Tt1 3p106c

1.

HISTORIS

DUHAM Konsepsi Moral dan nilai-nilai hak asasi manusia dapat ditelusuri melalui sejarah keyakinan agama dan budaya di seluruh dunia. Abad Pencerahan Filsuf Eropa mengembangkan teori hukum alam yang mempengaruhi adopsi dokumen seperti Bill of Rights dari Inggris, dalam Bill of Rights di Amerika Serikat, dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di Perancis . Tekanan Nasional dan Internasional untuk rancangan undang-undang internasional hakhak telah membangun selama Perang Dunia II, 1941 Dalam Kenegaraan alamat

ASEAN HUMAN RIGHT CAIRO DEC. Kepala Negara/Pemerintahan Deklarasi Kairo tentang Hak Negara Anggota Asasi Manusia Islam Perhimpunan Bangsa-Bangsa dalam merupakan AsiaTenggara(ASEAN),pada deklarasi dari kesempatan Konferensi negara-negara anggota Tingkat TinggikeOrganisasi 21ASEAN di Konferensi Islam di Kairo pada PhnomPenh,Kamboja. tahun 1990 yang memberikan Menegaskan gambaran umum kembali komitmenASEAN pada Islam terhadap pemajuan dan tentang hak asasi manusia dan pelindunganhak asasi menegaskan syariah manusia dan kebebasan dasar Islam sebagai satta tujuan-tujuan dan satunya sumber. ini prinsip-prinsip yang tertuang Deklarasi menyatakan dalam Piagam ASEAN, tujuannya untuk termasuk prinsip-prinsip menjadi pedoman umum demokrasi, aturan hukum, bagi negara dan tata kelola yangbaik. anggota OKI di bidang hak asasi Para Anggota Asean manusia. mengakui pentingnya Komisi

UU 39/99 Dalam perspektif historis, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM lahir dari suatu kenyataan dan tantangan reformasi hukum di Indonesia. Tuntutan reformasi hukum menggariskan kepada negara untuk menjamin hak-hak dasar setiap warga negara dalam memperoleh persamaan perlakuan di depan hukum dan keadilan. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM ini lahir dari sikap positif Pemerintah RI atas resolusi Komisi Tinggi HAM PBB bahwa setiap negara anggota PBB berkewajiban melindungi hak-hak dasar warga negaranya tanpa membedabedakan suku, bangsa, agama, bahasa, dan status sosial lainnya. Hukum HAM lahir pada tanggal 10 Desember

presiden AS Franklin Roosevelt meminta perlindungan dari apa yang diistilahkan sebagai Four Freedom: kebebasan berbicara, kebebasan hati nurani, kebebasan dari ketakutan dan kebebasan dari ingin, sebagai dasar tujuan perang. Hal ini telah dilihat sebagai bagian dari gerakan tahun 1940an yang berusaha untuk membuat hak asasi manusia bagian dari kondisi untuk perdamaian pada akhir perang. Piagam PBB "menegaskan kembali iman dalam hak asasi manusia, dan martabat dan nilai pribadi manusia "dan komitmen semua negara anggota

Antar pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR), sebagai institusi penanggung jawab bagi

utama

pemajuan

pelindungan

dan

hak

asasi

manusia di ASEAN, yang berkontribusi

bagi

terbentuknya

Komunitas

ASEAN yang berorientasi kepada

masyarakat

sebagai

sarana

pembangunan keadilan

yang

pemenuhan

dan untuk

sosial

dan

progresif, martabat

manusia

dan

pencapaian

kualitas

kehidupan

yang

lebih baik untuk masyarakat ASEAN. Untuk itu Negara Anggota

ASEAN

menetapkan sebuah deklarasi yang

dinamai

1948 melalui sebuah konsensus internasional pada Sidang Majelis Umum PBB (Universal Declaration of Human Rights). Hukum HAM tersebut merupakan hukum perdata internasional dengan subyek hukum negara. Dalam perkembangannya UDHR diiukuti hukum internasional turunan lainnya, antara lain International Covenant on Civil and Political Rights (ICR) dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR), sebagai pedoman hukum internasional yang berkaitan dengan HAM. Selain itu, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM lahir dari suatu kenyataan bahwa banyak kasus tindak pelanggaran HAM yang tidak diungkap dan tidak pernah

untuk mempromosikan" penghargaan universal bagi, dan kepatuhan terhadap, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama ". Ketika kekejaman yang dilakukan oleh Nazi Jerman menjadi pengetahuan umum di seluruh dunia setelah Perang Dunia II, konsensus dalam komunitas dunia bahwa Piagam PBB tidak cukup menentukan hakhak itu direferensikan. Sebuah deklarasi universal yang ditentukan hak-hak individu yang diperlukan untuk memberikan

