Sistem Sosial Budaya Indonesia 723t57

SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA

Pertemuan 10

DIKTAT SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA

OLEH:

ANGEL PURWANTI S.SOS., M.I.Kom NANA JUANA S.Sos

UNIVERSITAS PUTERA BATAM


Pertemuan 10

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Anugerah-Nya yang begitu besar sehingga diktat mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia ini dapat berjalan dan terselesaikan dengan baik. Diktat ini dimaksudkan untuk memenuhi sebahagian syarat-syarat atau sebagai satu kewajiban staf pengajar dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengabdian ini memenuhi Tri Dharma pada Universitas Putera Batam. Diktat ini di tujukan untuk Mahasiswa Universitas Putera Batam, khususnya jurusan Sosial seperti prodi Komunikasi, prodi Hukum dan prodi Ilmu istrasi Negara.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan diktat ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu mohon masukannya agar diktat ini terlihat sempurna.

Batam, 28 Mei 2010

Penulis


Pertemuan 10

PERSEMBAHAN

“Selalu ada Kesempatan jika ada Kemauan” -UnAuthor-


Pertemuan 10

DAFTAR ISI HALAMAN PERSEMBAHAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

PENGENALAN ILMU DAN SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA 1.1

Definisi ilmu

1.2

Sifat-sifat Ilmu

1.3

Mengapa Ilmu Hadir?

