Sistem istrasi Kepegawaian 1p6f2r

RESUME ISTRASI KEPEGAWAIAN

OLEH: INGGRIANI 1101112267

DOSEN PEMBIMBING: Dra.ERNAWATI, M.Si

ISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU 2013 1

BAB I SISTEM ISTRASI KEPEGAWAIAN

A. PENGERTIAN istrasi kepegawaian merupakan suatu sistem terbuka yang terdiri dari unsur-unsur (komponen) yang dikendalikan kearah sasaran agar mencapai hasil yang optimal. Untuk itu sistem mendapat input berupa informasi tentang kebutuhan pegawai yang diperlukan, keadaan pasar tenaga kerja dan lain-lain. Input diproses dalam sistem menghasilkan output. proses yang terjadi dalam sistem adalah interaksi unsur yang berhubungan secara seri yaitu suatu kegiatan merupakan kelanjutan dari seri sebelumnya. Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa sistem kepegawaian memiliki pengertian lebih luas bukan hanya berkaitan dengan sistem pengangkatan pegawai tetapi juga meliputi perencanaan, pembinaan karier, pengendalian dan sebagainya. Secara umum kita mengenal beberapa sistem kepegawaian sebagai berikut: -

Integratet system: suatu sistem kepegawaian, dimana manajamen kepegawaian mulai dari rekutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai dengan penggajian dan pensiun ditentukan oleh pusat.

-

Separated system: suatu sistem kepegawaian dimana manajamen mulai dari rekruktmen sampai penggajian dan pensiunan dilakukan oleh masing-masing daerah.

2

-

Unified System: suatu sistem kepegawaian dimana manajamen kepegawaian dilakukan oleh suatu lembaga tingkat nasional yang khusus dibentuk untuk keperluan itu.

Sedangkan sistem pengangkatan pegawai secara umum dapat dibedakan menjadi: 1. Spolis System Sistem ini pengangkatan pegawai didasarkan atas keanggotaan partai. Sistem ini yang paling tua dan sudah banyak negara yang tidak menggunakan sistem ini, karena kurang memperhatikan faktor kecakapan yang sangat penting bagi tercapainya efesiensi kerja. 2. Nepotism System Dalam sistem ini pengangkatan pegawai lebih didasarkan pada keluarga, saudara dan teman dekat. 3. Patronage System Pengangkatan pegawai atas sistem ini didasarkan atas keinginan untuk membantu pegawai tersebut. 4. Merit System Pengangkatan pegawai atas sistem ini didasarkan atas kecakapan. Sistem ini beranggapan bahwa Negara akan maju apabila pegawai-pegawainya terdiri atas orang-orang yang cakap. 5. Career system Sistem ini menekankan bahwa dalam pengangkatan pertama pegawai didasarkan atas kecakapan, sedangkan dalam pengembangan lebih lanjut masa kerja pegawai diperhitungkan dan ikut menentukan.

3

B. SYSTEM KEPEGAWAIAN Sistem Kepegawaian Nasional. Kebijaksanaan dasar sistem itrasi kepegawaian dinegara kita mengacu pada Undang-undang Nomor 43. tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dalam undang-undang tersebut, pegawai negeri sipil didefinisikan sebagai sebagai setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwewanang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai negeri terdiri dari: 1. Pegawai Negeri Sipil Pegawai negeri sipil terdiri dari pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah. a) Pegawai Negri sipil Pusat Secara rinci institusi tempat pegawai negeri pusat bertugas adalah sebagai berikut: 

Di kementrian negara yang bernomenklatur, yaitu departemen dan di kantor menteri kordinator dan menteri negara.



