran pajak ke kas negara SSP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak. 3. Pengembalian sisa UP kepada Bendahara Pengeluaran Tanda terima/bukti transfer dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP. Catatan:

Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada PA/Kuasa PA dan sekaligus sebagai sarana revolving UP, PPK menerbitkan SPP dan menyampaikannya kepada PPSPM dengan disertai bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti setor. SPP dibukukan di sisi debet dan sisi Kredit (in-out) pada BKU, dan dicatat dalam kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran UP. 3) Aktivitas pembayaran atas Uang yang bersumber dari SPM-LS Bendahara 1. Pada dasarnya dengan SPM-LS Bendahara, pemotongan kepada pihak terbayar telah dilakukan pada saat penerbitan SPM dimaksud. Oleh karena itu, pelaksanaan pembayaran dilakukan atas nilai netto berdasarkan daftar yang sudah dibuat. Demikian juga penyetoran atas sisa SPM-LS Bendahara ke kas negara dilakukan oleh BPP dengan menggunakan SSPB sebesar nilai

netto, hal mana terjadi apabila setelah waktu tertentu pihak yang dituju tidak mengambil uang dimaksud. Pembukuan atas bukti pembayaran dan SSPB dilakukan sebagai berikut: a) Sebesar tanda terima/bukti pembayaran dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara; b) SSPB yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara.


41


2. Dalam hal SPM-LS Bendahara tidak mencakup pemotongan pajak pihak terbayar, BPP wajib melakukan pemotongan pajak dimaksud pada saat pelaksanaan pembayaran. Pembukuan dilakukan sebagai berikut: a) Sebesar tanda terima/bukti pembayaran (bruto) dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LSBendahara; b) Sebesar nilai faktur pajak/SSP dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak; c) SSP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak. 3. Setoran sisa dana SPM-LS Bendahara ke kas negara SSPB yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara. 4) Aktivitas Lainnya Pada dasarnya BPP wajib membukukan dan mempertanggungjawabkan seluruh uang yang diterimanya. Selanjutnya untuk menampung kemungkinan adanya penerimaan BPP di luar aktivitas tersebut di atas, pembukuan dilakukan sebagai berikut: 1) Bukti penerimaan lainnya dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain;

2) SSBP yang dinyatakan sah, yang merupakan setoran atas penerimaan lainlain, dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain.


42


5) Contoh Format Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu a. Buku Kas Umum (BKU) Bagian 1: Halaman Muka, berbentuk sebagai berikut: BUKU KAS UMUM Kementerian/Lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja

: : : :

(……) (……) (……) (……)

……………..….. ………………… ………………… …………………

(1) (2) (3) (4)

Tgl/No SK Pengangkatan 1. BPP 2. Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran

: ………………………… : …………………………

(5)

…………………………

(7)

(6)

…………, ………..….. (8) Mengetahui, Pejabat Pembuat Komitmen

Bendahara Pengeluaran Pembantu

(9) …………………. NIP

(10) ……………………… NIP

Petunjuk pengisian: (1) diisi kode dan nama Kementerian (2) diisi kode dan nama Unit Organisasi (3) diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota (4) diisi kode dan nama Satuan Kerja (5) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan BPP (6) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (7) diisi tahun anggaran (8) diisi tempat dan tanggal BP-BPP ditandatangani (9) diisi nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen yang ditunjuk (10) diisi nama dan NIP Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditunjuk


43


Bagian 2: Halaman isi BKU, berbentuk sebagai berikut : Tanggal

Nomor Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


: diisi tanggal pembukuan (format:bulan-tanggal)

Kolom 2

: diisi nomor bukti dokumen sumber

Kolom 3

: diisi uraian dari transaksi penerimaan/pengeluaran

Kolom 4

: diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber

Kolom 5

: diisi jumlah pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber

Kolom 6

: diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah penerimaan/ pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber.


44


Bagian 3: Halaman catatan BKU (untuk Pemeriksaan Kas BPP), berbentuk sebagai berikut:

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS Pada hari ini,……. tanggal………..bulan……….tahun………. kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas BPP dengan posisi saldo BKU sebesar Rp……… dan Nomor Bukti terakhir nomor. …………. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut: I.

Hasil pemeriksaan pembukuan BPP A Saldo Kas (yang belum dipertanggungjawabkan BPP) 1.

Saldo BP Kas (tunai dan bank)

Rp

……

2.

Saldo BP UM Perjadin

Rp

……

3.

Jumlah (A.1+A.2)

(+) Rp

……….

B Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari

C II.

1.

Saldo BP UP

Rp

……

2.

Saldo BP LS-Bendahara

Rp

……

3.

Saldo BP Pajak

Rp

……

4.

Saldo BP Lain-Lain

Rp

……

5.


(+) Rp

……….

Selisih Pembukuan (A.1-B.5)

Rp

……..

Hasil Pemeriksaan kas A Kas yang dikuasai BPP 1

Uang tunai di brankas

Rp

……

2

Uang di rekening bank

Rp

……

3

Jumlah Kas (A.1+A.2)

(+) Rp

……….

III. Selisih Kas A 1

Saldo BP Kas (I.A.1)

Rp

……

2

Jumlah Kas (II.A.3)

Rp

……

3

Selisih Kas (A.1-A.2)

(-) Rp

………

IV. Penjelasan atas selisih kas 1

………………………………………………………………………………………….

2

………………………………………………………………………………………….. Yang diperiksa,

Yang memeriksa,


Pejabat Pembuat Komitmen

Nama………….

Nama……………

NIP …………….

NIP ………………


45


b. Buku Pembantu (BP) 1) BP Kas/BP Uang Persediaan (BP UP)/BP LS-Bdh/BP Lain-lain Bentuk BP di atas adalah sebagai berikut:

Buku Pembantu …………….. (1) Kementerian/Lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl/No SK Pengangkatan

: : : :

(……) …………….. (……) …………….. (……) …………….. (……) ……………..

(2) (3) (4) (5)

1. BPP 2. Pejabat Pembuat

: :

…………….. ………………

(6) (7)

Tahun Anggaran

:

………….

(8)

Komitmen

Tanggal

Nomor Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Petunjuk pengisian: (1) diisi jenis BP berkenaan (2) diisi kode dan nama Kementerian (3) diisi kode dan nama unit organisasi (4) diisi kode dan nama propinsi/kabupaten/kota (5) diisi kode dan nama satuan kerja


46


(6) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan BPP (7) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (8) diisi tahun anggaran

Pengisian kolom (1) sampai dengan (6) mengikuti petunjuk pengisian bagian 2 BKUBPP 2) Buku Pembantu BPP Pajak (BP BPP Pajak) Bentuk BP Pajak adalah sebagai berikut:

BUKU PEMBANTU PAJAK Kementerian/Lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja

: : : :

(……) (……) (……) (……)

…………….. …………….. …………….. ……………..

(1) (2) (3) (4)

Tgl/No SK Pengangkatan (5)

2. Pejabat Pembuat

: ……………..………….. : ……………..…………..

Tahun Anggaran

: ……………..…………..

