Profesi Kesehatan Masyarakat 5h2c1k

Slide 1 : Judul

Profesi Kesehatan Masyarakat di Indonesia Public Health Profession in Indonesia Disampaikan dalam acara : Basic Training Of Public (BTOPH) Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia Depok, 28-29 Desember 2013

Victor Subiakto Puja, S.KM

Lanjut Ke-Slide 2 : Inti Penyajian…

Slide 2 : Inti Penyajian

Inti Penyajian • • • • • • • •

Persembahan Tentang Penyaji Pendahuluan Pembahasan Profesi Kesehatan Masyarakat di Indonesia Simpulan & Saran Penutup Referensi Bacaan

Lanjut Ke- Slide 3 : Persembahan …

Slide 3 : Persembahan

Persembahan Dipersembahkan kepada seluruh elemen yang tergabung dalam profesi Kesehatan Masyarakat lintas generasi dan organisasi (IAKMI. PERSAKMI, AIPTKMI, ISMKMI) yang telah menghasilkan karya mengagumkan bagi peradaban umat manusia, besar harapan penyaji jika sajianini dapat menambah semangat juang dan menjadikan kita sebagai patriot /pilar yang kokoh dalam mewujudkan Indonesia sehat dan lebih baik saat ini dan di masa depan

Terima kasih banyak untuk kesempatan menyampaikan hal ini dan dedikasi untuk bangsa Indonesia

Lanjut Ke-Slide 4 : Tentang Penyaji…

Slide 4 : Tentang Penyaji

Tentang Penyaji Summary Profile : Victor Subiakto Puja Saya hanya seorang manusia biasa yang terus belajar agar hasilnya bermanfaat positif bagi kehidupan umat manusia, Dunia merupakan tempat dimana manusia bermukim, sebagai mahluk sosial dan universal tentunya kita memerlukan suatu interaksi yang dinamis dan berkelanjutan guna mewujudkan suatu hubungan harmonis antara sesama, yang pada akhirnya saling menciptakan perdamaian, kebersamaan dalam bidang dan upaya tercapainya kemajuan bersama di setiap aspek kehidupan yang sejati. saat ini saya ingin mengenal anda sebagai bagian dalam mewujudkan hal positif yang telah saya sampaikan, saya adalah seorang yang telah mengikuti pendidikan akademik Epidemiologi ’05 Kesehatan Masyarakat Universitas Respati Indonesia Jakarta, lulus tahun 2011. Saat mahasiswa, memimpin di 3 organisasi mahasiswa (internal-kampus) pada tahun 2006 s.d 2007, dan memimpin 1 organisasi eksternal di tingkat regional dan nasional selama kurun waktu 2007-2009 dengan 12 kontrak kerjasama (bersama institusi 52 kampus, 3 pemerintah, dan 1 NGO, 1 lembaga regional ASEAN, 1 lembaga dunia) dengan pengalaman 43 pertemuan ilmiah/Course tingkat nasional dan 1 pertemuan ilmiah internasional. 7 beasiswa belajar dari Kementrian Republik Indonesia, sektor swasta dan NGO, saat saya ini terus berupaya untuk lebih mendalami masalah kemanusiaan dan mencari solusi pemecahannya. saya bahagia jika mendapatkan rekan yang bisa bersama dalam mewujudkan hubungan yang harmonis dan istimewa yang pada akhirnya bisa saling mendukung satu sama lain dengan keilmuan yang kita miliki sebagai anugrah dari tuhan untuk kemajuan umat manusia saat ini dan masa yang akan datang.