1.4

Bagaimanakah Manusia Mendapatkan Ilmu

1.5

Dengan apa manusia memperoleh memelihara dan meningkatkan ilmu

1.6

Tiga pendapat mengenai pendefinisian ilmu dan pengetahuan

1.7 BAB II

Sistem Sosial Budaya Indonesia KAITAN SSBI DENGAN SOSIOLOGI DAN ATROPOLOGI

2.1

Pengertian Sosiologi

2.2

Definisi Antropologi

2.3

Pengertian Sistem

2.4

Pengertian Sistem Sosial Budaya


2.5 BAB III

Sistem Sosial Budaya Indonesia KEDUDUKAN BUDAYA DAN SENI DALAM MASYARAKAT

3.1

Pengertian Budaya dan Kebudayaan

3.2

Unsur-unsur Kebudayaan

3.3

Wujud Kebudayaan

3.4

Kebudayaan Sebagai Peradaban

3.5

Sistem Kebudayaan

BAB IV

KOMPONEN KEBUDAYAAN

4.1

Dua Komponen Kebudayaan

4.2

Sistem Kekerabatan dan Organisasi Sosial

4.3

Bahasa dan Sistem Kepercayaan

4.5

Proses Sosial dan Agen Sosial

BAB V

NORMA-NORMA DALAM MASYARAKAT

5.1

Elemen-elemen Masyarakat

5.2

Norma-norma Dalam Masyarakat

5.3

Lembaga Sosial

5.4

Group Sosial

BAB VI

RELATIVISME BUDAYA DAN PERUBAHAN SOSIAL

6.1

Relativisme Budaya

Pertemuan 10


6.2

Perubahan Sosial Budaya

6.3

Penetrasi Budya

6.4

Kebudayaan Sebagai Mekanisme Stabilisasi

6.5

Perilaku Menyimpang

6.6

Asimilasi

6.7

Akulturasi

6.8

Nilai

BAB VII

SISTEM SOSIAL DALAM PROSES SOSIAL

7.1

Unsur-unsur Sistem dan Proses Sosial

7.2

Sistem Nilai dan Stratifikasi Sosial

7.3

Interaksi-Komunikasi Sosial

BAB VIII

KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT

8.1

Sekilas Tentang Kepemimpinan

8.2

Pengertian kepemimpinan

8.3

Teori Lahirnya Kepemimpinan

8.4

Tipe-tipe Pemimpin

8.5

Sifat-sifat Pemimpin Yang Baik

BAB IX

MOBILITAS SOSIAL

9.1

Pengertian Mobilitas Sosial

9.2

Cara-cara Melakukan Mobilitas Sosial

9.3

Lima Bentuk Mobilitas Sosial

Pertemuan 10


9.4

Faktor Yang Mempengaruhi Mobilitas Sosial

9.5

Saluran Dan Dampak Mobilitas Sosial

9.6

Dampak Mobilitas Sosial

BAB X

NORMA SOSIAL DAN PERILAKU KOMUNIKASI

10.1

Pengertian Kontrol Sosial

10.2

Gerakan Reformasi

10.3

Sarana Kontrol Sosial

10.4

Pesan Moral Kontrol Sosial

10.5

Jenis dan Macam-macam Norma

BAB XI

PERAN KOMUNIKASI DALAM PROSES SOSIAL

11.1

Komunikasi Sebagai Proses Perubahan

11.2

Hakikat Komunikasi Sebagai Proses Sosial

11.3

Komunikasi dan Perubahan Sosial

11.4

Komunikasi Sebagai Proses Sosial

11.5

Komunikasi sebagai Proses budaya

11.6

Unsur Budaya Didalam Proses Komunikasi

11.7

Komunikasi Didalam Sistem Politik

11.8

Komunikasi Sebagai Proses Politik

BAB XII

PERAN MEDIA LOKAL DALAM MASYARAKAT MULTIBUDAYA

12.1

Budaya Lokal dan Kehidupan Bermasyarakat

Pertemuan 10


12.2

Film dan Budaya Lokal

12.3

Kendala Penyebaran Informasi di Indonesia

BAB XIII

KEPEMIMPINAN MASYARAKAT ADAT

13.1

Kepemimpinan Masyarakat Adat

13.2

Konsep Kepemimpinan Tradisional

13.3

Perubahan Pola Kepemimpinan Masyarakat Adat

13.4

Pola Kepemimpinan

DAFTAR GAMBAR DAFTAR PUSTAKA

Pertemuan 10


Pertemuan 10

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Belajar 2. Gambar 2. Peta Wilayah Indonesia 3. Gambar 3. Skema Sistem 4. Gambar 4. Tari Pendet, berasal dari Bali 5. Gambar 5. Olah Raga, Bentuk dari komunikasi Sosia 6. Gambar 6. Sukarno, Pemimpin Berkharismatik 7. Gambar 7. Facebook, Contoh Dari Kontrol Sosial


Pertemuan 10

BAB I PENGENALAN ILMU DAN SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA

1.1

DEFINISI ILMU a) AsianBrain.com Content Team Definisi Ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum

sebab-akibat dalam suatu golongan masalah yang sama sifatnya, baik menurut kedudukannya (apabila dilihat dari luar), maupun menurut hubungannya (jika dilihat dari dalam). b) Mohammad Hatta: Definisi ilmu dapat dimaknai sebagai akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan---Suatu pendekatan atau metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris. Ilmu dapat diamati panca indera manusia---Suatu cara menganalisis yang mengizinkan kepada para ahlinya untuk menyatakan -suatu proposisi dalam bentuk: "jika,...maka..." c) Harsojo (Guru Besar Antropolog, Universitas Pajajaran) Definisi ilmu bergantung pada cara kerja indera-indera masing-masing individu dalam menyerap pengetahuan dan juga cara berpikir setiap individu dalam memproses pengetahuan yang diperolehnya. Selain itu juga, definisi ilmu bisa berlandaskan aktivitas yang dilakukan ilmu itu sendiri. Kita dapat melihat hal itu melalui metode yang digunakannya.

1.2

SIFAT-SIFAT ILMU Dari definisi yang diungkapkan Mohammad Hatta dan Harjono di atas,

kita dapat melihat bahwa sifat-sifat ilmu merupakan kumpulan pengetahuan mengenai suatu bidang tertentu yang mencakup:.  Berdiri secara satu kesatuan,


Pertemuan 10

 Tersusun secara sistematis,  Ada dasar pembenarannya (ada penjelasan yang dapat dipertanggung jawabkan disertai sebab-sebabnya yang meliputi fakta dan data),  Mendapat legalitas bahwa ilmu tersebut hasil pengkajian atau riset.  Communicable, ilmu dapat ditransfer kepada orang lain sehingga dapat dimengerti dan dipahami maknanya.  Universal, ilmu tidak terbatas ruang dan waktu sehingga dapat berlaku di mana saja dan kapan saja di seluruh alam semesta ini.  Berkembang, ilmu sebaiknya mampu mendorong pengetahuanpengatahuan dan penemuan-penemuan baru. Sehingga, manusia mampu menciptakan pemikiran-pemikiran yang lebih berkembang dari sebelumnya. Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa tidak semua pengetahuan dikategorikan ilmu. Sebab, definisi pengetahuan itu sendiri sebagai berikut: Segala sesuatu yang datang sebagai hasil dari aktivitas panca indera untuk mengetahui, yaitu terungkapnya suatu kenyataan ke dalam jiwa sehingga tidak ada keraguan terhadapnya, sedangkan ilmu menghendaki lebih jauh, luas, dan dalam dari pengetahuan.

