02_standar Kompetensi Pmik Terkait Permenkes 55 Tahun 2013 72114r

SEMINAR NASIONAL REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

DPD PORMIKI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

AUDITORIUM RS. BETHESDA 02 APRIL 2017

STANDAR KOMPETENSI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN ( PMIK)

TERKAIT PERMENKES 55 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKERJAAN PEREKAM MEDIS

EMAN SULAEMAN, Amd.PerKes,SKM

DPP PORMIKI

EMAN SULAEMAN, SKM PENDIDIKAN

NON FORMAL

D3 RMIK, 1998, ESA UNGGUL FKM, STIKIM 2012

PELATIHAN PENGUJI KOMPETENSI REKAM MEDIS, PELATIHAN TOT, PUSDIKNAKES BPPSDM KEMENKES 2011, 2016

TANGGAL LAHIR PENGALAMAN ORGANISASI

2015-2018

PEKERJAAAN

Jabatan Alamat Rumah FB : DPP PORMIKI

CIANJUR, 23 JUNI 1971 DPP PORMIKI (PERHIMPUNAN

PROFESIONAL PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN INDONESIA)

:

KETUA UMUM DPP PORMIKI

RS PERSAHABATAN, RAWAMANGUN, JAKARTA TIMUR

Koordinator Pelayanan Rekam Medis Instalasi MIK JL. Abdulrahman II/30 RT 14/08, Pulogebang , Cakung, Jakarta Timur , Telp. 021-4801592 HP: 081310043733 email: [email protected]

3

DEFINISI REKAM MEDIS Definisi Rekam Medis • Permenkes RI, 269 th.2008 rekam medis adalah berkas yg berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yg diberikan kpd pasien pd sarana pelayanan kesehatan

•Tujuan rekam medis  menunjang tertib . RS •Kegunaan sebagai alat komunikasi antara dokter dg tenaga kes. lain, aspek istrasi, Legal, Finance, Research, Education, Documentation , Information, Communication (ALFRED IC)

Seorang yang telah lulus pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan (Permenkes No.55 Tahun 2013) 4/1/2017

5

4/1/2017

6

Kompetensi Profesi (Stanpro 377/2007) 1. Melaksanakan klasifikasi dan kodefikasi penyakit, masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keilmuan; 2. Menyelenggarakan pelayanan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan dengan menyertakan aspek hukum dan etika profesi; 3. Melakukan penyelenggaraan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan; 4. Memelihara dan menjaga mutu rekam medis (manual/elektronis) 5. Mengelola dan menganalisis statistik kesehatan demi menunjang pengambilan keputusan yang berkualitas ; 6. Mengelola unit kerja manajemen rekam medis dan informasi kesehatan (Manajemen Informasi Kesehatan); 7. Kemitraan profesi; dan

MA

S

O

S

O

NA

T

R

I

R

JE

A

G

S

G

ME

T

PE

T

&

N

I

NYE

E

MA

DA

S

LE

M

NA

TA

T

NG

&

JE

I

GA

T

MEN

K

RA

I

MAWAS DIRI DAN PENGEMBANGAN DIRI

PROFESIONALISME YANG LUHUR 4/1/2017

8

1. 2. 3. 4.

Profesionalisme yang luhur Mawas diri dan pengembangan diri Manajemen data kesehatan Statistik kesehatan, riset biomedis, manajemen kualitas 5. Organisasi penyelenggara dan pemberi layanan kesehatan 6. Sistem dan teknologi informasi 7. Organisasi dan manajemen 4/1/2017

9

Kompetensi PMIK 1. Profesionalisme yang luhur – Berke-Tuhanan Yang Maha Esa/Yang Maha Kuasa – Bermoral, beretika dan disiplin – Sadar dan taat hukum – Berwawasan sosial dan budaya – Berperilaku profesional

2. Mawas diri dan pengembangan diri – Menerapkan mawas diri – Mempraktekan belajar sepanjang hayat – Mengembangkan pengetahuan

3.