dengan Deklarasi Asasi

Manusia

Hak ASEAN

yang ditetapkan pada 18 November 2012

dipertanggungjawabkan kepada publik, seperti kasus Trisakti, Semanggi I dan II, Penculikan Aktifis, Tanjung Priok, kasus Lampung, kasus Ambon, Kasus Poso, Kasus Sampit, Kasus Sambas, kasus Kedung Ombo Banyuwangi, Kasus Waduk Nipah dan sebagainya. Untuk menyelesaikan kasuskasus tersebut secara hukum, maka diperlukan suatu perangkat hukum yakni UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

dampak untuk Charter ketentuan mengenai hak asasi manusia.

2.

Ciri Khusus

Dalam Undang-undang ini, peraturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-undang ini

Di dalam Asean Human Right Declaration (Deklarasi HAM ASEAN), dijabarkan mengenai hakhak apa saja yang dilindungi oleh masyarakat ASEAN, antara lain hakhak sipil dan politik, hakhak ekonomi, sosial, dan budaya, hak atas pembangunan. Pengertian dari hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari pandangan bahwa setiap manusia dan

UNHCR lebih Ciri khas dari Deklarasi Kairo ialah lebih mengutamakan mengedepankan unsurmengenai hak-hak unsur agama Islam dalam penegakan hak asasi pengungsi. Karena manusia. Di dalam ada keterkaitan antara Deklarasi Kairo ditegaskan kembali pengungsi dengan hak peradaban dan peran asasi manusia di dunia historis dari umat Islam global. Pengabaian yang Allah membuat bangsa terbaik, yang hak minimum pada memberikan manusia pengungsi dan orangsuatu peradaban yang universal dan seimbang, orang yang di mana harmoni dipindahkan di dalam didirikan antara di negeri merupakan kehidupan ini dan akhirat, pengetahuan dimensi lain dari dikombinasikan dengan hubungan antara iman, dan peranan dari umat akan membimbing kedua masalah seluruh umat manusia

disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman,hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan

masyarakat ASEAN berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, menikmati, dan mendapatkan manfaat yang sama dan berkelanjutan dari pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dicantumkan juga bahwa Deklarasi HAM ASEAN melindungi juga hak atas perdamaian, kerja sama dalam pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia, pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban mengingat setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap individu lainnya,

tersebut. Selama yang dibingungkan oleh kecenderungan dan dalam proses mencari ideologi yang bersaing suaka, jumlah orangdan memberikan solusi untuk semua masalah orang yang kronis pada peradaban menghadapi upayamaterialistik ini. Terdapat keinginan untuk upaya pembatasan, berkontribusi terhadap yang menyebabkan upaya umat manusia mereka tidak untuk menegaskan hak asasi manusia, untuk mempunyai akses melindungi manusia dari pada wilayah yang pemerasan dan penganiayaan, dan untuk aman, semakin menegaskan kebebasan bertambah. Pada dan hak untuk hidup sejumlah contoh, bermartabat sesuai dengan syariat Islam. pencari suaka dan Meyakini bahwa manusia pengungsi ditahan dan yang telah mencapai sebuah peningkatan dikembalikan dengan dalam ilmu materialistis paksa ke daerah di masih, dan akan tetap, mana jiwa, membutuhkan keimanan untuk mendukung kemerdekaan dan peradaban serta keamanan mereka memotivasi kekuatan diri untuk menjaga hakterancam. Beberapa di haknya. Percaya bahwa antara mereka hak fundamental dan

tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Disamping itu, Undang-undang ini mengatur mengenai Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Dalam Undang-undang ini, diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan/atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan

komunitas, dan masyarakat tempat tinggalnya. Negara Anggota ASEAN mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memajukan dan melindungi seluruh hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

