Hukum Asuransi 1d3x4j

RESENSI BUKU DJOKO PRAKOSO,.S.H., HUKUM ASURANSI INDONESIA., PENERBIT PT BINA AKSARA., JAKARTA.,CETAKAN PERTAMA., 1987 Dengan dimensi perekonomian dunia yang demikian maju, maka sejalan dengan usaha

pemerintah

untuk

membangun

ekonomi

nasional,

perlu

dihidupkan

jiwa,”Businesssmindedness” pada bangsa kita. Dalam keadaan sumber daya yang terbatas dan peranan industri yang semakin besar dalam pembangunan ekonomi, maka pembinaan jiwa usaha diarahkan kepada usaha-usaha produksi dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dalam suatu negara yang sedang membangun, mendorong pemikiran utnuk meningkatkan peranan “Social Insurance” atau “Sociale verzekering”. Oleh karena di sini yang membayar premi ialah para pegawai dan buruh, maka perlu diatur sedemikian rupa agar dana yang diperoleh benar-benar dimanfaatkan bagi jaminan kesejahteraan mereka, baik untuk menjamin bilamana karena sesuatu hal yang sah menurut undang-undang si pegawai negeri atau buruh itu tidak dapat bekerja untuk suatu waktu tertentu, untuk kesehatn, berlibur dan lain sebagainya. Selain itu tentu saja perlu diperhatikan pula cara bagaimana diciptakan iklim agar perasuransian dapat berkembang secara wajar. Di sinilah perlu adanya pengaturan bidang usaha asuransi yang menetapkan strujtur permodalan, bentuk-bentuk perusahaan yang diperkenankan menjalankan usaha asuransi serta segi-segi lain yang di satu pihak mendorong perkembangan perasuransian, namun di lain pihak usaha asuransi tidak merupakan usaha berselimut guna mengumpulkan dana dari masyarakat tetapi tidak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.

1

2

BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP ASURANSI 1. Batasan Asuransi “VERZEKERING” (Bahasa Belanda) disebut pula dengan Asuransi dan juga dapat disebut pertanggungan , yang mana di dalam Asuransi terdapat 2 pihak yang terlibat antara lain: yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum ditentukan saat akan terjadinya. Suatu kontrak prestasi dari pertanggunagn ini, pihak yang ditanggung itu, diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksudkan itu tidak terjadi. Di dalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang terdapat tiga unsur dalam asuransi antara lain: 1.)

Pihak tertanggung yang mempunyai kewajiban membayar uang premi

kepada pihak penanggung, sekaligus atau dengan berangsur-angsur. 2.)

Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah

uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila maksud unsur ke 3 berhasil. 3.)

Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi.

Menurut Prof. Dr.

Wirjono Prodjodikoro Asuransi masuk golongan persetujuan

untung-untungan, karena persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.dan lebih jelas lagi tertera disuatu kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mana tercantum pada pasal 1774, tentang persetujuan untung-untungan. 2. Perbedaan Asuransi dengan Bunga untuk Selama Hidup Seseorang (Liffrente) Di dalam pasal 1775 K.U.H. Perdata menyebutkan bahwa bunga cagak hidup dapat dilahirkan dengan suatu persetujuan atas beban, atau dengan suautu akte hibah. Dapat

3

diartkan bahwa bunga untuk selama hidup seseornag adalah suatu hubungan hukum antara A dan B, si A wajib membayar kepada si B pada tiap-tiap waktu tertentu, apabila si A si B atau si C itu meninggal dunia. Yang sebaiknya dibanding dengan ini, ialah Asuransi jiwa, yang mewajibkan si penjamin A membayar sejumlah uang kepada si B, apabila seorang C meninggal dunia. 3. Perbedaan Asuransi dengan Judi dan Taruhan Secara lengkap terdapat pada pasal 1788 K.U.H. Perdata berbunyi sebagai berikut:”Undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam halnya suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan”. Usaha pembentuk Undang-undang di dalam menanggulangi atau mencegah adanya perjudian atau pertaruhan yang berlatar belakang asuransi ini, telah menciptakan pasal 254 KUHD ialah “ Apabila pda waktu mengadakan suatu pertanggungan atau selama berlangsungnya perjanjian itu, suatu pihak menyatakan melepaskan hal-hal yang oleh ketentuan Undang-undang diharuskan sebagai pokok suatu perjanjian pertanggungan, atau pun hal-hal yang dengan tegas telah dilarang, maka pernyataan yang demikian itu adalah batal”. 4. Pengaturan Asuransi Hukum Asuransi pada umumnya diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (K.U.H.D). Buku I titel 9 dan 10 dan Buku II titel 9 dan 10 dengan perincian sebagai berikut : 1)

Buku I titel 9 : mengatur Asuransi Kerugian pada umumnya.

2)

Buku I titel 10 : mengatur Asuransi terhadap bahayanya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam asil pertanian di sawah dan tentang Asuransi jiwa.

3)

Buku II titel 9 : mengatur Asuransi terhadap bahaya-bahaya Laut dan bahaya-bahaya perbudakan.

4)

Buku II titel 10

: mengenai pengangkutan di daratan dan disungai-

sungai serta perairan pedalaman

4

5. Tujuan dari Asuransi Menurut Prof.Ny.Emy Pangaribuan Simanjuntak, SH Asuransi itu mempunyai tujuan pertama-tama ialah : mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian. Perjanjian Asuransi itu mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung jadi tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita kerugian dan benar-benar menderita kerugian. Di dalam Asuransi itu setiap waktu selalu dijaga supaya jangan sampai seorang tertanggung yang hanya bermaksud menyingkirkan suatu kerugian saja dan mengharapkan suatu untung menikmati . Asuransi itu dengan cara memakspekulasi, yang penting ialah bahwa tertanggung harus mempunyai kepentingan bahwa kerugian untuk mana ia mempertanggungkan dirinya itu tidak akan menimpanya.

5

BAB II PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ASURANSI 1.

Pandangan Umum

Usaha-usaha Asuransi itu mengandung harapan yang sifatnya positif bagi pembangunan di negara kita apabila perusahaan-perusahaan pertanggungan yang sedemikian banyaknya sekarang tidak berusaha dengan jujur dan sadar akan arti bahwa pembangunan itu adalah untuk kesejahteraan merata utnuk masyarakat, maksudnya adalah mengenai faktor penghalang dari pihak penanggung sendiri seperti kejujuran menghadapi klain, servis yang baik dan lain sebagainya. Harapan-harapan yang positif terkadung dalam usaha pertanggungan itu, juga baru dapat tercapai apabila dari masyarakat itu sudah tumbuh kesadaran kepentingan berasuransi, disamping sebagai alat yang menghimpun dana pembangunan maka usaha perasuransian itu dapat juga dilahat memafaatnya sebagai salah satu alat yang memberikan jaminan bagi kelangsungan usaha-usaha besar yang pada suatu ketika menagalami kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa yang menimpa perusahaan tersebut. Harapan yang merupakan segi positif dari usaha pertanggungan itu dapat dijelamakan sebagai berikut: bahwa usaha asuransi itu berarti memasukkan premi yang kemudian merupakan suatu dana. Dana yang tersimpan dalam waktu beberapa lama di dalam perusahaan dapat dipergunakan oleh perusahaan dapat dipergunakan oleh perusahaan tersebut untuk membiayai suatu usaha yang mendatangkan keuntungan baginya disamping membantu masyarakat meningkatkan usaha-usaha dengan memberikan modal atau kredit untuk jangka pendek atau jangka panjang. Penanggung mempunyai perana besar dalam usaha melanjutkan kelangsungan usahausaha atau pabrik-pabrik atau benda-benda yang sangat penting artiya bagi masyarakat. 2. a.

Pengertian Kebutuhan mengatasi Risiko

Seorang manusia dalam dalam suatu masyarakat, sering menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga semula, misalnya rumahnya terbakar, barangbarangnya dicuri, tabrakan, mendapatkan kecelakaan dalam perjalan di darat, di laut dan

6

di udara, tanah dengan penuh tanaman kebanjiran air bah. Jadi manusia yang menghadapi kemngkinan akan kehilangan tempat kediamannya, orang yang barang-barang pakaiannya di curi semua, akan hampir telanjang, orang yang tanamnnya musnah akibat banjir, akan jatuh miskin. Sebagaimana telah kita lihat dalam uraian di muka bahwa”kemungkinan kehilangan atau kerugian” yang dihadapi manusia dapat dihadapi dengan beberap sikap antara lain: 1)

mencegah kemungkinan kehilangan itu supaya tidak terjadi dengan segala

daya upaya. 2)

sikpa pasrah, sikap menerima.

Dengan cara berasuransi maka orang yang menghadapi risiko atas harta kekayaanya bermaksud utnuk mengalihkan risikonya itu atau setidak-tidaknya membagi risiko itu dengan pihak lain yang bersedia menerima peralihan atau pembagian risiko tesebut. Usaha-usaha memperalihkan risiko ini baru kemudian dirasakan menemui sasarannya setelah tujuan memperalihkan risiko itu dilakukan melalui suatu perjanjian yang khusus diadakan untuk itu yaitu Perjanjian Pertanggungan.Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa orang akan mengadakan atau menutupi suatu perjanjian peratanggungan apabila ia bermaksud atau mempunyai suatu tujuan untuk mengalihkan risiko dan atau membagi risiko yang dihadapinya atas harta kekayaannya kepada pihak lain. b.

