Makalah Hukum Polis Asuransi Jiwa 6iv5n

MAKALAH HUKUM POLIS ASURANSI JIWA PERORANGAN PADA ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA

Disusun oleh : 1. Haidar Maulana H.

30301308144

2. Gunawan Wibisono

30301308139

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 2016

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....................................................................................................................ii A. Latar Belakang ........................................................................................................... 1 B. Asuransi Dalam Berbagai Aspek............................................................................... 4 1.

Pengertian Asuransi ............................................................................................ 4

2.

Prinsip - Prinsip Pokok Dalam Asuransi ............................................................ 5

3.

Penggolongan Asuransi .................................................................................... 10

4.

Peraturan Perasuransian di Indonesia ............................................................... 12

5.

Asuransi Sebagai Perjanjian ............................................................................. 16

C. Tinjauan Hukum Polis Asuransi Dalam Asuransi Jiwa .......................................... 22 1.

Pengertian Asuransi Jiwa.................................................................................. 22

2.

Polis dan Syarat Syarat Polis Asuransi Jiwa .................................................... 27

3.

Fungsi Polis pada Asuransi Jiwa....................................................................... 32

4.

Kekuatan Hukum Polis Asuransi Jiwa ............................................................. 35

D. ASURANSI JIWA PADA ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA ...................... 40 1.

Tata Cara Permohonan Asuransi Jiwa .............................................................. 40

2.

Hak dan Kewajiban Penanggung dan Tertanggung ......................................... 42

3.

Sistem Pembayaran Premi ................................................................................ 44

4.

Penghidupan Kembali Polis.............................................................................. 46

E. Kesimpulan .............................................................................................................. 47 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................... 50

ii

A. Latar Belakang Dalam kehidupan manusia pada dasarnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud adalah suatu sifat tidak abadi yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak abadi yang dimaksud selalu meliputi dan menyertai manusia, baik ia sebagai pribadi, maupun ia dalam kelompok atau dalam bagian

kelompok

masyarakat

dalam

melaksanakan

kegiatan-kegiatannya.

mempunyai suatu sifat yang tidak abadi. Keadaan yang tidak abadi yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara tepat; sehingga dengan demikian keadaan termaksud tidak akan pernah memberikan rasa pasti. Karena tidak adanya suatu kepastian, tentu saja akhirnya sampai pada suatu keadaan yang tidak pasti pula. Keadaan yang tidak pasti tersebut, dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa yang biasanya selalu dihindari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut risiko.1 Manusia itu pada hakikatnya selalu menghadapi risiko. Risiko adalah ketidaktentuan atau uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian (loss).2 Ketidaktentuan tersebut menyebabkan kerugian yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomi. Menurut A. Abbas Salim ketidaktentuan dapat dibagi atas beberapa bagian, yaitu: 1. Ketidaktentuan ekonomi (economic uncertainty), yaitu kejadian yang timbul sebagai akibat dari perubahan sikap konsumen, umpama perubahan selera atau minat konsumen atau terjadinya perubahan pada harga, teknologi, atau didapatnya penemuan baru, dan lain sebagainya. 2. Ketidaktentuan yang disebabkan oleh alam (uncertainty of nature) misal kebakaran, badai, topan, banjir, dan lain - lain. 3. Ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilaku manusia (human uncertainty), umpama peperangan, pencurian, perampokan, dan pembunuhan.

1

Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, ed. 1, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 2. 2 A. Abbas Salim, Dasar - dasar Asuransi (Principles of Insurance), ed. 2, cet. 4, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 3.

1

Berbagai ketidaktentuan tersebut tentu mengakibatkan kerugian bagi manusia antara lain adalah: 1.

Merosotnya kondisi kesehatan/sakit

2.

Meninggal dunia

3.

Cacat badan

4.

Peristiwa lainnya Peristiwa-peristiwa tersebut diatas dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi

orang-orang yang mengalaminya dan sekaligus juga merupakan risiko yang harus ditanggungnya. Dalam kehidupan sehari-hari yang serba kompleks ini, khusus bagi setiap individu yang mengharapkan hari esok yang lebih baik dari hari ini maka asuransi jiwa mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam hal perlindungan diri. Asuransi jiwa merupakan suatu jawaban atas kebutuhan baru dalam kehidupan yaitu kebutuhan yang timbul karena rasa tanggung jawab akan perlindungan terhadap setiap anggota keluarga untuk menanggulangi akibat- akibat yang bersifat materil. Untuk memenuhi kebutuhan ini diadakanlah perjanjian asuransi jiwa. Asuransi merupakan suatu perjanjian, hal ini jelas dinyatakan dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yaitu: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menjelaskan dalam pasal 1 bahwa: Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarakan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Asuransi sebagai suatu perjanjian juga tunduk terhadap ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya dalam buku III Bab II. Asuransi juga dikuasai oleh ketentuan mengenai persyaratan sahnya suatu 2

perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: 1.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,

2.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,

3.

Mengenai suatu hal tertentu,

4.

Suatu sebab yang halal. Apabila syarat-syarat tersebut di atas terpenuhi dalam pelaksanaan pembuatan

perjanjian asuransi maka pembuatan perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak yang membuatnya. Para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian asuransi membuat perjanjian asuransi dalam suatu akta yang disebut dengan polis. Dalam Undang-Undang Hukum Dagang mengharuskan dibuatnya

Pasal 255 Kitab suatu akta yang

dinamakan polis dalam suatu perjanjian asuransi antara para pihak. Dalam praktek sebelum

polis

dikeluarkan oleh pihak penanggung

dikeluarkanlah nota suatu penutupan, dengan ditandatanganinya nota penutupan ini maka hak dan kewajiban timbal balik antar para pihak mulai berlaku, karena Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa perjanjian asuransi bersifat konsensual yaitu perjanjian asuransi terjadi seketika setelah ditutup (yaitu pada saat nota penutupan ditandatangani oleh para pihak), bukan setelah polis dikeluarkan. Jadi polis mempunayai makna yang sangat penting dalam suatu perjanjian asuransi karena dalam polislah dinyatakan hak dan kewajiban para pihak dan ketentuan-ketentuan perjanjian bagi kedua belah pihak. Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh menteri meliputi penyelenggaraan usaha yang terdiri dari: 1.

Syarat-syarat polis asuransi,

2.

Tindak premi,

3.

Penyelesaian klaim,

4.

Persyaratan dibidang perasuransian,

5.

Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha. Pasal 11 di atas jelas perlu diadakannya pembinaan dan pengawasan terhadap

syarat-syarat polis asuransi karena syarat-syarat dalam polis ini nantinya akan menentukan suatu perjanjian asuransi termasuk juga asuransi jiwa. Syarat-syarat 3

tersebut tidak disebutkan secara jelas dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, maka dalam hal ini dapat merujuk pada ketentuan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Isi polis asuransi jiwa ditentukan dalam Pasal 304 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang sebagai berikut: 1.

Hari diadakannya asuransi jiwa

2.

Nama dari pihak dijamin atau diasuransikan

3.

Nama orang yang pembayaran uang asuransi digantungkan pada wafatnya

4.

Waktu mulai dan waktu terhentinya risiko bagi si penjamin

5.

Jumlah uang yang dijaminkan atau uang asuransi

6.

Uang premi yang harus dibayar oleh pihak yang dijamin Dengan demikian maka suatu polis asuransi jiwa harus memuat hal-hal diatas

yang tentunya dijabarkan dalam klausul-klausul berupa pasal - pasal tertentu pada polis asuransi jiwa tersebut yang nantinya akan membatasi pelaksanaan perjanjian asuransi. Disamping itu, sebagai suatu perjanjian seharusnya isi polis ditentukan oleh kedua belah pihak. Pasal 259 KUHD menyebutkan polis dibuat oleh tertanggung dan diajukan kepada penanggung untuk ditandatangani. Tetapi dalam praktek, polis sudah disiapkan oleh penanggung dan tertanggung berhak untuk mengoreksinya. Oleh karena itu polis yang dibuat oleh penanggung tersebut ini nantinya akan menentukan pelaksanaan perjanjian asuransi bagi para pihak.

B. Asuransi Dalam Berbagai Aspek 1. Pengertian Asuransi Menurut paham hukum, rumusan secara otentik mengenai pengertian asuransi dijabarkan dalam: 1)

Pasal 246 KUHD yang mengemukakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

2)

Pasal 1 butir 1 UU No. 2 Tahun 1992 yang mengemukakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan 4

mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi

asuransi,

untuk

menberikan penggantian kepada

tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa

yang tidak

pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dalam asuransi terlibat dua pihak, yaitu: yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.

Perusahaan

asuransi

secara

terbuka

menawarkan suatu

proteksi/perlindungan dan harapan pada masa datang, baik kepada kelompok maupun perorangan atau perusahaan-perusahaan lain atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut, karena terjadinya suatu risiko.

2. Prinsip - Prinsip Pokok Dalam Asuransi Asuransi sebagai suatu perjanjian dilengkapi juga dengan beberapa prinsip. Hal ini bertujuan agar sistem perjanjian asuransi itu dapat dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip cenderung untuk tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Prinsip - prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi tersebut antara lain:3 1) Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan (Principle of Insurable Interest) Prinsip ini dapat dijabarkan dalam pasal 250 KUHD, yang menentukan bahwa: Apabila seseorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi. 3

Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung, Asuransi Tertanggung, Usaha Perasuransian), cet. 2, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 55 - 64.

5

Apabila disimpulkan, maka ketentuan diatas mensyaratkan adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan akibat batalnya perjanjian tersebut. Dalam hal tidak ada kepentingan, maka penanggung tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 250 KUHD diatas untuk membedakan antara asuransi dengan permainan dan perjudian. Pada saat ditutupnya perjanjian asuransi itu harus ada kepentingan. Permasalahan akan timbul apabila unsur kepentingan tersebut tidak dapat dibuktikan pada saat ditutupnya perjanjian asuransi. KUHD sendiri tidak memberikan rumusan secara otentik mengenai penjabaran unsur kepentingan di atas. Dengan demikian pencarian penjabaran unsur beralih kepada doktrin. Menurut Molengraff seperti dikutip Emmy Pangaribuan Simanjuntak dan dikutip kembali oleh Sastrawidjaja dan Endang, mengatakan bahwa, pokok pertanggungan adalah hak subyektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena adanya peristiwa yang tidak tertentu,

akan

tetapi pendapat beliau tersebut

diperluas dengan perkataan: juga termasuk segala pengeluaran - pengeluaran yang mungkin harus dilakukan. Apabila disimpulkan pendapat Molengraff mengenai kepentingan itu mempunyai pengertian yang luas, yaitu baik kepentingan yang dapat dinilai dengan uang maupun mengenai kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang. Pasal 268 KUHD tentang syarat - syarat kepentingan yang dapat diasuransikan, mempunyai kepentingan yang sempit karena harus dapat dinilai dengan uang, sedangkan ada kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya hubungan kekeluargaan, jiwa anak dan istri, dan lain-lain. 2) Prinsip Itikad Baik (Principle of Utmost Goodfaith) Dalam perjanjian asuransi, unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung sangatlah penting. Tertanggung dengan itikad baik dan secara jujur wajib memberikan segala keterangannya dengan benar mengenai objek asuransi yang akan diasuransikan. Di lain pihak tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa, penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik. Prinsip itikad baik ini harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata), termasuk dalam perjanjian asuransi. 6

Dalam perjanjian asuransi, banyak pasal-pasal dalam KUHD yang dapat disimpulkan mengandung itikad baik. Pasal - pasal itu antara lain 251 , 252, 277 KUHD. Tetapi yang paling dikenal orang adalah pasal 251 KUHD, yang dikenal dengan kewajiban memberikan keterangan. Dalam pasal 251 KUHD tersebut, asuransi menjadi batal apabila tertanggung memberikan keterangan keliru atau tidak benar atau sama sekali tidak memberikan keterangan. Sayangnya dalam pasal tersebut, tidak dipersoalkan apakah tertanggung beritikad baik atau buruk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasal 251 KUHD terlalu memberatkan tertanggung. 3) Prinsip Ganti Rugi (Principle of Indemnity) Asuransi sebagaimana dapat disimpulkan dari pasal 246 KUHD merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi di sini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh - sungguh diderita oleh tertanggung. Tujuan prinsip ganti rugi atau indemnitas adalah untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung pada posisi semula sesaat sebelum terjadinya kerugian. Tertanggung hanya berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sungguh - sungguh dialaminya, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Pasal 253 KUHD mengatur prinsip ganti rugi. Pasal - pasal yang ada kaitannya dengan prinsip ganti rugi antara lain pasal 246, 250, 252, 253, 277, 278, 280, 284. Pasal 252 KUHD menentukan bahwa: “Kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan - ketentuan undang-undang, maka tak bolehlah diadakan suatu pertanggungan kedua, untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungkan untuk harganya penuh, dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan kedua tersebut.” Ketentuan diatas memberi pengaturan bahwa asuransi diancam batal, apabila diadakan asuransi yang kedua atas kepentingan yang telah diasuransikan dengan nilai yang penuh, pada saat perjanjian asuransi yang kedua itu diadakan. Namun dalam pasal 252 KUHD di atas juga ada pengecualian untuk diadakannya asuransi berganda berdasarkan undang undang. Beberapa penulis berpendapat bahwa asuransi berganda yang dikecualikan oleh pasal 252 KUHD itu adalah asuransi berganda sesuai dengan ketentuan pasal 277 KUHD, yang menentukan bahwa: 7

a.