(7)

1. BPP Komitmen

(6)

Penerimaan (Debet)

Tanggal

Nomor bukti

Uraian

(1)

(2)

(3)

PPN

PPh Ps 21

PPh Ps 22

PPh Ps 23

……

Pengeluaran (Kredit)

Saldo

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Petunjuk pengisian: (1) diisi kode dan nama Kementerian (2) diisi kode dan nama unit organisasi (3) diisi kode dan nama propinsi/kabupaten/kota (4) diisi kode dan nama satuan kerja (5) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan BPP (6) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (7) diisi tahun anggaran


47


Kolom (1)


Kolom (2) : diisi nomor bukti dokumen sumber Kolom (3) : diisi uraian dari transaksi penerimaan atau pengeluaran Kolom (4) : diisi jumlah pungutan PPN yang diterima Kolom (5) : diisi jumlah pungutan PPh Ps 21 diterima Kolom (6) : diisi jumlah pungutan PPh Ps 22 diterima Kolom (7) : diisi jumlah pungutan PPh Ps 23 diterima Kolom (8) : diisi jumlah pungutan pajak lainnya (jika ada) Kolom (9) : diisi jumlah pajak yang telah disetorkan ke kas negara Kolom (10) : diisi jumlah saldo setelah ditambah penerimaan pajak atau dikurangi jumlah setoran pajak yang tercantum dalam dokumen sumber.


48


3)

Buku Pengawasan Anggaran BPP. Bentuk Buku Pengawasan Anggaran BPP sebagai berikut: Buku Pengawasan Anggaran Uang Persediaan

Kementerian/Lembaga

:

(……) ……………..

(1)

Fungsi

:

……….

(8)

Unit Organisasi

:

(……) ……………..

(2)

Subfungsi

:

……….

(9)

Provinsi/Kabupaten/Kota

:

(……) ……………..

(3)

Program

:

……….

(10)

Satuan Kerja

:

(……) ……………..

(4)

Kegiatan

:

……….

(11)

Subkegiatan

:

……….

(12)

1. BPP

:

……………... (5)

2. Pejabat Pembuat Komitmen

:

……………… (6)

Tahun Anggaran

:

………….

Tgl/No SK Pengangkatan

Tgl

No. Bkt

Uraian

(7)

Nilai Transaksi

PAGU 1

2

3

4

MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN

BKPK

MA

MA

MA

MA

MA

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

5

6

7

8

9

10

Posisi UP Bukti pengeluaran

Sudah diSPP kan

11

12

49




(2)


(3)


(4)


(5)

diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan BPP

(6)

diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan

(7)


(8)

diisi fungsi berkenaan

(9)

diisi kode subfungsi berkenaan

(10) diisi kode program berkenaan (11) diisi kode kegiatan berkenaan (12) diisi kode subkegiatan berkenaan (13) diisi kode kelompok akun berkenaan (14) s/d (18) diisi kode akun berkenaan (19) diisi pagu kelompok akun berkenaan (20) s/d (24) diisi pagu akun berkenaan Kolom (1)


Kolom (2)

: diisi nomor bukti dokumen sumber pengeluaran

Kolom (3)

: diisi uraian dari transaksi pengeluaran yang dilakukan

Kolom (4)

: diisi jumlah nominal transaksi

Kolom (5)

: diisi sisa pagu kelompok akun berkenaan.

Kolom (6) s/d (10) : diisi sisa pagu akun berkenaan Kolom (11)

: diisi jumlah pembayaran yang belum di-LPJ-kan

Kolom (12)

: diisi jumlah pembayaran yang sudah di-LPJ-kan


50

BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

Bendahara

Penerimaan

pertanggungjawaban

dan

secara

Bendahara bulanan

Pengeluaran

atas

uang

wajib

yang

menyusun

dikelolanya.

laporan

Bendahara

Pengeluaran Pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Bendahara Pengeluaran pada setiap awal bulan. Laporan pertanggungjawaban bendahara tersebut harus menyajikan informasi tentang: a. Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan, penggunaan/pengurangan, dan saldo akhir dari buku-buku pembantu; b. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas dan saldo di rekening bank/pos; c. Hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dengan UAKPA); dan

d. Penjelasan atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas. A. Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran disusun berdasarkan BKU, Buku-Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran yang telah direkonsiliasi dengan UAKPA. Di samping itu juga perlu ditambahkan bahwa LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan gabungan dari satu atau lebih LPJ-BPP dengan LPJ Bendahara Pengeluaran itu sendiri. LPJ BPP juga disusun berdasarkan BKU, Bukubuku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran. B. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran disampaikan kepada: a. Kepala KPPN yang ditunjuk dalam DIPA satuan kerjanya; b. Menteri/Pimpinan Lembaga masing-masing; dan c. Badan Pemeriksa Keuangan.


51


Penyampaian LPJ tersebut dilakukan secara bulanan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya, disertai dengan salinan rekening koran dari bank/pos bulan berkenaan. Laporan pertanggungjawaban BPP dikirimkan kepada Bendahara Pengeluaran induknya paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya disertai dengan salinan rekening koran dari bank/pos bulan berkenaan.


52


C. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara a. LPJ Bendahara Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, berbentuk sebagai berikut: LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN Bulan : ………………… (1) Kementerian/ Lembaga : (…..) …………… (2) Tgl, No. SP DIPA : ………………. Unit Organisasi : (…..) …………… (3) Tahun Anggaran : ………………. Propinsi/Kab/Kota : (…..) …………… (4) KPPN : (…) ….……… Satuan Kerja : (…..) …………… (5) Alamat dan No.Tlp. : (…..) …………… (6) I.

Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada ……………….…(10) dan Nomor Bukti terakhir Nomor: …………….. (11) Saldo Awal

Penerimaan

Penyetoran

Saldo Akhir

(3)

(4)

(5)

(6)

………….. …………..

1. BP Kas (tunai dan Bank)

…………..

…………..

………….. …………..

Buku Pembantu 1. BP …. 2. BP ….. 3. BP Lain-lain

II.

Rp.

(2)

BP Kas

B.

sebesar

Jenis Buku Pembantu (1)

A.

BKU

(7) (8) (9)

………….. ………….. …………..

………….. ………….. …………..

………….. ………….. …………..

………….. ………….. …………..

Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan 1. 2.

Uang tunai di brankas Uang di rekening bank

3.

Jumlah saldo kas

………… (12) ………… (13)

Rp. Rp.

(+)

(terlampir salinan rekening koran)

Rp.

………… (14)

III. Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA Hasil Rekonsiliasi internal (Bendahara dengan UAKPA) A.

Pembukuan menurut Bendahara 1 Penerimaan yang sudah disetorkan ke kas negara

Rp

………

(15)

B.

Pembukuan menurut UAKPA

Rp

………

(16)

C.

Selisih pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A1 – B)

Rp

……….. (17)

IV. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut: 1. 2.

