UJIAN KUP B
Waktu 90 Menit (open book)
1. Apa yang dimaksud dengan penagihan pajak dan sebutkan prosedurnya? 2. Apa yang dimaksud dengan Penagihan Seketika dan Sekaligus, Pencegahan dan Penyanderaan? 3. Kapan daluwarsa penagihan pajak? 4. PT. Z menerima SKPKB PPh Pasal 21 sejumlah Rp 120 Juta pada tanggal 20 Mei 2010. Pada saat mendekati jatuh tempo, WP mengalami kesulitan likuiditas untuk membayar utang pajak tersebut. Apa yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak? Apakah syarat-syaratnya? -
Jika WP mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran pajak sampai 6 bulan berikutnya berapa sanksi yang akan dikenakan?
-
Jika WP mengangsur selama 6 bulan, berapa yang harus dibayar oleh WP dan sanksinya?
5. PT. X diterbitkan SKPKB PPh Psl 23 sejumlah Rp 200 juta pada tanggal 12 Januari 2008 oleh KPP Pratama Y. Nilai yang disetujui oleh PT. X adalah Rp 75 Juta. PT. X membayar sejumlah Rp 75 Juta pada tanggal 02 Februari 2008. Apakah WP akan dikenakan sanksi? 6. PT. XYZ menerima SKPKB PPN masa Desember 2007 pada tanggal 15 April 2008. SKPKB tersebut diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2008 dan dikirimkan oleh KPP Pratama A tanggal 10 April 2008. Dalam Berita Acara Hasil Akhir Pemeriksaan dicantumkan bahwa: Dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Menurut SPT (Rp) Dasar Pengenaan Pajak
Menurut Hasil Pemeriksaan (Rp)
Yang Disetujui WP (Rp)
Surat Keputusan Keberatan (Rp)
1.000.000.000,-
1.700.000.000,-
1.200.000.000,-
1.450.000.000,-
Pajak Keluaran (PK)
100.000.000,-
170.000.000,-
120.000.000,-
145.000.000,-
Pajak Masukan (PM)
60.000.000,-
40.000.000,-
50.000.000,-
45.000.000,-
Status SPT : KB/(LB)
40.000.000,-
130.000.000,-
70.000.000,-
100.000.000,-
Sudah Dibayar
40.000.000,-
40.000.000,-
40.000.000,-
40.000.000,-
Yang Kurang Dibayar
-
90.000.000,-
30.000.000,-
60.000.000,-
Sanksi Pasal 13 (2)
-
27.000.000,-
9.000.000.-
18.000.000,-
117.000.000,-
39.000.000,-
78.000.000,-
Total SKPKB
Oleh karena terdapat DPP yang tidak dipungut PPN dan dibuat Faktur Pajaknya (1,7 M - 1 M = 700 Juta), maka selain diterbitkan SKPKB seperti di atas, KPP Pratama X juga menerbitkan STP Pasal 14 (4). - Berapakah nilai STP 14 ayat (4) tersebut? - Apakah WP dapat mengajukan Keberatan dan Sebutkan syarat-syarat pengajuan Keberatan? - Jika ya, apakah WP harus membayar terlebih dahulu? Jika Ya, berapa nilai minimal yang wajib harus dibayar dan tanggal berapa paling lambat dibayarkan? - Sebutkan syarat-syarat pengajuan Keberatan? 7. Lanjutan dari no. 6; Setelah dilakukan proses penyelesaian Keberatan, KPP menerbitkan Surat Keputusan Keberatan pada tanggal 20 Maret 2009 seperti yang tercantum dalam soal No. 6 di atas. Apakah yang akan terjadi jika pada waktu pengajuan Keberatan, WP telah membayar pada tanggal 25 April 2008 dengan jumlah: -
Alternatif 1 : STP dibayar seluruhnya dan SKPKB sejumlah Rp 39.000.000,-
-
Alternatif 2 : STP dibayar seluruhnya dan SKPKB sejumlah Rp 100.000.000,-
8. Dengan berdasar pada soal no.6, seandainya WP menyetujui seluruh hasil pemeriksaan dan tidak mengajukan Keberatan namun tidak menyetujui STP yang diterbitkan. Langkah apa yang harus dilakukan WP? 9. Apa perbedaan antara Keberatan dengan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak? 10. Wajib Pajak menyampaikan SPT PPh Badan Th 2008 pada tanggal 25 April 2009 dengan status LB dangan mengajukan restitusi. Sampai dengan tanggal 24 April 2009 belum juga ada SKP yang diterbitkan oleh KPP, apa yang kemungkinan akan terjadi? Jika WP kemudian menerima kelebihan dan diterbitkan SPMKP pada tanggal 28 juni 2009, apakah WP akan menerima imbalan bunga? Berapa nilainya?
