Penagihan Pajak Ppt 2 3f1b

KELOMPOK 9 Adisti Rahmatiasari

1710313220003

Dela Erlina

1710313320010

Ega Meselena

1710313220018

Karina Akmalia

1710313220030

Nida Mufidah

1710313320055

PENAGIHAN PAJAK

PENGERTIAN PENAGIHAN PAJAK Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika atau sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak terbagi 2: 1.

Penagihan pajak pasif

2.

Penagihan pajak aktif

Penagihan Pajak Pasif Dilakukan dengan cara mengeluarkan: ▪ Surat Tagihan Pajak (STP) ▪ Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ▪ Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) ▪ Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar ▪ Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar

▪ Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

Penagihan Pajak Aktif Kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak

hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

TAHAPAN PENAGIHAN PAJAK 1. Surat Teguran Diterbitkan apabila utang pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkan). 2. Surat Paksa Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran maka akan diterbitkan surat paksa yang disampaikan oleh juru sita pajak negara dengan dibebani biaya penagihan sebesar Rp. 25.000, utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2×24 jam.

3. Surat Sita Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2×24 jam dapat dilakukan tindakan penyitan atas barang-barang Wajib Pajak dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 75.000. 4. Lelang

Jika dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui kantor lelang negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum di bayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuan lelang dalam surat kabar dan biaya pada saat pelelangan.

PEJABAT DAN JURU SITA 1. Pejabat Pejabat untuk penagihan pajak pusat yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak sedangkan untuk penagihan pajak pusat yaitu Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pejabat yang melakukan penagihan pajak memiliki wewenang: ▪ Mengangkat dan meberhentikan juru sita pajak ▪ Menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis; Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; Surat Paksa; Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; Surat Perintah Penyanderaan; Surat Pencabutan Sita; Pengumuman Lelang; Surat Penentuan Harga Limit; pembatalan lelang; surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

PEJABAT DAN JURU SITA 2. Juru Sita

Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, melaksanakan Penyitaan dan penyanderaan. Juru sita pajak memiliki tugas untuk:

▪ Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus ▪ Memberitahukan Surat Paksa ▪ Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung jawab berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. ▪ Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan

PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS Pengihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan apabila : ▪ Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. ▪ Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.

▪ Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya. ▪ Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara. ▪ Terjadinya penyitaan atas penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS Dalam Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:

▪ Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak ▪ Besarnya Utang Pajak ▪ Perintah untuk membayar

▪ Saat pelunasan pajak. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan : ▪ Sebelum tanggal jatuh tempo ▪ Tanpa didahului ▪ Sebelum jangka waktu 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan ▪ Sebelum penerbitan surat paksa.

SURAT PAKSA Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Surat paksa diterbitkan apabila :

▪ Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau surat lain yang sejenis. ▪ Terhadap penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. ▪ Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat : ▪ Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan penanggung pajak; ▪ Dasar penagihan; ▪ Besarnya utang pajak; ▪ Perintah untuk membayar

SURAT PAKSA Surat Paksa terhadap orang Pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada: 1) Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan; 2) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;

3) Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; 4) Para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada: 1) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggungjawab, pemilik modal, baik yang di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; 2) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam nomor 1.

PENYITAAN Penyitaan dapat dilakukan meskipun penanggung pajak tidak hadir asalkan salah seorang saksi dari pemda, dan Berita Acara Pelaksana tetap sah jika penanggung jawab tidak menandatanganinya. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada: 1. Penanggung pajak; 2. Polisi untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar; 3. Badan Pertahanan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar; 4. Pemerintah daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar; 5. Dirjen Perhubungan Laut, untuk kapal.

PENYITAAN Dalam pelaksanaan penyitaan, juru sita pajak harus :

• Memperlihatkan kartu tanda mengenal sita pajak; • Memperlihatkan surat perintah melaksanakan penyitaan; • Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan Barang yang dapat disita (berdasarkan pasal 14 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2000) : • Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi dan saham. • Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

PENYITAAN dari ▪ Perusahaan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak ▪ Pakaian dan tempat tidur berserta lebih dari Rp20.000.000. pelengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya. ▪ Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi ▪ Persediaan makanan dan minuman untuk tanggungannya. keperluan satu bulan serta peralatan masak yang berada di rumah. Penyitaan tambahan akan dilaksanakan apabila : Barang bergerak penyitaan:

yang

dikecualikan

▪ Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat ▪ Nilai barang yang disita sebagaimana yang dinas yang diperoleh dari negara. dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 UU no 19 tahun 2000, nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya ▪ Buku yang bertalian dengan jabatan atau penagihan dan utang pajak. pekerjaan penaggung pajak dan alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan ▪ Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup keilmuan untuk melunasi biaya penagihan dan utang pajak.

