Tanggung Jawab Hukum An Asuransi Kebakaran 6a5rq

MAKALAH HUKUM ASURANSI

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI DALAM MENJAMIN OBJEK ASURANSI YANG TERBAKAR KARENA KERUSUHAN MASSA ATAU HURU-HARA

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Tugas UKD III Mata Kuliah Hukum Asuransi Dosen Pengajar Bapak M. Hudi Asrori S, S.H., M.Hum.

Disusun Oleh : Maharto Prastowo Ferawati Margaretta Khuwaisy Al Lathaf Peri Prasetiawan Triyono

(E0007159) (E0008035) (E0008053) (E0008064) (E0008080)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Asuransi kebakaran adalah pertanggungan yang menjamin kerugian / kerusakkan atas harta benda (harta tetap dan harta bergerak) yang disebabkan oleh kebakaran, yang terjadi karena api sendiri,petir atau api dari luar, karena udara buruk, kurang hati-hati, kesalahan atau perbuatan tidak pantas dari pelayan tertanggung, tetangga, musuh, perampok dan apa saja dan dengan cara bagaimanapun sebagai sebab timbulnya kebakaran. Tujuan dasar dari polis asuransi kebakaran adalah emberikan suatu ganti rugi terhadap tertanggung dalam kasus kebakaranyang mengakibatkan kerusakan terhadap bangunan yang ditanggung. Setiap benda objek asuransi kebakaran harus jelas terletak di mana dan berbatasan dengan apa. Setiap benda objek asuransi kebakaran harus jelas dipakai dan digunakan untuk apa. Syarat pemakaian atau penggunaan ini ada hubungannya dengan syarat perubahan tujuan penggunaan yang merupakan pemberatan risiko (Pasal 293 KUHD) Bahaya-bahaya

penyebab

timbulnya

kebakaran

yang

menjadi

tanggungan penanggung diatur dalam Pasal 290 KUHD. Penanggung menerima sebagai tanggung jawabnya semua kerugian yang ditimbulkan oleh terbakamya benda asuransi. Pengertian “terbakar” meliputi kebakaran biasa dan bahkan yang lebih luas daripada itu. Dalam perkembangan hukum asuransi, terdapat banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan terbakarnya suatu benda. Salah satu contoh dari sekian banyaknya penyebab kebakaran diantaranya karena kerusuhan massa/huru-hara. Di tengah kehidupan yang semakin kompetitif dan tantangan yang tidak berhenti menghimpit serta tekanan dari berbagai aspek yang mengikat masyarakat

menyebabkan

bergejolaknya

kehidupan

dan

memecahkan

perdamaian di lingkungannya. Kemiskinan, ketidakadilan, ketidakpuasan pada kinerja pemerintah, kesalahpahaman, dan perselisihan antar masyarakat dapat memicu terjadinya tindak kerusuhan antar masyarakat.

Kerusuhan massa atau huru-hara yang terjadi itu pun tidak mengenal kompromi dan “pilih-pilih sasaran”, setiap objek di sekitar kerusuhan massa tersebut bisa menjadi korban pengrusakan bahkan pembakaran. Dalam

menyikapi

kemungkinan

terjadinya

kerusuhan

yang

menyebabkan kebakaran pada objek tertentu, timbul pertanyaan apakah objek yang telah diasuransikan kebakaran dapat diberikan ganti kerugian apabila objek tersebut terbakar karena kerusuhan massa. Oleh karena itu, makalah ini akan mencoba membahas tentang jaminan asuransi kebakaran terhadap objek asuransi yang terbakar akibat kerusuhan massa atau huru-hara.

B. Rumusan Masalah 1. Apakah kerusuhan massa atau huru-hara dapat menjadi alasan penjaminan kerugian dalam asuransi kebakaran? 2. Bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan asuransi dalam menjamin objek asuransi yang terbakar karena kerusuhan massa atau huru-hara? C. Tujuan Penulisan Tujuan dibuatnya makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Asuransi. Selain itu juga untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai asauransi kebakaran secara umum.

