Sk Dir Kebijakan Umum.doc 4y4n15

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKARWANGI ( BADAN LAYANAN UMUM DAERAH )

Jalan Raya Siliwangi Nomor. 49 Telepon 0266-531261 faksimil 0266-531646/ E-mail : [email protected] Wensite : www.rssekarwangi.go.id Cibadak –Sukabumi 43351

KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT SEKARWANGI KABUPATEN SUKABUMI NOMOR ………………………..TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKARWANGI KABUPATEN SUKABUMI DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKARWANGI Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas terhadap masyarakat Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Visi dan Misi serta Falsafah dan Tujuan RSUD Sekarwangi, maka dipandang perlu ditetapkan kebijakan umum RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi; b. bahwa untuk mencapai tujuan pada butir (a), perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur RSUD Sekarwangi

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431); 3. Undang-undang No 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3637); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159.b /Menkes/Per/ll/1988 tentang Rumah Sakit; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/ 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit; 7. Keputusan bupati no 820/Kep.978-BKD/2013 tentang Alih Tugas/alih jabatan pejabat structural eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi; MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: : Keputusan Direktur Rumah Sakit Sekarwangi Kabupaten

KEDUA

:

KETIGA

:

KEEMPAT

:

KELIMA

:

KEENAM

:

Sukabumi Tentang Kebijakan Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi; Menetapkan kebijakan umum Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi yang mengacu pada konsep Balanced Score Card beserta indikator kinerjanya. Kebijakan Umum sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah sebagai berikut : 1. Kebijakan Umum perspektif Sumber Daya Manusia (SDM). 2. Kebijakan Umum perspektif Proses Bisnis Internal (PBI). 3. Kebijakan Umum perspektif Pelanggan. 4. Kebijakan Umum perspektif Keuangan. Kebijakan-kebijakan beserta indikator Manajemen dan indikator Klinik yang merupakan penjabaran dari keempat perspektif merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Perubahan berupa penambahan atau pengurangan kebijakan dan indikator kinerja pada lampiran, selama menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak merubah surat keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari diketemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal………….2015 DIREKTUR

W MARWIAH ABU BAKAR

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKARWANGI ( BADAN LAYANAN UMUM DAERAH )

Jalan Raya Siliwangi Nomor. 49 Telepon 0266-531261 faksimil 0266-531646/ E-mail : [email protected] Wensite : www.rssekarwangi.go.id Cibadak –Sukabumi 43351

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKARWANGI

Tanggal Nomor Perihal

: : : TENTANG KEBIJAKAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKARWANGI KABUPATEN SUKABUMI

Kebijakan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi

I. Kebijakan Umum Perspektif SDM 1. Sumber daya manusia RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi yang NON PNS dikelola secara terstruktur oleh Sub Bagian Sumber Daya Manusia, bekerja sama dengan unit terkait, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

akan

melaksanakan

fungsi

manajemen

SDM

berupa

perencanaan, rekruitmen dan seleksi, penempatan, pengembangan karier, penggajian. Sedangkan PNS

menjadi

pengangkatan, dan pemberhentian pegawai Non

kewenangan

Direktur.

Sumber

Daya

Manusia

RSUD

Sekarwangi PNS pengelolaannya mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. Secara Teknis Pengelolaan SDM RSUD Sekarwangi diatur lebih lanjut dalam Pedoman/Panduan oleh direktur 2. Peningkatan

pengetahuan

dan

keterampilan

staf

medis/pegawai

dilaksanakan melalui program peningkatan profesionalisme SDM dengan pendidikan formal berkelanjutan sesuai kriteria, pemberian pelatihan teknis dan manajerial sesuai bidangnya, atau mengikuti workshop, seminar dan simposium didalam dan diluar rumah sakit.