Di lembaga-lembaga non departemen dan perwakilannya didaerah



Di kantor wilayah departemen

4



Di lingkungan perwakilan RI di luar negeri dan perwakilan instansi di luar negeri



Dilingkungan pemerintah wilayah adaministrasi propinsi



Diperbantukan kepada pemerintah daerah



Diperbantukan kepada BUMN/BUMD



Ditugaskan kepada proyek-proyek pemerintah.

b) Pegawai negeri sipil daerah Pegawai negeri sipil daerah adalah pegawai negeri sipil daerah atau provinsi/ kabupaten/ kota yang gajinya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan bekerja pada pemerintah daerah atau di luar instansi induknya. Pegawai negeri sipil daerah antara lain bertugas pada: 

Sekertariat daerah provinsi dengan seluruh jajaran organisasai dilingkungan yang terdiri atas asisten, biro, bagian, sub bagian, seksi dan sebagainya.



Bappeda provinsi, kabupaten/kota dan satuan-satuan dilingkungan masing-masing seperti bagian, sub bagian, seksi dan sebagainya.



Badan pengawas daerah dan jajaran satuan organisasi dan satuan jabatan seperti inspektur dan pemeriksa.



BKPMD di daerah propinsi/kota



Dinas-dinas otonom.



Di satuan - satuan lain yang tidak termasuk kepada salah satu satuan organisasai tersebut. seperti proyek

5

2. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pada dasarnya anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah pegawai negeri. Namun beberapa ketentuan tentang pegawai negeri tidak berlaku bagi anggotaTNI/Polri. Oleh karena itu, perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan.UU No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dinyatakan bahwa prajurit adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwewenang. Setiap prajurit TNI berhak memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai seluruh dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Prajurit dan prajurit siswa mempunyai kebutuhan dasar prajurit yang meliputi: Prajurit dan prajurit dinas memperoleh rawatan dan layanan kedinasan,meliputi: 

penghasilan yang layak



tunjangan keluarga



perumahan/asrama/mess



rawatan kesehatan



pembinaan mental dan layanan keagamaan



bantuan hokum



asuransi kesehatan dan jiwa



tunjangan hari tua



asuransi penugasan operasi militer

6

Keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan,yang meliputi: a.rawatan kesehatan b.pembinaan mental dan pe;layanan keagamaan c.bantuan hukum

Prajurit dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat. Prajurit berpangkat Kolonel dan perwira tinggi diberhentikan dari keprajuritan dengan keputusan presiden. Sedangkan prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena: 

atas permintaan sendiri



telah habis masa dinasnya



menjalani massa pension



tidak memenuhi persyaratan jasmani dan rohani



gugur, tewas atau meninggal dunia



alih status menjadi pegawai negeri sipil



berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.

3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyrakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri. Pegawai negeri pada Kepolisian Negara RI terdiri atas :

7



Anggota kepolisian Negara RI



Pegawai negeri sipil (bagi pegawai negeri sipil kepolisian Negara RI berlaku ketentuan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

4.

Pejabat Negara Pegawai negeri dapat diangkat menjadi pejabat negara. Pejabat Negara adalah pimpinan atau lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan dalam undang-undang. 

Presiden dan wakil presiden



Ketua, wakil ketua dan anggota MPR



Ketua, wakil ketua dan anggota DPR



Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung.



Hakim pada badan peradilan umum, peradilan tata usaha Negara, peradilan agama, peradilan militer dan hakim yang dipekerjakan untuk tugas perdilan.



Ketua, wakil ketua, anggota badan pemeriksa keuangan



Ketua, wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.



Gubernur dan wakil gubernur



Bupati/Walikota, Wakil Bupati dan Wakil walikota



Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

5. PNS Lainnya

8

Sebagaimana telah dikemukankan bahwa PNS dapat diperbantukan pada BUMN/BUMND. Namun demikian tidak semua pegawai BUMN/BUMND berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

BAB VII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PNS

A. PENGERTIAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan. Diklat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.

B. TUJUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pendidikan dan pelatihan PNS bertujuan untuk:

9

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi. 2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. 4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.