diserang oleh kebebasan yang universal menurut Islam adalah kelompok bersenjata, bagian integral dari atau dimasukkan agama Islam dan bahwa tak seorang pun sebagai menjadi anggota sebuah unsur dasar yang angkatan bersenjata mempunyai hak untuk meniadakannya, baik dan dipaksa berperang seluruhnya atau untuk salah satu pihak sebagian, atau melanggar atau pihak lainnya atau mengabaikan mereka sebanyak yang dalam pertikaian sipil. mereka mengikat Pencari suaka dan perintah ilahi, yang terkandung dalam Kitab pengungsi juga Suci Tuhan dan yang menjadi korban dikirim melalui nabi-Nya serbuan berdasarkan yang terakhir untuk menyempurnakan Pesan ras. Para pengungsi Ilahi sebelumnya, dengan mempunyai hak yang demikian membuat ketaatan dan perbuatan harus dihormati mereka adalah tindakan sebelum, selama dan ibadah, sedangkan setelah proses kelalaian atau pelanggaran daripadanya pencarian suaka. adalah dosa keji, dan Penghormatan oleh karena itu setiap orang mempunyai terhadap hak asasi tanggung jawab individu manusia merupakan dan ummat mempunyai

yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia. Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundangundangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau istrative sesuai dengan ketentuan peratturan perundang-undangan.

tanggung jawab secara kolektif untuk memberi perlindungan kepada mereka.

syarat yang penting untuk mencegah dan menyelesaikan masalah arus pengungsi saat ini. Dalam sambutan yang disampaikan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi, Sadako Ogata mengatakan bahwa “masalah pengungsi harus disampaikan kepada seluruh pemerintah dan penduduk untuk menguji komitmen mereka terhadap hak asasi manusia”.

Penjelasan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia di dalam 4 Instrumen Hukum No

Prinsip HAM

UU No. 39 Tahun 1999

ASEAN Human Rights

Cairo Declaration

UNHCR (DUNHAM)

Semua orang dilahirkan

Seperti halnya Al-

Pasal 1 DUHAM

Qur’an yang hanya

menyatakan bahwa : “

mengenal satu criteria

setiap umat manusia

yang menjadikan

dilahirkan merdeka dan

Declaration 1

Kesetaraan

Dalam UU. No 39 Tahun

(Equality)

1999, kesetaraan atau

merdeka

equality adalah tidak

mempunyai

dan martabat

adanya pembedaan dalam dan hak yang sama. penegakan hak asasi

Mereka dikaruniai akal

seseorang lebih tinggi

sederajat dalam harkat

manusia. Prinsip ini erat

dan hati nurani serta

derajatnya, yaitu dengan

dan martabatnya”.

kaitannya dengan prinsip

harus bertindak terhadap

ketaqwaan. Perbedaan

Konsekuensipemenuhan

non-diskriminasi.

satu sama lain dengan

atas

persamaan hak-hak juga

semangat kemanusiaan.

dasar etnis, ras, bangsa,

menyangkut kebutuhan

dan negara tidak

dasar seseorang tidak

relevan. “Hai manusia!

boleh dikecualikan.

Telah kami ciptakan kalian dari seorang lakilaki dan seorang perempuan, dan telah Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa

dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Sadar.” – AlQur’an surat 49, ayat 13 2

Non-

Pasal mengenai

Setiap orang berhak

Dipahami sebagai hak

Prinsip Non-

Diskriminasi

kesetaraan dijelaskan di

untuk mendapatkan hak

untuk hidup

Diskriminatif ini

(Non-

dalam Pasal 3 UU No. 39

dan kebebasan yang

Menurut Al-Qur’an,

sederhana hanya

Discrimation)

Tahun 1999. Pada

tercantum dalam

nyawa seseorang itu

memastikan bahwa

intinya, semua orang

Deklarasi ini, tanpa

adalah fitrah atau suci.

tidak seorangpun dapat

yang hidup di Negara

pembedaan apapun,

“Kamu jangan

meniadakan hak asasi

Indonesia berhak untuk

seperti ras, jenis

membunuh jiwa yang

orang lain karena

mendapat perlindungan

kelamin, umur, bahasa,

telah dimuliakan Allah,

faktor-faktor luar,

atas hak asasi manusia

agama, pandangan

kecuali dengan sesuatu

seperti ras, warna kulit,

dan kebebasan manusia

politik atau pandangan

ebab yang adil.” – Al-

jenis kelamin, bahasa,

tanpa ada diskriminasi

lainnya,

Qur’an surat 17, ayat 33

agama, politik atau

ataupun perbedaan dalam

kewarganegaraan atau

“Barangsiapa

pandangan lainnya,

pelaksanaannya. Dengan

latar belakang sosial,

membunuh seseorang –

kebangsaan,

demikian, negara dan

status ekonomi,

selain karena membunuh

kepemilikan, status

pemerintah bertanggung

kelahiran, disabilitas,

orang lain atau karena

kelahiran atau lainnya.

jawab untuk

atau status lainnya.