Hak mendahulu tagihan pajak mendahului segala hak yang mendahuluinya, kecuali: • Biaya perkara semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun tidak bergerak; • Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; • Biaya perkara yang semata-mata disebakan oleh pelanggan dan penyelesaian suatu warisan

Terhadap barang sitaan penanggung pajak dilarang:

• Memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan atau merusak barang yang telah disita; • Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;

• Membebani barang bergerak dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; • Merusak, mencabut atau menghilangkan segel sita atau Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita atau segel yang telah ditempel pada barang sitaan. Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain. Pencabutan sita dilaksanakan jika: 1. Penanggung pajak melunasi utang pajak berserta biayanya 2. Berdasarkan putusan pengadilan pajak 3. Keputusan menteri atau kepala daerah

Penyitaan atas perhiasan dilaksanakan sebagai berikut:

emas,

permata

dan

sejenisnya

1. Membuat perincian tentang jenis, jumlah dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksana Sita. 2. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita

Penyitaan atas uang tunai termasuk uang asing dilaksanakan sebagai berikut : 1. Menghitung dan membuat perincian mengenai uang tunai tersebut yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita.

2. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita 3. Menyimpan uang tersebut ke dalam tempat penyimpanan yang selanjutnya ditempeli dengan segel sita dan kemudian menitipkannya pada penanggung pajak atau pada bank.

Penyitaan atas kekayaan yang disimpan di bank (deposito, tabungan, saldo rekening koran dan semacamnya) dilaksanakan sebagai berikut : 1.

Pejabat mengajukan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Permintaan.

2. Bank wajib memblokir seketika setelah menerimaan permintaan pemblokiran dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada pejabat maupun penanggung pajak. 3.

Juru sita memerintahkan penanggung pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada juru sita.

4. Apabila penanggung pajak tidak memberi kuasa kepada bank, pejabat meminta Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk

memerintahkan bank tersebut memberitahukan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan dalam bank. 5.

Juru sita pajak melaksanakan penyitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita dan menyampaikan salinannya kepada penanggung pajak dan bank yang bersangkutan.

6. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank setelah penanggung pajak setelah utang pajak dan biaya penagihannya telah dilunasi.

7.

Pejabat mengajukan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan penanggung pajak setelah dikurangi dengan jumlah sita bila utang pajak dan biaya penagihan pajak tidak dilunasi walaupun telah dilakukan pemblokiran.

Penyitaan atas surat berharga yang di perdagangkan di 6. Kedua berita acara tersebut disampaikan kepada bursa efek dilaksanakan sebagai berikut: Direktur Jenderal Pajak serta salinanya disampaikan kepada Ketua BAPEPAM dan penanggung pajak, 1. Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuknya selambat-lambatnya dua hari kerja setelah pemblokiran mengajukan permintaan tertulis kepada ketua BAPEPAM dan pemberian keterangan tersebut dilakukan. untuk melakukan pemblokiran rekening efek pada kustodian dengan menyebutkan nama pemengang 7. Juru sita pajak melakukan penyitaan serta membuat rekening atau nomor rekening, sebab perlunya dilakukan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh pemblokiran. juru sita pajak, penanggung pajak dan saksi. Apabila penanggung pajak tidak berhadir hanya ditandatangani 2. Ketua BAPEPAM menyampaikan perintah tertulis kepada oleh juru sita dan saksi saja. kustodian untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening efek tersebut. 8. Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada penanggung pajak serta salinannya disampaikan 3. Berdasarkan permintaan tertulis dari ketua BAPEPAM, kepada ketua BAPEPAM dan kustodian. kustodian melakukan pemblokiran. 9. Pejabat mengajukan pencabutan pemblokiran rekening 4. Bila permintaan pemblokiran disertai dengan permintaan kepada kustodian setelah utang pajak dan biayanya keterangan tentang rekening pada kustodian, maka dilunasi oleh penanggung pajak. permintaan tertulis harus disertai dari Direktur Jenderal Pajak harus memuat nama pejabat yang berwenang 10.Pejabat mengajukan pencabutan pemblokiran rekening mendapat keterangan tersebut. kepada kustodian setelah dikurang dengan jumlah yang disita apabila utang pajak beserta biayanya tidak 5. Kustodian yang melakukan pemblokiran dan memberikan dilunasi sekalipun telah dilakukan pemblokiran, keterangan tentang Rekening Efek tersebut membuat Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian 11.Efek yang diperdagangkan di bursa yang telah disita, Keterangan. dijual di bursa melaui Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa atas permintaan pejabat.

Penyitaan atas surat berharga yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut : 1. Melakukan inventarisasi dan membuat perincian tentang jenis, jumlah dan nilai nominal atau perkiraan nilai lainnya dari surat berharga yang disita sebagai lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita. 2. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.