1.3

MENGAPA ILMU HADIR? Pada hakekatnya, manusia memiliki keingintahuan pada setiap hal yang

ada maupun yang sedang terjadi di sekitarnya. Sebab, banyak sekali sisi-sisi kehidupan yang menjadi pertanyaan dalam dirinya. Oleh sebab itulah, timbul pengetahuan (yang suatu saat) setelah melalui beberapa proses beranjak menjadi ilmu 1.4

BAGAIMANAKAH MANUSIA MENDAPATKAN ILMU?


Pertemuan 10

Manusia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa dengan sempurna, yaitu dilengkapi dengan seperangkat akal dan pikiran. Dengan akal dan pikiran inilah, manusia mendapatkan ilmu, seperti ilmu pengetahuan sosial, ilmu pertanian, ilmu pendidikan, ilmu kesehatan, dan lain-lain. Akal dan pikiran memroses setiap pengetahuan yang diserap oleh indera-indera yang dimiliki manusia. 1.5

DENGAN APA MANUSIA MEMPEROLEH, MEMELIHARA, DAN MENINGKATKAN ILMU? Pengetahuan kaidah berpikir atau logika merupakan sarana untuk

memperoleh, memelihara, dan meningkatkan ilmu. Jadi, ilmu tidak hanya diam di satu tempat atau di satu keadaan. Ilmu pun dapat berkembang sesuai dengan perkembangan cara berpikir manusia.

Gambar 1. Belajar 1.6

TIGA PENDAPAT MENGENAI PENDEFINISIAN ILMU DAN PENGETAHUAN: Pengetahuan itu tidak bisa didefinisikan, karena pengetahuan itu bersifat

gamblang dan aksiomatik. Dan pendefinisian bagi perkara-perkara yang gamblang dan aksiomatik adalah hal yang mustahil (yakni akan terjadi daur atau lingkaran setan). Untuk menegaskan kegamblangan ilmu dan pengetahuan itu bisa berpijak pada beberapa hal: i. Pengetahuan itu sendiri merupakan perkara-perkara kejiwaan dan kefitraan.

Dan Setiap perkara kefitraan dan kejiwaan itu bersifat

aksiomatik dan badihi. ii. Pengetahuan yang mutlak bersumber dari pengetahuan yang khusus dan terbatas seperti pengetahuan manusia pada wujudnya sendiri yang bersifat


Pertemuan 10

aksiomatik. Dan pengetahuan yang berasal dari hal-hal yang aksiomatik adalah juga bersifat aksiomatik dan gamblang. iii. Apabila pengetahuan itu bisa didefinisikan, maka akan berkonsekuensi pada kemustahilan pengetahuan manusia terhadap realitas bahwa “ia mengetahui sesuatu”, yakni pengetahuan manusia itu sendiri pertama-tama harus didefinisikan, barulah kemudian ia memahami bahwa dirinya memiliki pengetahuan terhadap sesuatu. Hal ini mustahil, karena keberadaan pengetahuan bagi manusia adalah bersifat fitri dan pengetahuan kepada perkara fitrawi ialah hal yang mungkin, yakni tidak butuh kepada definisi sebelumnya. Dengan demikian, ilmu manusia, tanpa pendefinisian sebelumnya, kepada realitas bahwa “ia memahami sesuatu” ialah bersifat mungkin. Pengetahuan manusia bahwa “ia mengetahui sesuatu” adalah ilmu kepada “hubungan zatnya dengan ilmu”, dan ilmu kepada “hubungan suatu perkara kepada perkara lain” ialah bergantung atas ilmu pada salah satu dari subjek dan predikatnya.  Pengetahuan itu bisa didefinisikan, namun sangat sulit. 

