Konsep Desa Wisata 2v4xn

1

KONSEP DESA WISATA BERBASIS ALAM DAN BUDAYA

KELOMPOK KKN UMY DESA NGEPOSARI, KEC. SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2014

2

KONSEP DESA WISATA Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Pasal 1 ayat 18 : “Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat.” LANGKAH 1 MEMBENTUK STRUKTUR PENGURUS DESA WISATA

3

1. Musyawarah Anggota : Organ tertinggi dalam organisasi yang terdiri dari perangkat desa, badan pengurus, dan perwakilan dari setiap padukuhan yang ada di dalam Desa Wisata. 2. Badan Penasehat : Memberikan nasehat baik diminta maupun tidak kepada pengurus agar jalannya organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Badan Pengurus : Organ yang diberikan mandat untuk memimpin jalannya organisasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari program yang dijalankan. a. Ketua : Tugas-tugas seorang ketua secara umum : -

Melaksanakan hasil ketetapan rapat umum anggota

-

Memimpin jalannya kepengurusan Desa Wisata

-

Memberi motivasi dan mengontrol secara umum

-

Menghadiri dan memimpin rapat Desa Wisata

-

Mengkoordinasikan dengan pengurus lainnya dalam penyusunan program kerja

-

Menetapkan program kerja

-

Menghadiri rapat atau undangan dari organisasi luar Desa Wisata

-

Membuat laporan pertanggung jawaban di akhir masa jabatan

-

Bertanggung jawab kepada rapat umum anggota

Hak dan Wewenang -

Mengawasi kinerja setiap personel pengurus dalam melaksanakan program kerja

-

Menapat informasi langsung dari setiap pengurus mengenai bidang yang dijalankan

-

Mengambil tindakan tegas terhadap personil yang keluar dari proram kerja

-

Mengubah program kerja/menyelesaikan program kerja berdasarkan situasi dan kondisi

-

Meminta laporan hasil kegiatan darisetiap program kerja pengurus

4

b. Wakil Ketua Tugas-tugas wakil ketua secara umum : -

Membantu ketua dalam menjaga kelancaran jalannya organiasi/struktur baik

-

ke dalam maupun ke luar Mewakili ketua apabila ketua berhalangan Memberi motivasi kepada tiap pengurus dalam melaksanakan program

-

kerjanya Melakukan pembinaan pengurus Wewenang :

-

Menggantikan ketua apabila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi tugas hingga

-

akhir jabatannya Memberikan rekomendasi dan saran dalam penyusunan program kerja Membantu ketua dalam pengawasan program kerja

c. Sekertaris Tugas-tugas sekertaris secara umum : -

Membuat sistem dan prosedur surat Menyimpan arsip dan dokumen Menjadi notulen Menyusun laporan rapat dan evaluasi progra kerja Menyelenggarakan rapat dan menyiapkan bahan rapat Wewenang :

-

Meminta lapoan kegiatan dari setiap departemen untuk dijadikan arsip

d. Badan Keuangan : Tugas : -

Mengelola pemasukan dan pengeluaran dana dalam Desa Wisata Mengelola pembagian hasil pendapatan dari Desa Wisata Membuat laporan keuangan Melaporkan pertanggung jawaban laporan keuangan kepada musyawarah anggota/pengurus desa wisata

5

Weweang : -

Meminta laporan pemasukan dari setiap tempat wisata yang ada di Desa Wisata

e. Seksi-seksi : Dalam menjalankan tugasnya Badan Pengurus tidak dapat menjalankan semuanya, maka diangkatlah seksi-seksi yang tugasnya membantu Badan Pengurus dalam menjalankan organisasi yang dipimpinnya. -

Seksi Akomodasi Bertugas untuk menata akomodasi (home stay, bumi perkemahan, penginapan ) Seksi Lingkungan Bertugas dan berwenang untuk menjaga serta mengelola kelestarian serta kebersihan lingkungan di spot-spot wisata Desa Wisata.

-

Seksi Pemasaran : Bertugas untuk memasarkan serta mempromosikan produk-produk wisata di Desa Wisata.

-

Seksi Humas : Berfungsi untuk menyampaikan berbagai kebijakan dan informasi organisasi kepada pihak luar.

-

Seksi Transportasi Berfungsi untuk mengembangkan moda transportasi guna mendukung kelancaran transport.

-

Seksi Keamanan dan Keselamatan Berfungsi untuk membangun suasana tertib dan aman

bagi kenyamanan

wisatawan. Selain itu bertugas untuk memberikan pelayanan/pengawasan atas keselamatan para wisatawanyang berkunjung terutama saat mengunjungi pusat wisata alam. -

Seksi Seni Budaya Berfungsi untuk mengembangkan seni dan budaya yang ada di dalam masyarakat agar semakin berkembang dan lestari.

-

Seksi Wisata Alam

6

Berfungsi untuk menjaga dan merawat berbagai potensi wisata alam agar tetap terjaga kelestariannya. Disamping itu, seksi ini bertugas untuk mengelola dan mengatur spot-spot wisata alam di Desa Wisata. -

Seksi Perdagangan Berfungsi untuk mengelola dan mengembangkan tempat bagi para pedangan (baik pedagang makanan maupun oleh-oleh).

-

Seksi Parkir Berfungsi untuk mengelola dan mengatur tempat parkir dan kendaraan para wisatawan.

-

Seksi Perencanaan dan Pembangunan Berfungsi untuk mengembangkan perencanaan dan pembangunan objyek-obyek serta sarana prasarana pendukung desa wisata ( tim kreatif ).

LANGKAH KE 2 MEMPERSIAPKAN KOMPONEN DESA WISATA Sebuah desa dapat dikatakan sebagai Desa Wisata apabila memiliki beberapa komponen yang memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata, seperti dijelaskan di bawah ini : 1. Atraksi Atraksi atau yang dikenal dengan istilah daya tarik wisata, disuatu desa adalah seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta kondisi fisik lokasi desa yang memungkinkan wisatawan berpartisipasi aktif seperti : kursus tari, pelatihan jathilan, pelatihan memainkan alat karawitan dan lain-lain yang spesifik. Maksud dari pengertian diatas adalah keaslian kondisi desa tersebut yang menjadi daya tarik sebuah Desa Wisata, serta memungkinkan wisatawan melakukan aktifitas-aktifitas yang tidak biasa. 2. Akomodasi dan Fasilitas Akomodasi ialah tempat dimana wisatawan atau orang yang sedang berpergian atau yang berkunjung ke suatu tempat membutuhkan fasilitas untuk beristirahat maupun menginap. Akomodasi di desa wisata selayaknya berupa rumah asli penduduk atau bangunan dengan rancangan yang mampu mewakili budaya yang dimiliki desa.