Pengertian Ekonomis

Mengalihkan risko yang sangat besar kadang-kadang hanya mungkin apabila dibarengi dengan adanya penyebaran atau pembagian risiko, ini dapat terjadi apabila: 1)

Risiko yang benar-benar menjadi kenyataan itu oleh

penanggung yang sama disebarkan yang sama disebarkan atau dibagi-bagikan menjadi beban bagi para tertanggungnya. Ini mungkin dilaksanakan karena tidaklah selalu bahwa risiko itu menjadi suatu kenyataan pada waktu yang bersamaan pada setiap tertanggung sehingga memungkinkan risiko dari orang tertanggung secara bersama oleh semua tertanggung lainnya. 2)

Oleh

karena

risiko

yang

diperalihkan

kepada

penanggung itu sangat besar sehingga penanggung itu secara sendirian tidak mampu menanggungnya dan karena itu membagi-bagi risiko itu dengan

7

penanggung lain. Inilah yang di dalam praktek terjadi dengan atau dikanal dengan reasuransi = co-insurance 3)

Juga dapat terjadi pembagian atau penyebaran risiko

ini dengan herverzekering yaitu bahwa penanggung mempertanggungkan tanggung jawabnya atas risiko yang diterimanya kepada penanggung lain. Apabila kita melihat dua unsur atau faktor yang ada pada perjanjian pertanggungan seperti di atas yaitu unsur peralihan risiko dan penyebaran risiko dalam hubungannya dengan pertanggungan jiwa maka kita akan melihat bahwa kedua unsur itu akan tidak begitu menonjol. Sebab pada pertanggungan jiwa pengertian ekonominya tidaknlah begitu menonjol dan sebagai penggantinya yang kelihatan ialah sifat jaminan sosialnya. Sebagai imbalan dari peralihan risiko ini maka di dalam setiap perjanjian pertanggungan, pembayaran premi itu adalah keharusan. Premi itu adalah menjadi kewajiban bagi tertanggung dan menjadi hak dari penanggung.

8

BAB III SIFAT ASURANSI SEBAGAI GEJALA HUKUM 1. Pengertian Berdasarkan KUH Perdata Dapat dikatakan, bahwa asuransi atau pertanggungan selaku gejala hukum di Indonesia, baik dalam pengertian maupun dalam bentuknya yang terlihat pada waktu sekarang ini berasal dari hukum Barat. Pengusaha Negeri Belandalah yang mengimpor asuransi selaku bentuk hukum (rechsfiguur) di Indonesia dengan secara mengundangkan Burgelijk Wetboek van Koophandel, dengan satu pengumuman (publikasi) pada tanggal 30 April 1847, dan termuat dalam staatsblad 1847 N.23. Berdasarkan ketentuan pasal 1774 ayat 2 KUH Perdata perjanjian Asuransi itu dimasukkan menjadi salah satu jenis dari kansoveren komst atau Perjanjian Untunguntungan disamping lijferente (bunga cagak hidup) dan pertaruhan dan pejudian. Pada umumnya para penulis berpendapat bahwa penggolongan atau pemasukkan perjanjian asuransi ke dalam Kansovereen Komst adalah kurang tepat, sebab di dalam perjanjian menjalani suatu kesempatan atau kemungkinan untung-untungan di mana prestasi secara timbal balik tidak seimbang. Di dalam asuransi adalah merupakan hal yang esensial bahwa tertanggung telah mempunyai atas peristiwa yang tidak terteuntu itu untuk tidak terjadi, di luar atau sebelum ditutup perjanjian asuransi itu sendiri. Karena kepentingan itu ada maka ia mengadakan perjanjian asuransi untuk mengamankan dia sendiri dari derita rugi. 2. Pengertian menurut pasal 246 KUHD Pasal 246 KUHD dikenal sebagai pasal yang memberi defenisi mengenai perjanjian asuransi. Menurut pasal asuransi adalah suatu perjanjian, di mana penaggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.

9

Akhirnya dari pasal 246 KUHD itu menurut Prof. EMMY PANAGRIBUAN SIMANJUNTAK, SH, sifat-sifat asuransi adalah dapat diuraikan seperti di bawah ini: 1)

Bahwa

asuransi

itu

pada

asasnya

adalah

suatu

perjanjian

kerugian

(schadevergoeding atau indemniteitscontract) dalam hal ini jelas bahwa penanggung mengikat diri untuk mengganti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita(prinsip indemniteit) 2)

Bahwa asuransi itu adalah suatu perjanjian bersyarat artinya bahwa kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tertentu atau mana diadakan asuransi itu terjadi. Jadi pelaksanaan kewajiban mengganti rugi digantungkan pada satu syarat.

3)

Asuransi adalah suatu perjanjian timbal balik, artinya bahwa kewajiban penanggung mengganti rugi dihadapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi walaupun dengan pengertian bahwa kewajiban membayar premi itu tidak bersyarat atau tidak digantungkan pada satu syarat.

Di luar sfat yang terkandung dalam pasal 246 KUHD masih ada sifat lain yang dapat dikemukakan mengenai asuransi itu dan sifat-sifat ini terdapat di dalam beberapa pasal di dalam beberapa pasal di dalam KUHD seperti: a. Bahwa perjanjian asuransi itu adlah suatu perjanjian konsensial, artinya dapat diadakan sah hanya berdsarkan persesuaian kehendak (kata sepakat) antara pihakpihak tanpa perlu terikat pada suatu bentuk. b. Bahwa dalam

asuransi itu unsur”utmost good faith” atau

byzondere

vertrouwenskarakter memegang peranan penting sekali. Tertanggung harus bisa percaya bahwa penanggung tidak akan mengelak atau mungkir dengan macammacam dalih untuk mengganti rugi apabila nanti peristiwa itu akan timbul dan dia menderita rugi. c. Bahwa di dalam perjanjian asuransi itu pada tertanggung harus melekat sifat sebagai orang yang mempunyai kepentingan (interest) atas peristiwa yang tidak tertentu artinya bahwa sebagai akibat dari peristiwa itu dia dapat menderita kerugian.

10

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, SH tetap sifat asuransi sebagai gejala hukum (prinsipnya hampir sama dengan pendapat Prof Emmy), ke dalam 5 (lima) sifat, yaitu: 1) Sifat persetujuan, 2) Sifat timbal balik (wederkerig), 3) Sifat konsensual 4) Sifat perkumpulan, dan 5) Sifat perusahaan Setelah apa yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirinci lag yang mana ruang lingkup dari Hukum Asuransi itu secara wetenschappelijk dapat dibagi : 1) Hukum Asuransi yang dipreuntukkan atau mengatur semua jenis asuransi kerugian (Schadeverzekeringgsrecht). 2) Hukum Asuransi yang diperuntukkan ataua mengatur semua jenis asuransi sejumlah uang. Hukum Asuransi Kerugian meliputi atau hanya mengatur penggantian kerugian dari suatu kerugian yang dapat dinilai dengan uang, ganti rugi mana harus seimbang dengan kerugian yang diderita dan kerugian itu adalah sebagai akibat dari peristiwa utnuk mana diadakan asuransi Penentuan ruang lingkup dari asuransi yang erat hubungannya dengan jenis-jenis asuransi itu sendiri dapat kita lihat pengaturannya di dalam pasal 247 KUHD yang menyebut bahwa pertanggungan-pertanggungan anatara lain dapat mengenai pokok: “Bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil pertanian di sawah, jiwa dari seserang atau lebih, bahaya-bahaya lautan bahaya-bahaya perbudakan, bahaya-bahaya pengangkutan di darat dan di sungai-sungai serta di perairan di pedalaman. Akan tetapi penentuan seperti dalam pasal 247 itu secara yuridis adalah tidak membatasi atau menghalangi timbulnya jenis-jenis asuransi lain menurut kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat kita dasarkan pada kata-kata “antara lain” yang terdapat di dalam pasal 247 itu. Dengan demikian sifat dari pasal 247 hanyalah menyebut beberapa contoh saja atau sifatnya pasal tersebut adalah humeratif. Dengan demikian para pihak dapat juga memperjanjikan adanya asuransi bentuk lain. Di negara Belanda di dalam praktek terdapat juga pembagian bentuk asuransi atas 4 golongan yaitu: a.

Asuransi Jiwa.