Pengetahuan itu mudah didefinisikan. Di sini kami tidak akan menyebutkan semua definisi yang telah digagas

dan dirumuskan oleh para filosof dan teolog muslim. Untuk lebih luasnya wawasan dalam pembahasan definisi ilmu dan pengetahuan silahkan merujuk pada kitab-kitab filsafat dalam bab pengetahuan. Di bawah ini kami hanya akan menyebutkan beberapa definisi yang mayoritas diterima oleh kalangan filosof: a) Pengetahuan didefinisikan sebagai pencerminan objek-objek eksternal di alam pikiran. Dalam kitab klasik ilmu logika, pengetahuan itu didefinisikan sebagai suatu gambaran objek-objek eksternal yang hadir dalam pikiran manusia. Definisi ini juga disepakati oleh sebelas orang filosof dan ilmuwan Rusia. b) Pengetahuan didefinisikan sebagai sejenis kesatuan wujud antara ‘âqil (intelligent) dan ma’qûl (intellected)


Pertemuan 10

c) Pengetahuan didefinisikan sebagai kehadiran sesuatu yang nonmateri pada maujud yang nonmateri (jiwa) juga d) Pengetahuan didefinisikan sebagai “keyakinan pasti” yang sesuai dengan realitas eskternal e) Pengetahuan adalah sesuatu yang menyatu dengan perbuatan (dan sangat mungkin perbuatan yang terpancar dari pengetahuan itu adalah lebih kuat dan lebih pasti) f) Pengetahuan merupakan hubungan khusus yang terwujud antara subjek (‘âlim) dan objek-objek eksternal (ma’lûm) g) Pengetahuan diartikan sebagai kehadiran bayangan dari objek-objek eksternal di alam pikiran h) Pengetahuan didefinisikan sebagai cahaya dan kehadiran i) Pengetahuan didefinsikan sebagai “wujud itu sendiri” j) Pengetahuan didefinisikan sebagai kehadiran objek pengetahuan (ma’lûm) pada subjek yang mengetahui (‘âlim) k) Pengetahuan didefinisikan sebagai “keyakinan tetap” yang sesuai dengan realitas

1.7

SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA Sistem Sosial Budaya Indonesia mendeskripsikan tentang pengertian

Sistem Sosial Budaya, pengertian pranata sosial, budaya dan masyarakat Indonesia, karakter dan pendekatan sistem sosial budaya, karakter masyarakat, pluralisme sebagai realitas objektif masyarakat Indonesia, faktor-faktor penentu Sistem Sosial Budaya Indonesia. Ditelaah pula teori-teori teori-teori sistem sosial budaya, realitas hubungan sistem sosial budaya dengan lingkungan, pengaruh adat istiadat dan kebudayaan terhadap struktur sosial Indonesia. Pada sisi lain, dalam kuliah Sistem sosial


Pertemuan 10

budaya sekaligus menyoroti keragaman (kemajemukan) suku bangsa dan agama dalam masyarakat Indonesia. Tentu kondisi plural tidak terlepas dari ma-salah perbedaan, pertentangan, perselisihan dan konflik yang dihadapi bangsa Indonesia se-bagai negara berkembang. Sistem sosial dan budaya demikian terwujud dalam struktur masyarakat yang unik, di mana integrasi nasional justeru ditentukan oleh interaksi dan kohesi antar kera-gaman sosial budaya. Meskipun tak sedikit pula perkembangan pluralisme menimbulkan masalah yang mengancam in-tegrasi nasional, namum ada strategi interaksi dan komunikasi sosial budaya untuk memelihara, me-revitalisasi dan mengentaskan disintegritas. Ada pula kaitan kajian sosial budaya dengan per-kembangan struktur organisasi dan kepartaian di Indonesia, yang nampak kian menembus makna demokratis tanpa batas. Dalam perkembangannya seiring dengan kema-juan teknologi yang semakin canggih, kebudayaan atau budaya Indonesia semakin tidak di per-hatikan keberadaanya, bahkan belakangan ini ba-nyak sekali budaya Indonesia yang diklaim oleh pihak lain, lantaran mereka tahu kalau pe-miliknya kurang peduli. Padahal Indonesia ada-lah Negara yang kaya, subur dan seharusnya ju-ga makmur, termasuk kemakmuran budaya dan etnis yang beranekaragam. Dari sudut pandang Sistem Sosial dan Budaya di Indonesia, pada kenyataannya dalam kurun waktu yang singkat telah banyak unsur-unsur budaya yang terlepas dari bingkainya, terjadi pengikisan makna budaya di mana-mana dan telah terjadi penyimpangan-penyimpangan dari kemurnian Sistem Sosial dan Budaya Indonesia. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tek-nologi, khususnya teknologi informasi dan ko-munikasi, ternyata telah memperlancar arus ma-suknya budaya asing yang tak terkendali. Dalam kondisi terbuka tanpa filter, tanpa prinsip yang kuat, rendahnya sosialisasi, tanpa peme-liharaan nilai-nilai budaya, dan rendahnya kepe-dulian terhadap pelestarian budaya nasional, maka budaya bangsa ini akan tergilas dan