Komunikasi yang efektif –Mampu berkomunikasi dengan pengguna jasa pelayanan kesehatan –Mampu berkomunikasi dengan mitra kerja –Mampu berkomunikasi dengan masyarakat –Menjaga tutur bahasa dan sikap santun dalam berkomunikasi

4. Manajemen data kesehatan – Mengelola struktur, isi dan standar data kesehatan – Menyusun standar dan persyaratan informasi pelayanan kesehatan – Merancang sistem klasifikasi klinis – Merancang metodologi pembayaran pelayanan kesehatan

5. Pemanfaatan ilmu statistik kesehatan untuk riset biomedis & manajemen kualitas – Membuat statistik asuhan kesehatan – Mengelola kualitas dan peningkatan kinerja – Memanfaatkan ilmu statistik kesehatan untuk riset

Kompetensi 6. Manajemen organisasi dan kepemimpinan – – – – – –

Menyelenggarakan sistem asuhan pelayanan kesehatan Menjaga privasi, konfidensialitas, hukum dan isu etik Menyusun perencanaan strategis dan pengorganisasian Mengelola sumber daya manusia Mengelola keuangan Mengatasi masalah dan kepemimpinan

7. Pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan rekam medis dan informasi kesehatan – Menyelenggarakan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi – Menyusun data, informasi dan struktur penjajaran (file) – Melakukan penyimpanan dan pengeluaran – Melaksanakan sekuritas data

BAGAIMANA STANDAR KOMPETENSI PMIK TERKAIT PERMENKES 55 TAHUN 2013 ?

DASAR HUKUM • UU RI No. 36/2014: Tenaga Kesehatan • PerMenKes RI No.269/2008:Rekam Medis • PerMenKes RI No.46/2013: Registrasi Tenaga Kesehatan • PerMenKes RI No.55/2013: Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis

4/1/2017

15

15

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NO.55/2013

PENYELENGGARAAN PEKERJAAN PEREKAM MEDIS

4/1/2017

16

16

DEFINISI TENAGA KESEHATAN Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu, memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (UU No. 36 Tahun 2014).

LEGALITAS TENAGA KESEHATAN Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki izin dari pemerintah (UU No. 39 Th 2009, Permenkes No. 46 Th 2013).

“Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi “ (UU No. 36 Th 2014 )

Fasilitas Yankes : suatu alat dan/atau tempat yg digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yg dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (UU No. 36 Tahun 2014)

TIGA HAL YANG HARUS DIPENUHI TENAGA PROFESI -Penerapan disiplin ilmu -Standar Profesi -SPO Disiplin Norma Perilaku Aturan Hukum/

Etika

Hukum

Peraturan perundangan Termasuk di dalamnya Perizinan

HUBUNGAN HUKUM DG PELAYANAN KESEHATAN Pemberi Pelayanan Produsen Jasa (Subjek Hukum)

Hak dan Kewajiban

Proses Saling Berkomunikasi Objek (Upaya Kesehatan) Harus cermat dan Hati2 Tanggung jawab: -Inform concent - Rekam Medis - SP, SPO, Etika - Hukum/Regulasi

Penerima Pelayanan (Klien)

Konsumen Jasa (Subjek Hukum)

Hak dan Kewajiban

KLIEN

1.Memberikan informasi yg benar, lengkap dan jujur 2.Mematuhi aturan sarana pelayanan kes 3.Memberikan imbalan

NAKES

KEWAJIBAN

1.Memiliki SIP/SIK 2.Mengikuti SP,SPO, etika 3.Menghormati hak klien 4.Mengutamakan kualitas hasil pelayanan

IZIN TENAGA KESEHATAN

LEGALITAS STR SIP/SIK

KOMPETENSI

KEWENANGAN

TUJUAN PENGATURAN IZIN TENAGA KESEHATAN

KOMPETENSI UJI KOMPETENSI “ Suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai standar profesi “ SERTIFIKAT KOMPETENSI “ Pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yg sesuai dg keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki di luar program studinya “

SERTIFIKAT KOMPETENSI □ Sbg dasar MTKI memberikan nomor □ Berlaku seluruh Indonesia □ Dasar mendapatkan STR □ Berlaku 5 (lima) tahun □ Perpanjangan dilakukan dengan mengumpulkan satuan kredit profesi.

SURAT TANDA REGISTRASI (STR) REGISTRASI “ Pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yg telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah memiliki kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya ” SURAT TANDA REGISTRASI “ Bukti tertulis yang telah diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi “

SURAT IZIN KERJA

SIK “ Bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk menjalankan pekerjaan keprofesiannya di sarana pelayanan kesehatan “

SIKLUS PERIZINAN TENAGA KESEHATAN

Penerbitan STR Ijazah Sertifikat Kompetensi

Daerah (SIP/SIK)

Rekomendasi SIP/SIK

PROFESIONALISME TENAKES MELALUI PROSES REGULASI Ujian Akhir Pendidikan SERTIFIKASI Uji Kompetensi