7

Akomodasi dapat terletak didalam atau didekat desa. dibawah ini adalah jenis-jenis akomodasi yang dapat dikembangkan di desa wisata :  Bumi perkemahan  Villa  Pondok wisata (home stay) Fasilitas adalah sumber daya khusus yang dibuat karena mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam aktifitasnya didesa wisata. Fasilitas – fasilitas yang dibuat ini dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh desa, atau membuat sesuatu yang baru sesuai kebutuhan namun tidak meninggalkan karakteristik dan keunikan desa tersebut. Contoh fasilitas Desa Wisata :  Fasilitas Perkemahan Menyediakan penyewaan alat –alat perkemahan seperti tenda, alat masak, sleeping back, matras, senter dan lain – lain. Selain itu, fasilitas perkemahan juga termasuk hal-hal lain seperti penyediaan jasa pemandu outbond, pemasangan tenda, kebersihan dan lain-lain.  Fasilitas Makan Minum/Pusat Jajanan dan Cinderamata Fasilitas makan minum bertujuan mendukung aktifitas wisata yang ada di desa. Dengan

beberapa

pendekatan

seperti

kerjasama

dengan

beberapa

rumah

makan/warung makan/catering/Pembinaan Kesejahteraaan Kluarga (PKK) sekitar untuk

melayani

kebutuhan

makan

minum

wisatawan.

Sedangkan

pusat

jajanan/cinderamata adalah untuk memenuhi kebutuhan wisatawan untuk membawa buah tangan ketempat asalnya. Fasilitas ini merupakan peluang untuk mendapatkan keuntungan atau profit dari wisatawan. Sebaiknya fasilitas ini dipusatkan dalam suatu tempat / area yang cocok untuk terjadinya kegiatan jual beli.  Pusat Pengunjung (Visitor Center) Pusat pengunjung merupakan tempat dimana wisatawan dapat membeli tiket masuk, memperoleh berbagai informasi, dan membeli berbagai cinderamata yang diproduksi oleh penduduk desa. Dengan kata lain, visitor center adalah dimana wisatawan diterima saat datang dan dilepas saat akan meninggalkan desa. Fungsi visitor center :  Sebagai titik pertemuan

8

 Mempermudah wisatawan untuk mendapatkan pelayanan serta informasiinformasi lain yang dibutuhkannya.  Dapat berfungsi sebagai TIC (Tourist Information Center), sebuah tempat yang menyediakan informasi tentang Desa Wisata untuk para pengunjung di desa wisata tersebut.  Mempermudah wisatawan mendapatkan informasi tentang Desa Wisata  Memberikan gambaran secara umum tentang Desa Wisata Di dalam visitor center biasanya terdapat fasilitas-fasilitas lain, seperti dibawah ini:  Ticket office (tempat pembelian paket-paket wisata dan produk-produk desa wisata lain yang ditawarkan)  Informasi paket wisata  Peta wisata  Informasi gambaran umum desa setempat berupa brosur atau papan informasi  Informasi tentang potensi wisata yang terdapat di Desa Wisata. 3. Aktifitas Wisata Aktifitas wisata adalah apa yang dikerjakan wisatawan selama keberadaan mereka didaerah tujuan wisata. Aktifitas desa wisata dapat dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi lebih menarik untuk menjadi pengalaman wisatawan. Misalnya dengan mengemas aktifitas menanam padi menjadi perlombaan menanam padi. Contoh beberapa aktifitas wisata yang dapat dilakukan didesa wisata sebagai berikut:  Menikmati pemandangan  Susur goa  Belajar memahat batu  Belajar jathilan, hadroh, karawitan  Tracking downhill (sepeda gunung) 4. Aksesibilitas Aksesibilitas adalah faktor-faktor yang mendukung kemudahan wisatawan untuk mencapai desa, seperti papan petunjuk jalan, tersedianya moda transportasi yang dapat dimanfaatkan sebagai alat transportasi khusus wisatawan untuk memudahkan wisatawan menjangkau berbagai daya tarik yang dimiliki desa, dan kondisi jalan menuju desa yang baik. 5. Pengembangan umum

9

Pengembangan umum adalah sebuah upaya yang dilakukan berdasarkan perencanaan untuk menciptakan sebuah daerah tujuan wisata yang memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan. Beberapa upaya pengembangan umum yang utama dijelaskan dibawah ini : a. Pembagian Area Berfungsi untuk memudahkan pembangunan serta mendukung kerapihan pengelolaan desa wisata dengan membagi area berdasarkan fungsinya, misalnya : area atraksi, area fasilitas, area akomodasi, area asli ( pemukiman masyarakat/area yang tidak dibangun untuk kepentingan pariwisata). b. Pengelolaan Pengunjung Pengelolaan pengunjung adalah pengaturan pola aktifitas, alur kedatangan hingga kepulangan wisatawan, dan lain-lain. Beberapa teknik dalam pengelolaan pengunjung, antara lain :  Pembatasan terhadap jumlah area yang digunakan. Hal ini selain untuk mengurangi resiko pengerusakan lahan yang lebih banyak, juga untuk memberikan privasi kepada penduduk setempat.  Penyebaran area yang digunakan bagi wisatawan. Wisatawan dapat melihat berbagai area dengan karakteristik yang berbeda sehingga tidak menimbulkan kebosanan dalam memperoleh pengalaman selama berada di desa wisata.  Pemusatan area/pemusatan penggunaan lahan. Teknik ini dilakukan untuk memudahkan koordinasi pengontrolan kegiatan wisata pedesaan dan merupakan salah satu bentuk zonasi. Misalnya dengan adanya pusat penjualan oleh-oleh dan cinderamata yang dipisahkan dengan zona aktifitas.  Pembatasan lama tinggal. Pembatasan lama

tinggal

dilakukan

untuk

meminimalisir pengaruh dari hadirnya wisatawan. Karena apabila wisatawan tinggal terlalu lama disebuah desa, di khawatirkan akan memberikan dampak negative terhadap budaya lokal.  Pemanfaatan area secara bergantian. Pemanfaatan area yang sama dari waktu ke waktu dapat menyebabkan beberapa hal seperti kejenuhan wisatawan terhadap produk wisata desa, ketidakmampuan daya dukung lahan terhadap aktifitas wisata yang dapat menimbulkan kerusakan lahan. Selain itu, berkaitan dengan lahan pertanian biasanya produk paket wisata disesuaikan dengan musim petani yang ada.