Pertemuan 10

punah. Bukan bangsa lain yang harus dipersalahkan, akan tetapi bangsa sendiri yang tidak menjaga nilai-nilai luhur kebudayaannya. Jika kondisi ini dibiarkan berlanjut, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jatidirinya sebagai negara yang kaya raya akan budayanya. Oleh karena itu, pentingnya mengikuti mata kuliah sistem sosial dan budaya Indonesia ini agar generasi muda dapat mengenal, mengetahui dan memahami lebih dalam tentang pentingnya melestarikan ciri khas budaya bangsa ini. Setelah mengikuti matakuliah Sistem Sosial Bu-daya Indonesia ini, mahasiswa mampu menge-nal dan mengidentifikasi berbagai masalah yang timbul di dalam proses pembangunan di Indo-nesia. Paling tidak secara umum mengeta-hui dan memahami bahwa Indonesia mempu-nyai paling banyak ragam budaya dengan pen-duduk yang terdiri dari berbagai suku bangsa/ etnis. Kekayaan budaya dan suku bangsa meru-pakan salah satu kebanggaan Indonesia, oleh ka-rena itu agar tak luntur oleh infiltrasi budaya asing, maka anak bangsa ini amat perlu me-mahaminya dengan mempelajari dan mema-hami sistem sosial budaya Indonesia.

Gambar 2. Peta Wilayah Indonesia


Pertemuan 10

BAB II KAITAN SSBI DENGAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI

2.1

PENGERTIAN SOSIOLOGI Sosiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata socius dan logos, di mana socius

memiliki arti kawan/teman dan logos berarti kata atau berbicara. Beberapa ahli memiliki beberapa definisi antara lain 1. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. 2. Emile Durkheim Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yakni fakta yang mengandung cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berada di luar individu di mana fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu. 3. Pitirim Sorokin Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral), sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain. 4. J.A.A Von Dorn dan C.J. Lammers Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. 5. Paul B. Horton Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut.


2.2

Pertemuan 10

DEFINISI ANTROPOLOGI Antropologi berasal dari kata Yunani, anthropos yang berarti "manusia" atau

"orang", dan logos yang berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya , antara lain :

a) David Hunter: Antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. b) Koentjaraningrat: Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan. c) William A. Haviland: Antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. d) Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu.

2.3

PENGERTIAN SISTEM Sistem berasal dari bahasa Latin dan Yunani, istilah "sistem" diartikan sebagai

menggabungkan untuk mendirikan, untuk menempatkan bersama. Jadi, Sistem adalah kumpulan elemen berhubungan yang merupakan suatu kesatuan. Sistem adalah Suatu


Pertemuan 10

jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersamasama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. System is an organized scheme or method (Sistem adalah kumpulan skema atau metode).

Gambar 3. Skema Sistem

2.4

PENGERTIAN SOSIAL BUDAYA Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang

merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia. Beberapa ahli memiliki pendapat tentang suatu budaya, seperti :

a) Andreas Eppink: kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.


Pertemuan 10

b) Edward B. Tylor: kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan

lain

yang

didapat

seseorang

sebagai

anggota

masyarakat.

Perubahan sosial budaya dapat terjadi bila sebuah kebudayaan melakukan kontak dengan kebudayaan asing. Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat.