3. Peningkatan profesionalisme SDM rumah sakit harus ditunjang dengan perpustakaan serta pendukungnya sebagai sumber referensi bagi staf medis(fasilitas internet) 4. Pimpinan unit kerja adalah penanggung jawab manajerial, (sedangkan staf ahli/tenaga fungsional adalah penanggung jawab teknis profesi sesuai bidangnya), dipilih berdasarkan kompetensi (Skill, knowledge, attitude) dan ditetapkan dengan surat keputusan Direksi untuk pimpinan puncak dan lapisan kedua (atas usulan Direktur RS), sedangkan untuk pimpinan lapis ketiga dan pimpinan unit kerja fungsional dengan surat keputusan Direktur RS ( dengan konsultasi pada Direksi) . 5. Kelompok pejabat struktural bertugas mengendalikan manajemen rumah sakit (manajemen non klinis) sedangkan kelompok fungsional medis (SMF)bertugas mengendalikan operasional pelayanan medis (manajemen klinis)

sesuai standar profesi 1serta menjaga dan meningkatkan mutu

pelayanan medis. 6. Tenaga ahli / tenaga fungsional purna waktu bekerja sesuai kebutuhan rumah sakit, mempunyai sertifikat pelatihan teknis sesuai bidangnya dan memberikan pelayanan sesuai pedoman, prosedur dan tata laksana yang ditetapkan rumah sakit. 7. SDM fungsional yang berwenang melakukan pelayanan medis adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis , dokter gigi spesialis dengan pembinaan

profesi

melalui

komite

medis,

sedangkan

pelayanan

kefarmasian oleh apoteker dengan pembinaan profesi oleh komite profesi. 8. SDM

fungsional

keperawatan

yang

adalah

berwenang

perawat

(D3

melakukan

pelayanan

Keperawatan,

D3

paramedis

Anestesi,

S1

Keperawatan, SKP Ners) dan bidan (D3 Kebidanan) dengan pembinaan profesi melalui Komite Keperawatan. 9. SDM fungsional yang berwenang melakukan pelayanan paramedis non keperawatan adalah D3 Analis, D3 dan D4 Radiologi, D3 dan D4 Gizi, D3 Terapi Okupasi, D3 Fisioterapi, D3 Terapi Wicara dan asisten apoteker, dengan

pembinaan

profesi

melalui

Komite

Paramedis.

(belum

ada

panduan, tapi dapat dimulai dengan mengacu pada konsep komite medis dan komite keperawatan /komite hanya berfungsi membuat regulasi profesi dan supervisi pelaksanaan profesi terkait mutu dan etika, dan tidak menjadi eksekutor seperti struktural) 10. Imbal jasa yang diberikan pada karyawan selain gaji dan tunjangan, adalah berbentuk insentif melalui sistim remunerasi yang berbasis kinerja,yang dibangun bersama oleh Direksi dan Direktur RS dengan melibatkan semua perwakilan unsur karyawan yang ada di RS, serta dievaluasi secara berkala efektifitas dan relevansinya oleh SPI. Sedangkan

imbal

jasa

bagi

tenaga

medis

maupun

paramedis

non

karyawan

ditentukan atas kesepakatan direktur RS dengan pihak terkait yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kerja sama . 11. Kesejahteraan

pegawai

dilaksanakan

melalui

jaminan

pelayanan

kesehatan (JPK), perlindungan kesehatan, kenaikan gaji berkala, reward, santunan bagi keluarga yang mendapat musibah, pemberian bantuan biaya pendidikan serta rekreasi dan dana pensiun sesuai kemampuan rumah sakit. II. Kebijakan Umum Perspektif Proses Bisnis Internal 1. Untuk melindungi kepentingan pasien dan kepentingan rumah sakit, setiap pelayanan/tindakan/kegiatan yang dilakukan di rumah sakit harus dilandasi dan sesuai dengan kebijakan operasional berupa pedoman tertulis ( dalam bentuk prosedur tetap, quality function deployment yaitu penjabaran pelayanan prima pada tingkat pelaksana). 2. Kebijakan operasional berupa prosedur tetap (protap), quality function deployment (QFD)