3. Membuat Berita Acara Pengalihan Hak Surat Berharga atas nama dari penanggung pajak kepada pejabat. Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan sebagai berikut : 1. Melakukan inventarisasi dan membuat perincian tentang jumlah piutang yang disita sebagai lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita. 2. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita. 3. Membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari penanggung pajak kepada pejabat dan salinannya disampaikan kepada penanggung pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.

Penyitaan atas penyertaan modal pada perusahaan lain yang tidak ada surat sahamnya dilaksanakan sebagai berikut : 1. Melakukan inventarisasi dan membuat perincian tentang jumlah penyertaan modal pada perusahan lain sebagai lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita. 2. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.

3. Membuat Akte Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal pada perusahaan lain dari penanggung pajak kepada pejabat dan salinannya disampaikan kepada perusahaan tempat penyertaan modal.

LELANG

Apabila utang pajak lunas dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang. Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang.

Prosedur lelang : ▪ Penjualan lelang dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. ▪ Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah penyitaan. ▪ Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan satu kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukakn dua kali. ▪ Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000 tidak harus melalui media massa.

▪ Pejabat bertindak sebagai penjual lelang mengajukan permintaan lelang kepada Kantor lelang sebelum melaksanakan lelang. ▪ Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani risalah lelang.

▪ Pejabat dan juru sita pajak tidak diperbolehkan untuk membeli barang sitaan tersebut. Hal ini berlaku pula terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus serta anak angkat. ▪ Jika pejabat dan juru sita diketahui membeli barang sitaan tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

▪ Perubahan besarnya nilai barang tidak harus diumumkan melaui media massa.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan lelang : ▪ Tetap dilaksanakan meskipun keberatan yang diajukan oleh wajib pajak belum memperoleh keputusan keberatan.

▪ Tetap dilaksanakan walaupun tidak dihadiri oleh penanggung pajak. ▪ Tidak dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi utang dan biaya penagihan pajak, berdasarkan putusan pengadilan, putusan badan peradilan pajak, objek lelang musnah. Syarat-syarat lelang : ▪ Lelang dilakukan di muka umum ▪ Lelang dilakukan berdasarkan hukum ▪ Lelang dilakukan di hadapan Pejabat ▪ Lelang dilakukan dengan penawaran harta ▪ Lelang dilakukan dengan usaha pengumpulan peminat ▪ Lelang ditutup dengan Berita Acara.

Hak/kewajiban wajib pajak terhadap barangnya yang dilelang :

▪ Menerima surat pemberitahuan tentang akan dilakukan pelelangan barangnya ▪ Ikut menyaksikan pelaksanaan lelang ▪ Menentukan urutan barang yang dilelang ▪ Apabila hasil lelang melebihi utang pajak dan segala biaya, maka wp/pp berhak menerima kembali kelebihan hasil lelang dan juga barang yang tidak jadi dilelang ▪ Wp/pp wajib menyerahkan barangnya kepada pemenang lelang, baik berupa harta gerak maupun harta tak gerak. Hal yang berkaitan dengan hasil lelang adalah sebagai berikut :

▪ Hasil lelang digunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar baru kemudian membayar utang pajak. ▪ Dalam hal penjualan lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% dari pokok lelang. ▪ Jika hasil lelang telah mencukupi untuk melunasi biaya dan utang pajak maka pelaksanaan lelang akan dihentikan walaupun barang yang akan dilelang masih ada.

▪ Sita barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang. ▪ Hak penanggung pajak atas barang lelang berpindah kepada pembeli dan risalah lelang menjadi bukti autentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Penanggung pajak dapat melunasi utang pajak dan biayanya selama barang yang telah disita belum dijual, digunakan atau dipindahtangankan dengan ketentuan sebagai berikut:

▪ Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp 50.000 untuk setiap pemberitahuan Surat Paksa dan Rp 100.000 untuk setiap pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. ▪ Besarnya tambahan biaya penagihan yang dibayar oleh penanggung pajak dalam hal barang yang telah disita telah dijual adalah : – Secara lelang adalah 1% dari pokok lelang. – Tidak secara lelang adalah 1% dari hasil penjualan.

▪ Biaya penagihan pajak dan tambahan biaya penagihan pajak merupakan penerimaan negara. ▪ Tata cara pengelolaan dan penggunaan biaya penagihan pajak dan tambahan biaya penagihan pajak diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN 1. Pencegahan

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU no 19 tahun 2000 pasal 1 sub 20).