2.5


Sistem Sosial Budaya Indonesia mendeskripsikan tentang pengertian Sistem Sosial Budaya, pengertian pranata sosial, budaya dan masyarakat Indonesia, karakter dan pendekatan sistem sosial budaya, karakter masyarakat, pluralisme sebagai realitas objektif masyarakat Indonesia, faktor-faktor penentu Sistem Sosial Budaya Indonesia. Ditelaah pula teori-teori teori-teori sistem sosial budaya, realitas hubungan sistem sosial budaya dengan lingkungan, pengaruh adat istiadat dan kebudayaan terhadap struktur sosial Indonesia. Pada sisi lain, dalam kuliah Sistem sosial budaya sekaligus menyoroti keragaman (kemajemukan) suku bangsa dan agama dalam masyarakat Indonesia. Tentu kondisi plural tidak terlepas dari masalah perbedaan, pertentangan, perselisihan dan konflik yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai negara berkembang. Sistem sosial dan budaya demikian terwujud dalam struktur masyarakat yang unik, di mana integrasi nasional justeru ditentukan oleh interaksi dan kohesi antar keragaman sosial budaya. Meskipun tak sedikit pula perkembangan pluralisme menimbulkan masalah yang mengancam integrasi nasional, namum ada strategi interaksi dan komunikasi sosial budaya untuk memelihara, merevitalisasi dan mengentaskan disintegritas. Ada pula kaitan kajian sosial budaya dengan perkembangan struktur organisasi dan kepartaian di Indonesia, yang nampak kian menembus makna demokratis tanpa batas.


Pertemuan 10

Dalam perkembangannya seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, kebudayaan atau budaya Indonesia semakin tidak di perhatikan keberadaanya, bahkan belakangan ini banyak sekali budaya Indonesia yang diklaim oleh pihak lain, lantaran mereka tahu kalau pemiliknya kurang peduli. Padahal Indonesia adalah Negara yang kaya, subur dan seharusnya juga makmur, termasuk kemakmuran budaya dan etnis yang beranekaragam. Dari sudut pandang Sistem Sosial dan Budaya di Indonesia, pada kenyataannya dalam kurun waktu yang singkat telah banyak unsur-unsur budaya yang terlepas dari bingkainya, terjadi pengikisan makna budaya di mana-mana dan telah terjadi penyimpangan-penyimpangan dari kemurnian Sistem Sosial dan Budaya Indonesia. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, ternyata telah memperlancar arus masuknya budaya asing yang tak terkendali. Dalam kondisi terbuka tanpa filter, tanpa prinsip yang kuat, rendahnya sosialisasi, tanpa pemeliharaan nilai-nilai budaya, dan rendahnya kepedulian terhadap pelestarian budaya nasional, maka budaya bangsa ini akan tergilas dan punah. Bukan bangsa lain yang harus dipersalahkan, akan tetapi bangsa sendiri yang tidak menjaga nilai-nilai luhur kebudayaannya. Jika kondisi ini dibiarkan berlanjut, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jatidirinya sebagai negara yang kaya raya akan budayanya. Oleh karena itu, pentingnya mengikuti mata kuliah sistem sosial dan budaya Indonesia ini agar generasi muda dapat mengenal, mengetahui dan memahami lebih dalam tentang pentingnya melestarikan ciri khas budaya bangsa ini. Dengan mempelajarinya mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia ini, mahasiswa diharapkan mampu mengenal dan mengidentifikasi berbagai masalah yang timbul di dalam proses pembangunan di Indonesia. Paling tidak secara umum mengetahui dan memahami bahwa Indonesia mempunyai paling banyak ragam budaya dengan penduduk yang terdiri dari berbagai suku bangsa/etnis. Kekayaan budaya dan suku bangsa merupakan salah satu kebanggaan Indonesia, oleh karena itu agar tak luntur oleh infiltrasi budaya asing, maka anak bangsa ini amat perlu memahaminya dengan mempelajari dan memahami sistem sosial budaya Indonesia.***


Pertemuan 10

BAB III KEDUDUKAN BUDAYA DAN SENI DI DALAM MASYARAKAT

3.1

PENGERTIAN BUDAYA DAN KEBUDAYAAN

3.1.1

Pengertian Budaya Budaya secara harfiah berasal dari Bahasa Latin yaitu Colere yang memiliki arti

mengerjakan tanah, mengolah, memelihara ladang (menurutSoerjanto Poespowardojo 1993). Menurut The American Herritage Dictionary mengartikan kebudayaan adalah sebagai suatu keseluruhan dari pola perilaku yang dikirimkan melalui kehidupan sosial, seni, agama, kelembagaan, dan semua hasil kerja dan pemikiran manusia dari suatu kelompok manusia. Menurut Koentjaraningrat budaya adalah keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar.