10

 Pembatasan jumlah pengunjung. Desa wisata cenderung lebih baik dijadikan bentuk pariwisata minat khusus sehingga jumlah wisatawan yang datang merupakan wisatawan dari kalangan dan bukti tertentu. Apabila jumlah wisatawan yang datang sangat banyak, dapat menyebabkan ketidak stabilan sosial, budaya, dan lingkungan.  Penentuan harga masuk. Teknik ini bertujuan untuk mengontrol masuknya wisatawan ke Desa, sehingga dapat diketahui jumlah kunjungannya. Selain itu, teknik penentuan harga masuk ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai.  Pengaturan arus pengunjung. Pengaturan arus pengunjung ini salah satunya dapat dilakukan dengan paket wisata, dimana wisatawan telah memiliki alur tersendiri untuk mengunjungi berbagai daya tarik wisata di desa. Dengan menerapkan teknik-teknik pengelolaan pengunjung dengan baik, tentunya dapat memberikan manfaat terhadap berbagai aspek dalam desa. manfaat dari pengelolaan pengunjung ialah :  Menambah pengalaman wisatawan Pengelolaan pengunjung dapat menambah pengalaman wisatawan dengan salah satu teknik seperti pengelolaan jalur atau rute sehingga lebih banyak area yang dapat dilihat wisatawan.  Menambah citra Desa Wisata Dengan kualitas pengelolaan pengunjung yang baik, akan memberikan kesan positif terhadap desa itu sendiri. Selain itu, pencitraan yang baik juga dapat meningkatkan kebanggaan dalam diri warga terhadap desanya sendiri.  Menciptakan lingkungan yang baik Pengelolaan pengunjung yang baik akan melahirkan lingkungan lokal yang nyaman, baik bagi wisatawan maupun penduduk lokal, dan sekitarnya.  Meminimalkan dampak-dampak negatif, khususnya bagi masyarakat lokal Pengelolaan pengunjung banyak bermanfaat untuk melindungi budaya, sosial, agama, dari penduduk asli desa tersebut dari pengaruh negative yang dibawa oleh wisatawan.

LANGKAH KE 3 MEMPERSIAPKAN PAKET WISATA

11

Paket wisata (package tour) diartikan sebagai suatu perjalanan wisata dengan satu atau lebih tujuan kunjungan yang disusun secara baik. Paket wisata disusun dari berbagai fasilitas perjalanan tertentu dalam suatu acara perjalanan yang tetap, serta dijual dengan satu harga yang menyangkut seluruh komponen dari perjalanan wisata. Dalam

membuat

sebuah

paket

wisata,

perlu

diperhatikan

tahap-tahap

perencanaannya. Tahap-tahap perencanaan paket wisata, yaitu: a. Pencarian Gagasan (ide, konsep) Pada tahap ini, yang perlu dilakukan adalah mencari keunikan, keunggulan, dan variasi produk wisata yang ada di desa secara individual/perseorangan maupun kelompok. Kemudian membuat pola pemikiran ke dalam sebuah kelompok data gagasan hasil pemikiran yang terstruktur, sehingga lebih mudah dipahami. b. Merumuskan Tujuan Wisata Menjabarkan hasil pemikiran yang dihasilkan berdasarkan gagasan sebelumnya sehingga muncullah tujuan produk wisata yang akan dihasilkan nantinya. c. Observasi dan Pengumpulan Data Setelah tujuan wisata didapatkan, maka diperlukan tinjauan ke lapangan/melihat kondisi aktual bagaimana keadaan produk wisata yang akan dijual (observasi). Kegiatan ini juga meliputi pengumpulan data-data yang diperlukan seperti apa saja peralatan yang diperlukan, lokasi produk-produk wisata, waktu tempuh, dan lain-lain. d. Analisa Data Data-data yang telah dikumpulkan berdasarkan hasil observasi selanjutnya ditinjau, diteliti (analisis), didiskusikan bersama kelompok. Diskusi tersebut dapat membahas bagaimana kelebihan juga kekurangan produk tersebut, bagaimana produk tersebut dapat turut serta dalam paket produk wisata desa. e. Desain Produk Pendahuluan Desain produk pendahuluan meliputi pengemasan produk wisata yang didukung dengan aktivitas wisata serta bagaimana teknis pelaksanaan, penyusunan paket wisata, alur masuk dan keluar wisatawan, kesiapan akomodasi, menu makan-minum, dan lain-lain. Langkahnya adalah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki

12

produk, kemudian diberikan modifikasi sedemikan rupa sehingga menjadi menarik bagi kegiatan pariwisata. f. Pengujian/Operasional Setelah semua persiapan produk wisata siap, tahap selanjutnya ialah uji coba produk. Beberapa cara/teknis pelaksaan uji coba operasional ini dapat berupa simulasi paket wisata, pembuatan acara berskala kecil, undangan rekan/saudara atau masyarakat sekitar untuk menguji produk wisata yang telah disusun. Proses pengujian ini dapat dilengkapi dengan wawancara dari pengelola kepada pengunjung, atau penyebaran kuesioner untuk melihat tanggapan pengunjung terhadap produk yang ditawarkan. Tujuannya adalah mencari kekurangan dan kelebihan dari produk wisata yang telah tersusun sebelumnya. g. Evaluasi Desain Terakhir Setelah dilakukan beberapa uji coba produk maupun kegiatan teknis operasional, dilanjutkan dengan evaluasi dari kegiatan uji coba tersebut, analisis kekurangan produk, kesalahan pelaksanaan, pencarian solusi atau pemecahan masalah yang muncul selama proses uji coba sebelumnya, sehingga muncul format produk wisata yang ideal/lebih cocok dan baik dibandingkan PENGEMASAN ( PACKAGING) Packaging adalah sebuah metode yang bisa kita lakukan untuk menarik minat wisatawan untuk menikmati produk wisata yang kita tawarkan secara lebih beragam, sehingga mereka akan merasa untung dengan paket yang ditawarkan dan akan merasa puas dengan pilihan yang kita berikan. 1. Elemen paket wisata Paket wisata adalah penggabungan atau pengemasan dari beberapa objek dan atraksi wisata, akomodasi, transportasi, makanan dan lain-lain menjadi satu kesatuan sehingga memberikan keunikan dan daya tarik tersendiri. Contoh pengemasan produk wisata desa mojo dapat dilihat di tabel di bawah ini. WISATA GOA Perorang di kenai biaya Rp.50.000,Min 3 orang dan mak 5 orang + 1 guide Durasi minimal 1-2 jam, akan menulusuri goa gesing menuju goa jlamprong. Fasilitas : helm, pelampung, sepatu boot, senter

13

Coffe break WISATA GOA Perorang di kenai biaya Rp.80.000,Min 3 orang dan mak 5 orang + 1 guide Durasi minimal 1-2 jam, akan menulusuri goa gesing menuju goa sinden. Fasilitas : helm, pelampung, sepatu boot, senter Coffe break

WISATA BUDAYA DAN EDUKASI Perorang dikenal biaya : Rp. 50.000,Minimal 5 orang Durasi minimal 1-5 jam Fasilitas : Sepeda Tujuan : Lokasi industri rumah pembuatan untir-untir - Lokasi pabrik pembuat tas dari eceng gondok dan limbah snak - Lokasi pembuatan pabrik tempe - Lokasi ukir batu - Lokasi sanggar tari reog Souvenir Coffe break

WISATA LIVE IN VILLAGE Perorang dikenai biaya : Rp. 350.000,; Minimal 1 keluarga ( 5 orang) Waktu 3 hari Fasilitas : Penginapan rumah warga, sepeda, buku saku, makan 3x sehari Kegiatan hari 1 : Wisata goa Kegiatan hari 2 : Wisata budaya dan edukasi Kegiatan hari 3 : Jelajah Alam Berikut paket wisata yang kita bisa prediksikan di desa Ngeposari. WISATA GOA Perorang di kenai biaya Rp.Min 3 orang dan mak 5 orang + 1 guide Durasi minimal 1-2 jam, akan menulusuri goa gesing menuju goa Jlambrong. Fasilitas : helm, pelampung, sepatu boot, senter Coffe break

14

WISATA GOA Perorang di kenai biaya Rp.Min 3 orang dan mak 5 orang + 1 guide Durasi minimal 1-2 jam, akan menulusuri goa gesing menuju goa sinden. Fasilitas : helm, pelampung, sepatu boot, senter Coffe break WISATA BUDAYA DAN EDUKASI Perorang di kenai biaya Rp.Min 5 orang dan mak 10 orang Durasi minimal 1-5 jam Fasilitas : Transportasi (kendaraan roda 4) Tujuan : - Hutan desa ( dijadikan agrowisata ) dusun Jragum - Lokasi Sanggar Jatilan desa Wedi utah, Kangkung A, Jragum, Kalangbangi -

kulon, Kalangbangi wetan, Mojo Lokasi sanggar reog dusun Keblak, Wedi utah, Jragum, Kranggan, Kalangbangi

wetan - Lokasi sanggar karawitan dusun Keblak, Wedi utah,Kangkung A - Wisata cocok tanam tani dusun ??? Coffe break WISATA EVENT Perorang di kenai biaya Rp.Min 5 orang dan mak 10 orang Waktu 3 hari Fasilitas : Penginapan, hiburan, makan 3x sehari, transportasi Kegiatan hari 1 : Wisata goa Kegiatan hari 2 : Wisata budaya dan edukasi Kegiatan hari 3 : Hiburan masyarakat (musik jazz, tontonan film, pasar malam, band) dan rasulan. Coffe break Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam sebuah paket wisata, sebuah aktivitas wisata ditawarkan dengan tambahan fasilitas-fasilitas dan produk-produk pendukung lainnya. 2. Pertimbangan waktu dalam Tour Pertimbangan waktu dalam sebuah tour perlu dilakukan untuk menjaga kelangsungan program yang tepat waktu dan menghindari keluhan dari wisatawan karena kebosanan atau keterlambatan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain:

15

a. Transportasi (transportation) Waktu selama berada di atas kendaraan mulai dari menuju desa hingga perjalanan dari dan menuju ke berbagai objek yang dikunjungi perlu diperhitungkan. b. Waktu untuk kegiatan tour (tour activities) Lama waktu untuk kegiatan ini ditentukan berdasarkan faktor latar belakang dan motivasi wisatawan, misalnya pada jenis wisatawan yang hobi caving, maka durasi waktu selama kegiatan telusur gua dapat diperpanjang. c. Waktu untuk istirahat (rest activities) Waktu lain yang perlu dipertimbangkan adalah waktu beristirahat. Perlu diingat bahwa waktu untuk beristirahat dapat tergantung pada seberapa banyak aktivitas yang dilakukan dan mempertimbangkan waktu yang tepat untuk istirahat. d. Waktu sisa untuk memotret, berkumpul, dan lain-lain Waktu untuk kegiatan ini biasanya tidak terlalu lama untuk menghindari kebosanan wisatawan, karena untuk kegiatan ini, privasi wisatawan lebih banyak dibutuhkan. Terdapat beberapa faktor yang juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan waktu dalam sebuah tour. Faktor-faktor tersebut adalah : a. Rute perjalanan Rute perjalanan selama berada di desa sebaiknya berbentuk putaran atau circle route sehingga wisatawan dapat melihat lebih banyak mengenal desa tersebut. b. Variasi objek Objek-objek yang dikunjungi secara berurutan disusun sedemikian rupa sehingga mencerminkan variasi dan tidak monoton. c. Tata urutan kunjungan Tata urutan kunjungan layaknya didasarkan pada kondisi dan kebutuhan wisatawan misalnya, biasanya wisatawan senang membeli cinderamata di akhir kunjungannya sehingga kunjungan ke tempat penjualan kerajinan dan makanan khas dapat ditempatkan di akhir kunjungan. 3. Perhitungan biaya tour Dalam menentukan harga sebuah tour, perlu memperhitungkan biaya dari tour tersebut dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang terbagi ke dalam fixed cost (F), atau harga tetap yang tidak terpengaruh terhadap jumlah wisatawan dan variable cost (V), atau harga yang harus dibagi jumlah wisatawan, seperti diuraikan di bawah ini. Fixed Cost (F) a. Transportasi b. Biaya kunjungan wisata c. Pemandu wisata

16

d. Biaya parkir e. Tip supir/kenek f. Biaya lain-lain Variable Cost (V) a. b. c. d.

Akomodasi Makan Tiket masuk Asuransi perjalanan  Biaya Wisata Goa Gesing – Goa Jlamprong

Aspek a. Pemandu wisata (F) b. Biaya parkir (F) c. Biaya kunjungan pariwisata (F)

Rp. 5.000,00 Rp. 2.000,00 Rp. 30.000,00

Jumlah d. Coffe break (V) e. Tiket masuk (V) f. Asuransi perjalanan (V) Jumlah 

Rp. 5.000,00 Rp. 3.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 50.000,00

Biaya Wisata Goa Gesing – Goa Gesing

Aspek a. Pemandu wisata (F) b. Biaya parkir (F) c. Biaya kunjungan pariwisata (F)

Rp. 10.000,00 Rp. 2.000,00 Rp. 40.000,00

Jumlah d. Coffe break (V) e. Tiket masuk (V) f. Asuransi perjalanan (V) Jumlah 

Rp. 15.000,00 Rp. 3.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 80.000,00

Biaya Wisata Budaya dan Edukasi

Aspek a. Pemandu wisata (F) b. Biaya parkir (F) c. Biaya kunjungan pariwisata @ Rp.

Rp. 10.000,00 Rp. 2.000,00 Rp. 15.000,00

3.000,00 (F) d. Biaya transportasi ( sepeda )

Rp. 3.000,00

Jumlah e. Coffe break (V) f. Asuransi perjalanan (V) Jumlah

Rp. 15.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 50.000,00

17



Biaya Live in Village

a. b. c. d. e. f. g.