membuat kekacauan di

Intinya dari manapun

menghormati,

atas bumi – ia seolah-

asalnya, apapun

melindungi, membela,

olah telah membunuh

agamanya seseorang

dan menjamin hak asasi

seluruh umat manusia;

atau sekelompok orang

manusia setiap warga

barang siapa

tidak boleh

negara dan penduduknya

memberikan kehidupan

mendiskriminasi atau

tanpa membedakan

kepada satu jiwa, ia

meniadakan hak

agama, ras, warna kulit,

seakan-akan telah

seseorang karena pada

dan factor-faktor luar

menghidupkan seluruh

dasarnya kita semua

lainnya.

manusia.” – Al-Qur’an

memiliki hak. Prinsip

surat 5 ayat 32

Non Diskrimansi ini berhubungan dengan prinsip kesamaan.

3

Ketergantungan

Prinsip-prinsip yang

Pemenuhan hak asasi

Dipahami sebagai hak

Pemenuhan dari satu

(Independency)

dicantumkan di dalam

manusia dan kebebasan

memperoleh keadilan

hak sering kali

UU No. 39 Tahun 1999

dasar harus diimbangi

Seperti halnya yang

bergantung kepada

ini saling berkaitan satu

dengan pelaksanaan

telah dicontohkan oleh

pemenuhan hak lainnya,

sama lainnya. Misalnya

kewajiban mengingat

Nabi Muhammad SAW

antara prinsip non-

setiap orang memiliki

saat ditugaskan menjadi

baik secara keseluruhan

diskriminasi berkaitan

tanggung jawab

seorang Rasul,

maupun sebagian.

dengan prinsip

terhadap individu

menegakkan keadilan

kesetaraan. Tidak bisa

lainnya, komunitas, dan

adalah salah satu tugas

dijalankan salah satu

masyarakat tempat

utama beliau, dan ini

prinsip saja karena

tinggalnya. Merupakan

pula yang harus menjadi

keduanya berkaitan. Hak-

kewajiban utama

tanggungjawab negara,

hak asasi manusia akan

Negara Anggota

khususnya negara

terpenuhi jika semua

ASEAN untuk

anggota OKI yang

prinsipnya dijalankan

memajukan dan

mayoritas penduduknya

tanpa dipisahkan satu

melindungi seluruh hak

adalah Muslim dalam

sama lain..

asasi manusia dan

badan-badan

kebebasan dasar.

pemerintahan dan kebijakan publik. “Hai orang-orang yang beriman, berdiri teguhlah untuk Allah, sebagai saksi dalam keadilan dan jangan sampai rasa permusuhan suatu golongan terhadap kamu menjadikan kamu

bertindak tidak adil. Selalu bertindak adil, karena hal itu lebih dekat kepada taqwa. Dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentang apa yang mereka lakukan” – Al-Qur’an surat 5, ayat 8 4

Tidak bisa

Prinsip tidak bisa dibagi-

Hak-hak perempuan,

Dipahami sebagai hak

Pemahaman prinsip atas

dibagi-bagi

bagi dalam UU No. 39

anak-anak, orang lanjut

memperoleh kebebasan

hak yang tidak bisa

(Indivisiblity)

Tahun 1999 ini

usia, penyandang

dan perlindungan

dipindahkan, tidak bisa

maksudnya ialah hak-hak

disabilitas, pekerja

Hal ini menjadi acuan

dirampas atau

yang tercantum di

migran, serta kelompok

bagi negara-

dipertukarkan dengan

undang-undang ini tidak

rentan dan terpinggirkan

negara OKI untuk

hal tertentu, agar hak-

dapat diabaikan salah

merupakan bagian dari

menjamin kebebasan

hak tersebut bisa

satunya. Semuanya harus

hak asasi manusia dan

bagi rakyatnya, tanpa

diperkecualikan. Hak-

terpenuhi. Undang-

kebebasan dasar yang

terkecuali, khususnya

hak individu tidak dapat

undang ini juga

melekat, menyatu, dan

dalam kebebasan

direnggut, dilepaskan

menjelaskan bahwa

tidak terpisahkan.

beragama, karena tidak

dan dipindahkan.

semua manusia berhak

ada kekuasaan yang bisa

mendapatkan hak untuk

memaksa ataupun

menikmati hidup yang

memperbudak orang lain

layak, hak memeluk

atas dasar apapun. (lihat

agama, hak untuk

Al-Qur’an surat 3, ayat

berkumpul, dan hak-hak

79) Begitupun dalam hal

lainnya tanpa terpisah.