BAB II PEMBAHASAN A. Definisi Kerusuhan Massa atau Huru-Hara Kerusuhan atau huru-hara terjadi kala sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindak balas terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab kerusuhan termasuk kondisi hidup yang buruk, penindasan pemerintah terhadap rakyat, konflik agama atau etnis, serta hasil sebuah pertandingan olahraga. 1 Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Rusuh yaitu banyak gangguan keamanan (seperti pencurian, perampokan, pembegalan, dsb); kacau; ribut; gaduh. Kerusuhan yaitu keadaan rusuh (tidak aman); keributan; kekacauan; huru-hara. Definisi lain menurut polis standar asuransi kebakaran, kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam

melaksanakan suatu tujuan bersama

menimbulkan suasana

gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu huru-hara. Sedangkan huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terusmenerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut. Kerusuhan atau huru-hara yang terjadi terkadang tidak mengenal apa dan siapa yang dihadapinya. Semua benda disekitarnya bisa menjadi objek pengrusakan massa dalam kerusuhan tersebut.

1

http://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan

Tidak jarang kerusuhan tersebut menyebabkan terbakarnya benda-benda di

sekitar

tempat

terjadinya

kerusuhan.

Bahkan

benda-benda

yang

diasuransikan kemungkinan dapat terbakar karena kerusuhan atau huru-hara tersebut.

B. Resiko yang Dijamin dalam Asuransi Kebakaran Benda yang menjadi objek asuransi kebakaran dapat berupa benda tetap, seperti bangunan, rumah, pabrik, dan benda bergerak seperti kendaraan bermotor. kapal, serta benda bergerak yang terdapat di dalam atau sebagai bagian dari benda tetap yang bersangkutan. Misal gedung perkantoran dan benda bergerak perlengkapan kantor, kendaraan ben motor dan benda bergerak muatan kendaraan tersebut, rumah dan benda bergerak isi rumah tersebut. Rincian benda objek asuransi kebakaran dicantumkan dalam polis, apa yang diasuransikan dan berapa jumlah asuransinya. Disebutkan dalam pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwa syarat-syarat suatu objek dapat diasuransikan apabila : a. Dapat dinilai dengan uang, b. Dapat terkena bendana, c. Tidak dikecualikan dalam undang-undang. Benda objek asuransi kebakaran dapat ditentukan harganya atau belum ditentukan sama sekali. Penentuan harga benda objek asuransi kebakaran memang sulit dilaksanakan karena tidak semua benda itu sudah di ketahui harganya, lagi pula dapat berubah harganya selama jangka waktu berlakunya asuransi kebakaran. Oleh karena itu, penentuan harga benda objek asuransi tidak begitu disyaratkan atau bukan syarat mutlak, walau pun dalam Pasal 287 KUHD dinyatakan sebagai salah satu syarat. Hal yang penting adalah berapa jumlah asuransinya, mengingat ketentuan Pasal 289 ayat (1) KUHD yang membolehkan pengadaan asuransi dengan jumlah penuh dan ini harus tercantum dalam polis. Bahaya-bahaya

penyebab

timbulnya

kebakaran

yang

menjadi

tanggungan penanggung diatur dalam Pasal 290 KUHD. Penanggung menerima sebagai tanggung jawabnya semua kerugian yang ditimbulkan oleh terbakarnya benda asuransi. Pengertian “terbakar” meliputi kebakaran biasa

dan bahkan yang lebih luas daripada itu. Dalam Pasal 290 KUHD disusun sebab-sebab timbulnya kebakaran yang sangat luas: 1.

petir, api timbul sendiri, kurang-hati-hati, dan kecelakaan lain-lain;

2.

kesalahan atau itikad jahat dari pelayan sendiri, tetangga, musuh perampok dan lain-lain;

3.

sebab-sebab lain, dengan nama apa saja, dengan cara bagaimanapun kebakaran itu terjadi, direncanakan atau tidak, biasa atau luar biasa, dengan tiada kecualinya. Namun praktik asuransi kebakaran, risiko yang dijamin ditentukan

dengan tegas dalam polis. Dalam polis standar asuransi kebakaran Indonesia, risiko yang ditanggung ditentukan sebagai berikut : 1. KEBAKARAN, yang terjadi karena kekurang hati-hatian atau ke salahan, pelayan atau karyawan tertanggurg, tetangga, perampok atau sejenisnya, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis, termasuk akibat dari: a. menjalarnya api yang timbul sendirii (self combustion), hubungan arus pendek (short circuit), atau karena sifat barang itu sendiri (inherent vice); b. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan, yaitu kerusakan atau berkurangnya harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan

untuk

menahan

atau

memadamkan

kebakaran,

demikian juga kerugian yang di sebabkan oleh dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu. 2. PETIR, kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin-mesin, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik dijamin oleh polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud. 3. LEDAKAN, pengertian ledakan dalam polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap. pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa

sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana. Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti kerugian sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka. Kerugian yang di sebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh polis. Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau pada bagian tombol sakelar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin. Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan polis jenis lain yang khusus untuk itu, penanggungan hanya menanggung kerugian akibat peledakan sepanjang hal tersebut tidak ditanggung oleh polis jenis lain itu. 4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG, yaitu benturan fisik antara pesawat terbang atau segala sesuatu yang jatuh dari pesawat terbang dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan. 5. ASAP, yaitu asap yang timbul dari kebakaran harta benda yang di pertanggungkan pada polis ini.

C. Kebakaran Objek Asuransi karena Kerusuhan atau Huru-Hara dalam Asuransi Kebakaran Dalam hal benda yang diasuransikan dengan asuransi kebakaran tersebut terbakar karena kerusuhan atau huru-hara dinyatakan tidak dapat dijamin oleh perusahaan asuransi. Disebutkan dalam polis standar asuransi kebakaran bahwa Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau

tidak langsung

disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu : 1.2.1 Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan,

Kekuatan Militer,

Invasi,

Perang Saudara,

Perang dan Permusuhan,

Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya; 1.2.2 tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai; 1.2.3 biaya pembersihan puing-puing. Berdasarkan ketentuan di atas maka kerusuhan atau huru-hara tidak dapat dijaminkan asuransi kebakaran, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan khusus untuk hal tersebut.

D. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi dalam Menjamin Objek Asuransi yang Terbakar karena Kerusuhan Massa atau Huru-Hara Pada dasarnya dalam asuransi kebakaran tidak dapat menjamin kebakaran bila terjadi kerusuhan atau huru-hara kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan khusus untuk hal tersebut. Bila hal tersebut terjadi maka harus menggunakan beberapa prosedur dalam mengklaim asuransi kebakaran tersebut. Dalam hal pengembangan terhadap prosedur klaim, maka sekiranya perlu dipertimbangan beberapa hal yaitu, 1.

Menentukan resiko kerugian dalam perusahaan yang dapat diasuransikan melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap kekayaan dan operasi perusahaan. Ini akan mencakup bukan hanya kekayaan dan proses fisik saja melainkan juga kewajiban-kewajiban kontraktual, persyaratan penyewaan dan dan ketentuan pemerintah;

2.

Menentukan besarnya resiko guna menetukan jumlah pertanggungan yang diperlukan;

3.

Memilih penanggung dan perantara yang disukai;

4.

Menetukan jenis polis dan dasar penilaian yang akan digunakan;

5.

Menetapkan prosedur pelaporan yang sesuai dan catatan yang diperlukan termasuk manual asuransi;

6.

Mengintroduksikan program pengendalian atau penekenan kerugian atau tarif asuransi;

7.

Membuat persiapan atau atau audit atau peninjauan berkala dari penanggung.

Setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas, perlu kiranya kita mengetahui jenis-jenis penentuan harga pertanggungan. Harga pertanggungan ini sangatlah penting dalam menentukan harga yang akan digunakan dalam penentuan bila terjadi suatu evenemen. Jenis-jenis penentuan harga pertanggungan adalah 1.

Berdasarkan harga perolehan baru Harga pertanggungan ditentukan berdasarkan harga perolehan baru. Degan cara ini, harus memasukkan harga pertanggungan untuk bangunan senilai membangunan rumah pada tahun sekarang dengan spesifikasi rumah yang sama (harga pertanggungan ini akan lebih besar dari Rp 200 juta dengan pertimbangan biaya kembali per m2-nya akan lebih luas)

2. Berdasarkan harga saat ini Harga pertanggungan ditentukan berdasarkan harga saat ini (berlaku untuk bangunan, perabotan, dan stok). Misalnya membangun rumah pada tahun 2011 senilai Rp 400 juta. Dengan cara ini, harga pertanggungan bangunan akan merosot dari Rp 400 juta karena adanya depresiasi setiap tahunnya. Besarnya suku premi bervariasi yang bergantung kepada jenis resiko/penggunaan bangunan seperti kantor, rumah tinggal, ruko, dll. Prosedur klaim kebakaran. Kebakaran dalam hal tertanggung menuntut ganti rugi, tertanggung harus : 1.

Melaporkan peristiwa tersebut kepada asuransi/penanggung beserta nomor polis secepatnya, lisan maupun tertulis ( berikut estimasi jika mungkin);

2.

Perbaikan-perbaikan belum boleh dilakukan sebelum persetujuan dari penanggung, begitu juga dengan sisa/ bekas benda yang terbakar/ rusak belum boleh dibersihkan/ dipindahkan sebelum ada tindakan survey/ diijinkan oleh penanggung;

3.

Apabila hal tersebut tidak memungkinkan untuk dipenuhi, tertanggung dengan persetujuan penanggung dapat melakukan dokumentasi sendiri terhadap bukti-bukti tersebut untuk referensi;

4.

Setelah dilakukan survey, penanggung akan mengirimkan surat permintaan dokumen yang harus dilengkapi oleh tertanggung secepatnya

dan selengkapnya agar penanggung dapat memproses klaim tertanggung lebih lanjut, antara lain : a. Surat pengajuan klaim berikut rinciannya; b. Berita acara dan kronologis kejadian; c. Estimasi perincian biaya kerugian yang diajukan; d. Laporan kepolisian/ keamanan/ lurah setempat; e. Foto-foto; f. Penawaran harga atas bangunan/ isi bangunan tersebut; g. Invoice/ kwitansi pembelian kembali barang-barang yang terbakar berikut biaya perbaikan bangunannya, dan sebagainya h. Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan penanggung 5. Cepat lambatnya penyelesaian klaim tergantung dari kelengkapan dokumen yang diberikan tertanggung.

Besarnya klaim bagian pertama 1. Dalam hal kerugian atau kerusakan atas harta benda dan kepentingan yang dipertanggungkan, ganti rugi menjadi tanggungan setinggitingginya adalah sebesar nilai tanggungan; 2. Perhitungan besarnya kerugian untuk polis ini berdasarkan atas harga untuk membangun atau memulikan kembali kerusakan yang terjadi dengan syarat bahwa pembangunan/ pemulihan kembali bangunan tersebut telah dilakukan; 3. Harga sisa barang yang rusak diperhitungkan pada jumlah ganti rugi; 4. Apabila saat terjadi klaim, kepentingan yang dipertanggungkan dalam polis ini sudah dijamin pula oleh lebih polis lain, penggantian dari polis ini tidak akan melebihi dari tingkat proporsi sesuai dengan kewajibankewajiban tersebut. Bagian II. Kebakaran dalam hal tertanggung menuntut ganti rugi, tertanggung harus : a. Melaporkan peristiwa tersebut kepada asuransi/penanggung beserta nomor polis secepatnya, lisan maupun tertulis ( berikut estimasi jika mungkin); b. Perbaikan-perbaikan belum boleh dilakukan sebelum persetujuan dari penanggung, begitu juga dengan sisa/ bekas benda yang terbakar/

rusak belum boleh dibersihkan/ dipindahkan sebelum ada tindakan survey/ diijinkan oleh penanggung; c. Apabila

hal

tersebut

tidak

memungkinkan

untuk

dipenuhi,

tertanggung dengan persetujuan penanggung dapat melakukan dokumentasi sendiri terhadap bukti-bukti tersebut untuk referensi; d. Setelah dilakukan survey, penanggung akan mengirimkan surat permintaan dokumen yang harus dilengkapi oleh tertanggung secepatnya dan selengkapnya agar penanggung dapat memproses klaim tertanggung lebih lanjut, antara lain : 1) Berita acara dan kronologis kejadian; 2) Estimasi perincian biaya kerugian yang diajukan; 3) Laporan kepolisian/ keamanan/ lurah setempat; 4) Foto-foto yang berkaitan dengan kejadian; 5) Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan penanggung. 5. Cepat lambatnya penyelesaian klaim tergantung dari kelengkapan dokumen yang diberikan tertanggung

Besarnya klaim bagian kedua 1. Penggantian maksimum untuk tiap item barang tidak akan melebihi nilai pertanggungan untuk masing-masing item tersebut; 2. Untuk setiap kerusakan atas bangunan ( termasuk kunci, jendela, dan pintu ) penggantian tidak akan melebihi Rp 100.000,- ; 3. Perhitungan besarnya kerugian dihitung berdasarkan harga baru barang yang mengalami kerugian pada saat kejadian tanpa dikenakan depresiasi barang; 4. Harga sisa barang yang rusak, diperhitungkan pada jumlah ganti rugi; 5. Apabila saat terjadi klaim, kepentingan yang dipertanggungkan dalam polis ini sudah dijamin pula oleh lebih polis lain, pengantian dari polis ini tidak akan melebihi dari tingkat proporsi sesuai dengan kewajibankewajiban tersebut. Tanggung jawab hukum pihak ketiga 1. Tertanggung harus memberitahukan secara tertulis kepada asuransi/ penanggung dalam waktu 3 x 24 jam setelah mengetahui adanya tuntutan pihak ketiga;

2. Menyerahkan surat-surat keterangan atau surat-surat panggilan yang diterima tertanggung sehubungan dengan tuntutan pihak ketiga.

Besarnya pembayaran klaim bagian ketiga 1. Maksimum penggantian klaim berikut ongkos perkara perkejadian tidak melebihi 10% dari jumlah pertanggungan bagian pertama; 2. Apabila pada saat terjadi klaim, kepentingan yang dipertanggungkan dalam polis ini sudah dijamin pula oleh lebih polis lain, penggantian dari polis ini tidak akan melebihi dari tingkat proporsi sesuai dengan kewajiban-kewajiban tersebut. Untuk mengajukan klaim atas kebakaran yang disebabkan oleh kerusuhan massa atau huru-hara, maka tertanggung harus mengikuti prosedur dan cara klaim yang telah ditetapkan oleh penanggung.

BAB III PENUTUP Kesimpulan 1. Bahwa dalam kerusuhan atau huru-hara tidak dapat dijaminkan asuransi kebakaran, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan khusus untuk hal tersebut. Hal itu telah dijelaskan di dalam polis standar asuransi kebakaran yang menyebutkan bahwa “Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu”. Sehingga dengan begitu huru-hara tidak menjadi alasan untuk dijadikan sebagai polis dalam asuransi kebakaran. 2. Bahwa meskipun dalam kerusuhan atau huru-hara tidak dapat dijaminkan asuransi kebakaran, tetapi bila dijaminkan dengan perluasan khusus hal tersebut dapat dijaminkan dalam kebakaran. Dalam menuntut hak-haknya tersebut tertanggung harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh penanggung. Oleh karena itu, hal-hal yang harus dilakukan oleh tertanggung adalah mengikuti prosedur tersebut dan menyiapakan dokumendokumen yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA Buku : Abdulkadir Muhammad. 2011. Hukum Asuransi Indonesia, Cetakan kelima. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hartono Sri Redjeki. 2001. Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi, Cetakan keemapat. Jakarta : Sinar Grafika. Imam Subaweh. ---. Seri Diktat Kuliah : Controllership Teori dan SoalJawab. Jakarta : Gunadarma. Man Suparman Sastrawidjaja. 2003. Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga. Bandung : Alumni.

Peraturan Perundang-undangan : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Asuransi.

Internet : ---.

2009.

Asuransi

Kebakaran.

http://hukumasuransi.blogspot.com/2009/01/asuransi-kebakaran.html. Pramadi Saharjo. 2008. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Polis Asuransi

Kebakaran

Gedung

Bertingkat

di

Indonesia.

http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hukum09/205711047/bab4.pdf.