dibuat oleh masing-masing unit kerja dengan format

baku, disahkan oleh direktur rumah sakit, disosialisasikan kepada unit terkait di lingkungan rumah sakit 2 serta dievaluasi dan direvisi secara berkala. 3. Pelayanan sesuai konsep Business Experience, maksudnya memberikan kesan mendalam pada pelanggan sehingga bisa terus diingat dengan mengutamakan pelayanan yang ramah disetiap lini, diberikan secara terintegrasi antar disiplin ilmu, tanpa membedakan pasien berdasar kemampuan finansialnya. 4. Penerapan program pemerintah disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit berdasarkan kesepakatan. 5. Hubungan kerja sama dengan pihak ketiga atau pemasok diatur dengan kontrak kerja sama atau Nota kesepahaman (MOU) yang ditanda tangani Direktur, pelaksanaannya dievaluasi secara berkala. 6. Penataan tata letak/zoning rumah sakit sesuai dengan fungsi pelayanan tercantum dalam Block Plan rumah sakit yang disetujui direksi dan mengacu pada pedoman Kemenkes. Setiap perobahan tataletak dan bangunan harus mendapat persetujuan direksi. 7. Sarana pelayanan berupa gedung/bangunan dan ruangan disediakan sesuai standar pelayanan, dipantau dan dilakukan upaya penyehatan lingkungan secara berkala, suasana kerja diupayakan sesuai standar untuk mendukung fungsi pelayanan.

8. Prasarana pelayanan berupa listrik, air, telepon, instalasi penangkal petir, instalasi pengolahan limbah dan fasilitas sanitasi disediakan sesuai dengan

ketentuan,

dilakukan

pemeliharaan

berkala

oleh

instansi

berwenang dan tersertifikasi. 9. Rambu, marka, papan petunjuk dan denah tempat yang berisiko, ditempatkan secara strategis, dibuat guna mempermudah akses bagi pengguna jasa rumah sakit juga untuk evakuasi guna menghindari risiko apabila terjadi bencana. 10. Peralatan medis dan non medis, peralatan pemadam kebakaran, dilengkapi dengan manual yang mudah dimengerti, disediakan sesuai standar untuk mendukung fungsi pelayanan, mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, dikalibrasi secara berkala, mempunyai sertifikat/izin, dilakukan pemeliharaan rutin serta selalu siap dan laik pakai. 11. Peralatan perlengkapan keamanan pasien, peralatan pelindung diri para pekerja dan peralatan kebersihan rumah sakit, tersedia sesuai standar pelayanan, digunakan secara benar, dipelihara rutin dan dalam kondisi laik pakai. 12. Daftar inventaris peralatan medis dan non medis unit kerja dievaluasi dan direvisi secara berkala, daftar

bahan habis pakai (BHP) kebutuhan

pemakaian di ruangan disesuaikan dengan spesifikasi pelayanan guna menunjang kecepatan, kegawat-daruratan, life saving dan basic emergency set.

3 13. Tindakan medis harus mendapat persetujuan pasien atau keluarganya melalui informed consent (IC), sesuai dengan peraturan Menkes 290/tahun 2008, serta kebijakan lain untuk menghilangkan efek emosional dan memberikan rasa amanpada pasien. 14. Pencatatan medis ditulis dalam rekam medis oleh setiap pelaksana pelayanan pada saat transaksi secara teratur, rinci dan akurat untuk efisiensi dan akuntabilitas pelayanan medis. 15. Dokumen rekam medis menggunakan simbol, kode ICD dan tanda-tanda khusus sesuai dengan pedoman rekam medis yang telah ditetapkan rumah sakit serta mengacu pada Permenkes 269/Menkes/per/III/2008. 16. Tindakan/pelayanan/kegiatan yang telah diberikan kepada pasien atau telah dilaksanakan dicatat dengan lengkap, akurat dan benar dalam dokumen, dibuatkan tanda bukti apabila diperlukan, untuk melindungi kepentingan pasien dan kepentingan rumah sakit. 17. Informasi yang harus diketahui oleh pasien dan keluarganya selama berada di

rumah

sakit

diberikan

secara

tertulis

berupa

papan

pengumuman/larangan secara lisan melalui pemberitahuan dengan alat

sound sistim

atau dengan penyuluhan dan konsultasi pada saat yang

tepat oleh petugas yang tepat. 18. Pasien yang datang ke rumah sakit digolongkan menurut keadaan penyakit dan cara pembayaran serta ditangani sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Maksudnya segmentasi pasien di RS, agar tidak timbul komplain dari pasien kalau dia dilayani dengan cara yang berbeda karena memang aturan yang dibuat oleh pembayarnya memang pasien dengan kondisi gawat darurat dipercepat,pasien

berbeda atau elektif bisa

ditunda. 19. Penanggulangan KLB/bencana/disaster, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ditangani secara terstruktur sesuai dengan manajemen risiko (K3 RS) dan dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. 20. Forum komunikasi formal pimpinan rumah sakit dengan seluruh staf setiap bulan pada apel 17- an, forum komunikasi pimpinan rumah sakit dengan Komite medis pada rapat Senin minggu pertama di ruang rapat Lantai 2. Forum komunikasi pimpinan rumah sakit dengan para manajer dan forum komunikasi antara kepala unit kerja setiap hari senin pagi dan senin siang di ruang rapat lantai 2. 21. Unit kerja mengadakan pertemuan berkala di unit masing-masing sebagai forum penyampaian informasi atau ilmu (yang didapat pada forum komunikasi dengan pimpinan) dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman serta perkembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan pelayanan serta pembinaan para pelaksana. 22. Peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan didukung oleh sistim informasi yang handal, manual atau komputerisasi pada tiap unit kerja, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. 4 23. Pencatatan dan pelaporan kegiatan serta pencapaian target unit kerja berupa laporan akuntabilitas, dibuat dan disampaikan secara terstruktur, diolah dan dianalisa menjadi informasi sebagai bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan, disajikan untuk kepentingan internal dan eksternal rumah sakit (dikelola oleh SPI). 24. Sarana komunikasi pendukung pelayanan cepat dan terintegrasi berupa sambungan telepon internal dan eksternal, facsimile, public address (PA) dan radio panggil (HT) serta jalur komunikasi radio, dioperasionalkan tepat waktu dan tepat guna 25. Fungsi

manajemen

logistik

berupa

perencanaan,

penganggaran,

pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan pemusnahan, dilakukan secara terstruktur oleh pejabat berwenang sesuai tugas pokok dan

fungsinya, diatur dengan prosedur tetap untuk menjaga efisiensi biaya rumah sakit. 26. Penyediaan kebutuhan alat medis dan non medis serta bahan habis pakai (BHP) sesuai dengan perencanaan buttom up melalui bisnis plan dan Strategic action plan unit kerja, direkap dengan mempertimbangkan variabel persediaan, pemakaian tahun lalu, trend dan peramalan tahun kedepan, serta kaidah-kaidah manajemen logistik. 27. Pembelian/pengadaan barang dan jasa kebutuhan rumah sakit dikelola oleh Sub Bagian Logistik/UPBJ sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan. Pembelian/ pengadaan barang rutin dilakukan oleh panitia

pembelian/pengadaan/UPBJ

sedangkan

pembelian

barang

aktiva/barang non rutin/pengadaan asset dilakukan oleh panitia/ tim pengadaan yang melibatkan pihak ULP sesuai peraturan yang berlaku. Khusus dalam perencanaan kebutuhan alat medis panitia juga melibatkan dan staf medis terkait terutama dalam penetapan spesifikasi alat. 28. Pembelian barang yang bersifat emergensi dan tidak rutin serta tidak tercantum dalam anggaran, mengikuti peraturan yang berlaku. 29. Pengadaan barang berbahaya mengikuti prosedur yang ditetapkan rumah sakit dan mengikuti standar serta harus dilengkapi dengan Material Safety Data Sheet (MSDS) atau Lembar data pengaman (LDP). 30. Pemanfaatan barang-barang inventaris berupa alat medis dievaluasi setiap tahun oleh Bidang Pelayanan bersama Komite medis, sedangkan alat non medis dievaluasi oleh Bidang Penunjang Operasional . 31. Penghapusan

barang

inventaris

rumah

sakit

dilaksanakan

oleh

Panitia/Tim Penghapusan Barang sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan cara pemusnahan atau pelelangan, hasil pelelangan menjadi pendapatan rumah sakit pada pos lain-lain, atau disetorkan ke pemerintah daerah sesuai peraturan yang berlaku. 32. Indikator kinerja manajemen dan indikator kinerja klinik masing-masing unit sesuai bidangnya ditetapkan berdasarkan konsep Balanced Score Card seperti yang termuat dalam Business plan dan Strategic Action plan masingmasing. 5 33. Mutu pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku, dievaluasi dengan post delivery audit (PDA), dipantau berkala dengan survey kepuasan pelanggan, pengukuran Time Motion (respons time, service time, waiting time) yang dilakukan oleh unit kerja bersangkutan atau bekerja sama dengan Komite Mutu. mutu pelayanan.

Yang merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi

34. Pengendalian

dan

peningkatan

mutu

pelayanan

internal

(PMI)

dilaksanakan melalui forum Quality Assurance dan Komite Keselamatan Pasien RS (KKPRS). Pengendalian mutu eksternal (PME) dilaksanakan mengikuti aturan yang ditetapkan Kemenkes (akreditasi RS/JCI) 35. Penanganan dan pengendalian serta tindak lanjut masalah infeksi rumah sakit (Hospital infection control) dilaksanakan secara terstruktur sesuai pedoman yang ditetapkan rumah sakit dan mengacu kepada peraturan yang berlaku (Permenkes). 36. Pelayanan

medis

baik

dari

segi

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengembangannya harus sesuai dengan standar pelayanan medis yang berlaku,

serta

mengacu

pada

konsep

pasien

safety.

Pengawasan

dilaksanakan melalui audit medis secara rutin dan terstruktur (sesuai Permenkes). 37. Pelayanan medis yang berpotensi menimbulkan masalah medico-legal beserta pencegahan dan penanganannya disosialisasikan kepada seluruh staf, bekerja sama dengan komite etik dan hukum rumah sakit. 38. Penanganan/penyelesaian dan tindak lanjut masalah etik medis dan etik non

medis

dilaksanakan

secara

terstruktur

sesuai

pedoman

yang

ditetapkan rumah sakit, serta mengacu kepada standar kode etik yang berlaku. 39. Penyimpanan arsip data primer dan sekunder baik yang aktif maupun non aktif di unit kerja dan di pusat penyimpanan arsip, dilaksanakan sesuai pedoman rumah sakit dan mengacu pada peraturan yang berlaku. (data primer adalah data langsung seperti hasil lab, ekspertise Ro sedangkan data sekunder adalah hasil rekapan atau laporan bulanan dlsb). 40. Tuntutan perdata terhadap rumah sakit atas kelalaian dalam pelaksanaan tugas oleh tenaga part timer (non karyawan), menjadi tanggung jawab bersama antara rumah sakit dan pelaksana, besarnya kontribusi tiap pihak ditentukan dalam PKS.

Sedangkan bagi SDM karyawan berlaku

sesuai asas vicarious liability (tanggung renteng), kontribusi ditetapkan oleh Direktur RS berdasarkan analisa terhadap prosedur pelaksanaan tugas (kesesuaian dengan SOP,dll). III. Kebijakan umum perspektif pelanggan 1. Konsep pelayanan rumah sakit adalah menciptakan delighted customer yang artinya pelanggan yang tersenangkan, dengan memberikan pelayanan prima yang tampil beda untuk memenangkan persaingan melalui strategi diferensiasi. 6

2. Kepuasan pelanggan diukur secara berkala dengan survey pada tiap unit kerja (leading sektor adalah tim Mutu/atau marketing) yang hasilnya disoasialisasikan dan ditindak lanjuti sesuai bidang terkait. 3. Keluhan pelanggan internal dan eksternal serta eror dalam pemberian pelayanan ditangani secara terstruktur dan ditindak lanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki oleh setiap pejabat baik struktural maupun manajemen fungsional. 4. Perluasan dan penerobosan pasar dilakukan dalam upaya memanfaatkan peluang dari masyarakat industri yang ada di daerah kerja RS, melalui peningkatan kerja sama dengan perusahaan dan asuransi kesehatan, baik yang ada di Kabupaten Sukabumi maupun dari luar Kabupaten Sukabumi, akan dituangkan dalam kontrak kerja sama serta dievaluasi secara berkala dan ditindak lanjuti sesuai aturan yang disepakati. 5. RS terbuka bagi kunjungan dinas/instansi/perorangan untuk studi banding atau magang dan akan dilayani sesuai prosedur yang ditetapkan. IV. Kebijakan Umum perspektif Keuangan 1. Keuangan rumah sakit dikelola secara efisien melalui satu pintu, menggunakan sistim billing, akuntasi double entry dengan konsep acrual based. 2. Laporan keuangan disajikan secara berkala bulanan, berupa realisasi pendapatan dan pembelanjaan, triwulan berupa laporan laba rugi, laporan utang-piutang dan neraca, dan laporan tahunan berupa seluruh format disertai ratio analisa keuangan. 3. Investasi alat medis dan non medis berupa aktifa tetap, ditentukan atas dasar masa manfaat atau umur pemakaian lebih dari satu tahun, pemakaian secara berulang dan atau besaran harga perolehan/pembelian. Pengadaan barang investasi mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. 4. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dilaksanakan secara terstruktur, pengawasan melekat, serta dilakukan audit intern oleh SPI , sedangkan pengawasan

ekstern sesuai peraturan perudangan yang

berlaku. 5. Penghasilan

rumah sakit berasal dari pendapatan operasional dan

pendapatan lain-lain rumah sakit masuk kedalam rekening BLUD RSU Sekarwangi, selanjutnya biaya operasional dan biaya investasi atau belanja modal,

sesuai dengan kemampuan dan mata anggaran yang telah

ditetapkan

atas

persetujuan

perudangan yang berlaku.

direktur,

atau

mengikuti

peraturan

6. Anggaran pendapatan dan anggaran belanja rumah sakit disusun oleh subag

Perencanaan

berdasarkan

usulan

dari

unit

kerja

dengan

memperhatikan kebutuhan riil rumah sakit, dibahas dalam rapat kerja tahunan bersama Direksi dan menghasilkan Rencana Anggaran Tahunan Rumah Sakit /RBA, untuk diajukan pada Pemerintah daerah Kabupaten 7 Sukabumi. Selanjutnya dapat dilakukan perubahan /perbaikan melalui konsultasi dengan pemerintah daerah. 7. Pola tarif rumah sakit ditetapkan berdasarkan perhitungan unit cost dengan mempertimbangkan tarif rumah sakit pesaing serta kemampuan dan kemauan membayar masyarakat (Abillity To Pay and Willingness To Pay). 8. Perubahan tarip dan ketentuannya melalui usulan direktur RS kepada Bupati melalui sekretaris daerah. 9. Utilisasi sumber daya rumah sakit dipantau secara berkala dengan penerapan konsep efisiensi serta diukur dengan menggunakan indikator kinerja masing-masing unit untuk mencapai efisiensi pembiayaan rumah sakit. 10. Penagihan biaya perawatan kepada pasien dilakukan setiap tiga hari sekali untuk

menjamin

cash

flow

rumah

sakit,

dan

untuk

mencegah

membengkaknya bad debt.

Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal………….2015 DIREKTUR

W MARWIAH ABU BAKAR

8