C. DASAR HUKUM a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; b. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; c. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah; d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Daerah e. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

31

Tahun

2007

tentang

Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

10

f. Keputusan Kepala Lembaga istrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; g. Keputusan Kepala Lembaga istrasi Negara Nomor 199/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II; h. Keputusan Kepala Lembaga istrasi Negara Nomor 540/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III; i. Keputusan Kepala Lembaga istrasi Negara Nomor 541/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV; j. Keputusan Kepala Lembaga istrasi Negara Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II; k. Keputusan Kepala Lembaga istrasi Negara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III; l. Keputusan Kepala Lembaga istrasi Negara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis; m. Keputusan Kepala Lembaga istrasi Negara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;

D. JENIS DAN JENJANG DIKLAT PNS 1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah diklat untuk membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil serta memberikan pengetahuan dasar tentang system penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan tentang bidang tugas

11

serta budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (NS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Diklat Prajabatan terdiri atas: 1) Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I. 2) Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II. 3) Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III.

2. Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil ada 3 (tiga) jenis, yaitu : a. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Diklat Kepemimpinan adalah diklat yang memberikan wawasan, pengetahuan, kepemimpinan

keahlian, aparatur,

ketrampilan, sehingga

sikap dan

perilaku

dalam

mencapai

persyaratan

bidang

kompetensi

kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. Diklat Kepemimpinan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklat Kepemimpinan terdiri atas empat jenjang: 1) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV untuk Jabatan Struktural Eselon IV. 2) Diklat Kepemimpinan Tingkat III untuk Jabatan Struktural Eselon III. 3) Diklat Kepemimpinan Tingkat II untuk Jabatan Struktural Eselon II. 4) Diklat Kepemimpinan Tingkat I untuk Jabatan Struktural Eselon I. 12

b. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Diklat Fungsional adalah diklat yang memberikan bekal pengetahuan dan/atau ketrampilan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai keahlian dan ketrampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional. Diklat Fungsional adalah jenis Diklat Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang disesuaikan dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. 1) Diklat fungsional keahlian yaitu diklat yang memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan. 2) Diklat fungsional ketrampilan yaitu diklat yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan.

c) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Kompetensi Teknis adalah kemampuan PNS dalam bidang-bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing. 1) Diklat teknis bidang umum/istrasi dan manajemen yaitu diklat yang memberikan ketrampilan dan/atau penguasaan pengetahuan di bidang 13

pelayanan teknis yang bersifat umum dan di bidang istrasi dan manajemen dalam menunjang tugas pokok instansi yang bersangkutan. 2) Diklat teknis substantif yaitu diklat yang memberikan ketrampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

E. PESERTA DIKLAT DAN PENYELENGGARAAN DIKLAT Peserta Diklat  Peserta diklat

1. Peserta Diklat Prajabatan adalah seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil (NS). 2. Peserta Diklatpim adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan Struktural Eselon I, II, III dan IV. 3. Peserta Diklat Fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional tertentu. 4. Peserta Diklat Teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya.

 Perekrutan Peserta Diklat Perekrutan peserta diklat melalui mekanisme Tim Seleksi Peserta Diklat (TSPD) :

1. Perekrutan calon peserta diklat untuk mengikuti diklat yang merupakan syarat menduduki jabatan strategis tertentu dilakukan melalui mekanisme Tim Seleksi Peserta Diklat (TSPD). 14

2. Perekrutan calon peserta diklat untuk mengikuti diklat yang bukan merupakan syarat menduduki jabatan strategis tertentu tidak harus melalui mekanisme Tim Seleksi Peserta Diklat (TSPD). 3. Perekrutan calon peserta Tugas Belajar dilakukan melalui mekanisme Tim Seleksi Peserta Diklat (TSPD).

Penyelenggaraan Diklat Penyelenggaraan Diklat PNS dapat diselenggarakan secara klasikal, dalam arti tatap muka di dalam kelas. Selain itu dapat juga diselenggarakan secara nonklasikal yaitu dengan pelatihan di alam bebas, pelatihan di tempat kerja dan pelatihan dengan sistem jarak jauh. Persyaratan Persyaratan umum : 1. Memiliki potensi untuk dikembangkan. 2. Memiliki motivasi tinggi untuk pengembangan diri. 3. Mampu menjaga reputasi dan kredibilitas sebagai Pegawai Negeri Sipil. 4. Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap tugas organisasi. 5. Berprestasi baik dalam melaksanakan tugas. 6. Sehat Jasmani dan rohani.