Selisih Kas (saldo akhir I.A.1 – II.3) Selisih Pembukuan (III.C)

Mengetahui: Kuasa Pengguna Anggaran

Nama: NIP:

(21)

Rp. ……… (18) Rp. ……… (19)

(jelaskan apabila ada selisih) (jelaskan apabila ada selisih) ……….., …………… (20) Bendahara Penerimaan

Nama: NIP:


(22)

53



diisi bulan dan tahun berkenaan

(2)


(3)


(4)


(5)


(6)

diisi alamat dan nomor telepon satuan kerja

(7)


(8)


(9)


(10) diisi jumlah saldo akhir BKU pada bulan pelaporan (11) diisi nomor bukti terakhir pada BKU Kolom (3) : diisi saldo awal masing-masing buku yang merupakan saldo bulan lalu Kolom (4) : diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masingmasing buku Kolom (5) : diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masingmasing buku Kolom (6) : diisi jumlah saldo akhir (kolom (3) ditambah kolom (4) dikurangi kolom (5) masing-masing buku (12) diisi jumlah uang tunai di brankas bendahara penerimaan pada akhir bulan pelaporan (13) diisi jumlah uang pada rekening bendahara penerimaan di bank pada akhir bulan pelaporan (14) diisi penjumlahan nomor (12) dan (13) (15) diisi jumlah penerimaan yang sudah disetorkan pada bulan berkenaan (16) diisi realisasi penerimaan bulan berkenaan menurut UAKPA (17) diisi selisih antara nomor (15) dan (16) (18) diisi selisih antara I.A.1 kolom (6) dengan II.3 (19) diisi sama dengan nomor (17) (20) diisi tempat dan tanggal LPJ ditandatangani


54


(21) diisi nama dan NIP Kuasa PA

(22) diisi nama dan NIP Bendahara Penerimaan


55


b. LPJ Bendahara Pengeluaran Laporan Pertanggungjawaban berikut:

Bendahara

Pengeluaran,

berbentuk

sebagai

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Bulan: ………………… (1) Departemen Lembaga : (…..) ………… (2) Tgl, No. SP DIPA : ………………… (7) Unit Organisasi : (…..) ………… (3) Tahun Anggaran : ………………… (8) Provinsi/Kab/Kota : (…..) ………… (4) KPPN : (…) ….……….. (9) Satuan Kerja : (…..) ………… (5) Alamat dan Telp. : ……………….. (6) I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. …………(10) dan Nomor Bukti terakhir Nomor: …………….. (11) Saldo Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penambahan Pengurangan Akhir 2 3 4 5 6 1 A .

1. BP Kas (Tunai dan Bank) 2. BP UM Perjadin 3. BP BPP (Kas pada BPP) B .

…………..

BP Kas, BPP, dan UM Perjadin ………….. ………….. …………..

………….. ………….. …………..

………….. ………….. …………..

…………

BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadin 1. 2. 3. 4.

BP UP *) BP LS-Bendahara BP Pajak BP Lain-lain

………….. ………….. …………..

………….. ………….. ………….. …………..

………….. ………….. ………….. …………..

………….. ………….. ………….. …………..

………….. ………….. ………….. …………..

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp.........(12) II. Keadaan Kas pada akhir Bulan Pelaporan 1. Uang Tunai di Brankas Rp. ………… (13) 2. Uang di Rekening Bank Rp ………… (14) 3. Jumlah Kas Rp. III. Selisih Kas 1. Saldo Akhir BP Kas (I.A.1 kol 6) 2. Jumlah Kas (II.3)

(+)


………… (15) Rp. Rp

………… (16) ………… (17)

3. Selisih Kas Rp. ………… (18) IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA 1. Saldo UP Rp. ………. (19) 2. Kuitansi UP Rp. ………. (20) 3. 4.

Jumlah UP Saldo UP menurut UAKPA

Rp. Rp.

………… (21) ………… (22)

(-)

(+) (-)

5. Selisih Pembukuan UP Rp. ……….. (23) V. Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan UP (apabila ada): 1. …………………………………………………… (24) 2. …………………………………………………… Mengetahui: Kuasa Pengguna Anggaran,

Nama…………..(26) NIP…………………..

……….., …………… (25) Bendahara Pengeluaran,

Nama…………….(27) NIP………………….


56




(2)


(3)


(4)


(5)


(6)

diisi alamat da No telpon satuan kerja

(7)


(8)


(9)


(10) diisi jumlah saldo akhir BKU pada bulan pelaporan (11) diisi nomor bukti terakhir pada BKU Kolom (3) : diisi jumlah saldo awal masing-masing buku yang merupakan saldo akhir bulan lalu Kolom (4) : diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masingmasing buku pembantu Kolom (5) : diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masingmasing buku pembantu Kolom (6) : diisi jumlah saldo akhir [kolom (3) ditambah kolom (4) atau dikurangi kolom (5)] masing-masing buku (12) diisi jumlah uang tunai di brankas bendahara pengeluaran pada akhir bulan pelaporan (13) diisi jumlah uang pada rekening bendahara pengeluaran di bank pada akhir bulan pelaporan (14) diisi penjumlahan nomor (12) dan (13) (15) diisi saldo UP pada BP UP bulan berkenaan (16) diisi jumlah UP yang belum disahkan pada bulan berkenaan (17) diisi penjumlahan nomor (15) dan (16) (18) diisi saldo UP menurut UAKPA (19) diisi selisih antara nomor (17) dan (18)


57


(20) diisi selisih antara I.A.1 kolom (6) dengan II.3 (21) diisi sama dengan nomor (19) (22) diisi tempat dan tanggal LPJ ditandatangani (23) diisi nama dan NIP Kuasa PA

(24) diisi nama dan NIP Bendahara Pengeluaran


58


c. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu (LPJ-BPP) Bentuk LPJ-BPP sebagai berikut: LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Bulan: ………………… (1) Departemen Lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kab/Kota Satuan Kerja Alamat dan Tlp.

: : : : :

(…..) ………. (2) (…..) ………. (3) (…..) ………. (4) (…..) ………. (5) ……………... (6)

Tgl/No SK Pengangkatan 1. BPP 2. Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran

: : :

………….. (7) ………….. (8) ………….. (9)

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU-BPP sebesar Rp.………(10) dan nomor bukti terakhir nomor ………….. (11) Saldo Saldo Jenis Buku Penambahan Pengurangan Awal Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) ………….. A. BP Kas dan UM Perjadin ………….. ………….. ………….. ………….. 1. BP Kas (kas tunai dan bank) ………….. ………….. ………….. ………….. 2. BP UM Perjadin B.

BP selain Kas dan UM Perjadin 1. BP UP *)  Belanja MA ……  Belanja MA ……  Belanja MA ……  Pengembalian Sisa UP 2. BP LS-Bdh  Pembayaran atas LS-Bdh  Setoran atas LS-Bdh 3. BP Pajak 4. BP Lain-lain

…………..

…………..

…………..

…………..

………….. …………..

………….. …………..

………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………. ………….. ………….. …………..

…………..

………….. ………….. …………..

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPP kan sebesar Rp………… II. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan 1. Uang tunai Rp. ………… (12) 2. Uang direkening bank Rp ………… (13) 3.

Jumlah kas

III. Selisih Kas 1. Saldo akhir BP Kas (I.A.1 kol 6) 2. Jumlah Kas (II.3) 3.

Rp. Rp.

(+)


Rp.

………… (14)

……….. (15) ……….. (16)

Selisih Kas

(-) Rp.