11

b. Asuransi Kebakaran. c. Asuransi Pengangkutan d. Asuransi Varia Di samping 4 golongan diatas masih dikenal juga Asuransi Sosial. BAB IV LATAR BELAKANG ATAU SEJARAH TIMBULNYA ASURANSI Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH sejarah lahirnya Asuransi dapatlah kita bagi dalam 5 periode, ialah: 1. Zaman Kebesaran Yunani, 2. Zaman Kebesaran Kerajaan Romawi, 3. Zaman Abad pertengahan. 4. Zaman sesudah abad pertengahan sampai sekarang, 5. Zaman Kodifikasi Prancis. 1. Zaman Kebesaran Yunani Menurut Mr. H.J Scheltema dalam bukunya “ Verzekeringrech”, ada seorang Menteri Keuangan bernama Antinemes, yang pada suatu waktu sangat kekurangan uang, pada waktu itu, ada beberapa budak belian berkumpul di suatu tempat yang berada di bawah kekuasaan Tentara. Budak-budak belian ini kepunyaan beberapa orang kaya, untuk mendapat uang yang dibutuhkan itu, Menteri Keuangan tersebut mengusulkan kepada para pemilik budak-budak belian itu, agar mereka mendaftarkan budak-budaknya. Dan membayar kepada Antinemes sejumlah uang setiap tahun, dengan perjanjian, bahwa apabila seorang budak melarikan diri Antinemes akan meminta kepada Kepala Daerah untuk menangkap budak itu atau utnuk membayarkan kepada si pemilik harga jual beli dari budak tersebut. Dengan demikian, Antinemes ternyata menerima sejumlah besar uang yang seperti uang premi dalam Asuransi, dan ia mendapat uang yang ia butuhkan pada waktu itu, Tetapi sebaliknya, ia memikul risiko, bahwa dikemudian hari ia mungkin harus membayar kepada seorang pemilik budak sejumlah uang jual beli budak yang melarikan diri, perjanjian ini pokoknya memang sama dengan perjannjian asuransi atau pertanggungan. 12

Zaman Kebesaran Kerajaan Romawi Dari zaman ini, Scheltema menyebutkan beberapa buku tentang sejarah Romawi, antara lain tentang sejarah Romawi, antara lain yang di tulis oleh Cicero dan Livius, menurut Scheltema, buku-buku tersebut menggambarkan adanya pelbagai perjanjian yang mengandung unsur-unsur asuransi ganti kerugian, tetapi tidak dapat dikatakan sama dengan asuransi itu. Sebaliknya, Scheltema melihat pelbagai perjanjian yang banyak persamaannya dengan asuransi sejumlah uang, oleh Scheltema disebutkan adanya suatu perkumpulan (collegium), yang dinamakan collegium cultorum et Dianae et Antinoi. Dalam perkumplan ini, para anggota membayar uang pangkal sebesar 100 ases dan uang iuran sebesar 5 ases sebulan. Apabila seorang anggota meninggal dunia, kepada para ahli waris dibayar 300 sesterti utnuk biaya penguburan. Scheltema menyebutkan juga adanya suatu perkumpulan yang dinamakan collegium Lambaesis. Dalam perkumpulan ini setiap anggota juga harus membayar uang pangkal dan uang iuran setiap bulan, dengan penetapan, bahwa bila seorang anggota dalam dinas ketentaraan dinaikkan pangkatnya, kepadanya akan diberi uang sejumalh 500 dinar. Ini dimaksudkan untuk biaya pesta-pesta yang diadakan dalam rangka merayakan kenaikkan pangkat tadi. Juga ditetapkan, bahwa apabila seorang anggota dalam ketentaraan dipindahkan ke lain tempat, kepadanya diberikan uang sejumlah 500 dinar ditambah dengan 200 dinar untuk biaya pengangkutan ke tempat baru itu. Apabila seorang anggota meninggal dunia, kepada para ahli waris diberi uang sebesar 500 dinar. Dua perkumpulan tadi, mirip sekali dengan suatu asuransi jiwa secara saling menjamin (onderlinge levensverzekering). Zaman Abad Pertengahan Menurut Scheltema (halaman 15) kira-kira pada tahun 900 di Exeter, Negeri Inggris, ada kebiasaan di antara para anggota suatu “gilde” (perkumpulan orang-orang yang sama pekerjaannya, seperti para tukang batu, para tukang kayu, para pembikin roti dan lainlain) dijanjikan, bahwa bila rumah salah seorang anggota terbakar, kepadanya diberikan sejumlah uang dari dana kepunyaan gilde itu.

13

Asuransi kebakaran ini, menurut Scheltems, juga telah ceritakan terdapat pada tahun 1118 di Iceland dan pada tahun 1240 di Vlaanderen. Pun di Denmark, di Sleeswijk (Jerman) dikabarkan atau lain-lain kecelakaan di antara orang banyak. Menurut Molengraaf dan Noslst Ternite menyatakan bahwa dalam abad ke-13 dan ke-14 mulailah ada dan berkembang asuransi pengangkutan di laut, gejala ini ada hubungan erat dengan temapt berkembangnya perdagangan melalui laut pada waktu itu, yang dimulai di Lautan Tengah setelah diadakan “Kruistochten” yaitu Pengiriman tentara-tentar dari pelbagai Negara di Eropa barat utnuk membebaskan Jerusalem, tanah suci umat kristen, dari suatu pengusaan oleh penguasa yang beragama lain. Bentuk pembagian risiko itu, dapat berupa bermacam cara seperti; para pemilik kapal dan para pengangkut barang, meminjam uang dari orang lain utnuk membiayai kapal dan pengangkutan barang-barang itu, dengan janj, bahwa uang pinjaman itu tidak perlu dibayar kembali, apabila kapal dan barang-barang angkutan musnah di tengah-tengah laut. Sebaliknya uang pinjaman ini harus dikembalikan, dan biasanya ditambah dengan bunga apabila kapal dan barang-barang angkutan terhindar dari malapetaka. Berhubung dengan larangan riba oleh Agama Islam, maka diadakanlah bentuk yang mirip dengan asuransi, yaitu uang yang diperlukan oleh pemilik kapal atau si pengangkut barang-barang, tidak dibayarkan di depan sebagai uang pinjaman, melainkan akan dibayarkan apabila kapal dan barang-barang musnah ditengah-tengah laut. Sedangkan pada permulaan berlayar si pemilik kapal dan si pengangkut barang-barang harus membayar kepada si pemilik uang sejumlah uang, yang akan tetap menjadi hak si pemilik uang. Apabila selamat, tanpa ada malpetaka apa-apa, uang ini menjadi sperti uang premi dalam asuransi. Zaman Sesudah Abad Pertengahan Sampai Sekarang. Pada penghabisan abad-abad pertengahan dan sesudahnya ternyata asuransi laut berkembang cepat, sehingga menjadi hal yang biasa di Eropah Barat, Lama kemudian, baru menyusul perkembangan asuransi kebakaran. Menurut Nolst Trenite bahwa asuransi kebakaran ini mulai diadakan di Negara Inggris pada penghabisan abad ke-17 dan suatu abad kemudian barulah menyusul di Negeri Prancis dan Negeri Belanda. Zaman Kodifikasi Prancis

14

Seperti diketahui, di Negeri Prancis kodifikasi hubungan Perdata dan Hukum Dagang, diselenggarakan oleh kaisar Napoleon, dan dimuat dalam dua kitab, yaitu Code Civil dan Code de Commerce, ini terjadi pada permulaan abad ke-19, pada waktu itu dalam Code de Commerce hanya termuat pasal-pasal mengenai asuransi laut. Dalam rancangan undang-undang yang diadakan di Negeri Belanada utnuk kitab Hukum Dagang, juga hanya termuat peraturan tentang asuransi laut. Baru dalam rancangan Undang-undang, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan dalam tahun 1838, termuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi dan asuransi jiwa. Dari adanya faktor-faktor yang menuju kepda pengertian pertanggungan kebakaran, kemudian kita lihat adanya kemajuan ke arah faktor yang mengandung pengertian pertanggungan atas penganggkutan di laut, terasa pada abad pertengahan lebih pesat dari perkembangan pertanggungan kebakaran. Perhubungan melalui laut yang semakin pesat padat pada waktu itu di antara negara-negara merupakan suatu faktor pendorong kearah perkembangan laut ini.

15

BAB V TERJADINYA PERJANJIAN ASURANSI 1.

Jenis-jenis Asuransi

Kitab Undang-undang Hukum Dagang di dalam pasal 247 menyebutkan tentang 5 (lima) macam asuransi, antara lain; 1) Asuransi terhadap kebakaran, 2) Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian, 3) Asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa), 4) Asuransi terhadap bahaya di laut da perbudakan 5) Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai. Buku I KUHD mengatur tentang jenis asuransi yang pertama, nomor 2 dan 3 di atas, sedangkan jenis asuransi yang ke-4 dan 5 diatur di dalam Buku II KUHD. Selanjutnya untuk dapat melihat terjadinya dan cara mengadakan asuransi kita dapat melihat di dalam pasal 225 KUHD, dengan pasal ini dapatlah ditentukan bahwa semua asuransi harus dibentuk secara tertulis dengan suatu akta yang dinamakan polis. Adapun di dalam KUH Perdata, dalam beberapa pasalnya mengenai suatu tulisan tertentu sebagai syarat mutlak bagi beberapa persetujuan tertentu, misalnya: a) Pasal 147

: Perjanjian perkawinan harus diadakan dengan akta notaris.

b) Pasal 613

: Persetujuan utnuk mengalihkan suatu piutang (cessie) harus

diadakan dengan akta notaris atau akta di bawah tangan. c) Pasal 1171

: Hipotik harus dibentuk dengan akta notaris

d) Pasal

: Penghibahan (schenking) harus dilakukan dengan akta notaris.

e) Pasal 1851

: Persetujaun perdamaian (dading) harus diadakan secara tertulis.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang dalam beberapa pasal juga mengenal tulisan tertentu sebagai syarat mutlak bagi beberapa persetujuan tertentu, misalnya:

16

a) Pasal 38

: Perseroan terbatas (Naamloze Venootschap, harus didirikan

dengan akta notaris b) Pasal-pasal 100, 174, 178,,229 dan seterusnya : untuk pembentukan wesel, aksep, cek, kwitansi untuk pembawa, harus ada tulisan yang berbentuk tertentu. c) 2.

Tulisan Tertentu Sebagai Syarat Mutlak

Bagi persetujuan-persetujuan tersebut diatas, adalah syarat mutlak, adanya tulisan berbentuk tertentu, kalau tulisan seperti itu tidak ada, maka tidak ada juga persetujuanpersetujuan itu, mungkin ada juga persetujuan, tetapi persetujan itu bukan persetujuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, melainkan sekedar persetujuan untuk mengadakan persetujuan tertentu. Untuk membuktikan adanya persetujuan asuransi, harus bukti tertulis, tetapi alat-alat bukti lain juga diperbolehkan, asal sudah ada permulaan pembuktian dengan tulisan, namun janji-janji dan syarat-syarat khusus, bila ada persengketaan dalam tenggang waktu antara pembentukan asuransi dan penyerahan polis, dapat dibiktikan dengan semua alatalat bukti, dengan pengertian bahwa beberapa syarat-syarat tertentu yang menurut undang-undang harus secara mutlak dimuat dalam polis, hanya dapat dibuktikan secara tertulis. Dari pasal-pasal 255, 257 dan 258 KUHD tersebut di atas, dapat disimpulkan: a)

Persetujuan asuransi pada hakikatnya bersifatnya konsensual, yang artinya

setela ada kata kata sepakat antara kedua belah pihak untuk mengadakan asuransi, maka terbentuklah persetujuan asuransi itu, tetapi b)

Tulisan polis mempunyai sifat khusus, yang berlainan dengan tulisan-

tulisan lain sebagai alat bukti, karena adanya hal-hal yang secara mutlak harus dimuat dalam polis itu. 3.

Persamaan dan Perbedaan Antara Asuransi dengan Persetujuan Jual

Beli. Mengenai persamaan antara persetujuan jual beli dengan asuransi dapatlah diuraikan sebagai: Persetujuan jual beli ada, apabila ada kata sepakat antara si penjual dan si pembeli, bahwa si penjual berjanji menyerahkan barang itu untuk dimiliki oleh si pembeli, dan si

17

pembeli berjanji untuk membayar uang harganya, begitupun persetujuan asuransi ada, apabila ada kata sepakat antara si penjamin dan si terjamin, bahwa si penjamin berjanji akan menyerahkan polis kepada si terjamin. Dan si terjamin berjanji akan membayar uang premi kepda si penjamin, dan janjijanji lainnya yang sudah dimufakaati oleh kedua belah pihak, termuat semua dalam polis itu, di dalam surat polis hanya satu pihak saja yang menyatakan berjanji yaitu si penjamin untuk lebih jelas kita lihat saja pada pasal 256 ayat penghabisan dari W.V.K 4.

Penandatanganan dan Penyerahan Polis

Penanggung berdasarkan perikatannya yang timbul dari perjanjian Asuransi itu adalah wajib untuk menandatangani polis, yang ditawarkan kepdanya di dalam waktu tertentu dan menyerahkan kembali kepada tertanggung, dan mengenai waktunya adalah telah ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Apabila perjanjian asuransi itu langsunmg diikat antara penanggung sendiri dengan tertanggung atau oleh orang yang diberi wewenang untuk itu, maka polis ditandatangani dan diserahakan kembali oleh penanggung di dalam waktu 24 jam setelah penawaran (pasal 259 KUHD). Berhubung dengan macam-macam sebab, misalnya persoalan istrasi dan masih menunggu keterangan-keterangan yang lebih lanjut diperlukan bagi pengisian polis itu, waktu polis tersebut baru dapat diselasaikan kemudian dalam tenggang yang lebih lama dari jam dan 8 hari, itu berarti juga bahwa penyerahan polis itupun kepada tertanggung adalah lebig lama lagi. Polis sebagai alat bukti juga mempunyai tempat tertentu atau khusus, nyatanya polis itu di dalam bidang pembuktian perjanjian asuransi bukanlah merupakan satu-satunya alat bukti. Aturan undang-undang mengenai polis sebagai alat bukti surat yang paling utama diinginkan, mengenai pembuktian perjanjian asuransi itu khusus diatur di dalam satu pasal yaitu di dalam pasal 258 KUHD. Dari penjelasan pasal 258 KUHD yang isinya dapat disimpulkan bahwa tentang alat bukti yang dipakai tertanggung dapatlah diambil suatu kesimpulan yang mana antara lain: Si penanggung mengenai alat pembuktian yang akan dipakainya adalah seluruhnya terserah kepada pilhannya baik di dalam periode pertama maupun di dalam periode kedua. Dia dapat membuktikan dengan tulisan yaitu surat-surat, dapat memakai catatancatatan makelar, pembukuan, akan tetapi juga dengan sanksi-sanksi.

18

5.

Isi Polis

Isi polis untuk semua asuransi dapat kita lihat di dalam pasal 256 KUHD, yang mengatakan bahwa surat polis bagi segala macam asuransi harus memuat : 1) Hari ditutupnya asuransi 2) Nama orang yang menutup asuransi atas tanggungan sendiri atas tanggungan orang ketiga, 3) Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang di asuransikan, 4) Jumlah uang untuk berapa diadakan asuransi, 5) Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung, 6) Saat pada saat mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu, 7) Premi pertanggungan tersebut, dan 8) Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak. 6.

Hal-hal yang mutlak Harus dimuat Dalam Polis Menurut Prof.Dr.

Wirjono Prodjodikoro Sifat khusus dari polis, adalah mengenai hal-hal yang secara mutlak harus dimuat dalam polis yang berarti, apabila hal-hal itu tidak dimuat, persetujuan asuransi itu batal. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut: a) Menurut pasal 271 W.v.K pihak penjamin dapat menyuruh barang-barang yang ia jamin itu, supaya dijamin lagi oleh penjamin lain (reasuransi), sedangkan menurut pasal 272 ayat 1, apabila orang terjamin selaku akibat pemberhentian asuransi dengan perantaraan hakim, membebaskan pihak penjamin dari kewajibankewajibannya untuk waktu yang akan datang, maka si terjamin itu leluasa untuk menyuruh menjamin kepentingannya untuk yang sama dan terhadap bahayabahaya yang sama. Kalau ini terjadi, maka dalam polis baru harus disebutkan adanya asuransi yang lama itu, dan lagi pemberhentian asuransi dengan perantaraan Hakim. Maka menurut pasal 271 ayat 2, asuransi yang baru itu batal. b) Pasal 280 ayat 1 W.v.K membuka kemungkinan, dalam hal suatu barang sudah dijamin untuk nilai harga penuh, si terjamin leluasa menyuruh menjamin lagi

19

barang-barang itu, dengan pengertian. Bahwa ia dalam asuransi yang baru itu hanya dapat ganti kerugian, apabila kerugiannya belum diganti sepenuhnya pada asuransi yang lama. Kalau ini terjadi, maka menurut pasal 280 ayat 2 dalam polis asuransi yang baru itu, harus dimuat janji-janji yang termuat dalam polis asuransi yang lama. Kalau ini dilalaikan, maka asuransi yang baru itupun batal. c) Pasal 603 ayat 1 W.v.K membuka kemungkinan orang menjamin keselamatan barang-barang yang diangkut oleh kapal yang sudah berangkat berlayar, dalam hal ini, menurut pasal 602 ayat 2, dalam polis harus dimuat kabar terakhir yang diterima oleh si terjamin dari kapal itu. Kalau penyebutan kabar terakhir ini tidak ada, maka persetujuan asuransi itu batal. d) Pasal 606 ayat 1 W.v.K mengatakan, suatu asuransi batal, apabila didakan terhadap kapal yang belum sampai pada tempat, dari mana mulai diadakan jaminan, kecuali jika hal itu disebutkan dalam polis e) Pasal 615 ayat W.v.K memungkinkan asuransi terhadap suatu keuntungan yang diharapkan. Hal ini harus dijelaskan dalam polis dengan disebutkan secara khusus barang-barang yang bersangkutan. Kalau penyebutan ini diabaikan, maka asuransi ini batal. 7. a.

Jenis-jenis Asuransi Kerugian yang Umum digunakan di Indonesia. Polis Asuransi Kebakaran

1) Polis Kebakaran Indonesia 2) Polis Bursa Amsterdam / Polis Bursa Rotterdam 3) Polis F.O.C (Fire Offices Committee / Foreign) b.

Polis Asuransi Pengangkutan (Cargo dan Casco)

1) Marine Cargo Policy (Indonesia) 2) Polis Bursa 3) Polis Maskapai 4) Polis Pertanggungan Rangka Kapal c.

Polis Asuransi Varia

1) Polis Kendaraan Bermotor 2) Polis Pertanggungan berdasarkan Undang-undang Kecelakaan Tenaga Kerja 1947

20

3) Polis Kecelakaan Pribadi 4) Polis-polis lain, disamping polis 1,2 dan 3 masih ada polis dalam bidang asuransi Varia yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi Varia yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi dan tidak bersifat seragam, umpama polis pertanggungan pencurian, polis cash in transit dan sebagainya.

21

BAB VI OBJEK, SUBYEK DAN KEPENTINGAN DALAM ASURANSI 1. Objek Asuransi a. Objek Perjanjian pada umumnya Objek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang perlu oleh subjek, suatu hal yang penting dalam tujuan membentuk suatu perjanjian, sehingga hal yang diwajibkan kepada pihak yang berkewajiban (debitur), terhadap mana pihak yang berhak (kreditur), mempunyai hak adalah merupakan objek dalam hubungan hukum mengenai perajanjian. Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian-perjanjian itu sedikit banyaknya juga mengenai harta benda. Dan selaku semua perjanjian itu pada umumnya menyinggung hal kekayaan harta benda seseorang atau sebagian dari kekayaan itu. Maka dari itu, boleh juga dikatakan, Hukum Perjanjian masuk golongan Hukum Kekayaan Harta Benda, lain dari Hukum Kekeluargaan dan Hukum Perkawinan, sedangkan Hukum Warisan bersifat tengah-tengah. Oleh karena itu umumnya objek hubungan hukum perjanjian selalu bagian dari kekayaan seseorang, dan hampir selalu berupa suatu harta benda. b. Pengertian Objek Asuransi (Voorwerp der Verzekering) Terlebih dahulu kita akan mengkaji di dalam pasal 268 KUHD, di mana di dalam pasal tersebut dikatakan tentang hal-hal yang dapat menjadi objek Asuransi, ialah semua kepentingan yang mana antara lain; 1) Dapat dinilai dengan jumlah uang (op geld waardeerbaar), 2) Dapat takluk pada macam-macam bahaya (aan gevaar onderhevig), 3) Tidak dikecualikan oleh Undang-undang. Secara lengkap bunyi pasal 268 KUHD adalah sebagai berikut: “ Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilaikan dengan uang, dapat dianacam oleh suatubahaya dan tidak dikecualikan oleh Undang-undang.”

22

Menurut Prof. Wirjono mengenai objek suatu perjanjian pada umumnya, yaitu suatu kekayaan harta benda atau sebagian dari kekayaan harta benda seseorang. c. Objek Asuransi Tanpa Benda dan Kerugian yang Nyata Yang dimaksud dengan objek asuransi tanpa benda ialah ada kalanya diadakan asuransi terhadap kemungkinan orang menderita karena tidak akan mendapat untung dalam suatu perusahaan Dalam hal ini tidak ada suatu benda berwujud, yang akan musnah atau akan ada kerusakan dan sebagainya. Tidak lain selama persetujuan asuransi berjalan, tidak ada suatu barang benda yang terlihat sebagai barang yang terkena suatu macam bahaya. Kerugian yang nyata. Tujuan asuransi ialah, jaminan oleh asurador kepda seseorang untuk tidak akan dirugikan oleh suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi. Dengan demikian dapat dikatakan, hakikat asuransi ialah, bahwa asuradir hana berkewajban membayar sejumlah uang kepada si terjamin, apabila benar-benar ada kerugian yang nyata dari pihak terjamin. d. Perjanjian Reasuransi 1) Pengertian Reasuransi Ditinjau dari Sudut Hukum Reasuransi merupakan suatu cara yang dipakai oleh asuradir (penanggung pertama) utnuk mendistribusikan risiko-risiko yang dipikulnya dengan jalan menyerahkan semua atau sebagian dari risiko-risiko tersebut kepada Reasuradir (penanggung kedua) dengan tujuan mengurangi jumlah kerugian yang mungkin akan diderita oleh Asuradir (penanggung pertama tersebut) Dalam KUHD hanya ada satu pasal mengatur tentang reasuransi, yaitu pasal 271 yang

berbunyi

”si

Penanggung

selamanya

berkuasa

untuk

sekali

lagi

mempertanggungkan apa yang telah ditanggung olehnya”, oleh karenanya perjanjian reasuransi lebig baik dikuasai oleh hukum perjanjian, yang dalam hukum kita yang baru dapat dijadikan hukum pelengkap. Di dalam perjanjian reasuransi, yang diatur adalah hubungan anatara Asuradir (penanggung pertama) denagn reasuradir (penanggung kedua) adapun yang diperjanjikan itu ialah penyerahan risiko-risiko yang dipikul oleh Asuradir kepada Reasuradir, dalam

23

arti “liability (tanggung gugat) atau tanggung jawab menurut hukum “dari asuradir tadi diserahkan. 2) Metode-metode Rasuransi Ada 3 (tiga) metode reasuransi yang dapat digunakan dalam perjanjian reasuransi. Pertama: Metode Fakultatif Menurut

metode

ini,

Asuradir

dapat

untuk

mereasuransikan

atau

tidak

mereasuransikan risikonya kepada Reasuraidir, demikian pun Reasuradir bebas menerima atau menolaknya. Kedua : Metode Treaty Treaty berarti perjanjian, jadi kalau diterjamhkan menjadi metode perjanjian. Istilah ini sebenarnya kurang tepat dilihat dari segi hukumsebab metode fakultatif yang diuraikan di atas juga berakhir pada perjanjian setelah penawaran asuransi diteriam oleh Reasuradir baik secara lisan maupun dengan membubuhkan tanda tangannya atas “slip reasuransi”. Disebut metode treaty karena sebelumnya telah diadakan treaty (perjanjian) lebih dahulu antara kedua belah pihak mengenai risiko yang akan direasuransikan oleh Asuradir kepada Reasuradir. Dalam Treaty diatur berapa besar risiko yang direasuransikan. Umpanya 75% dari setiap risiko yang diterima oleh Asuradir direasuransikan kepada Reasuradir, cara ini disebut juga dengan Quota Share. Reasuransi secara Quota Share dan Surplus dinamakan pula reasuransi proporsional (proportional reinsurance) karena premi dan klaim yang merupakan bagian Asuradir dan Reasuradir diatur secara proposional. Ketiga : Metode Pool Beberapa Asuradir bersama-sama dengan satu atau beberapa Reasuradir mengadakan perjanjian yang isinya agar semua risiko-risiko yang mereka pikul dipusatkan atau dipool menjadi satu. Setelah risiko-risiko tadi di-pool kemudian dibagi-bagi kepada Asuradir menurut besar kecilnya kemampuan masing-masing yang sebelumnya telah ditentukan sebesar persentase tertentu, pelimpahan bagian-bagian risiko ini bersifat reasuransi. 3) Prinsip-prinsip Reasuradir

24

Disamping di dalam praktek reasuransi terdapat suatu asa Reasuradir harus “follow the fortunes”, sebagai berikut: Di dalam perjanjian reasuransi sering dicantumkan klausula yang maksudnya Reasuradir akan mengikuti nasib yang dialami oleh Reasuradir, klausula ini dimaksudkan agar Rasuradir membayar klaim kepada Asuradir apabila Asuradir berkewajiban membayar klaim kepada tertanggung berdasarkan polis Asuransi. Klausula ini mempunyai pembatasan-pembatasan tertentu yakni Reasuradir wajib membayar klaim kepada Asuradir untuk tanggung gugatnya kepada tertanggung apabila klaim yang dibayarkan oleh Asuradir tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. 2. Subjek dan Kepentingan dalam Asuransi. a. Subjek Persetujuan pada Umumnya Di dalam pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Jadi dalam tiap-tiap persetujuan selalu ada dua macam subjek, yaitu: di satu pihak seseorang atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu, dan di lain pihak ada seseorang atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu, maka dala tiap-tiap persetujuan selalu ada pihak berkewajiban dan pihak berhak. b. Kepentingan dalam Persetujuan Kalau kepentingan ini dilihat dalam arti yang luas, maka di mana ada pihak berhak, di situ tentu ada kepentingan, yaitu kepentingan akan terlaksananya hak itu: yang berarti kepentingan akan pemenuhan kewajiban yang dibebankan kepada pihak lain, tetapi juga kepentingan dapat dipandang dalam arti yang sempit, yaitu berupa kemungkinan mendapat suatu kenikmatan (genot) Dalam arti yang sempit ini, tidak selalu pihak berhak mempunyai kepentingan, karena adakalanya yang akan mendapat kenikmatan selaku akibat dari pelaksanaan kewajiban pihak lain, yaitu orang ketiga. Di dalam pasal 1317 KUH Perdata: “Lagi pula diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang disebut oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang

25

dilakukannya kepada seorang lain, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, membuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergukannya”. c. Kepentingan Orang Ketiga dalam Asuransi Tentang Asuransi pada umumnya, pasal 264 W.v.K menentukan, bahwa asuransi dapat diadakan tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan orang ketiga (voor rekening van eenderde). Ditambahkan, bahwa hal ini dapat terjadi berdasarkan atas suatu kuasa umum atau khusus, yang diberikan oleh orang ketiga itu, atau dapat terjadi di luar pengetahuan orang ketiga tersebut. Pasal 264 ini, sebetulnya mengemukakan suatu contoh dari suatu perjanjian yang harus dianggap diperbolehkan juga oleh pasal 1317 B.W. yaitu apabila pasal 1317 B.W tidak ditafsirkan secara kaku seperti di atas. d. Penyebutan Kepentingan untuk Orang Ketiga dalam Polis Tentang hal ini, pasal 267 W.v.K mengatakan, apabila dalam polis tidak disebutkan, bahwa asuransi diadakan untuk kepentingan orang ketiga maka asuransi harus dianggap diadakan oleh si terjamin utnuk dirinya sendiri. Kalau dalam hal ini nyatanya orang ketiga yang berkepntingan, apabila terjadi suatu peristiwa yang dipertanggungkan, si asurador harus membayar sejumlah ganti kerugian, maka menurut pasal 250 W.v.K si asurador tidak berkewajiban membayar ganti kerugian itu. Pasal 250 W.v.K menagatakan, dalam hal seorang terjamin mengadakan asuransi untuk dirinya sendiri dan kemudian ternyata ia sendiri tidak berkepentingan pada barang yang terjamin, maka si asurador tidak berkewajiban membayar ganti kerugian. e. Nama Orang Ketiga yang Berkepentingan Tidak perlu Disebut dala Polis Ini dapat disimpulkan, dari pasal 256 W.v.K yang dalam nomor 2 hanya mensyaratkan, bahwa dalam polis harus disebutkan nama si terjamin yang mengadakan asuransi untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Dalam sejarah, rahasia ini sering dipergunakan utnuk menyembunyikan, bahwa seseorang pihak ketiga itu adalah orang Yahudi, seperti pada zaman meratanya kebencian orang terhadap orang-orang Yahudi tersebut. Juga dalam dunia perdagangan, seringkali

26

ada keperluan bagi orang ketiga itu, untuk namanya tidak disebutkan, misalnya untuk menghindari persangkaan macam-macam. f. Penyebutan Pemberian Kuasa oleh Orang Ketiga. Menurut pasal 265 W.v.K dalam polis harus ditegaskan, apakah asuransi diadakan atas pemberian kuasa oleh orang ketiga yang berkepentingan itu, ataukah di luar pengetahuan orang ketiga. Kalau ini terjadi, menurut pasal 266 itu, asuransi ini batal, apabila terhadap kepentingan yang sama diadakan asuransi pula oleh atau untuk orang ketiga itu sebelum orang itu tahu, bahwa orang lain telah mengadakan asuransi untuk kepentingannya. g. Seorang Perantara dalam Asuransi. Lain halnya, apabila asuransi didakan dengan bantuan seorang perantara (tussenpersoon), yang terang-terangan bertindak sebagai kuasa dari salah satu pihak. Dalam hal ini, si kuasa, seperti semua kuasa, tidak terikat oleh persetujuan asuransi, asal saja seorang kuasa itu tidak melampaui batas kuasanya. Seorang perantara ini, biasanya seorang agen dari suatu perusahaan asuransi, yaitu seorang yang ada hubungan tetap dengan perusahaan asuransi, itu dan yang mengadakan pembicaraan tentang asuransi itu sebagai kuasa dari perusahaan asuransi itu, sebagai perantara juga dapat bertindak seorang makelar yaitu seorang yang pekerjaannya sehariharinya menjadi perantara dalam segala macam perdagangan, hal makelar ini diatur dalam pasal 62 samapi dengan 73 W.v.K. h. Makelar Khusus untuk Asuransi Khusus untuk asuransi pada umumnya, ada dua pasal yang mengatur hal makelar ini, yaitu, pasal 260, dan pasal 261 W.v.K. Menurut pasal 260, polisnya dalam tenggang waktu 8 hari setelah asuransi diadakan, harus diserahkan kepada pihak terjamin, kalau makelar ini, maka menurut pasal 261, ia harus mengganti kerugian yang akan diderita oleh pihak yang bersangkutan sebagai akibat kalalaian. i. Pembayaran Premi Makelar harus menanggung pembayaran premi oleh pihak yang dijamin kepada pihak yang menjamin. Kalau pada waktu penandatanganan polis premi belum dibayar oleh terjamin, si makelar harus membayarkannya selaku kewajiban sendiri (“als voor eigen schuld”).

27

Apabila premi sudah dibayar oleh terjamin kepada makelar dan kemudian dalam waktu satu bulan si makelar jatuh pailit sebelum membayar premi itu kepada asurador, menirut pasal 683, si asurador mempunyai hak untuk menerima preminya itu dari kekayaan si makelar lebih dulu daripada para berpiutang lain. Apabila dalam hal pihak terjamin pailit, sedangkan polis sudah diberikan kepadanya oleh makelar, dan premi sudah dibayar oleh makelar tetapi oleh pihak terjamin belum dibayar, si makelar ada hak untuk menerima preminya dari apa-apa yang dalam pelaksanaan persetujuan asuransi harus dibayar oleh asurador lebih dulu daripada para berpiutang lain dari di asurador itu (pasal 685).

28

BAB VII KEJADIAN YANG TIDAK DAPAT DIPASTIKAN 1.

Bagian yang tidak pasti

Dalam kaitannya dengan suatu kejadian yang tidak bisa dipastikan tentunya harus dititik beratkan pada bagian yang terpenting dari perjanjian asuransi, yaitu adanya kewajiban

bagi

pihak

asurador

untuk

membayar

uang

kepada

pihak

yang

terjamin.Batasan mengenai masalah yang tidak pasti, wajib ditinjau dari beberapa segi. Contohnya dalam asuransi kebakaran atau asuransi kecelakaan yang memang benar hal ini tidak bisa dipastikan terjadinya kebakaran atau kecelakaan itu. Perjanjian dalam asuransi jiwa ini sebagai jaminannya ialah meninggal dunianya seseorang, sedangkan masalah ini sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa, bahwa manusia tidak akan hidup untuk selamanya. Maka dari itu sesungguhnya yang tidak pasti bukan pada saat kejadian meninggal dunianya manusia akan tetapi kapan orang tersebut akan meninggal dunia. Dan hal ini belum dapat dipastikan. 2.

Karakteristik Subyektif dari bagian yang tidak pasti

Dipandang dari segi yang lain, bagian yang tidak pasti ini mudah dipahami secara keseluruhan. Bukan suatu keharusan secara objektif tidak pasti, akan tetapi adakalanya cukup hanya subyektif saja. Yang garis besarnya, walaupun pada saat kejadian itu pihak yang terjamin sudah ada dan asuransi sudah berdiri, akan tetapi perjanjian dari asuransi tetap sah, tetapi dengan syarat kedua belah pihak pada saat itu belum mengetahui pernah mengalami kejadian tersebut. Pasal 270 K.U.H Dagang menentukan persangkaan bahwa seorang telah mengetahui akan adanya kerugian tersebut, apabila Hakim, setelah memperhatikan keadaan, berpendapat bahwa, setelah timbulnya kerugian itu, sudah melebihi jangka waktu, sehingga si tertanggung seharusnya sudah mengetahui akan hal itu.

29

Kesimpulan dari pasal 270 ayat 2 K.U.H Dagang adalah, bahwa Hakim dapat mengangkat sumpah pada pihak yang terjamin, akan tetapi Hakim tidak menghalangi kehendak pihak yang terjamin untuk mengangkat sumpah pada pihak penjamin atau asurador. Perbedaan dalam keadaan ini, bahwa Hakim dapat mengambil sumpah pada pihak terjamin, jika ada keraguan-raguan pada Hakim, pihak-pihak terjamin masih dapat memintakan sumpah pada pihak penjamin. 3.

Asuransi Laut

Kitab undang-undang Hukum Dagang dalam mengenai asuransi laut dimuatkan dalam dua pasal, yaitu pasal 297 dan pasal 598, yang isinya hampir sama dengan pasal 269 dan pasal 270, akan tetapi lebih banyak menguraikan tentang keadaan pengangkutan barang melalui lautan. Pasal 597 menyebutkan, jika suatu asuransi diadakan atas kapal-kapal atau barangbarang yang ada, pada saat persetujuan asuransi itu diadakan atas suatu kepentingan yang kerugiannya di asuransikan, pada saat tersebut di atas sudah ada, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dari pasal 269 dan 270. 4.

Macam-macam bagian yang obyektif (goede trouw)

Menurut pandangan Prof. Dr. Wirjono Prodjokiro, SH, bagian yang tidak pasti mempunyai karakterisktik, ialah hampir sama dengan bagian yang obyektif atau dengan tujuan baik, yang pada dasarnya telah ditetapkan dalam pasal 1338 ayat 3 K.U.H Perdata yang menyebutkan, bahwa segala persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi masalah-masalah yang diatur dalam pasal-pasal 269.270, 597 dan 598 KUHD dianggap sebagai contoh-contoh dalam masalah yang obyektif. Jika di dalam pelaksanaan ada kejadian yang tidak dimuatkan pada pasal-pasal tersebut, maka pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata dapat dianggap sebagai pedoman. 5.

Barang-barang Cair (vloeibare waren)

Penjelasan mengenai barang-barang yang cair dalam asuransi disebutkan dalam pasal 643 K.U.H.D, yaitu apabila yang di asuransikan itu berupa barang-barang yang cair,

30

seperti anggur, minyak madu, gajih, sirup, atau lain sebagainya, atau garam dan gula, maka pihak yang menanggung tidaklah bertanggung jawab untuk sesuatu kerugian yang disebabkan karena kebocoran atau melelehnya barang-barang tersebut, kecuali apabila itu terjadi karena penyentuhan, pecahnya kapal, ataupun terdamparnya kapal, atau karena barang-barang yang diasuransikan tersebut telah dibongkar disuatu pelabuhan darurat dan kemudian dimuat lagi. Pasal 644 KUHD menjelaskan, jika dalam masalah-masalah yang diperbolehkan menurut undang-undang, telah dibuat suatu asuransi atas barang-barang dagangan atau barang seumumnya, ataupun atas barang berupa apa saja yang penting bagi pihak yang tertanggung, sedangkan bahaya yang diasuransikan itu berlaku atas barang-barang yang mudah dapat menjadi busuk atau berkurang, maka pihak yang menanggung tidak diwajibkan memikul kerugian yang demikian, yang menurut adat istiadat di tempat asuransi tidak seharusnya dipikul oleh para asurandor. Jika terjadi perselisihan, maka hal itu akan ditetapkan oleh Hakim, setelah mendengar para ahli.

6.

Hubungan Satu Sama Lain

Bagian yang terpenting sebagai tanggung awab dari asurandor untuk mengembalikan ganti rugi, bahwa kerugiannya tersebut diakibatkan oleh kejadian yang sudah ditanggung tidak akan terjadi. Di Inggris ada suatu ketentuan dalam Marine Insurance Act yang berbunyi: “He (si asirador) is not liable for any loss, which is not proximately caused bay a peril insured against”. Yang kesimpulannya, di dalam Hukum Inggris yang dinyatakan mula-mula yang menimbulkan kerugian adalah kejadian yang berhubungan langsung dengan kerugian itu. Maka hal ini asuransi mengadakan pertanggungan, pihak asurador bertanggung jawab mengembalikan ganti rugi. Di Negeri Belanda, tidak memiliki Undang-undang yang khusus mengenai penjabaran dari alsan-alasannya, akan tetapi menurut Scheltema, bahwa pendapat yang dianut di Negeri Belanda rata-rata adalah mengajarkan bahwa suatu masalah dapat berhubungan antara satu sama lain, yang menurut biografi manusia ditafsirkan, bahwa

31

satu sama lain saling berkaitan. Ilmu ini dinamaan Adequate Veroorzaking (alasan-alasan yang bermotif dapat dikenakan efeknya).

BAB VIII KERUSAKAN ALAMI ATAS BARANG YANG DITANGGUNG 1.

Kerusakan Pada Barang

Disebutkan oleh pasal 249 K.U.H.D., bahwa utnuk kerusakan atau kerugian yang timbul dari suatu cacat, kebusukan sendiri, atau yang langsung ditimbulkan dari sifat dan macam barang yang dipertanggungkan sendiri, tak sekali-kali si penanggung bertanggung jawab, kecuali apabila dengan tegas telah diadakan pertanggungan juga untuk itu, yang berarti bahwa pihak asurador tidak bertanggung jawab untuk mengganti terhadap kerugian yang diakibatkan oleh: a) Kerusakan terhadap barang yang dijamin; b) Barang tersebut membusuk secara alami; c) Sifat pada umumnya barang itu (uit eenig gebrek, eigen bedrf of uit de aard en de natuur van de veirzekerde zaak) Hal ini berarti bahwa pasal 249 ini mencakup bukan saja tentang kerusakan barang. Di samping itu perumusan pasal ini memang lebih akurat jika dibanding dengan perumusan yang layaknya dipergunakan dalam ilmu pengetahuan hukum di mana biasanya hanya menjelaskan tentang cacat barangnya saja. 2.

Pelepasan Tanggung Jawab Pihak Asurador

Jika ternyata bahwa kerusakan yang terjadi atas barang yang ditanggung tersebut dsebabkan karena kerusakan alami (sendiri), maka oleh pasal 249 K.U.H.D ditetapkan bahwa pihak asurador lepas dari tanggung jawab. Kejadian tentang kerugian semacam ini merupakan suatu kejadian yang kepastian terjadinya belum dapat ditentukan (onzekervoorval). Hal ini berarti bahwa jika pasal 249 itu tidak ada, pihak asurador bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut.

32

3.

Syarat “All Risks”

Dalam pelaksanaannya pada polis asuransi seringkali berisi persyaratan bahwa pihak asurador menanggung semua risiko (clausule aal risks) sehingga timbul suatu pertanyaan apakah dengan klausula ini pihak asurador harus bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan karena kerusakan alami barang tersebut. Secara tegas pasal 249 menjawab pertanyaan ini;”tidak” sebab khusus tentang kerugian yang diakibatkan karena cacat sendiri ini untuk pertanggungjawaban pihak asurador harus dengan perjanjian yang khusus dan tegas. 4.

Batasan dan Ruang Lingkup Tentang Cacat Barang

Cacat adalah suatu unsur yang istimewa dan biasanya tidak dimiliki pada barangbarang yang sama jenisnya. Bilamana barang-barang yang sama jenisnya telah mempunyai cacat seperti yang dimaksud di atas, serta kemungkinan akan menyebabkan rusaknya atau hilangnya barang yang tidak dikategorikan di dalam batasan dan ruang lingkup yang cacat. Cacat ini juga wajib dimiliki oleh barang-barang yang ditanggung keutuhannya serta tidak pada barang-barang yang lain yang mungkin masih ada kaitannya dengan penggunaan barang yang ditanggung itu. Contohnya di dalam masalah asuransi tentang pengangkutan dengan mempergunakan kapal laut, yang dinamakan dengan cacat barang adalah cacatnya barang-barang yang diangkut itu yang cacat bukan pada kapalnya. 5.

Batasan Mengenai barang yang Ditanggung ata Verzekerd

Voorwerp Barang yang ditanggung, jika ada kerusakannya, melepaskan pihak asurador untuk berkewajiban mengembalikan kerugian. Yang maksudnya: barang yang memiliki ujud dijamin keutuhannya. Contohnya, bilamana seorang pembeli barang mengikuiti asuransi, supaya yang bersangkutan bisa memperoleh ganti rugi, andaikan barang yang dibeli itu tidak bisa diserahkan terhadap dirinya, maka yang dapat melepaskan pihak asurador adalah kerusakan pada barangnya itu, yang membawa akibat barang itu tidak bisa diserahkan,

33

tidak merupakan rusak pada kandungan perikatan dengan perdagangan yang menimbulkan barang tersebut tidak bisa diberikan. 6.

Sifat Relatif dari Pengertian Cacat

Keadaan barang yang ditanggung kemungkinan dalam kondisi baik namun kemungkinan juga dalam rusak Dalam asuransi laut bisa kita ambil contoh. Keadaan barang yang ditanggung kemungkinan dalam barang yang ditanggung keselamatannya haruslah cukup baik dan mampu dipergunakan dengan aman dalam pelayaran (zeewaardig, seaworthy). Jika syarat ini tidak dipenuhi maka pihak asurador tidak bertanggung jawab atas penggantian kerugian. Kebiasaan di Inggris, jika seorang ingin memperoleh penanggungan keselamatan terhadap kerusakan kapalnya, dipergunakan suatu persyaratan yang disebut Inchmaree Clause yang isina “The insurance also expecially to cover loss of, or damage to hull, or machinery, caused through explosions, bursting of boilers, breakages, of shafts, or through any latent defect in the machinery or hull, provided such loss or damage do not result from want of due dilgence by the owners of the ship or any of them, or by the manager”.

7.

Akibat Hukum yang Timbul Karena Terjadinya Kerusakan

pada Barang Seperti telah dijelaskan pada uraian terdahulu, bahwa berdasarkan pasal 249, jika barang yang ditanggung itu mengalami kerusakan karena keadaan dan sifat barang itu sendiri, maka pihak asurador tidak wajib menggantinya. Ini berarti bahwa adanya kerusakan sendiri tersebut tidak mengakibatkan batalnya seluruh ikatan asuransi. Namun asuransi masih tetap berlaku jika disamping adanya kerugian tersebut masih ada kerugian lain yang bukan disebabkan olehnya. Akan tetapi menurut pendapat Scheltema bahwa di Inggris ada ketetapan pihak asurador tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian walaupun kemungkinan kerugian tersebut tidak ada kaitannya dengan cacat tersebut, jika suatu pelayaran

34

ditanggung keutuhannya dan ternyata dikemudian hari terjadi kerusakan pada alat pelayaran tersebut. 8.

Syarat Lepas dari Tanggung Jawab Atas Terjadinya

Kerusakan Hampir sama pelepasan tanggung pelepasan tanggung jawab pihak asurador jika ada kerusakan barang, ada suatu syarat untuk asuransi laut yang dimuatkan dalam pasal 646. Pasal 646 menyebutkan, jika ada asuransi laut yang beirisikan suatu syarat “lepas dari tanggung jawab atas terjadinya kerusakan”,maka tidak akan diberikan ganti kerugian bilamana barang-barang muatannya pada saat tiba dipelabuhan yang dituju, ditemukan barang tersebut membusuk dan rusak. Hal ini juga dipergunakan jika keadaan barangbarang itu membusuk atau rusak wajib diuangkan atau dijual ditengah-tengah perjalanan.

35

BAB IX KECEROBOHAN PIHAK TERTANGGUNG Untuk dimengerti, bahwa kecerobohan pihak yang tertanggung merupakan pengertian kewajiban yang ke-II bagi pihak asurador selain kerusakan alami atas barang yang ditanggung. Kecerobohan pihak yang tertanggung diatur dalam pasal 276 KUHD yang menjelaskan, bahwa tidak ada kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena kesalahan si tertanggung sendiri harus ditanggung oleh si penanggung. Bahkan berhaklah si penanggung itu memiliki premi ataupun menuntutnya, apabila yang bersangkutan sudah mulai memikul sesuatu bahaya. Sedangkan para ahli hukum sendiri menyatakan, bahwa dengan tegas ini telah ditiadakan utnuk menjaminnya diizinkan karena terjadinya kecerobohan pihak tertanggung termasuk kejadian yang belum dapat dipastikan (onzeker voorval), yang menurut pasal 246 yaitu, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tertentu. 1.