Apabila berbagai pertanggungan, dengan itikad baik, telah diadakan mengenai satu - satunya barang, sedangkan dalam pertanggungan yang pertama harga sepenuhnya telah dipertanggungkan, maka hanya pertanggungan pertama itulah yang mengikat, sedangkan para penanggung berikutnya dibebaskan.

b.

Apabila dalam pertanggungan yang pertama itu tidak dipertanggungkan harga sepenuhnya, maka para penanggung yang berikut bertanggung jawab untuk harga yang selebihnya, menurut tertib waktu ditutupnya pertanggungan yang berikut itu. Menurut pasal 277 KUHD, jika terjadi perjanjian yang berhubungan

dengan asuransi berganda atas benda yang sama dengan kepentingan yang sama dan untuk waktu yang sama, dan harga pertanggungan penuh telah ada pada penanggung yang pertama, maka penanggung kedua dibebaskan. Penanggung kedua hanya bertanggung jawab untuk pemenuhan kekurangan harga

pertanggungan

apabila

dalam

pertanggungan

pertama

tidak

dipertanggungkan harga sepenuhnya. Dengan demikian, pasal 252 KUHD bertujuan untuk mencegah adanya penggantian kerugian yang menjadi melebihi dari kerugian yang diderita dan mengharuskan adanya keseimbangan antara penggantian kerugian dengan nilai benda yang diasuransikan. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah mengenai berlakunya asas imdemnitas ini, yang hanya berlaku dalam asuransi kerugian dan tidak berlaku dalam asuransi sejumlah uang. Hal ini karena dalam asuransi sejumlah uang, ganti rugi tidak ditimbangkan dengan kerugian yang sungguh - sungguh diderita, akan tetapi uang asuransi sudah ditetapkan sebelumnya pada waktu ditutupnya perjanjian asuransi. Dasarnya, sebab pada asuransi sejumlah uang, kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang. 4) Prinsip Subrogasi (Principle of Subrogation) Apabila terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya dalam perjanjian asuransi, maka tertanggung dapat menuntut penanggung untuk memberikan ganti rugi. Akan tetapi, apabila sebab terjadinya kerugian itu diakibatkan oleh pihak, maka berarti tertanggung itu dapat menuntut penggantian dari dua sumber. Sumber pertama dari penanggung dan sumber 8

kedua dari pihak ketiga yang telah menyebabkan kerugian itu. Penggantian dari dua sumber itu jelas bertentangan dengan asas dalam perjanjian asuransi itu sendiri, yaitu asas indemnitas dan asas hukum tentang larangan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (tanpa hak). Sebaliknya, apabila pihak ketiga juga dibebaskan begitu saja dari perbuatannya yang telah menyebabkan kerugian bagi tertanggung sangatlah tidak adil. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan - penyimpangan seperti itu, undang - undang mengaturnya dalam pasal 284 KUHD yang menentukan bahwa: Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya tehadap orang - orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat mertugikan si penanggung terhadap orang orang ketiga. Dengan adanya ketentuan demikian, berarti secara

otomatis

berdasarkan undang-undang, apabila terjadi kerugian yang menimpa tertanggung oleh pihak ketiga, maka penanggung dapat menggantikan kedudukan tertanggung untuk melaksanakan hak - haknya terhadap pihak ketiga tersebut. Jadi, subrogasi berdasarkan undang - undang ini hanya dapat diberlakukan apabila ada dua faktor, yaitu: a. Apabila tertanggung di samping mempunyai hak - hak terhadap penanggung, juga mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga; b. Hak - hak itu adalah karena timbulnya kerugian. Subrogasi asuransi ini hanya berlaku dalam asuransi kerugian saja dan tidak berlaku terhadap asuransi sejumlah uang, oleh karena dalam asuransi sejumlah uang, jumlah ganti rugi telah ditetapkan sebelumnya, yaitu pada waktu ditutupnya perjanjian asuransi. 5) Prinsip Sebab Akibat (Principle of Proximate Cause) Kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian kepada tertanggung timbul apabila peristiwa yang menjadi sebab adanya kerugian itu dijamin oleh polis. Akan tetapi, tidaklah mudah untuk menentukan suatu peristiwa itu merupakan sebab timbulnya kerugian yang dijamin dalam polis. Terlebih - lebih apabila peristiwanya banyak, sehingga sulit untuk menentukan mana yang menjadi sebab timbulnya kerugian. 9

Dalam hal ini, ada 3 pendapat untuk menentukan sebab timbulnya kerugian dalam perjanjian asuransi, yaitu: a. Pendapat menurut peradilan di Inggris, yang menyatakan bahwa sebab dari kerugian itu secara urutan kronologis terletak terdekat kepada kerugian itu. Inilah yang disebut Causa Proxima. b. Pendapat yang kedua ialah di dalam pengertian hukum pertanggungan, sebab itu tiap - tiap peristiwa yang tidak dapat ditiadakan tanpa ikut melenyapkan kerugian itu. Dalam perkataan lain ialah tiap peristiwa yang dianggap sebagai conditio sinequanon terhadap kerugian itu. c. Causa remota: bahwa yang menjadi sebab dari timbulnya kerugian itu ialah peristiwa yang terjauh. Ajaran ini merupakan lanjutan dari pemecahan suatu ajaran yang disebut “sebab adequate” yang mengemukakan: bahwa dipandang sebagai sebab yang menimbulkan kerugian itu ialah peristiwa yang pantas berdasarkan ukuran pengalaman yang harus menimbulkan kerugian itu. Jadi dengan demikian, berdasarkan sebab itulah timbul kerugian yang menjadi tanggungan penanggung kecuali kalau polis dengan klausul All Risks, yaitu polis yang menanggung semua resiko. Dalam hal ini juga terdapat kekecualian, yaitu apabila sebab itu terjadi karena kesalahan sendiri dari tertanggung (pasal 276 KUHD).

6) Prinsip Kontribusi (Principle of Contribution) Apabila dalam suatu polis ditandatangani oleh beberapa penanggung, maka masing - masing penanggung itu menurut imbangan dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, hanya akan memikul jumlah kerugian yang sesungguhnya diderita oleh tertanggung. Prinsip kontribusi ini terjadi apabila ada asuransi berganda (double insurance) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 278 KUHD.

3. Penggolongan Asuransi Asuransi dapat digolongkan dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut: 1) Menurut sifat pelaksanaannya, ada dua bentuk asuransi:4 4

Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung, Asuransi

10

a. Asuransi sukarela, yaitu asuransi yang pada prinsipnya dilakukan dengan cara sukarela, dimana semata - mata dilakukan atas keadaan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas sesuatu yang diasuransikan tersebut. Misalnya asuransi kecelakan, asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, dan sebagainya. b. Asuransi wajib, merupakan asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak - pihak yang terkait, dimana pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya asuransi tenaga kerja. 2) Menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian: a. Usaha asuransi, yang dapat digolongkan lagi menjadi: 1) Asuransi kerugian atau adalah usaha yang memberikan jasa - jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. 2) Asuransi jiwa atau adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalmya seorang yang dipertanggungkan. 3) Reasuransi atau adalah pertanggungan atau pertanggungan yang dipertanggungkan

atau

asuransi

dari

asuransi

suatu

sistem

penyebaran risiko, dimana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutupnya kepada yang lain. b. Usaha Penunjang Asuransi, yang dapat digolongkan lagi menjadi: 1) Pialang asuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. 2) Pialang reasuransi adalah yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi. 3) Penilai kerugian asuransi adalah usaha yang memberikan jasa

Tertanggung, Usaha Perasuransian), cet. 1, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 64.

11

penilaian

terhadap

kerugian

pada

objek

asuransi

yang

dipertanggungkan. 4) Konsultan aktuaria adalah usaha yang memberikan jasa konsultan aktuaria. 5) Agen asuransi adalah pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. 3) Menurut The Chartered Insurance Institute, London: Asuransi harta atau property insurance adalah asuransi untuk semua milik yang berupa harta benda, yang memiliki risiko atau bahaya kebakaran kecurigaan, tenggelam di laut,

misalnya

asuransi kebakaran, asuransi

pengangkutan, asuransi penerbangan, asuransi kecelakaan; a. Asuransi tanggung gugat atau liability insurance adalah asuransi untuk melindungi tertanggung terhadap kergian yang timbul dari gugatan pihak ketiga karena kelalaian tertanggung; b. Asuransi jiwa atau life insurance; c. Asuransi kerugian atau general insurance; d. Reasuransi atau reinsurance.

4. Peraturan Perasuransian di Indonesia Ada dua tempat pengaturan asuransi, yaitu pengaturan di dalam KUHD dan di luar KUHD. 1) Pengaturan dalam KUHD Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Dagang ada 2 (dua) cara pengaturan asuransi, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus.5 Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku I Bab 9 Pasal 246 - Pasal KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun yang diatur dalam KUHD maupun yang diatur di luar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 Pasal 287 - Pasal 308 KUHD dan Buku II Bab 9 Pasal 592 - Pasal 695 KUHD dengan rincian sebagai berikut: 5

Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, cet. 4, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 18.

12

a. Asuransi kebakaran pasal 287 - pasal 298 KUHD b. Asuransi hasil pertanian pasal 299 - pasal 301 KUHD c. Asuransi jiwa pasal 302 - pasal 308 KUHD d. Asuransi pengangkutan laut dan perbudakan pasal 592 - pasal 685 KUHD e. Asuransi pengangkutan darat, sungai, dan perairan pedalaman pasal 686 - pasal 695 KUHD. Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara bertimbal balik. Sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi. Pengaturan asuransi dalam KUHD meliputi substansi sebagai berikut: a. asas - asas asuransi; b. perjanjian asuransi; c. unsur - unsur asuransi; d. syarat - syarat (klausula) asuransi; e. jenis - jenis asuransi. 2) Pengaturan di luar KUHD Di luar KUHD ada pengaturan khusus yang diatur tersendiri dalam undang - undang. Undang - undang tersebut antara lain: a. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1992 Jika KUHD mengutamakan pengaturan asuransi dari segi keperdataan, maka Undang - Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik istratif yang jika dilanggar mengakibatkan pengenaan sanksi pidana dan istratif. Pengaturan daru segi bisnis artinya menjalankan usaha perasuransian harus sesuai dengan aturan hukum perasuransian dan perusahaan yang berlaku. Dari segi publik istratif artinya kepentingan masyarakat dan negara tidak boleh dirugikan. Jika hal ini dilanggar, maka pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi pidana dan sanksi istratif menurut Undang Undang Perasuransian. Pelaksanaan Undang - Undang No. 2 Tahun 1992 diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang 13