IV. Penjelasan selisih III.3 (apabila ada): 1. ……………………………………………

………. (17)

(18)

……….., …………… (19) Mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen


Nama: NIP:

Nama: NIP:

(20)


(21)

59




(2)


(3)


(4)


(5)


(6)

diisi alamat dan nomor telpon satuan kerja

(7)

diisi tanggal dan nomor SK pengangkatan BPP

(8)

diisi tanggal dan nomor SK pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen

(9)


(10) diisi jumlah saldo akhir BKU BPP pada bulan pelaporan (11) diisi nomor bukti terakhir pada BKU BPP Kolom (3) : diisi jumlah saldo awal masing-masing buku pembantu yang merupakan saldo akhir bulan lalu. Kolom (4) : diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masingmasing buku pembantu. Kolom (5) : diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masingmasing buku pembantu. Kolom (6) : diisi jumlah saldo akhir (kolom (3) ditambah kolom (4) atau dikurangi kolom (5)) masing-masing buku. (12) diisi jumlah uang tunai di brankas BPP pada akhir bulan pelaporan (13) diisi jumlah uang pada rekening BPP di bank pada akhir bulan pelaporan (14) diisi penjumlahan nomor (12) dan (13) (15) diisi sama dengan I.A kolom 6 (16) diisi sama dengan II.3 (17) diisi selisih antara nomor (15) dan (16) (18) diisi penjelasan terjadinya selisih (apabila terdapt selisih) (19) diisi tempat dan tanggal LPJ ditandatangani (20) diisi nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen (21) diisi nama dan NIP Bendahara Pengeluaran Pembantu MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

60



Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara yang diterimanya. Verifikasi yang dilakukan oleh KPPN meliputi kegiatan sebagai berikut: 1. Membandingkan saldo UP yang tertuang dalam LPJ dengan Kartu Pengawasan Uang Persediaan yang ada di KPPN; 2. Membandingkan saldo awal yang tertuang dalam LPJ dengan saldo akhir yang tertuang dalam LPJ bulan sebelumnya; 3. Menguji kebenaran nilai uang di rekening bank yang tercantum dalam LPJ dengan salinan rekening koran bendahara; 4. Menguji kebenaran perhitungan (penambahan/pengurangan) pada LPJ; dan 5. Meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak dan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang telah diverifikasi tetapi masih terdapat kesalahan, dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan untuk kemudian dilakukan pembetulan dan disampaikan kembali kepada KPPN setelah dilakukan revisi seperlunya. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang telah diperbaiki dikirim kembali ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian. KPPN merekap seluruh LPJ Bendahara yang berada di wilayah kerjanya untuk kemudian menyampaikan rekap LPJ Bendahara tersebut ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat. Atas dasar Rekapitulasi LPJ Bendahara yang diterima dari seluruh KPPN di wilayah kerjanya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan rekapitulasi LPJ Bendahara menurut

bagian

anggaran

dan

menyampaikannya

kepada

Direktur

Jenderal

Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN).


61


Atas dasar Rekapitulasi LPJ Bendahara yang diterima dari seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Direktorat PKN menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara menurut bagian anggaran. Hasil rekapitulasi LPJ disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk digunakan sebagai sumbangan data dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah tingkat pusat, serta sebagai bahan dalam menentukan kebijakan terkait dengan kas di bendahara. A.

Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Bagi KPPN 1. Pelaksanaan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan sebagai berikut: 1) menguji saldo awal dengan cara membandingkan dengan saldo akhir bulan sebelumnya; 2) menguji kebenaran saldo uang di rekening bank dengan salinan rekening koran bendahara; 3) menguji kebenaran perhitungan (penambahan/pengurangan); 4) meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran penerimaan negara (penerimaan yang disetor minimal sebesar saldo akhir bulan sebelumnya); 5) Hasil verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan: a. Apabila tidak ditemukan kesalahan dalam pengujian pada huruf a, b, c, dan d, KPPN membubuhi stempel (Format I) pada LPJ tersebut; b. Apabila ditemukan kesalahan dalam pengujian pada huruf a, b, dan c, KPPN membuat surat pengembalian LPJ (Format II); c. Apabila ditemukan ketidakpatuhan dalam penyetoran penerimaan negara, KPPN dapat memberikan surat teguran kepada Bendahara Penerimaan (Format III). 2. Pelaksanaan verifikasi atas LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai berikut: 1) menguji saldo awal dengan cara membandingkan dengan saldo akhir bulan sebelumnya; 2) menguji kebenaran saldo uang di rekening bank dengan salinan rekening koran bendahara; 3) menguji saldo UP dengan cara membandingkan dengan Kartu Pengawasan UP yang ada pada KPPN; MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

62


4) menguji kebenaran perhitungan (penambahan/pengurangan); 5) meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak (pajak yang disetor minimal sebesar saldo akhir bulan sebelumnya); 6) Hasil verifikasi atas LPJ Bendahara Pengeluaran: a. Apabila tidak ditemukan kesalahan dalam pengujian pada huruf a, b, c, dan d di atas, KPPN membubuhi stempel (Format I) pada LPJ tersebut; b. Apabila ditemukan kesalahan dalam pengujian pada angka huruf a, b, c, dan d di atas, KPPN membuat surat pengembalian LPJ (Format II); c. Apabila ditemukan ketidakpatuhan dalam penyetoran pajak, KPPN dapat memberikan surat teguran kepada Bendahara Pengeluaran (Format III). 3. Penyampaian hasil verifikasi dan pelaporan 1) Lembar kedua LPJ yang telah diverifikasi dan benar sebagaimana dimaksud poin 1.e.1) dan poin 2.f.1) di atas, disampaikan kepada bendahara yang bersangkutan; 2) Lembar kedua LPJ yang telah diverifikasi dan ditemukan kesalahan sebagaimana dimaksud poin 1.e.2) dan 2.f.2) di atas, dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kuasa PA dan kepada Kepala Kanwil DJPBN; 3) Atas dasar LPJ yang telah diverifikasi dan benar, KPPN menyusun daftar LPJ Bendahara Penerimaan (Format IV) dan Daftar LPJ Bendahara Pengeluaran (Format V); 4) Daftar LPJ sebagaimana dimaksud pada angka 3) disampaikan kepada Kanwil DJPBN setempat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja bulan pelaporan; 5) Dalam hal bendahara tidak menyampaikan LPJ sampai batas waktu yang ditentukan, KPPN dapat memberikan sanksi. B. Petunjuk Pelaksanaan Perbendaharaan

bagi

Kantor

Wilayah

Direktorat


Jenderal

63


1. Atas dasar Daftar LPJ Bendahara Penerimaaan yang diterima dari KPPN, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara Penerimaan menurut bagian anggaran (Format VI) secara bulanan; 2. Atas dasar Daftar LPJ Bendahara Pengeluaran yang diterima dari KPPN, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara Pengeluaran menurut bagian anggaran (Format VII) secara bulanan; 3. Rekapitulasi LPJ Bendahara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, disampaikan secara bulanan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur PKN paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja bulan pelaporan. C. Petunjuk Pelaksanaan bagi Direktorat Pengelolaan Kas Negara 1. Atas dasar Rekapitulasi LPJ Bendahara Penerimaan yang diterima dari Kanwil DJPBN, Direktorat PKN menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara Penerimaan menurut bagian anggaran (Format VIII); 2. Atas dasar Rekapitulasi LPJ Bendahara Pengeluaran yang diterima dari Kanwil DJPBN, Direktorat PKN menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara Pengeluaran menurut bagian anggaran (Format IX). Hasil rekapitulasi LPJ disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk digunakan sebagai sumbangan data dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah tingkat pusat, serta sebagai bahan dalam menentukan kebijakan terkait dengan kas di bendahara.