Lanjut Ke-Slide 5 : Pendahuluan

Slide 5 : Pendahuluan

Pendahuluan • • • • •

Latar belakang Tujuan dan Sasaran Dasar Hukum Ruang Lingkup Metode

Lanjut Ke-Slide 6 : Lanjut ke Latar belakang…

Slide 6 : Latar Belakang

Latar belakang • Indonesia merupakan negara dunia ke- 3 yang masih berkembang, proses perkembangan-nya selama kurun waktu 68 tahun kemerdekaan ini belum mencapai yang diamanatkan dalam Pembukan UUD-1945 dan Pancasila, hal tersebut ditenggarai oleh adanya disparitas pelayanan publik dan implementasi-nya di pelbagai ranah kehidupan berbangsa dan bernegara. • Arus globalisasi yang menciptakan pasar bebas serta transisi kebudayaan dan tekhnologi telah mengantarkan masyarakat Indonesia menjadi bagian dalam dinamika peradaban modern

Lanjut Ke-Slide 7 : Lanjutan…

Slide 7 : Lanjutan

• Konsekuensi dinamika dan transisi demografi telah mengubah tatanan dunia dalam bidang ekonomi dan sosial yang dimana memposisikan bangsa Indonesia pasca reformasi sebagai bangsa dari negara berkembang yang terus berupaya keluar dari krisis multidimensi. • Disadari atau tidak bahwasanya krisis multidimensi sangat berdampak kepada sektor kesehatan di Indonesia yang saat ini masih memiliki permasalahan perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan dan herediter. • Bangsa Indonesia telah lama melaksanakan orientasi pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif (Sick Paradigm) namun setelah reformasi kesehatan tahun 1999, muncul istilah paradigma sehat (Health Paradigm), orientasi pelayanan pada proteksi, pencegahan dan promosi kesehatan Lanjut Ke-Slide 8 : Lanjutan…

Slide 8 : Lanjutan

• Kesehatan masyarakat suatu negara amat menentukan tingkat produktivitas suatu bangsa untuk maju dan berkembangkan sesuai dengan cita-citanya • Kesehatan masyarakat merupakan tujuan pembangunan nasional yang harus diperjuangkan dengan terintegrasi, dan berkesinambungan • Kesinambungan tersebut menjadi tugas utama profesi kesehatan masyarakat untuk melakukan upaya maksimal dan menjadi pilar utama yang berdaya ungkit pada pencapaian pembangunan upaya Indonesia sehat yang berwawasan sehat. • Generasi muda (mahasiswa kesehatan masyarakat) yang tergabung dalam ISMKMI merupakan salah satu potensi sumber daya manusia yang potensial untuk mewujudkan Indonesia sehat.

Lanjut Ke-Slide 9 : Tujuan dan Sasaran…

Slide 9 : Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran • Memberikan pemahaman yang utuh bagi audiens peserta BTOPH ISMKMI mengenai garis besar masalah kesehatan masyarakat di Indonesia beserta pelbagai faktor yang mempengaruhinya. • Memberikan informasi dan perkembangan ke-profesian kesehatan masyarakat di Indonesia kepada audiens peserta BTOPH ISMKMI. • Menampung gagasan dan ide yang bersifat inovatif dan membangun profesi serta kesehatan masyarakat di Indonesia sesuai dengan kompetensi audiens peserta BTOPH ISMKMI untuk ditindak lanjuti dan disampaikan kepada stake holder organisasi profesi (IAKMI, AIPTKMI, PERSAKMI).

Lanjut Ke-Slide 10 : Dasar Hukum…

Slide 10 : Dasar Hukum

Dasar Hukum • SK MenDikNas No.56/u/1994 tentang penyelenggaraan pendidikan sarjana kesehatan masyarakat • PP No.32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan • KepPres RI No.87 tahun 1996 tentang rumpun jabatan fungsional pegawai negeri sipil • KepMenpan RI No.58 tahun 2000 mengenai tenaga penyuluh kesehatan • PP No.100 tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural • Undang-undang kesehatan Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 23 ayat (3): Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki ijin dari pemerintah, yang dilakukan melalui proses registrasi yang diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan/profesinya • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor: 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

Lanjut Ke-Slide 11 : Ruang Lingkup…

Slide 11 : Ruang Lingkup

Ruang Lingkup • Ruang lingkup dari penyajian adalah Pembahasan mengenai Profesi Kesehatan Masyarakat di Indonesia secara pemahaman, terapan (implementasi), nilai dan tindak lanjut

Lanjut Ke-Slide 12 : Metode …

Slide 12 : Metode

Metode • Telaah literature keprofesian (journal) terpublikasi, • Telaah dokumen yang telah dipublikasi oleh pihak otoritas keprofesian • Studi naturalistic (kualitatif) melihat fenomena lulusan kesehatan masyarakat di Indonesia saat ini (2009 s.d 2013)yang berdasar pada kajian ilmiah dengan kaidah sederhana,rasional dan demokratis • Tinjauan pengalaman Penyaji (Kilas balik) saat menjabat sebagai Ketua SeMa FIKes URINDO Jakarta (Periode 2006-2007) Korwil 2 ISMKMI),(2007-2008 separuh periode/6 bulan menjabat) dan Sekjen ISMKMI (periode 2008-2009) : ISMKMI telah menghasilkan usulan keprofesian yang terangkum dalam hasil Rapat Kerja Nasional di Jakarta tahun 2009 namun belum terealisasi pada proses advokasi kebijakan dan sosialisasi keprofesian Lanjut Ke-Slide 13 : Pembahasan …

Slide 13 : Pembahasan

Pembahasan • Definisi Kesehatan Masyarakat • Siklus Penilaian Umum Indikator kesehatan Masyarakat • Mindset pendidikan kesehatan masyarakat dalam menjawab fenomena kesehatan di Indonesia • Organisasi Profesi dan perkembangannya tinjauan tahun 2009 – 2013

Lanjut Ke-Slide 14 : Definisi Kesehatan Masyarakat …

Slide 14 : Definisi Kesehatan Masyarakat

Definisi Kesehatan Masyarakat • Definisi Kesehatan(WHO,1988 dalam Sampoerno, Does 2009 hal-58) menjelaskan adalah keadaan sehat baik fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi dengan kondisi yang terangkum dalam sektor upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, kelompok tenaga kesehatan, • Sedangkan Kesehatan Masyarakat (Winslow, 1920 dalam Notoatmodjo Soekidjo , 2003 hal -10) menjelaskan Kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni : mencegah penyakit, Memperpanjang hidup dan meningkatkan kesehatan melalui “usaha-usaha pengorganisasian Masyarakat”. Dengan batasan. Perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit menular, pendidikan untuk kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan diagnosis dini dan pengobatan, pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam memeliharta kesehatannya

Lanjut Ke-Slide 15 :Public Health : WHO …

Slide 15 : Public Health : WHO

Public Health: WHO Public health refers to all organized measures (whether public or private) to prevent disease, promote health, and prolong life among the population as a whole. Its activities aim to provide conditions in which people can be healthy and focus on entire populations, not on individual patients or diseases. 1. The assessment and monitoring of the health of communities and populations at risk to identify health problems and priorities. 2. The formulation of public policies designed to solve identified local and national health problems and priorities. 3. To assure that all populations have access to appropriate and costeffective care, including health promotion and disease prevention services. http://www.who.int/trade/glossary/story076/en/ Dikutip dari : Denny, Maher Hanifa. “PERSAKMI, Pilar Kesehatan Masyarakat, Uji Kompetensi dan STR bagi SKM”, Presentasi Pengenalan Profesi 2013.

Lanjut Ke-Slide 16 :The '5 pillars' of health outcomes policy priorities …

Slide 16 : The '5 pillars' of health outcomes policy priorities

The '5 pillars' of health outcomes policy priorities 1. Improving quality, safety, efficiency, and reducing health disparities 2. Engage patients and families in their health 3. Improve care coordination 4. Improve population and public health 5. Ensure adequate privacy and security protection for personal health information http://www.cdc.gov/ehrmeaningfuluse/introduction.html Dikutip dari : Denny, Maher Hanifa. “PERSAKMI, Pilar Kesehatan Masyarakat, Uji Kompetensi dan STR bagi SKM”, Presentasi Pengenalan Profesi 2013.

Lanjut ke Slide 17 : Building 5 pillars to safety and health at work…

Slide 17 : Building 5 pillars to safety and health at work

Building 5 pillars to safety and health at work 1. Reducing work accidents and occupational diseases (vision zero) 2. Raising awareness, developing competencies, and capacity building 3. Cooperation between public health and occupational safety and health 4. Health and safety as an integral part of lifestyle, and 5. Integrating prevention into the social security system. https://osha.europa.eu/en/about/director_corner/blog/building-5-pillars-to-safety-and-health-at-work

Dikutip dari : Denny, Maher Hanifa. “PERSAKMI, Pilar Kesehatan Masyarakat, Uji Kompetensi dan STR bagi SKM”, Presentasi Pengenalan Profesi 2013.

Lanjut ke Slide 18 : Siklus Penilaian Umum Indikator Kesehatan …

Slide 18 : Siklus Penilaian Umum Indikator Kesehatan

Demografi

Antrophology

Herediter Perilaku

Ekonomi

Status Gizi

Geografi

Lingkungan

Sanitasi Infrastruktur

Time Of Insidence /History

Pelayanan Kesehatan

Sistem Kesehatan

Program & Kebijakan

Strata & Akses Pelayanan Kesehatan

Tradisional & Konvensional

Perilaku Petugas

Lanjut Ke-Slide 19 : Mindset Pendidikan Kesehatan Masyarakat di Indonesia…

Lanjut Ke-Slide 19 : Mindset Pendidikan Kesehatan Masyarakat di Indonesia

Mindset Pendidikan Kesehatan Masyarakat di Indonesia Sesuai dengan SK MenDikNas No. 56/u/1994 penyelenggaraan pendidikan kesehatan masyarakat bertujuan untuk keutuhan penguasaan ilmu, dan sifat nya masih berbassis mata kuliah belum berbassis kompetensi, lulusan yang dihasilkan adalah lulusan jalur akademik, AIPTKMI kemudian menyelenggarakan raker-I di Denpasar menetapkan bahwa SKM menambah pendidikan keprofesian selama 1 tahun (masih perlu dibahas lebih lanjut karena perbedaan kemampuan institusi pendidikan tidak semua mampu menyelenggarakan pendidikan jalur akademik dan jalur profesional sekaligus) dan Raker-2 di Makassar, telah ditandatangani antara IAKMI dan UnHas serta UnAir tentang pelaksanaan pendidikan profesional ini. Perbedaan utama antara jalur akademik dan jalur profesional adalah bahwa jalur akademik bertujuan menghasilkan lulusan yang misi utamanya mencari kebenaran dalam bidang ilmunya terkait dengan penelitian sebagai “agent of truth” sedangkan pendidikan jalur profesional bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan masalah dan mampu mengadakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dilapangan sebagai “Agent of Change” (Sampoerno, Does 2009)

Lanjut Ke-Slide 20 : Garis Besar Uji Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat di Indonesia…

Ke-Slide 20 : Garis Besar Uji Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat di Indonesia

Garis Besar Uji Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat di Indonesia 1.

2.

Kemampuan melaksanakan assessment dan monitoring masalah kesehatan di masyarakat atau kelompok berisiko dalam upaya mengidentifikasi dan menetapkan prioritas masalah, mencakup kemampuan dalam ; (1) Pemantauan status kesehatan, dan (2) Mendiagnosa serta penyelidikan risiko kesehatan terjadinya penyakit Kemampuan memformulasikan kebijakan kesehatan yaitu kemampuan (1) bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk menyusun dan mengawal kebijakan publik ,(2) mendidik dan memberdayakan masyarakat, (3) menggerakkan kemitraan, dan (4) mengembangkan perencanaan untuk mendukung upaya kesehatan masyarakat Dikutip dari : Denny, Maher Hanifa. “PERSAKMI, Pilar Kesehatan Masyarakat, Uji Kompetensi dan STR bagi SKM”, Presentasi Pengenalan Profesi 2013.

Lanjut Ke-Slide 21 : Lanjutan…

Lanjut Ke-Slide 21 : Lanjutan

Garis Besar Uji Kompetensi SKM 3.

4.

Menjamin agar masyarakat memiliki akses yang tepat dan pelayanan yang cost effective, yaitu kemampuan untuk (1)menegakan hukum dan peraturan yang melindungi menjamin keselamatan, (2) menciptakan sistim rujukan, dan (3) mengevaluasi efektifitas, keterjangkauan, dan mutu layanan kesehatan Kemampuan mencari solusi inovatif, dan fungsi-fungsi yang dibutuhkan melalui yaitu kemampuan untuk (1) melakukan penelitian, (2) merumuskan wawasan baru, (3) memberikan solusi yang inovatif terhadap masalah kesehatan Dikutip dari : Denny, Maher Hanifa. “PERSAKMI, Pilar Kesehatan Masyarakat, Uji Kompetensi dan STR bagi SKM”, Presentasi Pengenalan Profesi 2013.

Lanjut Ke-Slide 22 : Surat Tanda Registrasi (STR) bagi SKM…

Lanjut Ke-Slide 22 : Surat Tanda Registrasi (STR) bagi SKM

Surat Tanda Registrasi (STR) bagi SKM • meningkatkan kemampuan serapan lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) di pasar kerja • Undang-undang kesehatan Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 23 ayat (3): Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki ijin dari pemerintah, yang dilakukan melalui proses registrasi yang diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan/profesinya • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor: 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, pada Pasal 1 yang dimaksud dengan :1). Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan; Dikutip dari : Denny, Maher Hanifa. “PERSAKMI, Pilar Kesehatan Masyarakat, Uji Kompetensi dan STR bagi SKM”, Presentasi Pengenalan Profesi 2013.

Lanjut Ke-Slide 23 : Lanjutan…

Slide 23 : Lanjutan…

Lanjutan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor: 46 Tahun 2013 ….. 2). Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. • STR bagi SKM belum ada kejelasan kapan akan diperoleh? • Prosedur Uji Kompetensi bagi SKM? Dikutip dari : Denny, Maher Hanifa. “PERSAKMI, Pilar Kesehatan Masyarakat, Uji Kompetensi dan STR bagi SKM”, Presentasi Pengenalan Profesi 2013.

Lanjut Ke-Slide 24 : Hasil penelusuran STR bagi SKM…

Lanjut Ke-Slide 24 : Hasil penelusuran STR bagi SKM

Hasil Penelusuran STR bagi SKM

• STR disuarakan oleh anggota PERSAKMI sejak tahun 2009, tetapi PERSAKMI belum memperoleh kejelasan prosedur. • Pada tanggal 6 Desember 2010 PERSAKMI menulis surat, Nomor: 12/PERSAKMI/R/XII/2010, ditujukan Kepada: Kementrian Kesehatan RI c.q. Pusat Pengembangan Profesi dan Tenaga Kesehatan (PUSPRONAKES) , Perihal: Permohonan pendaftaran sebagai salah satu organisasi ketenagaan kesehatan di lingkungan Kemenkes. • Pada Tanggal, 17 September 2013, Ketua Umum PERSAKMI bertemu salah satu staf Biro Kepegawaian Kemenkes dan menanyakan tindak lanjut STR bagi SKM. • Diinformasikan: IAKMI telah menulis permohonan kepada Kemenkes, Nomor: 074/IAKMI PUSAT/V/2013, Perihal: Surat Permohonan Untuk STR bagi SKM, tetapi pihak Kemenkes masih belum mendapatkan gambaran yang jelas tentang kekhususan profesi Kesehatan Masyarakat. • Saran dari staf kepegawaian tsb: PERSAKMI segera menulis permohonan STR bagi SKM dengan menyambung surat permohonan dari IAKMI. • Pada Tanggal, 21 November 2013: Ketua Umum bertemu Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) untuk mendiskusikan tindak lanjut STR bagi SKM. • Hasil diskusi dengan Ka. MTKI: STR yang diajukan IAKMI belum disetujui. Lanjut Ke-Slide 25 : Tinjauan STR bagi SKM dari segi PERMENKES, Nomor: 46 Tahun 2013 …

Slide 25 : Tinjauan STR bagi SKM dari segi PERMENKES, Nomor: 46 Tahun 2013

Tinjauan STR bagi SKM dari segi PERMENKES, Nomor: 46 Tahun 2013 • Ketua MTKI menjelaskan tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor: 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, Pasal 10 disebutkan prosedur untuk memperoleh STR sebagai berikut: (1) Untuk memperoleh STR: – Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan kepada MTKI melalui MTKP; atau – Tenaga Kesehatan yang baru lulus Uji Kompetensi mengajukan permohonan secara kolektif oleh Perguruan tinggi yang ditujukan kepada MTKI melalui MTKP.

Lanjut Ke-Slide 26 : Lanjutan…

Slide 26 : Lanjutan

Tinjauan STR bagi SKM dari segi PERMENKES, Nomor: 46 Tahun 2013 (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan: fotokopi Sertifikat Kompetensi yang dilegalisasi; dan pas foto 4 x 6 dengan latar belakang merah. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan: daftar lulusan Uji Kompetensi dari perguruan tinggi yang bersangkutan; pas foto 4 x 6 dengan latar belakang merah; dan surat keterangan dari perguruan tinggi tentang kebenaran seluruh data yang diusulkan. Lanjut Ke-Slide 27 : Lanjutan

Ke-Slide 27 : Lanjutan

Tinjauan STR bagi SKM dari segi PERMENKES, Nomor: 46 Tahun 2013 (4) Kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses oleh MTKP dan dikirimkan ke MTKI dalam bentuk elektronik sesuai dengan format yang ditetapkan oleh MTKI. (5) STR dikirimkan kepada pemohon melalui MTKP.

Lanjut Ke-Slide 28 : Lanjutan Telusur STR bagi SKM…

Ke-Slide 28 : Lanjutan Telusur STR bagi SKM

Lanjutan Telusur STR bagi SKM • PERSAKMI sebagai organisasi yang telah berbadan hukum disarankan MTKI untuk mengajukan STR bagi para SKM khususnya yang belum bekerja, dan sebaiknya mengajukan terpisah dari apa yang telah diajukan PERSAKMI, karena PERSAKMI memang khusus memayungi anggota yang memiliki ijazah dengan gelar SKM dan ingin meningkatkan profesionalisme SKM • Selaku organisasi profesi SKM yang relatif baru maka PERSAKMI juga disarankan untuk melakukan audiensi dengan Kementrian Kesehatan RI • Tanggal 23 November 2013, dilakukan diskusi dengan Ketua Umum IAKMI melalui diskusi sms(Ketua Umum IAKMI sedang di Brunai) dan Ketua AIPTKMI (sedang di Shanghai). Ketua Umum AIPTKMI menyarankan pelaksana tugas untuk berdiskusi lanjut dengan Setjen AIPTKMI Ir. Suyatno, MKes dan Wakil Setjen. • Diskusi sudah dilaksanakan dengan wakil Setjen AIPTKMI (Bp. Ede Suryadharma).

Lanjut Ke-Slide 29 : Lanjutan …

Slide 29 : Lanjutan Telusur STR bagi SKM

Lanjutan Telusur STR bagi SKM • Tanggal 21 November 2013, PERSAKMI mengirim surat Nomor:002/PP-PERSAKMI/SR/XI/2013, Perihal: Permohonan informasi dan prosedur tindak lanjut Surat Tanda Registrasi bagi Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) • Tanggapan dari bidang Standarisasi dan Profesi PPSDM Surat Nomor: TU.02.01/V.5/4608.1/2013: PERSAKMI berkoordinasi dengan IAKMI untuk kelancaran pembahasan STR bagi SKM • Jawaban dari berbagai pihak terkait belum sinkron • Perlu adanya workshop yang mengundang seluruh stakeholder, antara lain: IAKMI, MTKI, AIPTKMI, PPSDM Kemenkes, Biro Kepegawaian Kemenkes, 5 Dekan FKM Pembina, PERSAKMI, ISMKMI, dan perwakilan STIKES untuk dapat melanjutkan kepengurusan perolehan STR bagi SKM. Dikutip dari : Denny, Maher Hanifa. “PERSAKMI, Pilar Kesehatan Masyarakat, Uji Kompetensi dan STR bagi SKM”, Presentasi Pengenalan Profesi 2013.