REGISTRASI

LISENSI

STR

SIP  SIK 

TATA CARA PENGAJUAN STR DARI MTKP KEPADA MTKI Organisasi profesi MTKP Institusi pendidikan Fasilitas pelayanan kesehatan

MTKI

Rekapitulasi dan Validasi Perprofesi

Petunjuk Teknis Penerbitan STR Petunjuk Teknis Penerbitan STR Permenkes No 46 Tahun 2013 Penerbitan STR Bagi Tenaga Kesehatan

Mekanisme Pembuatan STR berdasarkan PP 21 Tahun 2013 Uji Kompetensi

Di Dapat Jumlah Tenaga Kesehatan

• Nakes Yang Profesional • Nakes Perpropinsi/ profesi • Perinstitusi Pemerintah/ swasta

Mutu Tenaga Kesehatan

• Perprofesi • Level Pendidikan • Kompetensi

Ada Kepastian Hukum

• Bagi Tenaga Kesehatan • Bagi Masyarakat

Jumlah Institusi Pendidikan

Mutu Institusi Pendidikan

MEKANISME PEMBAYARAN STR SESUAI PP 21 TAHUN 2013

PENGERTIAN PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari perpajakan. (Pasal 1 angka 1 UU No 20 Tahun 1997)

35

SETORAN PNBP STR BANK BRI a/n PUSTANSERDIK (PENERIMA)

No Rek : 0193.01.001868.30.7

MEKANISME PEMBAYARAN STR SESUAI PNBP

PENYETORAN PERORANGAN

BUKTI SETORAN ASLI DI KOLEKTIF BUKAN PENYETORAN

Mekanisme Pengusulan STR Sesuai PNBP BUKTI SETORAN PERORANGAN DIKOLEKTIF OLEH INSTITUSI PENDIDIKAN

MTKP Data Soft Copy, Foto 4x6 Latar Belakang Merah, Bukti Setoran

(Lulusan Baru)

Arsip Ijazah Legalisir dan Serkom (MTKP)

MTKI

SURAT IJIN KERJA (SIK) PEREKAM MEDIS (PMK RI NO.55/2013)

Bukti tertulis yang diberikan untuk menjalankan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan 4/1/2017

40

40

Dikeluarkan oleh Dinkes Kab/Kota setempat Berlaku untuk satu (1) tempat Pasal 10 (1)Tenaga Perekam medis hanya dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat. (2) Permohonan SIKPM kedua dapat dilakukan dg menunjukan bahwa yg bersangkutan telah

PERSYARATAN ISTRASI UNTUK MENGAJUKAN SIKPM 1.Fotokopi STRPM yang masih berlaku 2.Fotokopi Ijazah RMIK yang disyahkan oleh penyelenggaran pendidikan Perekam Medis 3.Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi 4.Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP 5.Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar 6.Surat Keterangan melaksanakan tugas dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan

PMK NO.55/2013 PASAL 6 1.

2. 3.

4.

4/1/2017

Setiap Perekam Medis yg melakukan pekerjaannya di Fasyankes wajib memiliki SIK Perekam Medis; SIK Perekam Medis diberikan kepada Perekam Medis yang telah memiliki STR; SIK Perekam Medis sebagaimana dimaksud dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota SIK Perekam Medis berlaku untuk 1(satu) tempat (Pasal 10: paling banyak di 2 fasyankes) 43

43

PMIK MEMILIKI SIK PMK NO.55/2013 PASAL 11

Dapat bekerja di: a. b. c. d. 4/1/2017

Puskesmas Klinik Rumah Sakit Fasyankes lainnya 44

44

PMK No.55/2013 Pasal 12 Pimpinan fasyankes dilarang mengijinkan Perekam Medis yang tidak memiliki SIK Perekam Medis untuk melakukan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di fasyankes tersebut. 4/1/2017

45

45

PMK No.55/2013 Pasal 22 Pemerintah Kab/Kota atau Kepala Dinkes Kab/Kota dapat memberikan sanksi teguran lisan, teguran tertulis sampai dg pencabutan ijin fasyankes kepada pimpinan fasyankes yang mempekerjakan Perekam Medis yg tidak mempunyai SIK Perekam Medis. 4/1/2017

46

46

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Menteri Kesehatan Dinkes Prop. Dinkes Kab/kota Organisasi Profesi. Dalam rangka pembinaan Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota dapat mengambil tindakan istrasi kepada Tenaga Perekam Medis yg melakukan pelanggaran dg meminta pertimbangan organisasi profesi : 1. Peringatan lisan 2. Peringatan tertulis 3. Pencabutan SIKPM