64


FORMAT I CONTOH STEMPEL VERIFIKASI LPJ BENDAHARA LPJ diterima tanggal…………………… Telah diverifikasi, tanggal….……………… nomor……..…… a.n. Kepala KPPN …………................ Kepala Seksi …….………………..

(…………………………) NIP ………………..


65


FORMAT II K P P N ……………….. PENGEMBALIAN LPJ BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN*) Nomor: ………………………………… Yth.

:

Bendahara Penerimaan/Pengeluaran*) Satker ……………………………………………………. …………………………………………………….

Sehubungan dengan LPJ bulan………….. yang Saudara sampaikan kepada kami, dengan surat pengantar No. …… tanggal ……….., yang diterima pada tanggal……. Nomor……….. dengan ini dikembalikan LPJ dimaksud dengan penjelasan sebagai berikut:*) 1. Ketidaksesuaian saldo awal dengan saldo akhir LPJ bulan sebelumnya. 2. Ketidaksesuaian nilai uang di rekening bank dengan salinan rekening koran. 3. Ketidaksesuaian saldo UP dengan Kartu Pengawasan Kredit Anggaran kami. 4. Ketidaksesuaian perhitungan. 5. ………………………………………………………………………………………….......... Untuk selanjutnya agar dilakukan perbaikan dan disampaikan kembali kepada kami paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian.

…………, ……………… Kepala Seksi ………….

Nama ………………….. NIP …………………….. Tembusan: 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ……………..; 2. Kuasa Pengguna Anggaran Kantor/Satker ………………………………….

*) coret yang tidak perlu atau ditambahkan penjelasan lebih lanjut


66


FORMAT III KOP SURAT KPPN Nomor

: S- ……….

Sifat

: Penting

Lampiran

: …… (…….) lembar

Hal

: Teguran Kepatuhan Penyetoran

…….., ….……………

Yth. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran*) Kantor/Satker …………............... di ……….. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Saudara Nomor ………. tanggal ………. yang kami telah kami verifikasi tanggal………. Nomor …………. diketahui bahwa saldo akhir penerimaan negara/pajak bulan yang lalu belum Saudara setorkan ke kas negara seluruhnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengingatkan Saudara untuk segera menyetorkan seluruh penerimaan negara/pajak sesuai peraturan yang berlaku. Demikian kami sampaikan.

Kepala Kantor,

Nama ……………… NIP ……………….. Tembusan: 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ……………..; 2. Kuasa Pengguna Anggaran Kantor/Satker ………………

*) coret yang tidak perlu


67


FORMAT IV KPPN ………………. DAFTAR LPJ BENDAHARA PENERIMAAN Bulan……………………

Kode No.

(1)

1.

Saldo Kas

BA

Satker

Kas Tunai

Kas Bank

Jumlah

Penerimaan

Penyetoran ke Kas Negara

Saldo

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)

(8)

(9)=(7)-(8)

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

999 (Dep …………………)

2.

999999

3.

999999

4.

Saldo penerimaan dan penyetoran

999 (Dep …………………)

5.

999999

6.

999999

…

……. (Dep…………..….) …………… Jumlah

*) Pengisian urut menurut kode BA dan Kantor ……………………….., ………………….. Kepala Seksi ………….. Nama……………. NIP …………….. MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

68


FORMAT V KPPN ………………. DAFTAR LPJ BENDAHARA PENGELUARAN Bulan: ………………………… Kode

Saldo Kas menurut Buku Pembantu (BP)

Uang Persediaan

No .

BA

Satker

BP UP

BP LS-Bdh

BP Pajak

BP Lain-lain

Jumlah

Saldo

Kuitansi

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=(4)+(5)+(6)+(7)

(9)

(10)

(11)=(9)+(10)

1.

999 (Dep ……)

……..

……..

……..

……..

……..

……

…….

…….

……..

……..

……..

……..

……..

……

…….

…….

2.

999999

3.

999999

4.

999 (Dep ……)

5.

999999

6.

999999

...

.… (Dep……..) ……. Jumlah

*) Pengisian urut menurut kode BA dan Kantor ……………………….., ………………….. Kepala Seksi …………..

Nama……………. NIP ……………..


69


FORMAT VI KANWIL ………………………….. REKAPITULASI LPJ BENDAHARA PENERIMAAN Bulan: ………………………………… Saldo Kas No.

Kode B A

(1)

(2)

Kementerian/ Jumlah Lembaga LPJ (3)

Saldo penerimaan dan penyetoran

Kas Tunai

Kas Bank

Jumlah

Penerimaan

(5)

(6)

(7)=(5)+(6)

(8)

(4)

Penyetoran ke Kas Negara (9)

Saldo (10)=(8)-(9)

Ket

(11)

Jumlah *) Pengisian urut menurut bagian anggaran Kepala Bidang…………………..,

Nama ……………… NIP ………………..


70


FORMAT VII KANWIL ………………………….. REKAPITULASI LPJ BENDAHARA PENGELUARAN Bulan: ………………………………… No. (1)

Kode

Kementerian/

B A (2)

Saldo Kas menurut Buku Pembantu (BP)

Uang Persediaan

Lembaga

Jumlah LPJ

BP UP

BP LSBdh

BP Pajak

BP Lainlain

Jumlah

Saldo

Kuitansi

Jumlah

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5)+(6)+(7)+(8)

(10)

(11)

(12)=(10)+(11)

Jumlah *) Pengisian urut menurut bagian anggaran

Kepala Bidang ……………………,

Nama ……………… NIP ………………..


71


FORMAT VIII DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA REKAPITULASI LPJ BENDAHARA PENERIMAAN Bulan: ………………………………… No.

Kode BA

(1)

(2)

Kementerian/ Jumlah LPJ Lembaga (3)

Saldo Kas

Selisih penerimaan dan penyetoran

Kas Tunai

Kas Bank

Jumlah

Penerimaan

Penyetoran ke Kas Negara

Selisih

(5)

(6)

(7)=(5)+(6)

(8)

(9

(10)=(8)-(9)

(4)

Ket. (11)

Jumlah *) Pengisian urut menurut bagian anggaran Kepala Subdirektorat ………………,

Nama ……………… NIP ………………..


72


FORMAT IX DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

REKAPITULASI LPJ BENDAHARA PENGELUARAN Bulan: ………………………………… No. (1)

Kode

Kementerian/

BA

Lembaga

(2)

(3)

Jumlah LPJ

Saldo Kas menurut Buku Pembantu (BP) BP UP

BP LSBdh

BP Pajak

(5)

(6)

(7)

(4)

BP Lainlain (8)

Uang Persediaan

Jumlah

Saldo

Kuitansi

Jumlah

(9)=(5)+(6)+(7)+(8)

(10)

(11)

(12)=(10)+(11)

Jumlah *) Pengisian urut menurut bagian anggaran Kepala Subdirektorat ………………..,

Nama ……………… NIP ……………….. MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

73

BAB VIII PENUTUP

BAB VIII PENUTUP

Dengan

disusunnya

modul

Pembukuan

dan

Penyusunan

Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja ini, maka diharapkan Penyuluh Perbendaharaan memiliki pedoman dalam melakukan penyuluhan kepada satuan kerja terkait tugas dan tanggung jawab bendahara dalam rangka pelaksanaan APBN yang meliputi pembukuan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas uang yang berada dalam tanggung jawabnya. Selain itu, modul ini diharapkan juga dapat menjadi pedoman bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara dalam pelaksanaan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara instansi. Modul Pembukuan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja ini bukan merupakan akhir dari usaha peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas di bendahara, akan tetapi merupakan bagian penting dalam rangka pemantauan dan pengelolaan kas di bendahara. Seiring dengan terus berkembangnya praktik-praktik manajemen kas negara, maka praktik pengelolaan dan penatausahaan kas di bendahara juga akan mengalami perkembangan. Oleh karena itu, penyempurnaan modul akan terus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang baru yang telah ditetapkan.