Transportasi (F) Biaya parkir (F) Pemandu wisata (F) Biaya transportasi ( Mobil) Wisata Goa Wisata Budaya dan Edukasi Wisata Jelajah alam

h. i. j. k.

Akomodasi (V) Makan 3 x sehari @ Rp. 5.000,00 Coffe break (V) @ Rp. 3.000,00 x 5 Asuransi perjalanan (V)

Aspek

Jumlah

Jumlah

Rp. 10.000,00 Rp. 2.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 80.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 352.000,00 Rp. 9.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 8.000,00 Rp. 47.000,00

a. Berdasarkan aspek-aspek diatas, dapat dihitung jumlah biaya yang dapat dihabiskan oleh satu orang wisatawan dengan rumus sebagai berikut : F +V n Rumus diatas menggambarkan bahwa untuk mendapatkan jumlah biaya untuk satu orang wisatawan, aspek-aspek fixed cost sebanyak enam aspek perlu dibagi dengan target jumlah wisatawan, yang hasilnya ditambahkan dengan jumlah variable cost dari sebanyak empat aspek. Berikut ini adalah salah satu contoh penghitungan biaya tour dusun mojo dengan target 5 orang. F 352.000 + v= + 47.000=117.400 n 5 Berdasarkan hasil penghitungan di atas, didapatkan hasil sebesar Rp.117.400 untuk satu orang wisatawan perhari. Beberapa hal mungkin akan berbeda sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan pengelola masing-masing.

18 Desa Ngeposari Potensi alam Potensi Budaya - Karawitan - Reog - Goa ngreneng - Jatilan - Reog - Karawitan - Rasulan - Jatilan (vakum)

NO 1

Nama Dusun Keblak

2

Wedi utah

3

Kangkung A

4

Jragum

5

kangkung B

-

6

Kalangbangi Kulon

-

7

Kalangbangi B

-

8

Tunggak nongko

9

Ngaglik

- Petilasan gunung kucing -

10 11

Munggur Kranggan

-

- Seni terbang - Reog

12 13

Gunung sari Kalangbangi wetan

-

14

Kalangbangi Lor A

-

-

15 16

Gemulung Mojo

- Goa gesing - Sumber Kecemut

17 18 19

Ngepos Semuluh lor Semuluh kidul

- Goa jlamprong - Goa sinden

Goa toto Goa Pengilen Gunung dowo Hutan negara

-

Jatilan Reog Terbang jowo Rasulan

- Jatilan (tanpa kerasukan) - Toklek (punah) - Wayang - Hadroh

Jatilan Maulud nabi Rasulan Karawitan

- Jatilan - Reog - Rasulan - Rasulan - Rasulan

Industri - Kerajinan batu ukir -

- makanan bakpia - Anyaman kuda-kuda - Tempe kedele -

- Bakpia - Tempe Kedele - Makanan Khas (Path -

- Ukir batu - Pengolahan eceng g sofenir - Ukir batu -

- Ukir batu

-

19

Potensi Budaya Desa Ngeposari

Jatilan = Wedi utah, Kangkung A, Jragum, 4%Kalangbangi kulon, Kalangbangi wetan, Mojo

4% Karawitan = Keblak, Wedi 24%24% 4% 4% utah,Kangkung A 4% 20% Toklek = Kalangbangi B 12%

Rasulan =Ngepos, Jragum, Wedi utah, Semuluh lor, Semuluh kidul, Kalangbangi Wetan

Reog = Keblak, Wedi utah, Jragum, Kranggan, Kalangbangi wetan

Terbang Jowo = Jragum

Wayang =Kalngbangi B

Hadroh = Ngaglik

Maulud nabi = Kalngbangi wetan

Potensi Wisata Alam Desan Ngeposari

TIDAK ADA WISATA Hutan = Jragum

24%

Sumber = Mojo Petilasan = Tunggaknongko

5% 5% 5%

62%

Goa = Wedi utah, Jragum, Mojo, Semuluh lor, Semuluh kidul

20

LANGKAH-LANGKAH PERUMUSAN PERATURAN DESA LANGKAH 1 Identifikasi Permasalahan dan Pemangku Kepentingan Perancangan Peraturan Desa tentang Desa Pariwisata Berbasis Alam dan Budaya sangat berkaitan dengan keseluruhan proses pembentukan Desa Pariwisata. Identifikasi permasalahan dan pemangku kepentingan (stakeholders) semestinya dilakukan pada proses pembentukan suatu peraturan Desa. Apabila permasalahan dan pemangku kepentingan telah diidentifkasi dalam proses pembentukan perdes, Berbasis Alam dan Budaya maka manfaatkanlah daftar permasalahan dan pemangku kepentingan yang sudah ada tersebut. Permasalahan yang terkait dengan suatu Perdes tentang Desa Pariwisata dapat meliputi banyak hal, antara lain minimnya informasi yang tersebar di masyarakat luas, Tidak ada penunjuk arah, kurangnya wirausahawan di daerah sekitar pariwisata, Sumber Daya Manusia yang masih belum memahami pengolahan Desa Wisata. Setelah permasalahan teridentifikasi, maka perancang Perdes hendaknya berupaya sekuat tenaga mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya permasalahan tersebut, dan pihakpihak yang terkena dampak dari permasalahan tersebut. Berikut contoh tabel yang merangkum permasalahan, penyebab terjadinya masalah (akar masalah), dan kelompok yang terkena dampak. Identifikasi Permasalaha Permasalahan

Akar Masalah

Kelompok Yang Terkena Dampak Jenis Kelompok Orang

21

Perancang Perdes hendaknya memahami akibat-akibat yang akan ditimbulkan dengan dibuatnya dan ditetapkannya satu Perdes baru tentang Desa Wisata Berbasis Alam dan Budaya. Misalnya, apakah pihak-pihak tertentu akan sangat diuntungkan dan di sisi lain pihak lain akan dikorbankan? Ataukah suatu Perdes akan menjamin pemanfaatan bersama dari sumberdaya alam dan budaya oleh berbagai pihak secara lebih berkeadilan? Kelompok kepentingan dalam Desa wisata Berbasis Alam dan Budaya dapat meliputi, pengusaha skala kecil dan skala menengah, Pemerintah Daerah dan Desa, dan lain-lain. Identifikasi pemangku kepentingan hendaknya dilakukan sebelum pembuatan aturan aturan tentang Desa Wisata Berbasis Alam dan Budaya. Tujuannya adalah agar pemangku kepentingan calon atau bakal lokasi Desa Wisata Berbasis Budaya dan Alam dapat mengambil keputusan bersama mengenai aturan yang akan dibuat. Seluruh pemangku kepentingan hendaknya dilibatkan dalam pembuatan suatu peraturan desa mengenai Desa Wisata Berbasis Alam dan Budaya. Pada akhir Langkah 1, yang terdiri atas identifikasi permasalahan,identifikasi pemangku kepentingan, dan identifikasi dampak yang dapat ditimbulkan oleh Perdes baru, akan didapat hasil:    

daftar permasalahan yang dihadapi. uraian penyebab terjadinya masalah (akar masalah). kelompok yang terkena dampak dari masalah. dampak yang potensial dapat terjadi akibat diberlakukannya Perdes baru serta kelompok-kelompok yang akan terkena dampak tersebut. Proses yang perlu dilalui dan hasil yang akan dicapai pada Langkah 1 ini dapat

dilihat pada Tabel Checklist Langkah 1 di bawah. Cheklist Langkah 1: Identifikasi Permasalahan dan Pemangku Kepentingan Kegiatan Hasil  Daftar permasalahan  Urainan tentang penyebab Identifikasi permasalahan  Identifikasi pemangku kepentingan

timbulnya masalah Kelompok yang terkena dampak

dari masalah Daftar pemangku kepentingan

22

Identifkasi dampak potensial Perdes

 

baru

Dampak positif terhadap siapa? Dampak negatif terhadap siapa?

LANGKAH 2 Identifikasi Landasan Hukum Identifikasi landasan hukum mencakup inventarisasi peraturan perundangundangan yang ada yang terkait dengan desa wisata alam dan budaya, analisis tentang kemampuan

sumberdaya

manusia

dalam

melaksanakan

berbagai

peraturan

perundangundangan, serta analisis terhadap efektifitas pelaksaan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait tersebut. Mencermati secara khusus landasan hukum yang berkaitan dengan wisata alam dan budaya, maka ditemui beberapa pasal dan ayat sebagai berikut: UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UU 32/2004 menetapkan bahwa kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk mengelola sumberdaya alam yang ada di wilayahnya, dan bertanggung-jawab untuk menjaga kelestarian alamnya sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian pemerintahan di daerah berkewajiban memperhatikan seluruh UU yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang jenis dan jumlahnya sangat bervariasi antar daerah. Dalam menyelesaikan Langkah 2 ini, terdapat beberapa kegiatan yang harus mendapat perhatian. Kegiatan-kegiatan tersebut, berserta hasil dari setiap kegiatan disajikan dalam Tabel Checklist Langkah 2 di bawah. Cheklist Langkah 2: Identifikasi Landasan Hukum Kegiatan

Hasil

23

Inventarisasi peraturan perundang-

Daftar peraturan perundang-undangan terkait

undangan terkait Kemampuan SDM dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait

• Analisis singkat •

Efektifitas pel aksanaan/penegakan hukum peraturan perundang-undangan terkait

• Analisis singkat

LANGKAH 3 Penulisan Rancangan Peraturan Desa  Pertimbangan Proses Penulisan konsep Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) hendaknya dimulai dengan penulisan secara garis besar, kemudian dilanjutkan dengan penulisan secara lebih rinci. Tim penulis dapat memulainya dengan membuat satu kerangka tulisan atau outline. Naskah-naskah atau dokumen awal yang berkaitan dengan peraturan desa, seperti draft Rencana Pengelolaan dan lain-lain, hendaknya dimanfaatkan sebagai bahan penulisan Ranperdes. Dalam tahap ini hendaknya konsep Ranperdes tidak ditulis menyerupai Perdes yang sebenarnya, yakni tidak ditulis dalam bentuk bab, pasal, dan ayat. Tim Penulis dapat memulai dengan sebuah matriks yang memuat subyek yang akan diatur (permasalahan yang akan diatasi) dan usulan pengaturannya (usulan pemecahan masalah atau ketentuan-ketentuan).Setelah berbagai ide dari masyarakat dan kelompok kepentingan lain terkumpul, tahapan berikutnya adalah memformulasikan ide tersebut ke dalam bahasa hukum Peraturan Desa. Formulasi Ranperdes awal ke dalam bahasa hukum hendaknya memanfaatkan jasa konsultan atau pihak-pihak lain yang paham tentang hukum. Formulasi Ranperdes ke dalam bahasa hukum dapat dilakukan pada Langkah 2 ini atau pada saat setelah dilakukan konsultasi publik.

24

 Pertimbangan Format Secara umum, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik ditingkat pusat maupun daerah, mengikuti format yang hampir sama, seperti format di bawah.:         

Judul Pembukaan Batang Tubuh Ketentuan Umum Materi Pokok yang Diatur (larangan, keharusan, dll.) Ketentuan Sanksi Penutup Penjelasan Lampiran

 Pertimbangan Substansi Perdes tentang Desa wisata hendaknya mengandung materi muatan yang komprehensif atau menyeluruh, yang meliputi hal-hal seperti diuraikan secara ringkas di bawah.Substansi dari sebuah Ranperdes harus mencerminkan kebutuhan spesifik yang berada di lokasi di mana Ranperdes tersebut akan diberlakukan. 

Judul Judul sebuah Perdes hendaknya mencerminkan hal-hal atau materi muatan yang diatur. Sedapat mungkin judul dirumuskan dengan ringkas dan jelas sehingga dapat mudah diingat. Apabila penentuan judul menemui kesulitan pada awal penulisan Ranperdes, maka penentuan nama judul dapat dilakukan pada akhir penulisan Ranperdes, setelah Ranperdes tersebut menjadi jelas kandungan isinya.



Pembukaan Pembukaan atau preambul suatu Perdes biasanya memuat konsideran menimbang” dan konsideran mengingat.Konsideran menimbang berisi:

(1) gambaran dari masalah yang diupayakan untuk diatasi oleh Perdes

25

(2) identifikasi alasan mengapa diperlukan sebuah Perdes baru untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Sehingga dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsideran “menimbang” merupakan landasan filosifis dan landasan sosiologis, dan konsideran “mengingat” merupakan landasan yuridis dari suatu peraturan perundangundangan dan berisi seluruh peraturan perundang-undangan terkait yang ada, baik di tingkat nasional,daerah, maupun desa.  Batang Tubuh Dalam

menyusun

ketentuan-ketentuan

dalam

batang

tubuh

Perdes,pembuat Perdes hendaknya menyadari bahwa pembuatan Perdes baru adalah suatu kesempatan emas untuk memformalkan aturan-aturan tidak tertulis yang berlaku dan diikukti oleh masyarakat. Oleh karena itu,pembuat Perdes hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan aturan-aturan tidak tertulis desa yang mempunyai latar belakan magis,historis (sejarah), dan sosial budaya, yang meliputi adat istiadat dan kebiasaan yang telah tumbuh dan berkembang sejak lama dan ditaati sebagai aturan umum dalam masyarakat. Dengan demikian aturan tertulis yang akan dibuat tidak tumpang tindih dan kontradiksi dengan aturan tidak tertulis yang sudah ada sebelumnya. 

Ketentuan Umum Ketentuan umum berisi batasan-batasan (definisi-definisi) atau pengertianpengertian mengenai komponen-komponen dalam desa wisata yang dimuat dalam Perdes.



Materi Pokok yang Diatur Bagian ini hendaknya memuat ketentuan-ketentuan yang mengikat pengguna utama Perdes, yaitu masyarakat yang diatur,wisatawan, dan aparat desa

atau

petugas

yang

mengatur

(pelaksana).

Banyak

peraturan

perundangundangan didesain hanya untuk mengatur masyarakat, dan melupakan pengaturan terhadap pelaksana atau pengatur. Hal demikian jangan sampai terjadi dalam pembuatan Perdes tentang desa wisata.Materi pokok

26

yang diatur dalam Perdes tentang DPL, atau sering disebut dengan materi muatan, meliputi hal-hal sebagai berikut: a) Tugas dan tanggung-jawab pihak-pihak terkait Seperti

disinggung

di

depan,

ketentuanketentuan tentang tugas dan

Perdes

hendaknya

merumuskan

tanggung jawab pihak-pihak terkait,

termasuk masyarakat yang diatur, pengelola daerah wisata,Badan Perwakilan Desa, dan pihak lain yang terkait. b) Kegiatan yang diperbolehkan dalam desa wisata Ketentuan-ketentuan mengenai kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan dalam wilayah desa wisata,yang tidak bertentangan dengan hukum adat desa tersebut. c) Kegiatan yang dilarang dalam kawasan desa wisata Ketentuan-ketentuan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilarang untuk dilakukan dalam wilayah desa wisata,yang bertentangan dengan hokum adat desawisata tersebut. d) Ketentuan Sanksi Dalam merumuskan ketentuan sanksi, hendaknya penulis mengacu pada Pasal 14 UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang berbunyi:Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Berdasarkan UU 10/2004 tersebut Perdes tidak dibenarkan memuat ketentuan sanksi pidana. e) pengelolaan desa wisata dan budaya Dalam menentukan pengelola,jenis yang dikelola,manajemen keuangan penanggung jawab,dll,hendaknya penulis mendasarkan pada peraturan daerah kabupaten

gunungkidul

kepariwisataan

nomor

5

tahun2013

tentang

penyelenggaraan

27

f) Pengawasan, berisi pelaku dan metoda pengawasan Ketentuan-ketentuan mengenai siapa yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan bagaimana (metoda) pengawasan harus dilakukan. 

Penutup Ketentuan peralihan dan penutup berkaitan dengan hubungan Perdes yang baru dengan struktur hukum yang ada. Ketentuan peralihan dan penutup hendaknya dirumuskan secara singkat namun jelas sehingga tidak menimbulkan ketidak-pastian hukum.



Lampiran Perdes tentang DPL dapat dilengkapi dengan lampiran-lampiran, seperti peta desa, peta DPL dan poster.

Secara umum, kegiatan-kegiatan dan hasil kegiatan dalam Langkah 3 ini dapat diringkas seperti tersaji dalam Tabel Checklist Langkah 3 di bawah. Cheklist Langkah 3: Penyusunan draft rancangan peraturan desa Kegiatan Hasil Proses: • Outline dan draft awal • Draft lebih rinci  Susun draft Ranperda secara umum • Draft dalam bahasa hukum (apabila (outline) sudah dianggap perlu)  Uraikan draft Ranperda secara lebih rinci  Alihkan ke dalam bahasa hukum (bila perlu)

28



Libatkan pakar dan stakeholdes lain

Format:  Gunakan farmat yang baku Substansi meliputi:  Prinsip-prinsip terkandung dalam konsideran  Aturan hukum terkait dalam konsideran  Kegiatan yang diperbolehkan dan dilarang  Ketentuan Sanksi  Ketentuan Penutup  Lampiran-Lampiran

LANGKAH 4 Penyelenggaraan Konsultasi Publik Interaksi dengan masyarakat merupakan proses yang lentur, yang harus diintegrasikan ke dalam proses penulisan Ranperdes. Proses konsultasi dengan masyarakat

dan

penulisan

Ranperdes

bersifat

interaktif,

saling

mengisi

dan

mempengaruhi.



Pengertian Konsultasi publik adalah konsultasi atau dengar pendapat antar para pemangku kepentingan yang bertujuan untuk mencapai kesepakan tentang substansi yang akan dimuat dalam Perdes baru. Konsultasi publik merupakan salah satu aspek terpenting dalam pebuatan sebuah Perdes baru. Dengan

29

partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam proses yang transparan inilah para pemrakarsa Perdes membangun legitimasi ke dalam Perdes tersebut. Dengan konsultasi publik yang partisipatif dan transparan,diharapkan Perdes yang dihasilkan akan merupakan kesepakatan bersama antara seluruh pemangku kepentingan, sehingga semua merasa memiliki dan merasa berkewajiban untuk mengakkannya secara bersama-sama. 

Penjangkauan Idealnya, proses konsultasi publik pembuatan Perdes tentang desa wisata dilakukan di seluruh wilayah (dusun) dan menjangkau seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anggota masyarakat yang akan terkena dampak oleh adanya Perdes tersebut. Untuk menjangkau wilayah yang luas dan warga masyarakat yang besar, dapat dilakukan beberapa kali konsultasi publik.



Alokasi Dana dan Sumberdaya Oleh karena konsultasi publik merupakan salah satu komponen terpenting dalam keseluruhan proses pembuatan Perdes, maka selayaknya konsultasi publik dialokasikan dana dan sumberdaya manusia yang mamadai. Para pemrakarsa Perdes harus bersedia untuk membuat komitmen kuat untuk menyediakan dana dan waktu untuk menyelenggarakan konsultasi publik yang memadai.



Bentuk Konsultasi Publik Proses konsultasi publik menghendaki arus informasi dua arah. Pembuat Perdes menyampaikan kepada publik mengenai Ranperdes yang sedang disusun, termasuk alasan-alasan, justifikasi, dan dampak potensialnya terhadap para pihak. Di lain pihak, masyarakat memiliki tanggung-jawab untuk berpatisipasi dan memberi umpan balik kepada pembuat Perdes. Oleh karena itu, kedua belah pihak mempunyai kewajiban untuk memberikan komitmen waktu dan sumberdaya/dana dalam konsultasi publik. Konsultasi publik

hendaknya

dilakukan

dalam

bentuk

yang

berbedabeda,dan

30

diselenggarakan beberapa kali. Tentu diperlukan waktu untuk menyajian materi mengenai Ranperdes berikut permasalahan-permasalahan terkait. Selain itu, diperlukan diskusi kelompok untuk membahas bagianbagian khusus secara lebih rinci untuk memperoleh masukan-masukan nyata dari para peserta konsultasi publik. Konsultasi publik hendaknya dilakukan dengan berbagai cara seperti musyawarah bersama kelompok pengguna, musyawarah dusun, musyawarah desa, dan diaformal dengan para pemangku kepentingan. 