keyakinan beragama, rakyat harus dibebaskan, bahkan termasuk dibebaskan dalam memilih pembimbing spiritual. “Tidak boleh ada paksaan dalam hal agama. Sesungguhnya itu telah nyata bedanya dari yang tidak benar…” – Al-Qur’an surat 2, ayat 256 Konsekuensi langsung dari kebebasan beragama adalah negara harus menjamin keselamatan dan memberikan

perlindungan 1kepada setiap pemeluk agama. (lihat Al-Qur’an surat 6, ayat 108 dan surat 5, ayat 48 5

Tidak dapat

Undang-undang ini

Pasal 4

dipertukarkan

menegaskan bahwa tidak

Hak untuk hidup, hak

(Inalienablity)

ada satu pun hak yang

untuk tidak disiksa, hak

boleh dirampas dari

kebebasan pribadi,

setiap orang yang hidup

pikiran dan hati nurani,

di dunia ini. Segala hak

hak beragama, hak

asasi manusia yang

untuk tidak diperbudak,

tercantum, harus

hak untuk diakui

dipenuhi.

sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apapun dan oleh siapapun. 6

Universilitas

UU No. 39 Tahun 1999

Semua hak asasi

Dipahami sebagai hak

Prinsip Universal

(Universality)

jelas menganut prinsip

manusia adalah

berbicara dan

merupakan Prinsip

universilitas jika dilihat

universal, tidak

menyatakan kebenaran

yang tertinggi dimana

dari ketentuannya yang

terpisahkan, saling

Keberanian untuk

HAM itu berlaku secara

mencantumkan kalimat

tergantung, dan saling

mengungkapkan

Keseluruhan dimana

“semua orang”, yang

terkait. Semua hak asasi

pendapat dan kebenaran

pun seseorang berada

berarti penegakkan hak

manusia dan kebebasan

dalam adalah sebuah

didunia ini. Prinsip

asasi manusia menjadi

dasar dalam Deklarasi

pembuktian dalam

HAM yang satu ini

kewajiban serta hak bagi

ini harus diperlakukan

keimanan, oleh karena

dibagi menjadi dua

semua orang yang ada di

secara adil dan setara,

itu demokrasi yang

pemahaman, universal

dunia ini tanpa ada

dalam kedudukan yang

menjami kebebasan

dan tidak dapat dicabut.

perbedaaan khusus siapa

sama dan dengan

seseroang untuk

saja orang yang

penekanan yang sama.

berbicara dan

dimaksud.

Pada saat yang sama,

berpendapat selayaknya

pemenuhan hak asasi

selaras dengan Islam.

manusia harus

(lihat Al-Qur’an surat 4,

diletakkan dalam

ayat 135)

konteks kawasan dan nasional, mengingat latar belakang politik,

ekonomi, hukum, sosial, budaya, sejarah, dan agama yang berbedabeda. 7

Martabat

Negara Indonesia

Hak asasi merupakan

Kemanusiaan

menegakkan hak asasi

hak yang melekat, dan

(Human

manusia dengan tujuan

dimiliki setiap manusia

Dignity)

salah satunya ialah

di dunia. Prinsip HAM

meningkatkan martabat

ditemukan pada pikiran

kemanusiaan,

setiap individu, tanpa

kesejahteraan, serta

memperhatikan umur,

kecerdasan dan keadilan.

budaya, keyakinan,

Hal ini tercantum di

etnis, ras, jender,

dalam Bab II Pasal 2

orientasi seksual,

yang menerangkan asas-

bahasa, kemampuan

asas dasar yang dianut di

setiap manusia.

dalam UU No. 39 Tahun 1999. 8

Kewajiban

Kewajiban Negara atau

Pemenuhan hak asasi

Negara (State

Pemerintah dijelaskan

manusia dan kebebasan

Obligation)

dalam Pasal 71 dan 72

dasar harus diimbangi

yang berbunyi :

dengan pelaksanaan

pemerintah wajib dan

kewajiban mengingat

bertanggung jawab

setiap orang memiliki

menghormati,melindungi,

tanggung jawab

menegakkan, dan

terhadap individu

memajukan hak asasi

lainnya, komunitas, dan

manusia yang diatur

masyarakat tempat

dalam undang-undang

tinggalnya. Merupakan

ini, peraturan perundang-

kewajiban utama

undangan lain dan hukum

Negara Anggota

internasional tentang hak

ASEAN untuk

asasi manusia yang

memajukan dan

diterima oleh negara

melindungi seluruh hak

Republik Indonesia.

asasi manusia dan

Kewajiban tersebut

kebebasan dasar.

meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain.