Pab.sk Kebijakan Layanan Anestesi Ok 71p3z

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT METHODIST NOMOR : 007 / SK / RSMM/ VII / 2013 TENTANG KEBIJAKAN LAYANAN ANESTESIA DIREKTUR RUMAH SAKIT METHODIST Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan anestesi di RSU Methodist perlu adanya kebijakan mengenai layanan anestesi sebagai pedoman dan pelaksanaan pelayan di RSU Methodist Medan b. sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Direktur RSU Methodist Medan

Mengingat

:

1. Undang – Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang – undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Undang-undang praktek kedokteran No. 29 Tahun 2004 pasal 44 tentang Standar Pelayanan Anestesia 4. Undang-undang praktek kedokteran No. 29 Tahun 2004 pasal 51 tentang Layanan Anestesia harus sesuai dengan kebutuhan pasien 5. Undang-undang praktek kedokteran No. 29 Tahun 2004 pasal 51 tentang Layanan Anestesia harus sesuai dengan kebutuhan pasien 6. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia No. 1438 / Menkes / PER / IX / 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran; 7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1333 / Menkes / SK / XII / 1999 tentang standar Pelayanan Rumah Sakit; 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 519/Menkes /PER/III/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit;

Menetapkan Kesatu

MEMUTUSKAN : PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN LAYANAN ANESTESIA DI RSU METHODIST MEDAN; : Layanan Anestesi dilakukan oleh staf Instasli Anestesi dan Reanimasi yang mencakup : a. Layanan Anestesi; b. Penanganan nyeri (pain management) c. Layanan Resusitasi d. Layanan terapi intensif (intensive care)

Kedua

: Layanan anestesi dilakukan dikamar bedah dan luar bedah termasuk ruang resusitasi , ruang tindakan invasif, ruang radiologi, ruang rawat khusus (ICU, NICU, IMCU) ruang rawat inap, rawat jalan, dan ruang lain sesuai kebutuhan

Ketiga

: Layanan anestesia yang diberikan harus dapat dapat memenuhi kebutuhan layanan anestesia dari disiplin terkait serta sesuai dengan bentuk layanan anestesia yang dimiliki oleh Instalasi anestesi dan Reanimasi

Keempat

: Layanan anestesia dilakukan oleh staff Instalasi anestesia dan Reanimasi yang memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) di RSU Methodist Medan sebagai DPJP anestesi sesuai dengan kewenangan klinik yang diberikan serta oleh peserta didik yang berada dibawah supervisi DPJP anestesi sesuai dengan tingkat kompetensinya.

Kelima

: Layanan anestesia dilakukan oleh staff Instalasi anestesia dan Reanimasi yang memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) di RSU Methodist Medan sebagai DPJP anestesi sesuai dengan kewenangan klinik yang diberikan serta oleh peserta didik yang berada dibawah supervisi DPJP anestesi sesuai dengan tingkat kompetensinya

Keenam

: Setiap layanan anestesia harus melalui proses penerimaan, penilaian, perencanaan dan persiapan.

Ketujuh

: Setiap dokter anestesi menerima konsultasi dari dokter lain maka dokter Anestesi menjawab pada lembar Kajian Pra Anestesi dan Sedasi,sedangkan pada halaman jawaban lembar konsultasi distempel.

Kedelapan

: Setiap tindakan anestesia yang dilakukan oleh DPJP harus melalui proses komunikasi dan pemberian informasi serta mendapat persetujuan dari pasien atau keluarga pasien

Kesembilan

: Setiap layanan anestesia harus didokumentasikan dalam rekam medis dan status anestesia

Kesepuluh

: Setiap pemberi layanan anestesia bertanggungjawab untuk :

Kesebelas

a. Ikut membuat, menanamkan dan menjaga agar kebijakan serta prosedur layanan anestesia yang ada, terus dikembangkan dan diperbaiki. b. Menjaga program pengendalian kualitas yang telah dibentuk serta melaksanakannya. c. Mengawasi dan meninjau ulang seluruh layanan anestesia yang telah dibentuk . : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada tanggal

: Medan :

Dr. Hendra W. Djuang, MARS Direktur RSU Methodist Medan