Persyaratan khusus : 1. Diklat Prajabatan 

Calon peserta Diklat Prajabatan ditetapkan oleh Bupati.

15



Calon Pegawai Negeri Sipil wajib diikutsertakan mengikuti Diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

2. Diklat dalam Jabatan 

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

1. Pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda III/a dan telah atau dipersiapkan untuk menduduki jabatan struktural eselon IV. 2. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda, Diploma Tiga (D-III) atau yang sederajat. 3. Usia maksimal 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran seleksi bagi yang belum menduduki jabatan. 

Diklat Kepemimpinan Tingkat III

1. Pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata III/c dan telah atau dipersiapkan untuk menduduki jabatan struktural eselon III. 2. Pendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S-1) atau yang sederajat. 3. Usia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun pada saat pendaftaran seleksi bagi yang belum menduduki jabatan. 

Diklat Kepemimpinan Tingkat II

1. Pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Pembina IV/a dan telah atau dipersiapkan untuk menduduki jabatan struktural eselon II;

16

2. Pendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S-I) atau yang sederajat; 3. Usia maksimal 50 (lima puluh) tahun pada saat pendaftaran seleksi bagi yang belum menduduki jabatan. 4. Persyaratan Diklat Teknis ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga istrasi Negara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis. 5. Persyaratan Diklat Fungsional ditetapkan dengan memperhatikan ketentuanketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga istrasi Negara

Nomor

8

Tahun

2003

tentang

Pedoman

Umum

Pembinaan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 6. Peserta yang baru menyelesaikan satu jenis diklat, dapat diusulkan mengikuti diklat paling cepat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penutupan diklat yang diikuti sebelumnya.

Prosedur Prosedur pendidikan dan pelatihan antara lain :

1. Penyusunan rencana jumlah peserta pendidikan dan pelatihan. 2. Koordinasi dengan Badan Diklat Propinsi dan atau lembaga lain yang terkait tentang rencana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten. 3. Permintaan peserta pendidikan dan pelatihan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah. 4. Usulan nama-nama peserta pendidikan dan pelatihan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah.

17

5. Penerbitan Surat Perintah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan disampaikan kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. 6. Pemanggilan peserta pendidikan dan pelatihan oleh Badan Kepegawaian Daerah. 7. Pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan. 8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. 9. Laporan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah. 10. Pengembalian peserta pendidikan dan pelatihan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

F. JENIS DIKLAT DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEGAWAIAN Jenis-jenis diklat 1. Diklat Prajabatan Prajabatan merupakan salah satu syarat mutlak untuk pengangkatan NS menjadi PNS. Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, di samping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. NS wajib diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan selambatlambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai NS; Diklat Prajabatan terdiri dari:

18

1. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I; 2. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II; 3. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III;

Jenjang Diklat Prajabatan

a. Diklat Pra-Jabatan Golongan I merupakan syarat pengangkatan NS untuk menjadi PNS Golongan I dan diperuntukkan bagi NS yang berbasis pendidikan formal dan/ atau lulusan setingkat Sekolah Dasar, yang setelah dinyatakan lulus Diklat Prajabatan Golongan I diangkat/ ditetapkan sebagai PNS dengan Pangkat/ Golongan I/a (Juru Muda), dan Pangkat/ Golongan I/b (Juru Muda Tingkat I) untuk lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan yang sederajat setelah dinyatakan lulus Diklat Prajabatan Golongan I; b. Diklat Pra-Jabatan Golongan II, merupakan syarat pengangkatan NS untuk menjadi PNS Golongan II dan diperuntukkan bagi NS yang berbasis pendidikan formal atau lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3 dan sederajat, yang setelah lulus Diklat Prajabatan Golongan II diangkat/ ditetapkan sebagai PNS Golongan II/a (Pengatur Muda) dan bagi lulusan Sarjana Muda dan yang sederajat diangkat/ ditetapkan sebagai PNS dengan Pangkat/ Golongan II/b (Pengatur Tingkat I) setelah dinyatakan lulus Diklat Prajabatan Golongan II; c. Diklat Pra-Jabatan Golongan III, merupakan syarat pengangkatan NS untuk menjadi PNS Golongan III dan diperuntukkan bagi NS yang berbasis pendidikan formal atau lulusan pendidikan Diploma 4, Strata 1, yang setelah