Lanjut Ke-Slide 30 : SKM : Meniti Masa Depan…

Slide 30 : SKM : Meniti Masa Depan

SKM: Meniti Masa Depan Apakah anda ingin berwirausaha? Think about: • Sanitary product • Sanitary and housekeeping services • Pemilik bisnis Klinik dan Lab • Membuka kursus keahlian “Elderly Caregiver” dengan merekrut tenaga perawat sebagai pelatih. • Produk-produk health and safety Apakah anda ingin PNS? Think about: • Dosen bagi yang sudah bergelar Master • Kemenkes • Kemenkokesra • Kemenaker sebagai pengawas K3 • BKKBN • BPJS • Kemenristek Lanjut Ke-Slide 31 : Inspirasi Keberhasilan SKM…

Slide 31 : Inspirasi Keberhasilan SKM

Inspirasi keberhasilan para SKM • Adi Waloejo Soerjo, Ka. Puskesmas teladan se Indonesia di Puskesmas Ranap Sukaraja Lampung • Arif Budiyanto Ka. Pusk Gunung Kidul menjadi inspirator bagi DIY • Heri Ka. Pusk Rowosari Kota Semarang meningkatkan ranking Puskesmas dari 37 ke 19 • Agung Dwi Laksono, Litbang Kemenkes. Banyak Menulis Buku tentang pengalaman dalam penelitian etnografi di pedalaman • Professor SKM: Ridwan Amiruddin di FKM UNHAS • Estiyanti, SKM, MARS pernah menjabat sebagai Direktur RS Onkologi sebelum adanya peraturan baru yang membatasi Dir. RS hanya Dokter. • Doktor berlatarbelakang SKM murni sudah banyak… tinggal klik di data DIKTI… baik di laman Direktori Doktor, maupun di penyetaraan ijazah luar negeri. Lanjut Ke-Slide 32 : Kolaborasi Solusi …

Slide 32 : Peran Organisasi Profesi

Peran Organisasi Profesi Organisasi Profesi (Lapau ,Buchari, 2009)menjelaskan bahwa : • Menetapkan Standar Profesi • Menetapkan Standar Kompetensi • Melakukan Uji Kompetensi dalam rangka registrasi • Mengkomunikasikan hal ihwal keprofesian kepada masyarakat • Melakukan pembinaan profesi kepada anggotanya • Mengembangkan Profesi melakukan layanan anggota

Lanjut Ke-Slide 33 : Tokoh Inspirasi Organisasi Profesi Kesehatan Masyarakat di Indonesia…

Ke-Slide 33 : Tokoh Inspirasi Organisasi Profesi Kesehatan Masyarakat di Indonesia

Tokoh Inspirasi dan Teladan Organisasi Profesi Kesehatan Masyarakat di Indonesia Masa Kini • Prof. Does Sampoerno, MPH (Direktur AIPTKMI) • Dr. Adang Bachtiar, MPH, D.Sc, Ph.D (Ketua Umum PP IAKMI) • Hanifa Maher Denny, S.KM, MPH, Ph.D (Ketua Umum Persakmi)

Lanjut Ke-Slide 34 : Simpulan …

Slide 34 : Simpulan

Simpulan • Profesi Kesehatan masyarakat secara pemahaman dapat diartikan sebagai "kemampuan" yang diberikan kepada seseorang yang telah menempuh pendidikan akademik formal di Institusi pendidikan kesehatan masyarakat (agent of truth), kemudian menempuh pendidikan keprofesian (agent of change) sebagai tambahan keahlian sesuai dengan kompetensi dan minat nya berkarier di masyarakat dan teregistrasi sebagai tenaga keprofesian kesehatan masyarakat di Indonesia oleh lembaga otoritas keprofesian (IAKMI, PERSAKMI, AIPTKMI) serta institusi resmi pemerintah lintas kementrian/departemen dan hukum, Secara terapan, profesi kesehatan masyarakat merupakan salah satu penyedia jasa pelayanan publik dibidang kesehatan masyarakat (preventif, promotif, capacity and caracter building dan pengembangan usaha jasa pelayanan public dibidang health care dan konsultan kesehatan masyarakat), yang erat kaitannya memenuhi kebutuhan sektor eksekutif, legislatif dan yudikatif (pemerintah), swasta, dan pendidikan. secara nilai, sangat erat kaitannya dengan upaya penciptaan kondisi kesejahteraan masyarakat, dan kemanusiaan yang universal.