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Pengaturan usaha perasuransian dalam Undang - Undang No. 2 tahun 1992 terdiri dari 13 (tiga belas) bab dan 28 (dua puluh delapan) pasal dengan rincian substansi sebagai berikut: 1) Bidang Usaha perasuransian meliputi kegiatan: a) usaha asuransi, dan b) usaha penunjang asuransi. 2) Jenis usaha perasuransian meliputi: a) usaha asuransi terdiri dari: asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. b) usaha penunjang asuransi terdiri dari: pialang asuransi, pialang reasuransi, penilai kerugian asuransi, konsultan aktuaria, dan agen asuransi. 3) Perusahaan perasuransian meliputi: a) Perusahaan Asuransi Kerugian b) Perusahaan Asuransi Jiwa c) Perusahaan Reasuransi d) Perusahaan Pialang Asuransi e) Perusahaan Pialang Asuransi f) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi g) Perusahaan Konsultan Aktuaria h) Perusahaan Agen Asuransi. 4) Bentuk hukum usaha perasuransian terdiri dari: a) Perusahaan Perseroan (Persero) b) Koperasi c) Perseroan Terbatas d) Usaha Bersama (mutual). 5) Kepemilikan perusahaan perasuransian oleh: a) Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia b) Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia bersama dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing. 6) Perizinan usaha perasuransian oleh Menteri Keuangan. 7) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian oleh 14

Menteri Keuangan mengenai: a) Kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi. b) Penyelenggaraan usaha perasuransian dan modal dasar. 8) Kepailitan dan likuidasi perusahaan asuransi melalui keputusan pengadilan niaga. 9) Ketentuan sanksi pidana dan sanksi istratif meliputi: a) Sanksi

pidana

perasuransian

karena

tanpa

izin,

kejahatan:

menjalankan

menggelapkan

premi

usaha asuransi,

menggelapkan kekayaan perusahaan asuransi dan reasuransi, menerima/menadah/membeli kekayaan perusahaan asuransi hasil penggelapan,

pemalsuan

dokumen

perusahaan

asuransi,

reasuransi. b) Sanksi istratif berupa: ganti kerugian, denda istrasi, peringatan, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha perusahaan. b. Undang - Undang Asuransi Sosial Asuransi sosial di Indonesia pada umumnya meliputi bidang jaminan keselamatan angkutan umum, keselamatan kerja, dan pemeliharaan kesehatan. Program asuransi sosial diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang - Undang No. 2 tahun 1992. Perundang - undangan yang mengatur asuransi sosial adalah sebagai berikut: 1) Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Jasa Raharja): a) Undang - Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan

Wajib

Kecelakaan

Penumpang.

Peraturan

pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965. b) Undang - Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Peratiuran pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965. 2) Asuransi Sosial Tenaga Kerja: a) Undang - Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 15

b) Peraturan

Pemerintah

No.

18

Tahun

1990

tentang

Penyelenggaraan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Perubahan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977). c) Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). d) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (ASPNS). 3) Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan (Askes) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1991 tentang pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya. Dengan berlakunya Undang - Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan perundang - undangan asuransi sosial di samping ketentuan asuransi dalam KUHD, maka dianggap cukup memadai aturan hukum yang mengatur tentang usaha perasuransian, baik dari segi keperdataan maupun dari segi publik stratif.

5. Asuransi Sebagai Perjanjian 1) Syarat-syarat Perjanjian Asuransi Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Disamping itu, acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.6 Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain adalah sebagai berikut: a) Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. b) Suatu hubungan hukum antar pihak, atas dasar pihak yang satu (yang berpiutang/kreditor) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain (yang berhutang/debitor),

6

yang

juga

berkewajiban

melaksanakan

dan

Subekti, Hukum Perjanjian, cet. 18, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 1.

16

bertanggung jawab atas suatu prestasi. Dari batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal - hal sebagai berikut: a) Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum. b) Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut hukum. c) Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi yang mungkin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. d) Dalam setiap perjanjian, kreditor berhak atas prestasi dari debitor, yang dengan sukarela akan memenuhinya. e) Bahwa dalam setiap perjanjian debitor wajib dan bertanggung jawab melakukan sesuai dengan isi perjanjian. Kelima unsur termaksud pada hakikatnya selalu terkandung pada setiap jenis perjanjian termasuk perjanjian asuransi. Jadi pada perjanjian asuransi disamping harus mengandung unsur-unsur kelima unsur pokok tersebut, mengandung pula unsur-unsur lain yang menunjukkan ciri-ciri khusus dalam karakteristiknya. Ciri-ciri dan karakteristik perjanjian asuransi inilah nanti yang membedakannya dengan jenis perjanjian pada umumnya dan perjanjian- perjanjian lain. Asuransi sebagai perjanjian harus memenuhi syarat - syarat sebagai yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, juga harus memenuhi syarat - syarat khusus yang tercantum dalam KUHD yaitu pasal 250 dan 251. Dibawah ini diuraikan satu persatu syarat - syarat itu: a. Ada Persetujuan Kehendak Antara pihak-pihak yang mengadakan pertanggungan harus ada persetujuan kehendak (consensus, toestemming, meeting of mind). Artinya kedua belah pihak menyetujui tentang benda yang menjadi objek perjanjian dan tentang syarat-syarat tertentu yang berlaku bagi perjanjian tersebut. Apa yang disetujui oleh pihak penanggung, disetujui juga pihak tertanggung. Dengan demikian tercapai satu pengertian yang sama antara kedua belah pihak tentang benda yang menjadi objek perjanjian dan tentang syarat - syarat yang berlaku bagi perjanjian itu.

17

b. Wewenang Melakukan Perbuatan Hukum Kedua belah pihak yang mengadakan pertanggungan harus berwenang melakukan perbuatan hukum (bekwaan, authorized). Artinya kedua belah pihak itu sudah dewasa, tidak dibawah pengampunan (curatele), tidak dalam keadaan sakit ingatan, tidak dalam keadaan pailit. Demikian juga apabila pihak - pihak itu mewakili pihak - pihak lain mengadakan pertanggungan

perlu

menyebutkan

untuk

kepentingan

siapa

ia

mengadakan pertanggungan itu. Kedua belah pihak dapat berupa manusia pribadi dan dapat juga berupa badan hukum, biasanya berbentuk suatu badan usaha. Pihak penanggung selalu dalam bentuk badan usaha yang pekerjaannya bergerak dalam bidang pertanggungan. c. Ada Benda yang dipertanggungkan Dalam setiap pertanggungan harus ada benda yang dipertanggungkan. Karena yang mempertanggungkan benda itu adalah tertanggung, maka tertanggung harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan benda yang dipertanggungkan itu. Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki benda tersebut. Dikatakan ada hubungan tidak langsung, apabila tertanggung mempunyai kepentingan atas benda tersebut. Pihak tertanggung harus dapat membuktikan bahwa ia betul - betul memiliki atau mempunyai kepentingan atas benda yang dipertanggungkan itu. Apabila ia tidak dapat membuktikannya, maka akibatnya timbul anggapan bahwa ia tidak mempunyai kepentingan apa apa, hal mana mengakibatkan pertanggungan batal (neitig, null and coid). Undang-undang tidak akan mentolerir orang yang tidak mempunyai kepentingan dalam pertanggungan. Walaupun orang yang mengadakan pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan atas benda yang dipertanggungkan, ia harus menyebutkan untuk kepentingan siapa pertanggungan itu diadakan. Dianggap tidak mempunyai kepentingan, orang yang mempertanggungkan benda yang dilarang oleh undang-undang. Jika diadakan pertanggungan juga, pertanggungan itu batal (pasal 599 KUHD). d. Ada Causa yang diperbolehkan (a legal cause) Yang dimaksudkan dengan causa yang diperbolehkan disini adalah bahwa isi dari perjanjian pertanggungan itu tidak dilarang oleh undang18

undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Misalnya adalah mempertanggungkan benda yang dilarang oleh undang - undang, disini tidak ada causa yang halal. Misalnya lagi orang yang mempertanggungkan benda itu tidak mempunyai kepentingan, jadi hanya spekulasi saja sifatnya, disini juga tidak ada causa yang halal. Spekulasi disini sifatnya sebagai perjudian. Perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak terhormat. Pertanggungan bukan perjudian dan pertaruhan. e. Pembayaran premi (premi betaling, payment) Karena pertanggungan itu adalah perjanjian timbal balik, maka kedua belah pihak harus berprestasi. Penanggung menerima peralihan berisiko atas benda yang dipertanggungkan, sedangkan tertanggung harus membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Besar atau kecil jumlah premi bukan soal penting. Yang penting adalah kedua belah pihak harus mencapai persetujuan. Jika premi tidak dibayar, risiko tidak beralih. f. Kewajiban pemberitahuan dari tertanggung Salah satu syarat sahnya pertanggungan adalah pemberitahuan kepada penanggungan tentang keadaan benda pertanggungan. Ketentuan diatas dimuat dalam pasal 251 KUHD yang selengkapnya berbunyi: Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya oleh si tertanggung, betapapun iktikad baik itu ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahuinya keadaan yang sebenarnya perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan. Menurut ketentuan pasal 251 KUHD, pertanggungan itu batal apabila ada pemberitahuan yang palsu mengenai keadaan benda pertanggungan, baik kepalsuan itu disengaja maupun karena ketidaktahuannya. Hal ini mengakibatkan kekecewaan bagi tertanggung yang jujur, karena dengan batalnya pertanggungan dia tidak mendapat ganti kerugian. Apabila keadaan benda pertanggungan yang sebenarnya ternyata tidak sesuai dengan pemberitahuan

sebelumnya, diketahui

setelah terjadinya

peristiwa yang menimbulkan kerugian. Perlindungan yang diberikan oleh pembentuk undang- undang kepada penanggung dalam pasal 251 KUHD terlalu berlebih- lebihan sehingga tidak mustahil pula ketentuan 19

pasal tersebut dijadikan senjata untuk menghantam tertanggung yang beritikad

baik, karena penanggung tidak memiliki kewajiban untuk

menegur atau memberi peringatan guna menghindarkan hal-hal penyebab kebatalan.7 Selanjutnya Dorhout Mees juga mengajukan keberatan - keberatan terhadap ketentuan batal dalam pasal 251 KUHD. Keberatan - keberatan tersebut adalah: 1) Kebatalan tidak dapat diperbaiki oleh tertanggung, kendatipun ia ingin memperbaiki kesalahannya. 2) Kebatalan merupakan hukuman yang terlalu berat bagi tertanggung yang beritikad baik, apalagi pemberitahuan yang tidak tepat itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kerugian. 3) Pemberitahuan yang seharusnya akan dilakukan oleh tertanggung setelah mengadakan perjanjian pertanggungan itu tidak dapat dimasukkan dalam ketentuan pasal 251 KUHD karena keadaan telah berubah.

2) Berakhirnya Perjanjian Asuransi Asuransi sebagai perjanjian dapat juga berakhir akan tetapi di dalam KUHD, tidak ada peraturan secara tegas. Menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian asuransi berakhir karena: a. Jangka waktu berlaku sudah habis Asuransi biasanya diadakan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 (satu) tahun. Jangka waktu ini biasanya terdapat pada asuransi kebakaran dan asuransi kendaraan bermotor. Ada juga asuransi yang diadakan untuk jangka waktu yang lebih lama, misalnya 10 (sepuluh) - 20 (dua puluh) tahun atau lebih. Jangka waktu panjang ini biasa terdapat pada asuransi jiwa. Jangka waktu asuransi tersebut ditetapkan dalam polis. KUHD tidak mengatur secara tegas jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu yang ditentukan itu habis, maka asuransi itu berakhir. Lain halnya dengan asuransi di Inggris, asuransi yang ditentukan jangka waktunya tidak boleh melebihi 12 (dua belas) bulan. Asuransi yang

7

Abdul Kadir Muhammad, Pokok - Pokok Hukum Pertanggungan, Bandung, 1993, hlm. 81.

20

diadakan untuk jangka waktu melebihi 12 (dua belas) bulan adalah batal. b. Perjalanan berakhir Selain dari jangka waktu tertentu, asuransi dapat diadakan berdasarkan perjalanan. Asuransi berdasarkan perjalanan ini

umumnya diadakan

untuk asuransi pengangkutan, baik pengangkutan barang maupun penumpang dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan. c. Terjadi evenemen diikut i klaim Dalam polis dinyatakan terhadap evenemen apa saja asuransi itu diadakan. Apabila asuransi sementara berjalan terjadi evenemen yang ditanggung dan menimbulkan kerugian, penanggung akan menyelidiki apakah benar tertanggung mempunyai kepentingan atas benda

yang

diasuransikan. Di samping itu, apakah evenemen yang terjadi itu benar bukan karena kesalahan tertanggung dan sesuai dengan evenemen yang telah ditetapkan dalamn polis. Jika jawabannya benar, maka dilakukan pemberesan berdasarkan klaim tertanggung. Pembayaran ganti kerugian dipenuhi oleh penanggung berdasarkan asas keseimbangan. Dengan pemenuhan ganti kerugian berdasarkan klaim tertanggung, maka asuransi berakhir. d. Asuransi berhenti atau dibatalkan Asuransi dapat berakhir apabila asuransi itu berhenti. Berhentinya asuransi dapat terjadi karena kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, misalnya karena premi tidak dibayar dan ini biasanya diperjanjikan dalam polis asuransi. Berhentinya asuransi juga dapat terjadi karena faktor di luar kemauan tertanggung dan penanggung, misalnya terjadi pemberatan risiko setelah asuransi berjalan (Pasal 293 dan Pasal 638 KUHD). Dalam hal pemberatan risiko setelah asuransi berjalan, seandainya penanggung mengetahui hal yang demikian itu, dia tidak akan membuat asuransi dengan syarat - syarat dan janji - janji khusus. e. Asuransi gugur Asuransi gugur biasanya terdaapat dalam asuransi pengangkutan. Jika barang yang akan diangkut diasuransikan kemudian tidak jadi diangkut, maka asuransi gugur. Tidak jadi diangkut dapat terjadi karena tidak jadi berangkat atau baru akan

kapal

melakukan perjalanan, tetapi 21

dihentikan. Di sini penanggung belum menjalani bahaya sama sekali (Pasal 635 KUHD). Dalam hal ini asuransi bukan dibatalkan atau batal, melainkan gugur (aborted). Perbedaan antara asuransi dibatalkan atau batal dengan asuransi gugur adalah pada bahaya evenemen. Pada asuransi dibatalkan atau bahaya, bahaya sedang atau sudah dijalani, sedangkan pada asuransi gugur, bahaya belum dijalani sama sekali.

C. Tinjauan Hukum Polis Asuransi Dalam Asuransi Jiwa 1. Pengertian Asuransi Jiwa Pada umumnya hidup manusia diakui sangat tinggi nilainya. Itulah sebabnya makin banyak permintaan akan asuransi jiwa. Dua kemungkinan darurat yang dihadapi setiap orang dalam hidup adalah mati terlalu dini atau hidup terlalu lama. Orang mungkin hidup terlalu lama sehingga melalui produktivitas

keungangannya/kemampuannya

menyediakan

kebutuhan

ekonominya. Kemungkinan darurat pertama adalah kematian fisik. Asuransi jiwa merupakan alat keuangan untuk menyediakan dana bagi pemeliharaan ahli waris dan harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal. Kemungkinan darurat kedua adalah kematian ekonomi. Asuransi jiwa juga merupakan suatu alat sosial ekonomi. Ia merupakan cara sekelompok orang untuk dapat bekerja sama memeratakan beban kerugian karena kematian sebelum waktunya (premature death) dari anggota - anggota itu. Organisasi asuransi memungut kontribusi dari masing - masing anggota, menginvestasikannya dan menjamin keamanan dan hasil bunga minimum, dan mendistribusikan untungnya (benefits) kepada ahli waris anggota yang meninggal.8 Apa yang disebut ”asuransi jiwa” itu lebih realities dinamakan ”asuransi kematian”, namun kebiasaan telah memberinya nama asuransi jiwa yaitu perjanjian untuk perlindungan terhadap kerugian keuangan karena kematian. Titik perhatian asuransi jiwa adalah hidup manusia. Asuransi

jiwa

menyediakan lembaga bagi orang - orang untuk dapat secara sistematis menciptakan jaminan keungan bagi keluarganya dan/atau bagi perusahaannya. Dalam asuransi jiwa yang dipertanggungkan ialah yang disebabkan oleh kematian (death). Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan

8

A. Hasyimi Ali, Bidang Usaha Asuransi, cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 75.

22

seseorang atau keluarga tertentu. Risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada ”unsur waktu/time”, oleh karena sulit

untuk

mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil resiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa.9 Dalam KUH Dagang (KUHD) yang mengatur tentang asuransi jiwa, pengaturannya sangat singkat sekali dan hanya terdiri dari 7 (tujuh) pasal yaitu pasal 302 sampai dengan pasal 308. Pasal - pasal ini termuat dalam buku I titel 10 bagian 3. Pasal 302 KUHD sebagai dasar asuransi jiwa menyatakan bahwa: ”Jiwa seseorang dapat dipertanggungkan untuk keperluan orang yang berkepentingan dengan itu, baik untuk selama hidupnya, maupun untuk sesuatu waktu yang ditentukan dalam perjanjian.” Pengertian asuransi jiwa yang terdapat pada ketentuan diatas lebih menekankan kepada suatu waktu yang ditentukan dalam asuransi jiwa. Sedangkan untuk waktu selama hidupnya tidak ditetapkan dalam perjanjian, ini berarti undang - undang tidak tegas memberi kemungkinan untuk mengadakan asuransi itu selama hidupnya bagi yang berkepentingan. Dalam Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dirumuskan definisi asuransi yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992: Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau taggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dan suatu peristiwa tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas rneninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 ini mencakup 2 (dua) jenis asuransi, yaitu: 1) Asuransi kerugian (loss insurance), dapat diketahul dan rumusan: “untuk 9

H. Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Resiko, ed. 2, cet. 6, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm.25.

23

memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung.” 2) Asuransi jumlah (sum insurance), yang meliputi asuransi jiwa dan asuransi sosial, dapat diketahui dari rumusan: “untuk memberikan suatu pembayaran yang

didasarkan

atas

meninggal

atau

hidupnya

seseorang

yang

dipertanggungkan.” Dalam hubungannya dengan asuransi jiwa, maka fokus pembahasan diarahkan pada jenis asuransi, butir (2). Apabila Pasal 1 angka (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 1992 dipersempit hanya melingkupi jenis asuransi jiwa, maka rumusannya adalah: ”Asuransi jiwa adalah perjanjian, antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan.” Definisi inilah yang akan dijadikan titik tolak pembahasan asuransi jiwa selanjutnya. Sebelum berlakunya Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi jiwa diatur dalam Ordonantie op het Levensverzekering Bedrijf (Staatsblad Nomor 101 Tahun 1941). Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf Ordonansi tersebut: Asuransi jiwa adalah perjanjian untuk membayar sejumlah uang karena telah diterimanya premi yang herhubungan dengan hidup atau matinya seseorang, reasuransi termasuk di dalamnya, sedangkan asuransi kecelakaan tidak termasuk dalam asuransi jiwa. Dalam Pasal 27 Undang Nomor 2 Tahun 1992 ditentukan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, maka Ordonantie op het Levens Verzekering Bedrijf dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun yang dimaksud dengan ”undang undang ini” adalah Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1992. Oleh karena itu, tidak perlu lagi membahas asuransi jiwa berdasarkan Ordonansi ini karena sudah tidak berlaku lagi, dan pengertian asuransi jiwa sudah tercakup dalam Pasal 1 angka (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1992. Selain defenisi/pengertian formil yang terdapat dalam undang - undang, ada juga pendapat ahli hukum yang memberikan defenisi asuransi jiwa dimaksud. Menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika yang dikutipnya dari pendapat Molengraff, berpendapat: 24

Bahwa asuransi jiwa dalam pengertian luas memuat semua perjanjian mengenai pembayaran sejumlah modal atau bunga, yang didasarkan atas kemungkinan hidup atau mati, dan dalam pada itu pembayaran premi atau dua duanya dengan cara digantungkan pada masih hidupnya atau meninggalnya seorang atau lebih.10 Kemudian menurut Wirjono Prodjodikoro pada pasal 1a Bab I Stb. 1941-101, pengertian asuransi jiwa sebagai berikut: Perjanjian asuransi jiwa ialah perjanjian tentang pembayaran uang dengan nikmat dari premi dan yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang termasuk juga perjanjian asuransi kembali/uang dengan pengertian/catatan bahwa perjanjian dimaksud tidak termasuk perjanjian asuransi kecelakaan. Sedangkan menurut H.M.N Purwosutjipto, asuransi jiwa dapat diartikan sebagai berikut: Pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk penutup asuransi sebagai penikmatnya. Santoso Poejosoebroto memberikan pengertian asuransi sebagai berikut: Asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak penanggung dengan menerima premi mengikatkan diri untuk memberikan untuk memberikan pembayaran kepada pengambil asuransi atau orang yang ditunjuk, karena terjadi peristiwa yang belum pasti. Yang disebutkan di dalam perjanjian, baik karena pengambil asuransi atau tertunjuk menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa tadi, maupun karena peristiwa tadi mengenai hidup, kesehatan, atau valiteit seorang tertanggung.11 Para sarjana tersebut menggunakan beberapa istilah bagi asuransi jiwa, misalnya ada yang menyebutnya dengan istilah asuransi jiwa, pertanggungan jiwa, maupun sommen verzekering. Namun kesemuanya itu adalah sama, hanya istilah saja yang berbeda. Dari rumusan yang diberikan oleh para sarjana tersebut, Santoso Poejosoebroto memberikan pengertian yang lebih luas, 10

11

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 278. Santoso Poejosoebroto, Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia, (Jakarta: Bharata, 1969).

25

bukan hanya asuransi jiwa (sejumlah uang) tapi juga mencakup asuransi kerugian. Dari rumusan yang diberikan para sarjana tersebut diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa pengertian dari asuransi jiwa adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung, di mana penanggung menerima premi sebagai akibat pengalihan risiko yang berhubungan dengan hidup matinya tertanggung. Kemudian dapat dilihat makna asuransi jiwa dari beberapa segi yaitu segi jaminan, segi sosial, segi ekonomi, dan segi finansial. Dari segi jaminan, asuransi jiwa merupakan asuransi dengan manusia sebagai kepentingan interest yang diasuransikan berbeda dengan asuransi kerugian, dengan harta benda sebagai kepentingan yang diasuransikan. Dari pengertian tersebut dengan membayar premi setiap tahun atau selama jangka waktu terbatas, seorang tertanggung sebagai imbalan dari premi yang dibayarkan kepada penanggung menerima jaminan, yaitu: 1) Pada hari tua tertanggung akan diberikan sejumlah uang sebagai santunan biaya hidup. 2) Bila tertanggung meninggal dunia, akan diberikan sejumlah uang kepada ahli waris tertanggung sebagai santunan biaya hidup. 3) Bila tertanggung mengalami kecelakaan fisik, akan diberikan sejumlah uang santunan biaya hidup bila tertanggung menjadi cacat tetap (biaya pengobatan). Kemudian dari segi sosial, asuransi dapat diartikan sebagai suatu rencana sosial yang bertujuan memberikan santunan kepada orang yang menderita karena ditimpa musibah, yang santunannya diambil dari kontribusi yang dikumpulkan dari semua pihak yang berpartisipasi dalam rencana sosial itu. Sedangkan dari segi ekonomi, adalah suatu disiplin ilmu tentang usaha untuk mencari kepuasan guna memenuhi kebutuhan kesejahteraan hidup, dengan cara berusaha mencapai hasil maksimal dengan pengorbanan minimal. Namun usaha manusia untuk mencari dan memenuhi kebutuhan hidup tidak selalu berhasil karena setiap upaya maupun perbuatan mengandung risiko. Jadi pada hakikatnya asuransi jiwa merupakan pelimpahan risiko oleh tertanggung kepada penanggung agar kerugian keuangan yang 26

diderita oleh tertanggung dijamin oleh penanggung. Kemudian dari segi finansial, perusahaan asuransi menghimpun dana dari para tertanggung dalam bentuk premi. Dari dana yang terkumpul itu sebagian untuk dana klaim, dan bagian yang lainnya diinvestasikan dalam bentuk deposito, dalam surat surat berharga (saham, obligasi), dalam aktiva tetap seperti kantor dan rumah untuk disewakan sehingga memperoleh penghasilan. Dari beberapa pengertian tentang asuransi jiwa yang dikemukakan oleh para pakar hukum diatas ada beberapa hal yang sebenarnya harus ada dalam asuransi jiwa. Ataupun dengan kata lain bahwa walaupun defenisi tersebut berbeda dari bahasa yang digunakan namun pada prinsipnya adalah sama, dimana asuransi jiwa tersebut merupakan perjanjian timbal balik antara penanggung dan tertanggung yang bertujuan untuk mengatsi risiko atau peristiwa yang dapat merugikannya.

2. Polis dan Syarat Syarat Polis Asuransi Jiwa Dalam polis 255 KUHD disebutkan bahwa: ”suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.” Ketentuan tersebut memberikan kesan seolah - olah perjanjian asuransi jiwa harus dibuat secara tertulis sebagai syarat mutlak. Padahal polis bukanlah syarat mutlak adanya perjanjian asuransi jiwa, tetapi hanyalah merupakan alat bukti adanya perjanjian. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 257 KUHD, yang menyatakan bahwa: ”Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak - hak dan kewajiban - kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak itu, bahkan sebelum polis ditandatangani.” Dalam hal ini berarti bahwa walaupun tidak ada polis (polis belum terbit), perhanjian asuransi jiwa tetap berlaku apabila telah ditutup (telah ada persesuaian kehendak) dan dapat dibuktikan dengan bukti - bukti lain, misalnya dengan kuitansi pembayaran premi. Meskipun untuk sahnya suatu perjanjian asuransi jiwa menurut undangundang tidak ada keharusan adanya formalitas tertentu (seperti akta tertulis yang disebut polis), namun sangatlah penting adanya akta yang demikian itu. Hal ini dengan mengingat bahwa perjanjian asuransi jiwa adalah berhubungan dengan 27

kepentingan finansial dan perjanjian tersebut berhubungan dengan perjanjian kemungkinan. Oleh karenanya undang - undang sendiri hendak melindungi penanggung (perusahaan asuransi jiwa), dengan cara bahwa adanya perjanjian asuransi jiwa itu harus dibuktikan secara tertulis. Sehingga diterapkan adanya akta yang ditandatangani oleh penanggung yaitu yang disebut dengan polis sebagai bukti adanya perjanjian asuransi jiwa tersebut. Surat perjanjian itu dibuat dengan itikad baik dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Didalam surat perjanjian itu disebutkan dengan tegas dan jelas mengenai hal - hal yang diperjanjikan kedua belah pihak, hak - hak masing - masing pihak, sanksi atas pelanggaran perjanjian, dan sebagainya. Polis menurut pengertian umum adalah setiap perjanjian yang perlu dibuatkan bukti tertulis atau suatu perjanjian antara pihak - pihak yang mengadakan perjanjian (bukti tertulis untuk perjanjian asuransi). Mengenai polis secara umum diatur dalam pasal 256 Kitab Undang - Undang Hukum Dagang (KUHD). Polis asuransi jiwa pada umumnya hampir sama dengan pengaturan polis asuransi secara umum yang terdapat dalam pasal 256 KUHD tersebut. Polis asuransi adalah dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan perusahaan asuransinya. Polis dapat berupa secarik kertas kecil, suatu perjanjian singkat yang tidak rumit atau berupa dokumen panjang yang memuat perjanjian pertanggungan harta dengan berbagai kepentingan yang tersebar di pelosok dunia terhadap beraneka macam bencana. Polis asuransi menyatakan hak - hak dan kewajiban - kewajiban dari pihak - pihak yang membuat kontrak itu. Polis dapat juga diartikan sebagai surat perjanjian asuransi jiwa yang menguraikan hal - hal yang menjadi dasar dan syarat - syarat asuransi, ditandatangani oleh penanggung dan pemegang polis. Pada dasarnya pengertian polis asuransi jiwa sama dengan pengertian polis pada umumnya. Perbedaan polis asuransi jiwa dengan polis pada umumnya adalah hanya dari isi polis, dimana isi polis asuransi jiwa diatur dalam pasal 304 KUH Dagang

dan isi polis pada umumnya diatur dalam pasal 256 KUH

Dagang. Umumnya polis asuransi terdiri dari empat bagian yaitu: 1) Deklarasi Deklarasi adalah pernyataan yang dibuat oleh tertanggung yang menerangkan mengenai dirinya, memberikan informasi tentang risiko dan 28

memberikan dasar pengeluaran polis dan penentuan premi. Informasi ini mungkin diperoleh secara lisan mungkin dalam bentuk formulir aplikasi yang ditandatangani. Deklarasi merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh calon tertanggung, yang pada dasarnya memberikan keterangan mengenai beberapa hal mengenai jati dirinya maupun mengenai objek/barang yang dipertanggungkan, atau mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penutupan perjanjian asuransi/pertanggungan. Di dalam deklarasi pada dasarnya memuat antara lain: a. Identitas, alamat, dan sebagainya. b. Nilai barang yang bersangkutan. c. Keterangan lengkap mengenai barang yang bersangkutan. d. Waktu yang diminta. e. Dan sebagainya. Walaupun umumnya asuransi itu dijual bukan dibeli namun pembeli seringkali diharuskan mengajukan aplikasi yaitu permohonan untuk membeli asuransi. Biasanya agen yang mengisi formulir aplikasi untuk tertanggung

dan kemudian meminta tertanggung untuk membaca dan

menandatanganinya, bila tidak dibutuhkan aplikasi tertulis maka agen memperoleh informasi dari tertanggung yang dibutuhkan untuk halaman deklarasi polis. Aplikasi menguraikan mengenai pemohon baik terperinci atau tidak tergantung

dari jenis asuransinya. Semua polis asuransi

memperinci periode berlakunya penutupan polis asuransi jiwa dan kesehatan mungkin untuk penutupan selama hidup beberapa tahun tertentu, atau sampai usia tertentu. 2) Klausul pertanggungan Bagian utama berikutnya dari polis adalah klausul pertanggungan yaitu bahaya yang ditanggung. Yang dimaksud dengan bahaya dalam pertanggungan jiwa adalah matinya orang yang jiwanya dipertanggungkan. Tentang matinya seseorang itu merupakan hal yang sudah pasti, sebab setiap makhluk hidup di dunia ini pada suatu saat pasti akan mati, yang belum pasti terjadi adalah kapan mati itu mendatangi orang yang bersangkutan, inilah yang disebut peristiwa tak tentu (onzeker voorval). Peristiwa matinya orang yang jiwanya dipertanggungkan itu merupakan unsur yang mengakibatkan 29

timbulnya kewajiban pada penanggung untuk melakukan prestasinya. Karena peristiwa mati itu tidak mempunyai jenis lain maka dalam polis tidak perlu disebut. 3) Pengecualian - pengecualian Dalam setiap polis dengan kondisi apapun juga selalu terdapat bagian yang mengandung pasal - pasal mengenai pengecualian. Dengan tegas polis ini menentukan terhadap hal - hal apa saja terdapat pengecualian; apakah bencananya

atau

bahayanya

ataukah

mengenai

bendanya

atau

mengenai kerugian - kerugian tertentu yang dikecualikan dari perjanjian pertanggungan yang dimaksud. Untuk ini seorang tertanggung harus tahu persis apa saja yang dikecualikan dari penutupan polis yang dimaksud. Dalam polis asuransi jiwa karena bencana yang ditutup itu tidak ada jenis yang lainnya selain mati, maka tidak ada dicantumkan hal ini dalam asuransi jiwa. 4) Kondisi - kondisi Bagian dari polis yang lainnya adalah kondisi - kondisi ini memperinci tugas - tugas masing - masing pihak atau dengan kata lain tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak baik penanggung atau tertanggung dan kadang - kadang memberikan defenisi dari istilah yang digunakan, karena polis asuransi adalah kontrak bersyarat maka adalah esensial bagi tertanggung untuk memahami kondisi ini. Ia tidak dapat mengharapkan penanggung akan memenuhi kewajibannya menurut kontrak jika ia tidak memenuhi kondisi yang diharuskan. Jika tertanggung gagal memenuhi kondisi atau syarat tersebut maka ia mungkin mendapatkan penanggung terbesar dari kewajibannya. Kondisi - kondisi termaksud biasanya mengenai pembayaran premi, pertanggungan-pertanggungan

lain,

perubahan

resiko,

kewajiban

tertanggung bila terjadi peristiwa, laporan kerugian, ganti rugi, kerugian atas barang, ganti rugi pertanggungan rangkap, pertanggungan di bawah harga, laporan palsu, taksiran harga dalam kerugian, biaya yang diganti, pembayaran ganti rugi, sisa barang, sisa jumlah pertanggungan, subrogasi, gugurnya hak ganti rugi, penghentian pertanggungan, pengembalian premi, perselisihan, dan penutup. Menurut pasal 304 KUH Dagang, polis asuransi jiwa harus memuat hal30

hal sebagai berikut: 1) Hari ditutupnya pertanggungan 2) Nama si tertanggung 3) Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan 4) Saat mulai berlakunya dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung 5) Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan 6) Premi pertanggungan tersebut. H.M.N Purwosutjipto menguraikan lebih lanjut tentang isi pasal 304 KUH Dagang, yaitu sebagai berikut: 1) Hari ditutupnya pertanggungan Hari dan tanggal ditutupnya pertanggungan itu perlu disebutkan dalam polis asuransi jiwa. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kapan mulainya masa pertanggungan dan dalam jangka waktu mana risiko menjadi beban penanggung. 2) Nama si tertanggung Kata ”verzekerde” (tertanggung) masih dipakai dalam undang undang, sedangkan dalam ilmu pengetahuan dan prakteknya selalu menggunakan istilah penutup (pengambil) asuransi atau verzekering nomor (contractan). Sebagai pihak dalam pertanggungan jiwa, penutup asuransi mempunyai kewajiban yang daripada tertanggung. Dalam hal ini penutup asuransi hanya mempunyai kewajiban untuk membayar premi dan berhak menerima

polis.

Sedangkan tertanggung di samping berhak untuk

menerima polis juga berhak untuk memperoleh penggantian dari penanggung apabila terjadi evenemen. Dalam pertanggungan jiwa, nama orang yang berhak menerima sejumlah uang tertentu dari penanggung disebut dengan ”penikmat” (legunstigde). Nama penikmat ini seharusnya ditulis dalama polis pertanggungan jiwa. Dalam Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, penutup atau pengambil asuransi disebut dengan pemegang polis. 3) Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan Beliau memberikan istilah dengan ”badan tertanggung”, yaitu mencantumkan nama orang yang jiwanya dipertanggungkan dalam polis. Dalam pertanggungan kerugian hal yang dipertanggungkan itu disebut ”badan pertanggungan” sebab itu berwujud benda. 31

4) Masa pertanggungan Masa pertanggungan maksudnya ialah suatu jangka waktu, dalam jangka waktu mana mulai dan berakhirnya risiko yang menjadi beban penanggung. Misalnya suatu pertanggungan jiwa yang dimulai pada tanggal 1 Maret 1999 sampai 1 Maret 2019, yaitu masa pertanggungan 20 (dua puluh) tahun. 5) Jumlah uang pertanggungan Jumlah uang pertanggungan ialah suatu jumlah uang tertentu yang diperjanjikan pada saat ditutupnya pertanggungan sebagai jumlah santunan yang harus dibayarkan oleh penanggung kepada penikmat, bila terjadi evenemen. Evenemen pada pertanggungan jiwa ada 2 (dua) yaitu matinya badan tertanggung dan lampaunya tenggang waktu masa pertanggungan sedangkan badan tertanggung belum mati. 6) Uang premi Uang premi ialah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh penutup asuransi kepada penanggung setiap bulan atau suatu jangka waktu tertentu selama jalannya pertanggungan. Bentuk dan isi polis asuransi jiwa seperti yang telah diuraikan di atas dapat dilihat pada Polis Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

3. Fungsi Polis pada Asuransi Jiwa Perjanjian asuransi jiwa di dalam praktek pada umumnya dilihat dari cara pembentukannya adalah merupakan perjanjian baku. Istilah perjanjian baku adalah berasal dari istilah ”standar contract” yaitu suatu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir - formulir. Jika masyarakat (calon pemegang) polis menyetujui syarat - syarat perjanjian baku (perjanjian asuransi jiwa) itu, maka calon pemegang polis hanya dapat bersikap menerima atau tidak menerima sama sekali. Sedangkan kemungkinan untuk mengadakan perubahan isi perjanjian sama sekali tidak ada. Pada dasarnya ciri - ciri perjanjian baku adalah: 1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya lebih kuat. 2) Masyarakat sama sekali tidak ikut bersama merumuskan isi perjanjian. 3) Terdorong oleh kebutuhannya masyarakat terpaksa menerima perjanjian itu. 32

4) Bentuknya tertentu atau tertulis yang dipersiapkan terlebih dahulu dan dicetak dalam bentuk formulir secara massal. Pembentukan perjanjian asuransi jiwa didalam praktek mulai dari penawaran

sampai

kepada

penerimaan

penutupannya

yaitu

dengan

diterbitkannya polis serta syarat - syarat umum polis serta kesemuanya ditentukan secara sepihak oleh penanggung (perusahaan asuransi jiwa) dalam bentuk formulir yang telah ditetapkan dan dicetak terlebih dahulu. Dalam pada itu masyarakat (calon pemegang polis) sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian bersama - sama dengan penanggung. Polis sebagai perjanjian asuransi harus memenuhi syarat - syarat umum yang ditetapkan oleh hukum untuk setiap perjanjian juga mempunyai ciri - ciri khusus, yaitu: 1) Aleatory contract (kontrak untung - untungan) Kebanyakan kontrak bersifat commutative artinya masing - masing pihak menyerahkan barang - barang atas jasa - jasa yang dianggap sama nilainya. Akan tetapi kontrak asuransi adalah bersifat aleatory contract artinya pihak - pihak yang membuat kontrak menyadari bahwa jumlah uang yang akan diserahkan oleh masing - masing pihak tidak akan sama. Dalam polis asuransi, pihak yang ditanggung menyerahkan jumlah premi. Jika ia menderita kerugian, ia mungkin menerima jumlah uang yang jauh lebih besar dari para premi yang akan dibayarkannya kepada perusahaan asuransi. Dan jika ia tidak menderita kerugian ia tidak akan menerima apa - apa dari perusahaan asuransi. Bagi perusahaan asuransi ada kemungkinan ia harus melaksanakan pembayaran yang jauh lebih besar daripada premi yang diterimanya atau tidak ia akan membayar sama sekali. Ciri khas dari aleatory contract adalah adanya untung - untungan. 2) Kontrak adhesi Kontrak asuransi biasanya merupakan kontrak adhesi. Perjanjiannya pada umumnya dibuat oleh pengacara atau wakil - wakil dari perusahaan asuransi. Biasanya kontrak ini diberikan kepada calon yang ditanggung dalam semangat ”terima atau tolak”. Calon pembeli asuransi tidak bisa mengajukan usul, agar perusahaan mengubah sedikit pasal ini atau mengganti suatu perkataan.

33

Ciri - ciri ini sebetulnya menguntungkan pihak yang ditanggung jika kontrak itu menjadi perkara pengadilan. Pengadilan menentukan bahwa karena perusahaan asuransi yang menyusun kontrak itu, maka setiap kekaburan dari dalam kontrak ini harus ditafsirkan yang menguntungkan pihak yang ditanggung terhadap perusahaan asuransi. 3) Kontrak sepihak Kontrak dapat bilateral atau unilateral. Pertukaran suatu janji dengan suatu janji ini disebut bilateral sedangkan pertukaran suatu tindakan dengan suatu janji adalah unilateral. Kontrak asuransi pada umumnya adalah kontrak unilateral artinya apabila pihak yang ditanggung sudah membayar premi, hanya satu pihak yang terbuka terhadap janji sah yang berlaku untuk melaksanakan sesuatu

selanjutnya perusahaan asuransi menjanjikan

pelaksanaan. 4) Kontrak bersyarat Yang dimaksud kontrak ini telah terpenuhi seluruhnya oleh pihak yang ditanggung dengan telah dibayarnya premi dan tinggal perusahaan asuransi saja yang berkewajiban memenuhi janjinya. Akan tetapi, ini tidak berarti tidak ada lagi syarat - syarat yang harus dipenuhi pihak tertanggung jika ia ingin memperoleh pergantian atas kerugiannya perbedaan antara janji dengan syarat adalah bahwa janji itu dapat dipaksakan berlakunya secara hukum sedangkan syarat tidak. Pengaruh dari dilanggarnya suatu syarat adalah pihak tertanggung tidak memperoleh penggantian kerugian dari perusahaan asuransi. 5) Sepenuhnya berdasarkan kepercayaan Pada umumnya kontrak - kontrak apa saja adalah berdasarkan kepercayaa, akan tetapi kontrak asuransi adalah kontrak yang sepenuhnya berdasarkan kepercayaan, dibutuhkan tingkat tertinggi bonafiditas dalam negoisasi sebelum dikeluarkannya polis. Dalam mengambil keputusan pertanggungan, perusahaan asuransi harus mempercayai benar informasi yang diberikan oleh pembeli. 6) Kontrak pribadi Oleh karena asuransi jiwa bukan suatu kontrak pribadi, maka ia dapat dipindahkan tanpa izin perusahaan asuransi.

34

7) Prinsip ganti rugi. Polis asuransi jiwa bukanlah kontrak ganti rugi. Ia adalah kontrak untuk membayarkan jumlah nominal polis atas meninggalnya pihak tertanggung.

4. Kekuatan Hukum Polis Asuransi Jiwa 1) Hak dan kewajiban pemegang polis Dalam perjanjian asuransi jiwa para pihak yaitu pemegang polis, penanggung, dan tertanggung mempunyai hak dan kewajiban masing masing. Adapun hak dan kewajiban yang dimaksud antara lain sebagai berikut: a. Hak dan kewajiban pemegang polis Pemegang polis atau disebut juga pengambil asuransi ialah pihak yang berkedudukan sangat penting disamping penanggung sebab ia dapat menentukan kehendak bebas, apakah akan melanjutkan perjanjian asuransi ataukah akan menghentikannya. Hak - hak dari pemegang polis itu antara lain: 1) Hak untuk menunjuk orang yang akan menerimauang pertanggungan 2) Hak untuk merubah siapa - siapa yang menjadi tertunjuk dalam batas - batas tertentu 3) Hak untuk menebus kembali polis 4) Hak untuk mengubah polis bebas premi 5) Hak untuk mengadakan pengawasan terhadap penanggung 6) Hak untuk menggadaikan polis Sebagai penutup daripada penyebutan hak - hak pengambil asuransi ini, maka akan dikemukan di sini bahwa baik hak untuk menunjuk orang yang akan menerima uang pertanggungan (tertunjuk) maupun hak untuk mengubah tertunjuk, semua oleh pengambil asuransi harus

dilaksanakan

sepengetahuan

penanggung

artinya

bahwa

penanggung selayaknya akan hal - hal tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kesulitan - kesulitan pada waktu polis dapat ditagih, yaitu pada saat tertanggung meninggal dunia. Penanggung yang telah diberitahukan tentang hal - hal tersebut akan dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak yang paling tepat berhak untuk menerima. 35

Sedangkan kewajiban - kewajiban dari pemegang polis atau pengambil asuransi antara lain: 1) Kewajiban membayar premi 2) Kewajiban

untuk

memberikan

keterangan-keterangan

yang

diperlukan oleh penanggung. b. Hak dan kewajiban penanggung Hak - hak penanggung antara lain: 1) Menuntut pembayaran premi kepada pemegang polis sesuai dengan perjanjian 2) Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada pemegang polis/tertanggung yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan kepadanya 3) Melakukan asuransi kembali kepada penanggung yang lain, dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya. Sedangkan yang menjadi kewajiban penanggung antara lain: 1) Membayar uang pertanggungan kepada pemegang polis apabila telah berakhir masa asuransi dan kepada pihak yang tertunjuk dalam polis apabila si tertanggung meninggal dunia. Saat terjadinya pembayaran tidak mungkin bertepatan dengan kematian karena: a) sebelum diadakan pembayaran harus diselengarakan berbagai formalitas b) penanggung harus diberitahu terlebih dahulu tentang kematian tertanggung, dan pemberitaan ini disertai pula dengan macam macam surat untuk meneguhkan terjadinya kematian c) surat - surat itu harus diperiksa dan disetujui terlebih dahulu oleh perusahaan pertanggungan jiwa (penanggung) d) sesudah surat - surat itu berada di tangan penanggung, biasanya masih diberikan kepadanya tenggang waktu untuk membayar, uang pertanggungan. Biasanya tenggang ini bila tiada klausula yang menyimpang adalah 14 hari terhitung dari saat penanggung menerima pemberitahuan tentang meninggalnya tertanggung. Di antara surat - surat yang penting untuk diserahkan adalah surat keterangan meninggal dunia. Surat keterangan meninggal dunia itu dapat diberikan oleh dokter atau oleh pamong praja 36

setempat/catatan sipil. 2) Menandatangani dan menyerahkan polis kepada pemegang polis 3) Kewajiban menerima polis sebagai jaminan dari pemegang polis dalam hal pemegang polis menggadaikan polis 4) Memberikan keuntungan/laba yang diperoleh oleh perusahaan asuransi (penanggung) kepada pemegang polis apabila hal ini telah diperjanjikan terlebih dahulu 5) Mengubah polis menjadi bebas premi apabila hal ini diminta oleh pemegang polis dan merubah apa yang telah tertulis dalam polis apabila hal ini diminta oleh pemegang polis. c. Hak dan kewajiban tertanggung Dalam perjanjian asuransi jiwa, tertanggung bukannya kontraktan dan dia bukannya pihak dalam arti sempit karena pihak - pihak dalam arti sempit adalah pengambil asuransi dan penanggung. Menurut Wichers, tertanggung merupakan objek daripada pertanggungan. Dan karena kenyataan ini maka baginya tidak ada hak - hak dan kewajiban kewajiban. Akan tetapi dalam praktek pada umumnya, tertanggung mempunyai kewajiban yaitu kewajiban untuk memberikan keteranganketerangan tentang keadaan yang sebenarnya yang diperlukan oleh penanggung. Pemberitahuannya bersamaan dengan pemberitahuan pengambil asuransi adalah sangat penting guna luasnya risiko penanggung. 2) Polis sebagai salah satu alat bukti Mengingat bahwa perjanjian asuransi jiwa perorangan meliputi jumlah uang tidak sedikit, dari itu adalah perbuatan bijaksana dari pembentuk undang - undang yang memerintahkan adanya alat pembuktian tertulis yakni adanya polis bagi setiap perjanjian/pertanggungan jiwa. Pada pasal 255 KUHD mensyaratkan bahwa perjanjian asuransi dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis, maka seolah olah menggambarkan bahwa perjanjian asuransi itu berlaku sah jika dibuat dengan suatu polis. Tetapi jika kita perhatikan pasal 257 ayat (1) KUHD maka isi pasal 255 KUHD ayat (1) KUHD tersebut menjadi kabur, sebab pasal 257 ayat (1) KUHD tersebut menetapkan bahwa perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika ia ditutup, hak - hak dan kewajiban 37

kewajiban bertimbal balik dari penanggung dengan tertanggung timbul sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani. Walaupun perjanjian itu tidak terikat dengan suatu bentuk formal atau polis tidak menjadi syarat terjadinya perjanjian pertanggungan, tetapi polis mempunyai peranan yang sangat penting sebagai alat pembuktian adanya perjanjian pertanggungan yang telah dilakukan antara penanggung dan tertanggung. Setelah polis dikeluarkan, maka pembuktian adanya perjanjian pertanggungan hanya dapat dilakukan dengan suatu polis.12 Apabila

diperhatikan

pasal

255

KUHD

tersebut,

hanya

menggambarkan bahwa polis sebagai alat pembuktian tentang terbentuknya perjanjian asuransi. Akan tetapi pada pasal 258 KUHD yang menyatakan untuk membuktikan telah ditutupnya suatu perjanjian asuransi diperlukan pembuktian dengan tulisan; namun demikian bolehlah lain - lain alat pembuktian digunakan, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Dengan demikian tidak hanya polis merupakan suatu alat bukti untuk terbentuknya suatu asuransi serta untuk janji - janji khusus, melainkan juga tulisan - tulisan lain, tetapi tentunya polis merupakan alat bukti yang terkuat. Oleh karena polis menurut undang - undang merupakan suatu akta yang hanya ditandatangani oleh si penjamin, maka polis itu sebagai alat bukti hanya dapat dipergunakan oleh si terjamin terhadap si penjamin. Pada hakikatnya, si penjamin tidak dapat menggunakan isi polis itu sebagai alat bukti terhadap si terjamin. Jika suatu waktu tertanggung mengingkari adanya suatu perjanjian asuransi yang telah diperbuatnya ataupun janji - janji khususnya didalamnya, maka pihak penanggung harus mampu menunjukkan bukti - bukti dari polis, dan penanggung tidak dibatasi tentang alat bukti apa saja yang akan diajukan. Dalam pasal 1866 KUH Perdata, jenis - jenis alat pembuktian adalah sebagai berikut: a. Bukti tulisan b. Bukti dengan saksi - saksi c. Persangkahan – persangkahan

12

R. Soerjatin, Hukum Dagang I dan II, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 154.

38

d. Pengakuan e. Sumpah. Dalam hal pembuktian ini perlu diketahui terlebih dahulu adanya dua jangka waktu dalam perjanjian pertanggungan yang akan menentukan jangka waktunya, yaitu sebagai berikut: a. Jangka waktu yang dimulai pertanggungan

sampai

Pembuktian adanya

saat

saat

ditutupnya

sebelum

suatu

perjanjian

levering/diserahkan

polis.

perjanjian pertanggungan bagi kepentingan

tertanggung dalam jangka waktu polis belum diserahkan diatur dalam pasal 258 ayat (2) yang dasarnya menyatakan bahwa dapat dibuat suatu ketetapan - ketetapan dan syarat - syarat khusus, tetapi apabila syarat yang ditentukan oleh undang - undang atau ketentuan - ketentuan yang dibuat oleh perusahaan asuransi tidak dipenuhi maka akan diancam batal. Adapun ancaman tersebut harus ada tercantum dalam polis tentang penyebutan itu, jika dalam tenggang waktu sebelum levering polis timbul suatu perselisihan dan hal itu harus dibuktikan dengan segala alat bukti secara tertulis. Jadi jelaslah lebih lanjut dapat dikatakan pembuktian tentang adanya perjanjian pertanggungan asuransi jiwa pada waktu pertama, yaitu: 1) Pertanggungan tersebut dapat dibuktikan dengan segala macam alat pembuktian (pasal 1866 KUH Perdata). 2) Dan bagi pertanggungan yang dimaksud dalam pasal 302 KUH Dagang bahwa adanya suatu perjanjian asuransi jiwa harus dibuktikan dengan nota penutupan (convernote) yaitu sebelum keluarnya polis yang asli. b. Jangka waktu sesudah polis diserahkan kepada pihak tertanggung. Merupakan pembuktian perjanjian asuransi setelah polis diserahkan yang diatur dalam pasal 258 ayat (1) KUH Dagang bahwa untuk membuktikan adanya perjanjian asuransi harus dengan alat pembuktian tertulis, meskipun demikian dapat juga digunakan alat - alat pembuktian yang lain asal saja sudah ada suatu permulaan pembuktian tulisan dengan tulisan untuk mendukungnya. Dari hal di atas dapat diketahui bahwa jika polis telah diserahkan tidaklah terlalu sulit untuk membuat suatu alat pembuktian tentang telah terjadinya suatu 39

perjanjian asuransi, apabila jika dapat ditambah dengan alat pembuktian tertulis lainnya. Dan jelaslah kekuatan hukum pembuktian setelah levering/penyerahan polis dapat dibuktikan dengan suatu polis yang telah diserahkan maupun pembuktian dengan tulisan - tulisan lainnya.

D. ASURANSI JIWA PADA ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA 1. Tata Cara Permohonan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya mengeluarkan brosur - brosur yang memuat keterangan - keterangan tentang berbagai macam produk asuransi jiwa yang menjelaskan kegunaan, manfaat, serta hal - hal lain yang dimaksudkan untuk membangkitkan minat masyarakat agar tertarik membeli/menutup asuransi jiwa yang ditawarkan tersebut. Disamping suatu daftar yang memuat tarif premi dan jumlah uang asuransi dari macam - macam asuransi jiwa yang telah ditentukan oleh perusahaan dapat petunjuk umum bagi calon pengambil asuransi untuk menentukan kehendak (pilihannya). Penyebaran brosur - brosur oleh penanggung dilakukan oleh agen asuransi. Dalam mencari calon tertanggung biasanya para agen asuransi memiliki referensi mengenai data - data diri calon tertanggung. Sebab pada umumnya para agen asuransi mendapatkan seorang calon berdasarkan hubungan kekeluargaan atau sanak saudara dan teman. Para agen memiliki persiapan - persiapan dalam mendapatkan calon tertanggung. Biasanya mereka berbincang - bincang dahulu dengan calon untuk mengakrabkan diri agar tercipta suasana kekeluargaan. Setelah tercipta suasana tersebut barulah agen memasukkan percakapan percakapan yang terkait dengan asuransi. Dengan kata lain para agen sudah memasuki tahap memprospek calon. Dalam memprospek calon, disinilah para agen membagikan brosur - brosur dan meyakinkan mereka dengan caranya untuk memiliki asuransi dan memilih PT. Asuransi Bumi Asih Jaya. Penyebaran brosur - brosur oleh para agen dapat pula diartikan sebagai penawaran kepada pihak - pihak yang merupakan calon tertanggung. Perjanjian asuransi itu sendiri baru terbentuk apabila calon tertanggung menyatakan kehendaknya untuk menjadi tertanggung dengan mengisi dan menandatangani surat permintaan beserta surat - surat keterangan lain yang disediakan untuk keperluan itu misalnya surat keterangan dokter. Calon tertanggung yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan pihak 40

penanggung wajib mengisi dan menandatangani surat permintaan asuransi jiwa yang telah disediakan dan kemudian menyerahkannya kepada penanggung. Surat permintaan asuransi jiwa dan surat - surat keterangan lain yang diisi calon tertanggung menjadi dasar pertanggungan antara penanggung dengan pemegang polis, pihak penanggung akan meneliti dan memeriksa surat permintaan tersebut atau surat - surat keterangan lain. Apabila penanggung menyetujui surat permintaan dan surat - surat keterangan lain

maka

tertanggung diwajibkan membayar uang polis dan titipan premi pertama. Tanda terima titipan premi pertama inilah yang menjadi kuitansi yang sah sebelum polis asli diterbitkan. PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya menentukan bahwa pertanggungan mulai berlaku sejak tanggal yang tercantum dalam polis dan kewajiban membayar premi pertama telah dipenuhi. Surat permintaan asuransi berisikan hal - hal yang harus diisi dengan benar oleh pihak calon tertanggung, jika kemudian ternyata bahwa isi surat permintaan dan atau surat - surat keterangan lain tidak benar sedangkan pertanggungan telah berjalan maka penanggung berhak membatalkan pertanggungan (pasal 2 ayat 3 syarat - syarat umum polis). Pasal 2 ayat 3 syarat - syarat umum polis sesuai dengan pasal 251 KUH Dagang. Dalam pasal 251 KUH Dagang dinyatakan bahwa jika pengisian surat permohonan ini tidak benar atau diberikan secara keliru, walaupun dengan itikad baik, dapat dituntut pembatalannya. Dalam prakteknya PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya memberikan keringanan Dalam hal keterangan - keterangan yang tidak benar itu dibuat tanpa disengaja, pertanggungan dapat dilanjutkan dengan memperbaiki berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Pasal 251 Kitab Undang - Undang Hukum Dagang merupakan peraturan khusus dari ketentuan dalam pasal 1321 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang menyatakan: ”Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.” Menurut pasal 1321 KUH Perdata, kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya perjanjian apabila kekeliruan mengenai hakikat benda yang bersangkutan, yang menjadi pokok dari perjanjian itu, akan tetapi dalam perjanjian asuransi (pasal 251 KUHD), kekeliruan ini mengenai risiko yang menjadi beban asuransi, kekeliruan dan tidak benarnya pemberitahuan meskipun tertanggung mengetahui 41

atau tidak mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi. Disamping itu menurut pasal 1321 KUH Perdata, penipuan juga dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi, dengan mana dalam hal ini harus ada perbuatan - perbuatan yang bersifat menipu. Dalam pasal 251 Kitab Undang - Undang Hukum Dagang unsur tidak memberitahukan baru mengakibatkan batalnya asuransi apabila tertanggung itu sebenarnya mengetahui dengan benar benda asuransi dan ia tidak memberitahukan hal itu kepada penanggung, akan tetapi jika ia tidak memberi tahu karena ia benar - benar tidak tahu maka tidak mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi. Dalam hal penutupan asuransi yang memerlukan pemeriksaan dokter, maka dalam hal ini di samping surat permintaan asuransi juga diperlukan adanya surat keterangan yang dilengkapi dengan laporan kesehatan lengkap dari dokter yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi dalam hal ini ditunjuk oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Mengenai ketentuan batas adanya pemeriksaan kesehatan terhadap calon tertanggung dapat dilihat dalam bahagian lampiran.

2. Hak dan Kewajiban Penanggung dan Tertanggung Setelah terjadi perjanjian asuransi maka akan timbul hak dan kewajiban antara pihak penanggung dan tertanggung. Syarat - syarat umum asuransi jiwa merupakan bagian mutlak yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian asuransi jiwa (polis), oleh karena itu syarat - syarat umum asuransi jiwa itu dicetak menjadi satu dengan polis. Di dalam syarat - syarat umum asuransi jiwa diatur segala hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian (penanggung dan pemegang polis) dan merupakan aturan pokok dari perjanjian asuransi ini. Adapun yang menjadi hak dari penanggung adalah: 1) Berhak atas pembayaran premi dari tertanggung Perjanjian asuransi jiwa adalah suatu persetujuan dua pihak dimana pihak tertanggung membayar premi sebagai prestasi, yang sebagai gantinya menerima gaji ganti rugi dari penanggung. Pembayaran premi kepada pihak penanggung selama kontrak berjalan merupakan kewajiban dari pihak tertanggung/pemegang polis. Untuk menentukan besarnya premi yang harus dibayar oleh pemegang polis perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu: 42

a. Jenis asuransinya Premi atas asuransi yang mempunyai manfaat yang banyak akan lebih banyak akan lebih besar dibandingkan yang mempunyai manfaat sedikit. Besar kecil uang pertanggungan Premi atas uang pertanggungan yang besar akan lebih besar dibandingkan dengan premi atas uang pertanggungan yang lebih kecil. b. Lama kontrak Jumlah premi dengan lama kontrak atau masa asuransi yang lama akan lebih kecil dibandingkan dengan masa asuransi yang lebih singkat. c. Usia pada saat masuk tertanggung Premi atas tertanggung berusia tua akan lebih besar dibandingkan dengan premi atas tertanggung berusia muda. 2) Hak subrogasi (penggantian kedudukan) si tertanggung untuk menuntut ganti rugi dari pihak ketiga dalam hal kerugian itu ditimbulkan oleh pihak ketiga tersebut, sedangkan penanggung telah membayarkan kerugian tersebut kepada tertanggung. 3) Meminta keterangan dari tertanggung yang dianggap perlu untuk adanya asuransi itu. 4) Mengasuransikan kembali apa yang telah ia tanggung kepada penanggung lain dan sebagainya yang mungkin ditetapkan di dalam perjanjian yang biasanya dalam hal ini dinyatakan secara tegas dalam polis. Yang menjadi kewajiban penanggung dalam hal ini tentu saja perusahaan asuransi adalah: 1) Menandatangani polis dan menyerahkannya kepada tertanggung. Membayar uang asuransi kepada tertanggung atau tertunjuk, dalam hal terjadi kematian atau kontrak polis habis. 2) Kewajiban menerima polis jaminan dari tertanggung dalam hal tertanggung menjual polis kepadanya dan mengembalikan polis tersebut setelah tertanggung menebus kembali polis. 3) Kewajiban mengubah polis menjadi polis bebas premi apabila hal ini diminta oleh tertanggung.