Hal yang berkaitan dengan pencegahan adalah sebagai berikut : – Hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000 dan diragukan itikad baiknya untuk membayar utang pajak. – Dilakukan berdasarkan permintaan pejabat atau atasan pejabat yang bersangkutan. – Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya : ▪ Identitas penanggung pajak yang dikenakan pencegahan; ▪ Alasan untuk melakukan pencegahan; ▪ Jangka waktu pencegahan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang paling lama enam bulan. – Keputusan pencegahan disampaikan kepada penanggung pajak tersebut, Menteri Kehakiman, pejabat yang memohon pencegahan, atasan pejabat yang bersangkutan dan kepala daerah setempat. – Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai penanggung pajak Wajib Pajak badan atau ahli waris. – Pencegahan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN

2. Penyanderaan Berdasarkan UU no 19 tahun 2000 Pasal 1 sub 21, penyanderaan adalah Pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

Hal yang berkaitan dengan penyanderaan – Hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak. – Hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000 dan diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak. – Penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atau Gurbernur Kepala Daerah Provinsi.

– Sebelum tempat penyanderaan dibentuk, penanggung pajak yang disandera dititipkan di rumah tahanan negara dan terpisah dari tahanan lain. – Juru sita harus menyampaikan langsung Surat Perintah Penyanderaan langsung kepada penanggung pajak dan salinannya disampaikan kepada kepala tempat penyanderaan. – Dalam hal penanggung pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan, juru sitapajak melalui pejabat atau atasan pejabat dapat meminta bantuan kepolisian atau kejaksaan untuk menghadirkan penanggung pajak yang tidak dapat ditemukan tersebut. – Penyanderaan dilaksanakan oleh juru sita pajak disaksikan oleh dua orang yang telah dewasa dan dapat meminta bantuan kepolisian atau kejaksaan.

– Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh pejabat atau atasan pejabat kepada Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat dan kepada gurbernur untuk penagihan pajak daerah.

– Juru sita membuat Berita Acara Penyanderaan pada saat penanggung pajak ditempatkan di tempat penyanderaan yang ditandatangani oleh juru sita pajak, kepala tempat penyanderaan dan saksi.

– Masa penyanderaan paling lama enam (6) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya enam (6) bulan.

– Salinan Berita Acara Penyanderaan disampaikan kepada kepala tempat penyanderaan, penanggung pajak tersebut dan bupati atau walikota.

Hal yang berkaitan dengan penyanderaan – Penanggung pajak yang disandera dilepas:

 Apabila utang pajak beserta biayanya telah dilunasi;  Apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi;  Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

 Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau Gurbernur Kepala Daerah Provinsi.

GUGATAN ▪ Hal-hal yang berkaitan dengan gugatan adalah sebagai berikut : ▪ Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada pengadilan pajak. ▪ Apabila gugatan dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi paling banyak sebesar Rp 5.000.000 kepada pejabat.

▪ Perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah. ▪ Gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang dilaksanakan.

SANGGAHAN ▪ Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri. ▪ Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat. ▪ Pejabat menangguhkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan.

▪ Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan.

PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN ▪ Pembetulan atau penggantian atas Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang, dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan maupun kekeliruan. ▪ Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan harus memberi keputusan. ▪ Jika dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda sementara waktu. ▪ Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang, dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan maupun kekeliruan. ▪ Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh pejabat. ▪ Dalam hal permohonan ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula.

LAIN-LAIN ▪ Jika setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoleh keputusan keberatan maupun putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang. Pejabat mengembalikan kelebihian pembayaran pajak dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU no 19 tahun 2000 pasal 40 ayat 1 dan 2) ▪ Penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan jika telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah. ▪ Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. ▪ Pengajuan gugatan tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak.

KETENTUAN PIDANA ▪ Penanggung pajak yang memindahkan hak, memindahktangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan atau merusak barang yang telah disita akan dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 4 tahun serta denda paling sedikit Rp 1.500.000 dan paling banyak Rp 12.000.000. ▪ Jika pihak yang diberi tugas untuk mengalihkan atau menjual barang sitaan tidak malaksanakan kewajibannya maka akan dipidana dengan penjara paling singkat 1 minggu dan paling lama 4 bulan 2 minggu serta denda paling sedikit Rp. 500.000 dan paling banyak Rp. 10.000.000. ▪ Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau mengagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh juru sita pajak, akan dikenai pidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 minggu dan paling lama 4 bulan 2 minggu serta denda paling sedikit Rp. 500.0000 dan paling banyak Rp. 10.000.000.

DALUWARSA TINDAK PENAGIHAN PAJAK  Hak melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan, dalawursa setelah 10 tahun terhitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.  Namun penagihan pajak juga dapat dilakukan setelah 10 tahun sejak terutangnya pajak dengan syarat sebagai berikut : ▪ Diterbitkan Surat teguran dan surat paksa. Kadaluwarsa dihitung kembali sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut. ▪ Adanya pengakuan utang dari wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak yang dikarenakan dengan alasan sebagai berikut : ▪ Adanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Untuk itu daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima. ▪ Adanya permohonan keberatan. Daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima. ▪ Wajib pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya.Untuk itu daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.

TERIMAKASIH.

ADA PERTANYAAN?