Lanjutke- Slide 35 : Saran…

Slide 36 : Saran

Saran • Dinamika dan transisi global amat menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Indonesia, kprofesian kesehatan masyarakat yang erta dengan upaya rekayasa sosial di bidang penciptaan kondisi sehat selayaknya menjadi prioritas lintas organisasi serumpun kesehatan masyarakat baik ditingkat mahasiswa, tenaga ahli, pakar, akademisi, untuk menyatukan langkah bersama dalam upaya perumusan standar kompetensi yang menjawab tuntutan zaman, registrasi tenaga kesehatan masyarakat dan forum silaturahmi serumpun dalam aktivitas akademik maupun nonakademik, baik bersifat profit atau non-profit oriented guna menciptakan, persatuan, kesatuan, kebersamaan, kesolidan sehingga berdaya ungkit bagi akslerasi pembangunan kesehatan masyarakat di Indonesia

Lanjutke- Slide 37 : Rekomendasi…

Slide 36 : Referensi Bacaan…

Referensi Bacaan • • •

•

• •

• •

Ahmad, Sjafii. Pembangunan Kesehatan Masa Depan (Masalah dan Tantangan). Presentasi disajikan pada: Dialog Akademis Politik Menyehatkan Bangsa. Jakarta: 28 Agustus 2008 Assunta, Mary. Public Health Response Tobacco Epidemic Indonesia. Jakarta: 2009. Atmawikarta, Arum. Tanggapan: Pembangunan Kesehatan, Dialog Politik Menyehatkan Bangsa. Presentasi disajikan pada: Dialog Akademis Politik Menyehatkan Bangsa. Jakarta: 28 Agustus 2008 Bachtiar, Adang. Tantangan Untuk Melangkah Kedepan Pentingnya Kemitraan. IAKMI: 2009. Hal. 19-21, 26-27 Denny, Maher H. “PERSAKMI, Pilar Kesehatan Masyarakat, Uji Kompetensi dan STR bagi SKM”, Presentasi Pengenalan Profesi 2013. Gordis, Leon. Epidemiology. Professor of Epidemiology John Hopkins School of Hygiene and Public Health. Professor of Pediatrics John Hopkinns School of Medicine Baltimore, Maryland : U.S.A, 1996. Lapau, Buchari. Kajian Ilmiah Profesi Epidemiologi. Journal IPHA vol.34 No.2. IAKMI.2009 Kodim, Nasrin. Mencegah dan Mengendalikan Petaka Kesehatan Masyarakat Dengan Siklus Kebijakan yang Berbassis Evidens Epidemiologi. Jakarta : Universitas Indonesia-Press, 2007.

Lanjut ke-Slide 37 : Lanjutan…

Slide 37 : Lanjutan…

•

• • • • •

•

Morthon, F, Richard and Hebel, J, Richard. A Study Guide to Epidemiology and Biostatistic. University Park Press : U.S.A, 1986. Mulyana, E. Kurikulum Berbassis Kompetensi : Konsep, Karakteristik dan Implementasi. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006. Notoodjo, Soekidjo. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Rineka Cipta :Jakarta, 1996. ___________, ________.Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rhineka Cipta, 2005. Sampoerno, Does, Tenaga Fungsional Kesehatan Masyarakat di Indonesia. Journal IPHAvol.34 No.2. IAKMI.2009 Sampoerno, Does. Penyehatan Bangsa Perlu Komitmen Politik. Dialog Akademis Politik Menyehatkan Bangsa, tema: Mengarus Tengahkan Pembangunan Kesehatan Bangsa Memerlukan Komitmen Aktor Politik Untuk Mewujudkannya. Presentasi disajikan pada: Dialog Akademis Politik Menyehatkan Bangsa. Jakarta: 28 Agustus 2008. Timreck, T.C. Epidemiologi Suatu Pengantar, edisi 2. Professor of Public Health and Health Care istration Departement of Health Science and Human Ecology California State Univercity, San Bernardino 1998. Diterjemahkan oleh Palupi Widyastuti-Ed.2-Jakarta: EGC, 2004

Lanjut ke-Slide : Penutup…