Batasan Mengenai Kecerobohan

Dengan tidak adanya suatu perjanjian, maka dapat dijelaskan, bahwa batasan mengenai kecerobohan, adalah terdiri dari berbagai jenis kecerobohan, misalkan: kurang atau tidak selalu waspada serta karena sedikit gegabah atau sangat gegabah, yang menjurus pada unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan dalam penjelasannya, bahwa semua pihak dinyatakan tidak sembarangan membentuk ketegasan sendiri, bahwa asurador juga menjamin kerugian yang diakibatkan adanya kesengajaan dari pihak yang tertanggung. Ketegasan serupa ini

36

dapat dinyatakan tidak memiliki kesamaan dengan norma kesusilaan, yang tidak diperbolehkan dalam pasal 1337 B.W. 2.

Hanya Menyinggung tentang Kebakaran

Dalam pasal 276 KUHD disebutkan tentang kekhilafan, yang ada pada kalimat di atas telah dijelaskan, bahwa sesungguhnya batasan dari kecerobohan sudah mencakup kekhilafan. Di dalam masalah ini antara pasal 294 dan pasal 276 hampir sama hanya di dalam pasal 294 di sini menjelaskan adanya kecerobohan yang jelas. Dalam hal ini pengertian darin kecerobohan ringan dengan kecerobohan berat sulit untuk dipecahkan. Namun di dalam pelaksanaannya, hal ini mudah ditetapkan Cuma dengan naluri saja. Maka dari itu tidak disertai argumentasi atau memberikan alasan melalui pemikiran. Menurut Dorhout Mees letak perbedaan antara asuransi kebakaran dengan asuransi pengangkutan yaitu, bahwa pihak yang mengangkut sudah selayaknya wajib menanggung beban kecerobohannya walau seringan-ringannya kecerobohan tersebut, karena pihak yang mengangkut dapat dianggap sudah mempersiapkan pengangkutan itu serta sudah semestinya cara membereskan wajib dengan rapi, jangan ada efek-efek sampingnya pada barang tersebut. 3.

Tertanggung Selaku Badan Hukum

Jika pihak yang tertanggung itu suatu badan hukum, contohnya suatu Perseroan Terbatas (Naamloze Vennootschap). Maka timbul suatu yang ditanyakan, bagaimana keadaannya dengan bagian kekeliruan sendiri dari pihak yang tertanggung yang melepaskan tanggung jawab asurador. Seandainya posisi seorang Direktur Perseroan Terbatas ditinjau dari segi hubungan dengan urusan masalah buruh, maka direktur sama dengan seorang manusia saja, sehingga kekeliruan Direktur sebagai majikan itu tidak dianggap sebagai kekeliruan Perseroan Terbatas, maka dari itu asurador terikat pertanggungjawaban. Menurut Mr. Scheltema bahwa kekeliruannya dapat menyerupai dengan kekeliruan badan hukum selaku yang tertanggung, yaitu selaku wakil dari perusahaan tersebut, yang mustahil ada dalam sesuatu peristiwa yang mempunyai perusahaan ialah seorang manusia.

37

Maka dari itu menurut Scheltema, dalam perseroan Terbatas orang akan kekeliruannya bisa melepaskan asurador dari kewajibannya, yaitu Direktur serta pengurus lainnya atas disetujui oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro SH. Kalau hal ini tidak atas nama orang berarti tidak seperti dengan Hoge Raad Belanda tanggal 11-12-1914 N.J. Suatu Perseroan Terbatas di dalam masyarakat tidak hanya berlaku sebagai penghubungnya bagi direkturnya, akan tetapi juga dengan penghubung lain orang yang dinyatakan sebagai wakil dari Perseroan Terbatas itu, serta dengan ingin dapat dianggap, bahwa kekliruan dari orang itu, bisa juga dinyatakan karena kekeliruan juga dari Perseroan Terbatas tersebut

38

BAB X MOLEST Selain hanya yang diakibatkan dari cacat dari barang dan kekhilafan pihak yang tertanggung sendiri, juga ada suatu jenis bahaya lagi akan tetapi hal ini bukan menjadi tanggung jawab bagi pihak penanggung, terkecuali jika diadakan suatu perjanjian yang secara tersendiri. Bahaya tersebut dinamakan dengan Molest. 1.

Batasan dan Ruang Lingkup daripada Molest

Pada mulanya yang disebut dengan Molest ini dipergunakan dengan pengertian yang sempit, yaitu perbuatan memaksa pada saat terjadinya pertempuran oleh angkatan bersenjata dari Negara yang sedang bertempur. Hal inilah yang pertama kali dipergunakan dalam pelaksanaan di asuransi yang melepaskan asurador dari kewajibannya, jika Molest ini terjadi. Pengertian dari Molest di sini dipergunakan dalam arti umum, yaitu yang mencakup tindakan-tindakan paksaan yang dilaksanakan pada saat negara itu aman, misalkan pembajakan laut atau macam-macam perbuatan dari suatu pemerintah yang motifnya memaksa, seperti misalkan penyitaan kapal. 2.

Molest Diatur Dalam Asuransi Laut

Dalam Kitab Undang-undang HukumDagang masalah molest ini diatur dalam laut yaitu pada pasal-pasal 647, 648 dan 649, akan tetapi dalam keadaan pertempuran ternyata dibutuhkan juga bagi asuransi-asuransi lain. Dan kenyataannya kesepakatan-kesepakatan dari asuransi yang diselenggarakan dalam bursa-bursa penjualan serta yang menyangkut tentang molest semenjak dahulu diadakan bermacam-macam asuransi.

39

3.

Makna Daripada Molest dalam Pasal 647 K.U.H.D

Menurut Pasal 647 K.U.H.D bahwa dalam suatu asuransi dengan janji bebas dari molest, maka si penanggung dibebaskan seketika setelah barang yang diasuransikan itu musnah atau menjadi busuk karena kekerasan, perampasan, pembajakan, perampokan, penahanan atas perintah pihak atasan, pernyataan perang, serta tindakan-tindakan pembalasan. Asuransi tersebut hapus seketika setelah barang yang diasuransikan itu tertahan karena molest ataupun diangkut kesuatu jurusan yang menyimpang dari ke arah tujuan yang semula. 4.

Gambaran-gambaran Kejadian dari Molest

Dorhout Mees menjelaskan beberapa gambaran yang dikutip dari yurispudensi di Negeri Belanda, yang memandang adanya efek yang di akibatkan oleh kejadian molest, yaitu antara sebagai berikut: a.) Suatu kapal Belanda pada saat Negeri Belanda dikuasai oleh tentara Jerman, diharuskan oleh Penguasa untuk disewakan di Wilayah Jerman serta selama disewakan itu, kapalnya masuk. b.) Sebuah rumah ikut terbakar, karena disebabkan adanya api yang datangnya dari rumah tetangga yang di amuk kebakaran. c.) Pada saat di Negeri Belanda dikuasai oleh tentara Jerman di suatu pagi yang gelap pada bulan Januari,seorang penduduk dirampok oleh dua orang yang berpakaian seragam tentara Jerman. Pada saat perang seperti itu, tidak ada lampu yang menerangi di jalan serta tidak ada polisi yang mengawasi. Dalam semua kejadian ini, hakim di Negeri Belanda memandang asurador lepas dari tanggung jawab untuk mengembalikan kerugian, karena dianggap kerugian-kerugian itu diakibatkan oleh molest. 5.

Gambaran-gambaran Suatu Kejadian yang Bukan disebabkan oleh

Molest

40

Menurut Dorhout Mees banyak gambaran kejadian yang dianggap oleh Hakim di Negeri Belanda dipndang bukan diakibatkan oleh suatu kejadian oleh molest, sehingga asurador mengembalikan ganti kerugian atas kejadian-kejadian tersebut. a.)

Pada saat Negeri Belanda dikuasai oleh tentara Jerman, suatu

tempat penginapan dengan dipaksa oleh tentara-tentara Jerman dipergunakan untuk tempat hiburan. Pada saat mereka bergembira-ria, tempat penginapan itu terbakar. Di sini kemungkinan besar dari terjadinya kebakaran diperkirakan dengan adanya tentara-tentara Jerman di situ, akan tetapi biasanya menurut pengalaman, keadaan itu tidak akan mengakibatkan tempat penginapan itu terbakar. b.)

Pada saat pihak lawan mendarat dari udara di suatu kota di

Negeri Belanda, padahal negeri itu sedang dikuasai oleh tentara Jerman, maka tentara-tentara Jerman berupaya agar arsip-arsip itu tidak berceceran dan pindah ke tangan pihak lawan, maka jalan pintas arsip-arsip itu di bakar di dalam suatu tempat api atau haard, kachel lalu apinya menyala terus pada ruang tertutup itu, sehingga mengakibatkan rumah tersebut terbakar. c.)

Sebuah runah pada saat pertempuran diungsikan sejenak

sehingga rumah tersebut dimasuki pencuri, dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Dalam hal ini pada dalam situasi pertempuran kemungkinan bisa jadi ada pencurian, akan tetapi hal ini tidak mutlak adanya pencurian. Pada dasarnya seluruh pihak asurador ditekankan untuk mengembalikan kerugian, karena kerugian-kerugian itu dimugkinkan tidak ditimbulkan oleh molest 6.

Keadaan yang dimasukkan dalam Molest

Pasal 694 KUHD memasukkan suatu kejadian khusus dengan molest, yaitu apabila sebuah kapal atau suatu barang yang diasuransikan dengan janji, bebas dari molest berada dalam suatu perlabuhan yang sebelumnya ia berangkat dikuasai oleh pihak lawan, ataupun ia ditahan, maka yang demikian itu dimasukkan dalam penarikan, dan berhentilah bahaya bagi si penanggung.

41