74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 73/PMK.05/2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja; 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; 8. Bahan Ajar Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, BPPK Jakarta, 2006.


75

LAMPIRAN: CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN

LAMPIRAN

CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan mengelola DIPA tahun 2010 dengan perincian sebagai berikut: Jenis Belanja 1. 2.

3.

4.

5.

Belanja Pegawai (5122) Belanja lembur Belanja barang operasional (5211) Keperluan sehari-hari perkantoran Belanja pengadaan bahan makanan Belanja barang operasional lainnya

Akun

Pagu (Rp)

521111 521112 521119

75.000.000 75.000.000 475.000.000 225.000.000 150.000.000 100.000.000

522111

100.000.000 100.000.000

Belanja pemeliharaan (5231) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin

523111 523121

300.000.000 150.000.000 150.000.000

Belanja perjalanan (5241) Belanja perjalanan biasa

524111

50.000.000 50.000.000

Belanja Jasa (5221) Belanja langganan daya dan jasa

512211

Jumlah pagu sebesar Rp.1.000.000.000,Dana UP yang diberikan adalah sebesar Rp.30.000.000,Transaksi yang terjadi pada bulan Januari 2009 adalah sebagai berikut: 4 Januari 2010 Diterima DIPA dengan perincian seperti data di atas. 5 Januari 2010 Diterima SPM-UP beserta SP2D-UP nya sebesar Rp 30.000.000,Dibeli buku cek sebesar Rp 100.000,- yang membebani akun 521111 dengan mendebet langsung rekening. 6 Januari 2010 Diambil uang tunai dari Bank sebesar Rp 29.000.000,Dibayar tagihan PAM sebesar Rp 1.400.000,- dan tagihan PLN sebesar Rp 1.600.000,dengan beban akun 522111. MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

76


7 Januari 2010 Dikirim kepada BPP, dana UP sebesar Rp 10.000.000,- dengan perincian sebagai berikut: akun 521111 Rp 3.000.000,akun 521112 Rp 5.000.000,akun 521119 Rp 2.000.000,11 Januari 2010 Diterima SPM/SP2D LS atas nama CV Kaimana untuk pengadaan bahan makanan sebesar Rp.25.000.000,- dengan beban MA 521112. 12 Januari 2010 Direncanakan diadakan kegiatan yang memerlukan dana melebihi UP, maka diajukan SPP-TUP. Atas SPP-TUP tersebut, Bendahara Pengeluaran menerima SPM/SP2D-TUP sebesar Rp.30.000.000,Diambil uang dari bank sebesar Rp 30.000.000,13 Januari 2010 Dibayarkan persekot untuk SPPD a.n Santoso dkk sebesar Rp.30.000.000,menggunakan dana TUP tersebut. 15 Januari 2010 Pada sore hari dibayarkan biaya pemeliharaan gedung kepada CV Megah sebesar Rp 10.000.000,- dengan membebani akun 523111. Atas transaksi tersebut dipungut PPN sebesar Rp 909.090,- dan PPh pasal 23 sebesar Rp 545.454,- dan disetorkan pada esok hari. 20 Januari 2010 Diterima SPPD Rampung a.n Santoso dkk sebesar Rp.30.000.000,- dengan membebani akun 524111. 25 Januari 2010 Diterima SPM/SP2D Nihil atas TUP sebesar Rp.30.000.000,28 Januari 2010 Sehubungan diperlukan dana dengan segera, maka diajukan SPP-GUP. Atas SPP-GUP tersebut Bendahara Pengeluaran menerima SPM/SP2D-GUP sebesar Rp.13.100.000,Dan diambil uang dari bank sebesar Rp 10.000.000,29 Januari 2010 Dibayar biaya pengadaan ATK kepada Toko Gramedia Jaya sebesar Rp 9.900.000,yang membebani Akun 521111. Bendahara Pengeluaran memungut PPN sebesar Rp 900.000,- dan PPh Ps 22 sebesar Rp 135.000,-. 29 Januari 2010


77


Diterima SPM/SP2D LS Bendahara untuk uang lembur sebesar Rp 10.000.000,dengan potongan PPh Ps 21 sebesar Rp 1.500.000,- Transaksi ini membebani akun 512211. Diambil uang lembur tersebut dari bank, dan hari itu juga langsung dibagikan habis kepada yang berhak. 29 Januari 2010 Bendahara menghitung jumlah transaksi debet dan kredit, untuk dituangkan dalam LPJ Bendahara. PERINTAH: 1. Anda sebagai Bendahara Pengeluaran diminta membukukan transaksi di atas dalam BKU dan buku-buku pembantu lain yang diperlukan. 2. Susunlah Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas transaksi di atas. Buku Kas Umum (BKU)

(1)

No. Bukti (2)

4/1

1

DIPA Kel Akun 5122

75.000.000

75.000.000

0

4/1

2

DIPA Kel Akun 5211

475.000.000

475.000.000

0

4/1

3

DIPA Kel Akun 5221

100.000.000

100.000.000

0

4/1

4

DIPA Kel Akun 5231

300.000.000

300.000.000

0

4/1

5

DIPA Kel Akun 5241

50.000.000

50.000.000

0

5/1

6

SPM/SP2D-UP tgl... no...

30.000.000

5/1

7

Dibeli buku cek

6/1

8

Diambil uang tunai dari bank

6/1

9

6/1

Tgl

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

(3)

(4)

(5)

(6)

30.000.000 100.000

29.900.000

29.000.000

29.900.000

Dibayar tagihan PAM

1.400.000

28.500.000

10

Dibayar tagihan PLN

1.600.000

26.900.000

7/1

11

Dikirim dana UP kepada BPP

10.000.000

10.000.000

26.900.000

11/1

12

SPM/SP2D LS a.n CV Kaimana untuk pengadaan bahan makanan

25.000.000

25.000.000

26.900.000

12/1

13

SPM/SP2D-TUP tgl... no...

30.000.000

12/1

14

Diambil uang dari bank

30.000.000

30.000.000

56.900.000

13/1

15

Dibayar persekot SPPD a.n Santoso

30.000.000

30.000.000

56.900.000

15/1

16

Dibayar pemeliharaan gedung a.n CV Megah

10.000.000

46.900.000

15/1

17

Dipungut PPN a.n CV Megah

909.090

47.809.090

15/1

18

Dipungut PPh Ps 23 a.n CV Megah

545.454

48.354.544

16/1

19

Disetor PPN a.n CV Megah

909.090

47.445.454

16/1

20

Disetor PPh Ps 23 a.n CV Megah

545.454

46.900.000

20/1

21

Diterima SPPD rampung a.n Santoso

30.000.000

16.900.000

25/1

22

SPM/SP2D Nihil atas TUP tgl... no...