19

dinyatakan lulus Diklat Prajabatan Golongan III diangkat/ ditetapkan sebagai PNS dengan Pangkat/ Golongan III/a (Penata Muda), Strata 2, yang setelah dinyatakan lulus Diklat Prajabatan Golongan III diangkat/ ditetapkan sebagai PNS dengan Pangkat/ Golongan III/b (Penata Muda Tk.I) dan Strata 3, yang setelah dinyatakan lulus Diklat Prajabatan Golongan III diangkat/ ditetapkan sebagai PNS dengan Pangkat/ Golongan III/c (Penata);

2. Diklat dalam Jabatan Diklat

dalam

Jabatan

dilaksanakanuntuk

mengembangkan

pengetahuan,

keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakaan tugas-tugas pemerintahan, dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

Diklat dalam Jabatan terdiri dari :

1) Diklat kepemimpinan Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang diperlukan dan merupakan syarat bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural. Diklatpim terdiri atas: 

Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon I;



Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon II;



Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon III;



Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon IV.

20

2) Diklat Fungsional, Diklat fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing. 3) Diklat Teknis, Diklat

teknis

dilaksanakan

untuk

mencapai

persyaratan

kompetensi

teknis

yangbdiperlukan untuk melaksanakan tugas PNS.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Tugas Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, dan mengembangkan program Diklat Teknis dan Diklat Fungsional lain serta mengkoordinasikan kegiatan Widyaiswara di lingkungan BKN.

Fungsi Pusat Diklat Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan program Diklat Teknis Manajemen PNS bagi pejabat struktural yang membidangi manajemen PNS dan Diklat Fungsional Analis Kepegawaian bagi pejabat fungsional Analis Kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan daerah; b. penyusunan rencana dan program Diklat Prajabatan NS BKN dan Diklat Kepemimpinan bagi pejabat di lingkungan BKN, serta Diklat Teknis/Fungsional lain bagi pejabat/PNS di lingkungan BKN dalam rangka penguatan tugas pokok BKN; c. penyusunan dan pengembangan kurikulum, modul, bahan, dan metode Diklat Teknis Manajemen PNS, Diklat Fungsional Analis Kepegawaian, dan Diklat Teknis/Diklat 21

Fungsional lain bagi pejabat/PNS di lingkungan BKN dalam rangka penguatan tugas pokok BKN; d. pelaksanaan Diklat Teknis Manajemen PNS bagi pejabat struktural yang membidangi manajemen PNS dan Diklat Fungsional Analis Kepegawaian bagi pejabat fungsional Analis Kepegawaian pada instansi pemerintah pusat maupun daerah; e. pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi NS BKN, Diklat Kepemimpinan bagi pejabat di lingkungan BKN, dan Diklat Teknis/Fungsional lain bagi pejabat/PNS di lingkungan BKN dalam rangka penguatan tugas pokok BKN; f. pemberian fasilitasi, akreditasi dan/atau sertifikasi pelaksanaan Diklat Tekis Manajemen PNS dan Diklat Fungsional Analis Kepegawaian yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat pemerintah pusat maupun daerah; g. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan Diklat Teknis Manajemen PNS, Diklat Fungsional Analis Kepegawaian yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat pemerintah pusat maupun daerah; h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, dan Diklat Teknis/Fungsional lain bagi pejabat/PNS di lingkungan BKN dalam rangka penguatan tugas pokok BKN; i. pengkoordinasian kegiatan Widyaiswara pada Pusat Diklat Pegawai; dan j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas pokok Pusat Diklat Kepegawaian.

22