UJIAN KUP B
Waktu 90 Menit (open book)
Jawaban: 1) Penagihan pajak adalah: ”Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.” Prosedur pelaksanaan penagihan: - Surat Tegoran - Surat Paksa - Surat Perintah Melakukan Penyitaan - Pengumuman Lelang - Pelaksanaan Lelang
: 7 hari setelah jatuh tempo : 21 hari setelah Surat Tegoran : 2 x 24 jam setelah Surat Paksa : 14 hari setelah Penyitaan : 14 hari seteleh Pengumuman Lelang
Selain itu, dalam proses penagihan aktif yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, dapat dilakukan Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus (PPSS), Pencegahan dan Penyanderaan. 2) Penagihan Seketika dan Sekaligus dapat dilaksanakan dalam hal: - Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; - Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan: membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yg dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; - badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau - terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyanderaan adalah: Pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. 3) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan : a. surat tagihan pajak; b. surat ketetapan pajak kurang bayar; c. surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan; d. surat keputusan pembetulan; e. surat keputusan keberatan; f. putusan banding; g. putusan peninjauan kembali. 4) a. Penundaan Pembayaran Ang s. I II III IV V VI
Saldo Terakhir Rp 120,000,000 Rp 120,000,000 Rp 120,000,000 Rp 120,000,000 Rp 120,000,000 Rp 120,000,000
Pokok 0 0 0 0 0 Rp 120,000,000
2% x 1 bulan x 2% x 1 bulan x 2% x 1 bulan x 2% x 1 bulan x 2% x 1 bulan x 2% x 1 bulan x
Bunga Rp 120,000,000 Rp 120,000,000 Rp 120,000,000 Rp 120,000,000 Rp 120,000,000 Rp 120,000,000
Pembayaran Rp 2,400,000 Rp 2,400,000 Rp 2,400,000 Rp 2,400,000 Rp 2,400,000 Rp 2,400,000
Rp 2,400,000 Rp 2,400,000 Rp 2,400,000 Rp 2,400,000 Rp 2,400,000 Rp 122,400,000
UJIAN KUP B
Waktu 90 Menit (open book)
b. Daftar Pemabayran Angsuran: Ang s. I II III IV V VI
Saldo Terakhir Rp 120,000,000 Rp 100,000,000 Rp 80,000,000 Rp 60,000,000 Rp 40,000,000 Rp 20,000,000
Pokok Rp 20,000,000 Rp 20,000,000 Rp 20,000,000 Rp 20,000,000 Rp 20,000,000 Rp 20,000,000
Bunga 2% x 1 bulan x 2% x 1 bulan x 2% x 1 bulan x 2% x 1 bulan x 2% x 1 bulan x
Rp 100,000,000 Rp 80,000,000 Rp 60,000,000 Rp 40,000,000 Rp 20,000,000
Rp 2,000,000 Rp 1,600,000 Rp 1,200,000 Rp 800,000 Rp 400,000
Pembayaran Rp 20,000,000 Rp 22,000,000 Rp 21,600,000 Rp 21,200,000 Rp 20,800,000 Rp 20,400,000
5) Untuk pembayaran yang utang pajak sebesar Rp 75 juta tidak dikenai sanksi karena dibayar sebelum jatuh tempo. 6) a. Nilai STP 14 ayat (4) ( 2% x Rp. 700 juta = Rp 14.000.000,b. Dapat, paling lambat tanggal 09 Juni 2008 (3 bulan sejak tanggal SKP dikirim) - WP wajib membayar terlebih dahulu minimal sejumlah nilai yang disetujui dalam Berita Acara Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan yaitu Rp 39 Juta. Paling lambat dibayar tanggal 26 April 2008. - Syarat-syarat Keberatan: Satu surat Permohonan Keberatan untuk satu SKP atau Pot/put oleh Pihak ketiga Tertulis dalam Bahasa Indonesia Mengemukakan jumlah Pajak yg terutang atau jumlah pajak yg dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP. Memuat alasan-alasan yg menjadi dasar perhitungan Dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKP dikirim atau tanggal pemotongan / pemungutan kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaan Wajib Pajak (force mayeur). Atas SKP, melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan 7) Jumlah Utang Pajak yang harus dibayar dalam Surat Keputusan keberatan Jumlah yang telah dibayar oleh WP Jumlah utang Pajak yang masih harus dibayar Sanksi 50% Jumlah total yang harus dibayar kembali Jumlah Utang Pajak yang harus dibayar dalam Surat Keputusan keberatan Jumlah yang telah dibayar oleh WP Jumlah utang Pajak yang lebih dibayar Imbalan Bunga 2% x 10 bulan (25-4-2008 s.d. 20-3-2009) Jumlah total yang harus diterima kembali
: Rp 78.000.000,: Rp 39.000.000,- (-) : Rp 39.000.000,: Rp 19.500.000,- (+) : Rp 58.500.000,: Rp 78.000.000,: Rp 100.000.000,- (-) : Rp 22.000.000,: Rp 4.400.000,- (+) : Rp 26.400.000,-
8) Langkah yang dapat diambil oleh WP adalah mengajukan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak. 9) Jawab sendiri yaa 10) Sama dengan no 9
UJIAN KUP B
Waktu 90 Menit (open book)
UJIAN KUP B
Waktu 90 Menit (open book)
Kasus Soal KUP Soal 1 Haji Muhidin adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Pada tanggal 16 Juli 2012, dia membayar PPh Pasal 25 (angsuran PPh Orang Pribadi yang dibayar sendiri tiap bulan untuk tahun 2012 sebesar Rp. 6 juta) sekaligus untuk masa Maret 2012, April 2012, dan Mei 2012 sebesar Rp. 18 juta, serta melaporkannya pada tanggal 20 Juli 2012. Sanksi istrasi apa saja yang dikenakan terhadap pembayaran PPh Pasal 25 oleh Haji Muhidin tersebut? Berapa jumlahnya? Soal 2 PT. Indonesia Solutions adalah PKP yang sudah dikukuhkan pada tanggal 15 Januari 1995. istrasi perpajakannya diketahui sbb : - SPT Masa PPN untuk Masa Agustus 2011 tidak dimasukan walaupun sudah ditegur - Wajib Pajak juga tidak melakukan pembukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 dan 29 Terhadap Wajib Pajak ini dilakukan pemeriksaan dan menghasilkan Kurang Bayar sebesar Rp 200.000.000,00. Hitung SKPKB yang diterbitkan Januari 2012 Soal 3 PT. Langgeng Makmur memasukan SPT Tahunan 2011 pada tanggal 30 April 2012 dengan kondisi Kurang Bayar Rp 100.000.000 yang disetor tanggal 30 April 2012. Pada tanggal 10 Juni 2012 PT. Langgeng Makmur melakukan pembetulan SPT Tahunan dengan kondisi Kurang bayar Rp 200.000.000. Pajak yang kurang bayar Rp 100.000.000 dibayar tanggal 11 Juni 2012 Berapa STP yang harus dibayar oleh PT. Langgeng Makmur Soal 4 PT. Makmur Bersama sedang dilakukan pemeriksaan dan belum dilakukan penyidikan, tetapi PT Makmur Bersama dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT Tahunannya sehingga SPT Tahunannya terdapat kurang bayar Rp 250.000.000. Dari kasus ini hitung SKPKB berikut sanksinya