43

3. Sistem Pembayaran Premi Dalam Kitab Undang - Undang Hukum tidak ada diatur secara tegas tentang cara pembayaran premi, hanya saja dalam pasal 246 KUH Dagang dikatakan bahwa tertanggung diwajibkan membayar kepada penanggung premi secara berkala. Dalam hal ini masing - masing perusahaan memberikan kebijaksanaan - kebijaksanaan tersendiri. PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya menetapkan sistem pembayaran premi, sebagai mana yang tercantum dalam syarat - syarat umum polis pasal 4 Syarat Syarat Umum Polis (lampiran), yang menyebutkan bahwa pembayaran premi adalah berdasarkan premi tahunan dan harus dibayar pada saat jatuh tempo kepada penanggung. Pembayaran premi dapat dilakukan setiap: 1) Bulan 2) Triwulan (3 bulan) 3) Setengah tahun (6 bulan) Pembayaran dengan cara bulanan, triwulan, dan setengah tahunan merupakan angsuran dari premi tahunan. Dengan kata lain premi dapat juga dibayar sekaligus atau setiap satu tahun. Pembayaran premi dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu melalui: 1) Giro pos Pembayaran premi melalui giro pos adalah membayar premi melalui kantor pos dengan menggunakan blangko giro pos yang dikirim oleh penanggung dalam hal ini Perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya atau dengan blangko giro pos biasa. Keuntungan membayar premi melalui giro pos antara lain: a. Premi terjamin sampai kepada alamat b. Tidak dipungut biaya (ongkos kirim) c. Bebas membayar di kantor pos mana saja. Cara pembayaran premi melalui giro pos yaitu dengan mengisi jumlah rupiah premi yang terdapat pada blangko giro, kemudian menyerahkan blangko beserta uangnya ke petugas pos, setelah blangko giro pos distempel, kemudian meminta kembali struk 1 blangko giro pos tersebut untuk disimpan yang fungsinya sebagai kuitansi pembayaran premi yang sah. Dalam hal premi dibayar secara bulanan, bersama polis Perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya akan mengirimkan 2 lembar blangko giro pos 44

untuk pembayaran premi bulan ke-2 dan ke-3. Penggunaan blangko giro pos hendaknya disesuaikan dengan urutan bulan pmbayaran premi. Apabila blangko tersebut telah digunakan 1 lembar dan penanggung telah menerima pembayaran preminya dari kantor pos, penanggung akan mengirimkan 3 lembar blangko giro pos baru untuk pembayaran bulan ke-4 s.d. ke-6. Selanjutnya penanggung akan mengirimkan blangko giro pos jika pemegang polis telah membayar premi 2 bulan berturut - turut. Penanggung juga akan mengirimkan 2 lembar blangko giro pos berikutnya sehingga stok blangko giro tetap 4 lembar. Dalam hal premi dibayar secara triwulan, setengah tahunan, atau tahunan maka penanggung akan mengirimkan blangko giro pos untuk pembayaran premi lanjutan satu bulan sebelum jatuh tempo pembayaran premi berikutnya. Pemegang polis diberi diskon 2% dari premi yang dibayar dan dipotong langsung pada saat pembayaran jika dibayar tidak melewati bulan jatuh tempo. Atas tunggakan premi tidak diberikan diskon. 2) Bank Pembayaran premi melalui bank dapat dilakukan dengan cara over booking dari rekening pemegang polis melalui kartu kredit, transfer bank, dan lain - lain. Pemegang polis harus mengisi dengan lengkap formulir aplikasi kiriman uang (transfer), antara lain: nama, nomor polis, bulan, dan tahun pembayaran, jumlah premi, dan nomor rekening PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Bukti penyetoran uang (premi) di bank sudah merupakan bukti pembayaran yang sah sepanjang polis masih dalam status masa leluasa (inforce) oleh karena itu tidak ada kuitansi lain yang diterima PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Pemegang polis diberi diskon 2% premi apabila disetor sendiri melalui bank dan pembayaran dilakukan tidak melewati bulan jatuh tempo. Atas tunggakan premi tidak diberikan diskon. Pembayaran premi melalui bank mempunyai keuntungan, yaitu: a. Terjamin keamanan keuangannya karena langsung masuk ke rekening PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya b. Bebas membayar di bank mana saja sesuai kemauan pemegang polis c. Tidak terikat dengan petugas Perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya yang melayani pemegang polis. 45

3) Fisik Pembayaran premi melalui fisik adalah dengan cara ditagih langsung oleh petugas PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Sebagai bukti pembayaran yang sah, pemegang polis akan menerima kuitansi premi (cetakan komputer) yang ditandatangani oleh direksi dan distempel PT. Asuransi Bumi Asih Jaya. Pembayaran premi melalui fisik hanya dapat dilakukan selama 1 (satu) tahun, selebihnya harus dialihkan ke giro pos atau melalui bank. Dari ketiga cara pembayaran

tersebut,

cara

pembayaran

premi

yang

paling

menguntungkan adalah melalui giro pos karena praktis, aman, dan tidak dikenakan ongkos kirim. Penagihan

langsung

atau

cara

pembayaran

lainnya

yang

diselenggarakan oleh penanggung tidak membebaskan pemegang polis dari kewajibannya untuk membayar premi kepada penanggung artinya pemegang polis tetap berkewajiban untuk membayar premi kepada penanggung, jika karena alasan apapun penagihan tidak dilakukan atau tidak tepat pada waktunya.

4. Penghidupan Kembali Polis Polis yang telah batal karena penundaan pembayaran premi dapat dihidupkan/dipulihkan kembali. Penghidupan kembali polis itu bisa disebabkan karena: 1) Ekonomi membaik, yang artinya adalah penghasilan pemegang polis telah kembali membaik sehingga dia mampu membayar preminya. 2) Peringatan - peringatan dari perusahaan asuransi, pihak pemegang polis tersadar dengan adanya surat peringatan bahwa dia masih menunggak premi asuransi. Penghidupan kembali polis yang telah batal harus memenuhi syarat kesehatan yang ditentukan oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan dapat dilakukan dengan memilih salah satu cara, yaitu: 1) Revival Penghidupan polis dengan cara revival maksudnya adalah dengan melunaskan seluruh premi tunggakan ditambah dengan denda bunga 10%. Dengan cara ini berarti bahwa tidak ada perubahan tanggal berlakunya polis (buku polis tidak diganti). 46

2) Redating Penghidupan kembali polis dengan cara redating maksudnya adalah denhan melakukan penanggalan kembali polis sedemikian rupa dan cukup dibayar 1 (satu) kuitansi sehingga premi berikutnya dimulai pada tanggal satu dari bulan polis dipulihkan (kontrak polis menjadi mundur) dan premi dihitung menurut umur tertanggung pada saat penanggalan kembali. Dengan cara ini berarti buku polis diganti menjadi yang baru. Setelah syarat - syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi dipenuhi oleh pemegang polis dan perusahaan asuransi menyetujuinya maka perjanjian asuransi jiwa berjalan kembali seperti semula dengan hak dan kewajiban penuh bagi masing masing pihak.

E. Kesimpulan Setelah menjelaskan dan menguraikan mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dari penulisan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya adalah suatu perusahaan asuransi jiwa lokal di Indonesia yang didirikan pada tanggal 10 Juni 1967 oleh KM Sinaga dan teman - temannya. 2. PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya adalah merupakan perusahaan asuransi jiwa oleh

karena

itu

tergolong

dalam

asuransi

sejumlah

uang

(zomen

verzekering). 3. Sebagai perusahaan asuransi, Bumi Asih Jaya menawarkan produk - produknya kepada masyarakat khususnya untuk jenis produk asuransi perorangan meliputi: a. Asih Tabungan Hari Tua Bertahap (ATB) b. Asih Beasiswa Mandiri (ABM) c. Asih Tabungan Mandiri (ATM) d. Asih Ibadah Rohani (AIR) e. Asih Seumur Hidup (ASH) f. Asih Generasi Sejahtera (AGS) g. Asih Proteksi Berjangka (APB) h. Asih Siharum (ASR) i. Asih Investment Linked (AIL) j. Asih Beasiswa Eksekutif (ABE) 47

k. Asih Multi Proteksi (AMP) l. Asih Dana Bertahap Plus (ADP) m. Asih Dana Multiguna () n. Asih Investasi Pendidikan (AIP) o. Asih Siharum Prima (ASP) 4. Perjanjian asuransi

yang dibuat antara penanggung dan

tertanggung

divisualisasikan secara tertulis ke dalam polis. 5. Polis asuransi jiwa memuat perjanjian asuransi jiwa yang dibuat antara penanggung dan tertanggung, oleh sebab itu polis asuransi jiwa memiliki kegunaan yang sangat penting dalam perjanjian asuransi jiwa yaitu: a. Sebagai alat bukti utama dari adanya perjanjian asuransi Setelah terjadinya kesepakatan antara para pihak dalam mengadakan perjanjian

asuransi

yang

ditandai

dengan

ditandatanganinya

surat

permintaan asuransi jiwa yang bersifat sementara, maka selanjutnya akan dikeluarkan polis asuransi jiwa sebagai bukti telah terjadi perjanjian asuransi jiwa di antara para pihak. b. Sebagai dasar/alas hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi Dalam perjanjian asuransi timbul hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang dinyatakan secara tegas dalam klausul - klausul perjanjian yang tertuang dalam polis perjanjian asuransi jiwa c. Sebagai jaminan hutang dari tertanggung (pemegang polis) Pemegang polis dapat mengajukan permohonan pinjaman uang atas dasar polis dengan memenuhi syarat - syarat tertentu yang biasanya disesuaikan dengan kebijaksanaan perusahaan. Dalam hal ini, PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dalam pasal 8 syarat - syarat umum polis memberikan syarat syarat bagi pinjaman atas polis sebagai berikut: 1) Pemegang polis dapat meminjam kepada penanggung sejumlah uang maksimal 80% (delapan puluh persen) dari nilai tunai dengan jangka waktu pelunasan paling lama 3 tahun sejak pinjaman tersebut disetujui penanggung. 2) Pinjaman tersebut dikenakan bunga menurut tingkat bunga bank pemerintah dan polisnya harus diserahkan kepada penanggung sebagai agunan.

48

3) Pembayaran kembali pinjaman dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau sekaligus. 6. Polis berperan penting dalam hal pengajuan klaim asuransi. Polis merupakan salah satu syarat utama pengajuan pembayaran uang asuransi. Dalam prakteknya, PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Cabang Medan, pada pasal 10 syarat - syarat umum polis menyatakan bahwa dokumen yang diperlukan untuk menerima uang pertanggungan salah satunya adalah polis asli, baik dalam hal tertanggung masih hidup ataupun tertanggung telah meninggal dunia. 7. Dalam hal pelaksanaan klausul - klausul dalam perjanjian asuransi jiwa sebagaimana yang diterapkan dalam PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya terdapat beberapa klausul perjanjian asuransi jiwa yang mengatur perjanjian asuransi di antara para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Klausul - klausul tersebut adalah sebagai berikut: a. Klausul renunsiasi b. Klausul dalam hal premi terhenti c. Klausul batas waktu pembayaran uang asuransi d. Klausul meninggal dunia karena hal - hal yang luar biasa e. Klausul dalam keadaan perang f. Klausul tempat kedudukan perusahaan g. Klausul polis yang dikaitkan dengan mata uang asing.

49

DAFTAR PUSTAKA Hartono, Siti Soemarti. Kitab Undang - Undang Hukum Dagang; Terjemahan. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 1982. Hartono, Sri Rejeki. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Sinar Grafika. Jakarta. 1997. Muhammad, Abdulkadir. Hukum Bandung. 2006.

Asuransi Indonesia. PT Citra Aditya Bakti.

Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. Hukum Asuransi Indonesia. Rineka Jakarta. 2000.

Cipta.

Prawoto, Agus. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta. 1995. Poedjosoebroto, Santoso. Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia. Bharata. Jakarta. 1969. Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Asuransi di Indonesia. Intermasa. Jakarta. 1987. Purwosutjipto, H.M.N. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggungan. Djambatan. Jakarta. 1990. Salim, A. Abbas. Asuransi dan Manajemen Resiko. PT RajaGrafindo. Jakarta. 2000. Sastrawidjaja, Man Suparman dan Endang. Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung, Asuransi Tertanggung, Usaha Perasuransian). Alumni. Bandung. 2003. Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 1980. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali. Jakarta. 1985. Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang - Undang Hukum Terjemahan. Pradnya Paramita. Jakarta. 2001.

Perdata.

Indonesia. Undang - Undang Tentang Usaha Perasuransian, UU No. 2 Tahun 1992, LN No. 13 Tahun 1992, TLN No. 3467.

50