30.000.000

16.900.000

29.000.000

30.000.000

56.900.000


78

LAMPIRAN: PEMBAHASAN CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN

28/1

23

SPM/SP2D-GUP tgl... no...

13.100.000

28/1

24


10.000.000

29/1

25

Pengadaan ATK toko Gramedia Jaya

29/1

26

Dipungut PPN a.n toko Gramedia Jaya

900.000

21.000.000

29/1

27

Dipungut PPh Ps 22 a.n Toko Gramedia Jaya

135.000

21.135.000

29/1

28

SPM/SP2D LS Bdh untuk uang lembur

10.000.000

1.500.000

29.635.000

29/1

29

Diambil Uang lembur dari bank

8.500.000

8.500.000

29.635.000

29/1

30

Tanda terima pembayaran uang lembur

8.500.000

21.135.000

jumlah

1.258.089.544

30.000.000 10.000.000

30.000.000

9.900.000

20.100.000

1.236.954.544

Buku Pembantu Kas

(1)

No Bukti (2)

5/1

6


5/1

7

Dibeli buku cek

6/1

8


6/1

9

6/1

Tgl

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

(3)

(4)

(5)

(6)

30.000.000

30.000.000 100.000

29.900.000

29.000.000

29.900.000

Dibayar tagihan PAM

1.400.000

28.500.000

10

Dibayar tagihan PLN

1.600.000

26.900.000

7/1

11


10.000.000

16.900.000

12/1

13


30.000.000

12/1

14


30.000.000

13/1

15

15/1

29.000.000

46.900.000 30.000.000

46.900.000


30.000.000

16.900.000

16


10.000.000

6.900.000

15/1

17


909.090

7.809.090

15/1

18


545.454

8.354.544

16/1

19


909.090

7.445.454

16/1

20


545.454

6.900.000

28/1

23


13.100.000

28/1

24


10.000.000

29/1

25



20.000.000 10.000.000

20.000.000

9.900.000

10.100.000

79


Dipungut PPN a.n toko Gramedia Jaya Dipungut PPh Ps 22 a.n Toko Gramedia Jaya SPM/SP2D LS Bdh untuk uang lembur

29/1

26

29/1

27

29/1

28

29/1

29


29/1

30


jumlah

900.000

11.000.000

135.000

11.135.000

10.000.000

1.500.000

19.635.000

8.500.000

8.500.000

19.635.000

8.500.000

11.135.000

163.089.544

151.954.544

Buku Pembantu Kas Bank Tgl

No. Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

5/1

6


5/1

7

Dibeli buku cek

6/1

8


12/1

13


12/1

14


28/1

23


28/1

24


29/1

28


29/1

29


jumlah

30.000.000

30.000.000 100.000

29.900.000

29.000.000

900.000

30.000.000

30.900.000 30.000.000

13.100.000

10.000.000

83.100.000


900.000 14.000.000

10.000.000

4.000.000

1.500.000

12.500.000

8.500.000

4.000.000

79.100.000

80


Buku Pembantu Kas Tunai Tgl

No. Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

4/1

8


4/1

9

Dibayar tagihan PAM

1.400.000

27.600.000

4/1

10

Dibayar tagihan PLN

1.600.000

26.000.000

5/1

11


10.000.000

16.000.000

12/1

14


13/1

15


30.000.000

16.000.000

15/1

16


10.000.000

6.000.000

15/1

17


909.090

6.909.090

15/1

18


545.454

7.454.544

16/1

19


909.090

6.545.454

16/1

20


545.454

6.000.000

28/1

24


29/1

25


29/1

26

Dipungut PPN a.n toko Gramedia Jaya

900.000

7.000.000

29/1

27


135.000

7.135.000

29/1

29

Diambil uang lembur dari bank

8.500.000

15.635.000

29/1

30


jumlah

29.000.000

29.000.000

30.000.000

46.000.000

10.000.000

16.000.000 9.900.000

8.500.000

79.989.544


6.100.000

7.135.000

72.854.544

81


Buku Pembantu UM Perjadin Tgl

No. Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

13/1

15


20/1

21


jumlah

30.000.000

30.000.000 30.000.000

30.000.000

0

30.000.000

Buku Pembantu BPP Tgl

No. Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

7/1

11


jumlah

10.000.000

10.000.000

10.000.000

0

Buku Pembantu Uang Persediaan/UP Tgl

No. Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

5/1

6


5/1

7

Dibeli buku cek

6/1

9

6/1

30.000.000

30.000.000 100.000

29.900.000

Dibayar tagihan PAM

1.400.000

28.500.000

10

Dibayar tagihan PLN

1.600.000

26.900.000

12/1

13


15/1

16


30.000.000


56.900.000 10.000.000

46.900.000

82


20/1

21


28/1

23


29/1

25


jumlah

30.000.000 13.100.000

30.000.000 9.900.000

73.100.000

16.900.000

20.100.000

53.000.000

Buku Pembantu LS Bendahara Tgl

No. Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

29/1

28


29/1

30


Jumlah

10.000.000

10.000.000


1.500.000

8.500.000

8.500.000

0

10.000.000

83


Buku Pembantu PAJAK

Tgl

No . Bkt

Uraian

(1)

(2)

(3)

15/1

17


15/1

18


16/1

19


909.090

545.454

16/1

20


545.454

0

26

Dipungut PPN a.n Toko Gramedia Jaya

27


29/ 1 29/ 1

Debet

jumlah

PPN

PPh 21

PPh 22

PPh 23

….

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Kredit

Saldo

(9)

(10)

909.090

909.090 545.454

1.454.544

900.000

900.000

135.000

1.809.09 0

135.000

1.035.000

545.454


1.454.54 4

84


Buku Pengawasan Anggaran Belanja Tgl

No Bukti

Uraian

Nilai Transaksi

Kel. Akun

Akun

Akun

Akun

Akun

UP

LS

5122

512211

-

-

-

Bkt Klr

Sdh sah

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4/1

1

DIPA Kel Akun 5122

75.000.000

75.000.000

29/1

28

65.000.000

65.000.000


10.000.000

Cara bayar

10.000.000


Posisi UP

0

10.000.000

85


Buku Pengawasan Anggaran Belanja Cara bayar

Tgl

No Bukti

Uraian

Nilai Transaksi

UP

1

2

3

4

5

4/1

2

DIPA Kel Kel.Akun5211

5/1

7

Dibeli buku cek

100.000

12

SPM/SP2D LS a.n CV Kaimana untuk pengadaan bahan makanan

25.000.000

23

SPM/SP2DGUP tgl... no...