Bahan-bahan Konsultasi Publik Untuk memperoleh masukan-masukan yang berarti dari para peserta konsultasi publik, maka persiapan bahan-bahan yang diperlukan menjadi sangat vital. Bahan-bahan yang diperlukan meliputi:

a) informasi dasar yang dapat menjelaskan secara umum permasalahan yang b)

dihadapi dan gambaran mengenai Ranperdes dokumen-dokumen resmi/semi resmi, seperti draft profil desa, draft rencana pengelolaan dan lain-lain. Bahan-bahan ini hendaknya dipaparkan secara jelas sehingga akan membantu masyarakat dalam memahami materi muatan Ranperdes. Dengan demikian para peserta akan dapat berpartisipasi dalam diskusi dan memberikan masukan-masukan seseuai dengan aspirasi mereka.  Perencanaan Konsultasi Publik Penyelenggaraan konsultasi publik hendaknya direncanakan secara cermat dengan persiapan yang matang. Penyelenggara hendaknya mengidentifikasi siapa yang perlu hadir dalam sebuah konsultasi publik, kemudian dipastikan bahwa informasi atau undangan untuk konsultasi publik sampai kepadapara calon peserta beberapa hari sebelum diselenggarkannya konsultasi tersebut (tepat waktu). Pemrakarsa hendaknya menyiapkan salinan dokumen-dokumen inti yang diperlukan jauh hari sebelumnya, dan idealnya disampaikan kepada calon peserta bersamaan dengan undangan, untuk memberi waktu kepada mereka guna menelaahnya dan mempersiapkan komentar dan masukanmasukan menurut aspirasi mereka. Juga, hendaknya ditunjuk petugas khusus,

31

seperti narasumber, , dan notulis yang bertugas untuk merekam atau mencatat komentar dan masukan dari para peserta. Kegiatan dalam Langkah 4 ini dapat dirangkum seperti ditampilkan pada Tabel Checklist Langkah 4 di bawah. Cheklist Langkah 4: Konsultasi Publik Kegiatan

Hasil

Pastikan seluruh stakeholders dijangkau Alokasikan dana, SDM, dan waktu yang memadai Pastikan komunikasi dua arah: gunakan bentuk-bentuk komunikasi seperti siding pleno, tatap muka, diskusi kelompok, pertemuan informal, dll. Siapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti, informasi dasar, draft Ranperdes, informasi terkait lainnya Persiapan: • Pastikan semua calon perserta menerima undangan tepat waktu • Pastikan semua calon perserta menerima bahan-bahan (idealnya bersamaan dengan undangan) • Tunjuk petugas khusus; narasumber, , notulen

Notulensi tentang komentar dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan secara ringkas namun komprehensif

Setelah konsultasi public selesai, hendaknya draft Ranperdes direvisi dengan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya hasil konsultasi publik. Pembuat Perdes hendaknya sejauh mingkin mengakomodasi masukan- masukan dari publik dalam Ranperdes. Namun, tentu terdapat masukan- masukan dari publik yang karena suatu alasan tidak dapat dimasukkan ke dalam Ranperda. Pembuat Perdes harus mampu untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada publik mengenai masukan-masukan publik yang tidak dapat diakomodasi dalam Ranperdes. LANGKAH 5 Pembahasan di Badan Perwakilan Desa

32

Pembahasan di Badan Perwakilan Desa (BPD) hendaknya juga dianggap sebagai salah satu bentuk dari konsultasi publik. BPD sebagai wadah musyawarah di tingkat desa hendaknya membuka ruang diskusi dengan berbagai kelompok kepentingan terkait, seperti organisasi non pemerintah, aparat desa, dunia usaha, kelompok-kelompok masyarakat, dan pihak lain yang dianggap relevan. Kegiatan dan hasil dari Langkah ini disajikan dalam Tabel Cheklist Langkah 5 di bawah. Cheklist Langkah 5: Pembahasan di Badan Perwakilan Desa (BPD) Kegiatan Gunakan kesempatan ini untuk konsultasi publik; libatkan seluruh stakeholders

 

Hasil Masukan-masukan dari BPD dan publik Persetujuan dari BPD

LANGKAH 6 Sosialisasi dan Persetujuan Formal Sosialisasi kepada masyarakat hendaknya dimulai sebelum Ranperdes disetujui secara formal oleh pihak yang berwenang, dengan cara memperbanyak salinan Ranperdes

33

dan membagikannya ke setiap penduduk desa. Dengan demikian, masyarakat dapat membaca hasil formulasi bahasa hukum yang dilakukan dan mengetahui perubahan isi yang terjadi. Bagi masyarakat yang tidak ikut dalam proses musyawarah sebelumnya, rancangan tersebut membantu mereka mengetahui, memahami, dan memberi masukan terhadap isi rancangan pertauran tersebut. Persetujuan formal atau pengesahan Perdes adalah langkah terakhir dalam keseluruhan proses pembuatan Perdes baru, sekaligus menjadi langkah pertama pelaksanaan Perdes tersebut. Salah satu faktor penting yang akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaaan sebuah Perdes baru adalah masa transisinya. Masa transisi ini terkait erat dengan tanggal mulai diberlakukannya Perdes baru tersebut. Sebuah Perdes dapat segera diberlakukan pada tanggal disahkannya, atau diberi tenggat waktu antara disahkannya Perdes tersebut dangan tanggal diberlakukannya. Penentuan tanggal diberlakukannya Perdes hendaknya mempertimbangkan dengan masak kesiapan masyarakat dan aparat penegak hukum untuk melaksanakannya. Apabila masyarakat dan aparat belum siap, hendaknya disediakan tenggat waktu yang cukup guna mempersiapkannya. Bagaimanapun juga, pengesahan suatu Perdes harus didahului dan diikuti dengan upaya-upaya penjangkauan dan penyadaran yang memadai untuk menginformasikan kepada masyarakat dan aparat terkait. Upaya sosialisasi ini harus ditunjang dengan penyediaan bahan-bahan penunjang yang menjelaskan tentang Perdes tersebut, latar belakangnya, serta pelaksanaannya kepada seluruh pemangku kepentingan dan aparat terkait. Kegiatan dan hasil kegiatan dalam Langkah 6 ini dirangkum dalam Tebel Checklist Langkah 6 sebagai berikut.

Perdes disahkan oleh Kepala Desa Cheklist Langkah 6: Sosialisasi dan Pengesahan Perdes





Kegiatan Pastikan sosialisasi dilakukan sebelum dan sesudah pengesahan Perdes Siapkan Ranperdes dalam

Hasil

34



bentuk akhir Undang pihak-pihak yang berkepentingan

BAGAN ALUR PERUMUSAN PERATURAN DESA TENTANG DESA WISATA

35