Sk Penolakan Resusitasi 4c49v

TENTANG KEBIJAKAN PENOLAKAN PASIEN TERHADAP TINDAKAN RESUSITASI DI RSUD Dr. Adjidarmo DIREKTUR RSUD Dr. ADJIDARMO KABUPATEN LEBAK Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung dan melindungi hak pasien untuk menolak atas tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya; b. Bahwa rumah sakit perlu membentuk pengelolaan mengenai sistem yang mengelola jika penolakan tindakan resusitasi dilakukan oleh pasien dan atau keluarganya. Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431 2. Undang-undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072. 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 4. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063. 5. Peraturan menteri kesehatan No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis. 6. Keputusan Menteri Kesehatan No.1333/MENKES/SK/X11/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU

:

KEPUTUSAN

DIREKTUR

KEBIJAKAN

PENOLAKAN

RSUD

Dr.

PASIEN

Adjidarmo TERHADAP

TENTANG TINDAKAN

RESUSITASI DI RSUD Dr. Adjidarmo. KEDUA

:

Rumah sakit wajib memberikan informasi kepada pasien dan atau keluarga mengenai hak pasien dalam penolakan tindakan.

KETIGA

:

Rumah sakit memberikan informasi kepada pasien dan atau keluarga mengenai :

1. Manfaat tindakan resusitasi 2. Konsekuensi yang akan dihadapi jika penolakan disetujui 3. Tanggung jawab keluarga jika yang meminta penolakan tersebut adalah keluarga

4. Alternatif yang mungkin dapat dilakukan KEEMPAT

:

Pasien dan atau keluarganya berhak menyatakan pembatalan terhadap penolakan tindakan resusitasi.

KELIMA

:

Pembinaan

dan

pengawasan

penolakan

tindakan

resusitasi

dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis. KEENAM

:

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Plt Direktur

H.Maman Sukirman, S.Sos, M.Si