11/1

28/1

29/1

25


Kel. Akun

Akun

Akun

Akun

LS

5211

521111

521112

521119

-

Bkt Klr

Sdh sah

6

7

8

9

10

11

12

13

475.000.000

225.000.000

150.000.000

100.000.000

474.900.000

224.900.000

150.000.000

100.000.000

449.900.000

224.900.000

125.000.000

100.000.000

100.000

25.000.000

Akun

Posisi UP

100.000

25.000.000

0

9.900.000

9.900.000

440.000.000


215.000.000

125.000.000

100.000.000

100.000

9.900.000

86



Kel. Akun

Akun

Akun

LS

5221

522111

-

-

-

Bkt Klr

Sdh sah

6

7

8

9

10

11

12

13

100.000.000

100.000.000

1.400.000

98.600.000

98.600.000

1.400.000

3.000.000

97.000.000

97.000.000

3.000.000

Tgl

No Bukti

Uraian

Nilai Transaksi

UP

1

2

3

4

5

4/1

3

DIPA Kel Akun 5221

6/1

9

Dibayar tagihan PAM

1.400.000

6/1

10

Dibayar tagihan PLN

1.600.000

28/1

23



Akun

Akun

Posisi UP

0

3.000.000

87


Buku Pengawasan Anggaran Belanja Tgl

No Bukti

Uraian

Nilai Transaksi

1

2

3

4

4/1

4

DIPA Kel akun 5231

15/1

16


28/1

23


10.000.000

Cara bayar

Kel. Akun

Akun

Akun

Akun

Akun

UP

LS

5231

523111

523121

-

-

Bkt Klr

Sdh sah

5

6

7

8

9

10

11

12

13

300.000.000

150.000.000

150.000.000

290.000.000

140.000.000

150.000.000

10.000.000


Posisi UP

10.000.000

0

10.000.000

88



Tgl

No Bukti

Uraian

Nilai Transaksi

UP

1

2

3

4

5

4/1

5

DIPA Kel akun 5241

20/1

21


25/1

22

SPM/SP2D Nihil atas TUP tgl... no...

30.000.000

Kel. Akun

Akun

Akun

LS

5231

523111

523121

-

-

Bkt Klr

Sdh sah

6

7

8

9

10

11

12

13

50.000.000

50.000.000

20.000.000

20.000.000

30.000.000


Akun

Akun

Posisi UP

30.000.000 0

30.000.000

89


BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI Pada hari ini Jumat tanggal 29 bulan Januari tahun 2010, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp 30.000.000,- dan Nomor Bukti terakhir Nomor 26. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut: I.

Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara: A

Saldo Kas Bendahara :

. 1.

Saldo BP Kas (Tunai dan Bank) Rp.

11.135.000

2.

Saldo BP BPP

10.000.00

Rp.

0 3.

Saldo BP UM Perjadin

4.

Jumlah (A.1+A.2+A.3)

Rp.

0

(+) Rp

21.135.00 0

B.

Saldo Kas Tersebut pada huruf A, terdiri dari : 1.

Saldo BP UP

Rp.

20.100.00 0

2.

Saldo BP LS-Bendahara

Rp.

0

3.

Saldo BP Pajak

Rp.

1.035.000

4.

Saldo BP Lain-lain

Rp.

0

5.


(+) Rp

21.135.00 0

C. Selisih Pembukuan (A.4-B.5) II

Rp.

0

Rp.

0

Hasil Pemeriksaan Kas:

. A. Kas yang Dikuasai Bendahara : 1.

Uang Tunai di Brankas

Rp.

7.135.000

Rp.

4.000.000

Bendahara 2.

Uang di Rekening Bank

(+)

Bendahara 3.

Jumlah Kas (A.1+A.2)

Rp

11.135.000

B. Selisih Kas (I.A.1-II.A.3) II

Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) :

I. A

Pembukuan UP Menurut Bendahara :

. 1.

Saldo UP

Rp

20.100.00 0

2.

Kuitansi UP yang Belum

Rp

9.900.000

(+)

Disahkan MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

90


3.

Jumlah UP dan Kuitansi UP (A1+A2)

Rp

30.000.00 0

B. Pembukuan UP menurut UAKPA :

Rp

30.000.00 0

C. Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3 – B) IV

Rp.

0

Penjelasan atas selisih :

. A. Selisih Kas (IIB) ………………………………………………………………………………………….. B. Selisih Pembukuan UP (IIIC) …………………………………………………………………………………………... Yang diperiksa Bendahara Pengeluaran,

Kuasa Pengguna Anggaran,

Nama………………. NIP………………….

Nama……………... NIP…………………


91


LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Bulan: Januari 2010 Departemen Lembaga

:

(…..) ……………..

Unit Organisasi Provinsi/Kab/Kota Satuan Kerja Alamat dan Telp.

: : : :

(…..) …………….. (…..) …………….. (…..) …………….. …………………....

Tgl, No. SP DIPA Tahun Anggaran KPPN

:

…………………....

: :

………………….... (…) ….……………

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp 21.135.000,dan Nomor Bukti terakhir Nomor: 30 Saldo Saldo Jenis Buku Pembantu Penambahan Pengurangan Awal Akhir 1 2 3 4 5 6 A.

BP Kas, BPP, dan UM Perjadin 1.

B.

21.135.00 0

BP Kas (Tunai dan Bank)

0

163.089.544

141.954.544

11.135.000

2. BP UM Perjadin

0

30.000.000

30.000.000

0

3. BP BPP (Kas pada BPP)

0

10.000.000

0

10.000.00 0

BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadin

21.135.00 0

1.

BP UP *)

0

73.100.000

53.000.000

20.100.000

2.

BP LS-Bendahara

0

10.000.000

10.000.000

0

3.

BP Pajak

0

2.489.544

1.454.544

1.035.000

4.

BP Lain-lain

0

0

0

0

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp. 9.900.000,II. Keadaan Kas pada akhir Bulan Pelaporan 1.

Uang Tunai di Brankas

Rp.

7.135.000

2.

Uang di Rekening Bank

Rp

4.000.000

3.

Jumlah Kas

Rp.

11.135.000

(+)


III. Selisih Kas 1.

Saldo Akhir BP Kas (I.A.1 kol 6)

Rp.

11.135.000

2.

Jumlah Kas (II.3)

Rp

11.135.000

3.

Selisih Kas

Rp.

0

(-)

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA 1.

Saldo UP pada BP UP

Rp.

20.100.000

2.

Kuitansi UP yang Belum Disahkan

Rp.

3.

Jumlah Saldo dan Kuitansi UP

Rp.

30.000.000

4.

Saldo UP menurut UAKPA

Rp.

30.000.000 (-)

5.

Selisih Pembukuan UP

Rp.

9.900.000 (+)

0

V. Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan UP (apabila ada):


92


1.

……………………………………………………

2.

…………………………………………………… Mengetahui: Kuasa Pengguna Anggaran,

Nama………….. NIP……………..


……….., …………… Bendahara Pengeluaran,

Nama………….. NIP……………..

93

Pembukuan Bendahara Penerimaan 296z5r

Overview 26281t

More details 6y5l6z

Related Documents 3h463d

Pembukuan Bendahara Penerimaan 296z5r

3. Contoh Pembukuan Bendahara 115s3p

Sop Bendahara Penerimaan 6s6622

Sop Bendahara Penerimaan 6s6622

Kak Bendahara Penerimaan 2v2at

Pembukuan Usahatani 5x3z1y

More Documents from "Andri Ahmad Riadi" 6g501m

Kak Penyuluhan Dbd 22v4f

Pembukuan Bendahara Penerimaan 296z5r

Kerangka Acuan Pemantauan Jentik 32vg

Kerangka Acuan Kegiatan Rabies.docx 232w2s

Kerangka Acuan Kegiatan Dbd.docx 4w5t3y

Makalah Sistem Informasi Manajemen.doc 6s34i