Soal ns Twk 6u312x

PANCASILA  Pancasila adalah ideology dasar bagi negara Indonesia. Kelima sila tersebut tercantum dalam paragraph ke-4 Preambule (Pembukaan) UUD 1945  Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila  Perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi diawali dari usulanusulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Yaitu:  Lima Dasar oleh Muhammad Yamin dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945: a. Peri kebangsaan b. Peri kemanusiaan c. Peri ketuhanan d. Peri kerakyatan e. Kesejahteraan rakyat  Pancasila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal sebagai “Lahirnya Pancasila”, a. Kebangsaan b. Internasionalisme c. Mufakat d. Kesejahteraan e. Ketuhanan  Rumusan-rumusan Pancasila: a. Rumusan pertama : Piagam Jakarta (Jakarta Charter) – Tanggal 22 Juni 1945 b. Rumusan kedua : Pembukaan UUD – tanggal 18 Agustus 1945 c. Rumusan ketiga : Mukadimah Konsttitusi RIS – Tanggal 27 Desember 1949 d. Rumusan keempat : Mukadimah UUDS – Tanggal 17 Agustus 1950 e. Rumusan kelima : Rumusan kedua yang dijiwai rumusan pertama (merujuk dekrit presiden 5 Juli 1959  Rumusan-rumusan tersebut ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 UNDANG-UNDANG DASAR 1945  Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945  Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-saat ini MPR- dibentuk tanggal 29 April 1945 bertugas untuk menyusun rancangan UUD 1945  Naskah rancangan UUD 1945 disusun pada masa siding BPUPKI tanggal 1017 Juli 1945  Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai UUD RI  Periode berlakunya UUD 1945: 1. Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Deseember 1949) Pada masa ini UUD tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia disibukan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan

Wawasan Kebangsaan | 1

2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949-17Agustus 1950) Pada masa ini system pemerintah Indonesia adalah parlementer 3. Periode berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959) Pada masa ini diberlakukan system demokrasi parlementer yang disebut demokrasi liberal, sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit pembubaran konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 4. Periode kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959-1966) Pada masa ini terdapat beberapa penyimpangan UUD 1945, diantarany: a. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil ketua MPR/DPR dan MA, serta Ketua DPA menjadi Menteri b. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup c. Pemberontakan PKI melalui G30S PKI Pada masa Orde Baru (1966-1998) pemerintah menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. UUD 1945 menjadi skral, diantaranya melalui sejumlah peraturan:  TAP MPR No. I/MPR/1983 menyatakan bahwa MPR untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak untuk melakukan perubahan terhadapnya.  TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum untuk meminta pendapat terhadap rakyat apabila untuk mengubah UUD 1945  UU No. 5 tahun 1985 tentang Referendum yang merupakan pelaksanaan TAP MPR No. IV/MPR/1983  Periode Perubahan UUD 1945 (1999-2002) a. Perubahan pertama : Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Isi Perubahan : Hak Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR (Pasal 5 ayat 1) Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 7) Sumpah Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 9 ayat 1 dan 2) Pengangkatan dan Penempatan Duta (Pasal 13 ayat 2 dan 3) Pemberian Grasi dan Rehabilitasi (pasal 14 ayat 1) Pemberian amnesty dan abolisi (pasal 14 ayat 2) Pemberian gelar, tanda jasa dan kehormatan lain (pasal 15) Pengangkatan Menteri (Pasal 17 ayat 2 dan 3) DPR (Pasal 20 ayat 1 - 4) Hak DPR untuk mengajukan RUU (Pasal 21)

b. Perubahan kedua Agustus 2000

: Sidang tahunan MPR 2000, tanggal 7-8

Isi Perubahan : 1. Pemerintahan Daerah (Bab VI) 2. Dewan Perwakilan Daerah (Bab VII) 3. Wilayah Negara (Bab IXA) Wawasan Kebangsaan | 2

4. 5. 6. 7.

Warga Negara dan Penduduk (Bab X) Hak Asasi Manusia (Bab XA) Pertahanan dan Keamanan (Bab XII) Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Bab XV)

c. Perubahan ketiga November 2001 1. 2. 3. 4. 5. 6.

: Sidang tahunan MPR 2001, tanggal 1-9

Isi Perubahan : Bentuk dan Kedaulatan (Bab I) MPR (Bab II) Kekuasaan Pemerintahan Negara (Bab III) Kementerian Negara (Bab V) DPR (Bab VIIA) Pemilihan Umum (Bab VIIB)

d. Perubahan keempat : Sidang tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002  UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.  Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat Paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  Bab IV tentang “Dewan Pertimbangan Agung” dihapuskan dan pengubahan substansi pasal 16 serta penempatannya kedalam Bab III tentang “Kekuasaan Peme-rintahan Negara”. Hasil perubahan UUD 1945 yang berupa pengubahan atau penambahan pasal-pasal ini! Yakni - pasal 2 ayat 1, - pasal 6A ayat 4, - pasal 8 ayat 3, - pasal 11 ayat 1, - pasal 16, - pasal 23B, - pasal 23D, - pasal 24 ayat 3: - bab XIII, - pasal 31 ayat1-5, - pasal 32 ayat 1-2 : Bab XIV, - pasal 33 ayat 4-5, - pasal 34 ayat1-4, - pasal 37 ayat 1-5, - aturan Peralihan Pasal I,II dan III. - aturan Tambahan Pasal I dan II UUD 1945. Wawasan Kebangsaan | 3

TATA NEGARA

Wawasan Kebangsaan | 4