3.1.2

Pengertian kebudayaan Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits

dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial,norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Menurut EDWARD BURNETT TYLOR, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian,


Pertemuan 10

moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Menurut SELO SUMARDJAN dan SOELAIMAN SOEMARDI, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan seharihari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

3.2

UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau

unsur kebudayaan, antara lain sebagai berikut:

a) Melville J. Herskovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu: 1. Alat-alat teknologi 2. Sistem ekonomi 3. Keluarga 4. Kekuasaan politik


Pertemuan 10

b) Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi: 1. Sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. 2. Organisasi ekonomi. 3. Alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan (keluarga adalah lembaga pendidikan utama). 4. Organisasi kekuatan (politik)

3.3

WUJUD KEBUDAYAAN Menurut J.J. Hoenigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga: gagasan,

aktivitas, dan artefak. 1. Gagasan (Wujud ideal) Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut. 2. Aktivitas (Tindakan) Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan. 3. Artefak (Karya) Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal


Pertemuan 10

yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret diantara ketiga wujud kebudayaan. Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh: wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan (aktivitas) dan karya (artefak) manusia.

3.4

KEBUDAYAAN SEBAGAI PERADABAN Saat ini, kebanyakan orang memahami gagasan "budaya" yang dikembangkan di

Eropa pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Gagasan tentang "budaya" ini merefleksikan adanya ketidakseimbangan antara kekuatan Eropa dan kekuatan daerah-daerah yang dijajahnya. Mereka menganggap 'kebudayaan' sebagai "peradaban" sebagai lawan kata dari "alam". Menurut cara pikir ini, kebudayaan satu dengan kebudayaan lain dapat diperbandingkan; salah satu kebudayaan pasti lebih tinggi dari kebudayaan lainnya. Artefak tentang "kebudayaan tingkat tinggi" (High Culture) oleh Edgar Degas. Pada prakteknya, kata kebudayaan merujuk pada benda-benda dan aktivitas yang "elit" seperti misalnya memakai baju yang berkelas, fine art, atau mendengarkan musik klasik, sementara kata berkebudayaan digunakan untuk menggambarkan orang yang mengetahui, dan mengambil bagian, dari aktivitas-aktivitas di atas. Sebagai contoh, jika seseorang berpendendapat bahwa musik klasik adalah musik yang "berkelas", elit, dan bercita rasa seni, sementara musik tradisional dianggap sebagai musik yang kampungan dan ketinggalan zaman, maka timbul anggapan bahwa ia adalah orang yang sudah "berkebudayaan". Orang yang menggunakan kata "kebudayaan" dengan cara ini tidak percaya ada kebudayaan lain yang eksis; mereka percaya bahwa kebudayaan hanya ada satu dan menjadi tolak ukur norma dan nilai di seluruh dunia. Menurut cara pandang ini, seseorang yang memiliki kebiasaan yang berbeda dengan mereka yang "berkebudayaan" disebut sebagai orang yang "tidak berkebudayaan"; bukan sebagai orang "dari kebudayaan yang lain." Orang yang "tidak berkebudayaan" dikatakan lebih "alam," dan para pengamat seringkali mempertahankan elemen dari kebudayaan tingkat tinggi (high culture) untuk menekan pemikiran "manusia alami" (human nature).


Pertemuan 10

Sejak abad ke-18, beberapa kritik sosial telah menerima adanya perbedaan antara berkebudayaan dan tidak berkebudayaan, tetapi perbandingan itu -berkebudayaan dan tidak berkebudayaan- dapat menekan interpretasi perbaikan dan interpretasi pengalaman sebagai perkembangan yang merusak dan "tidak alami" yang mengaburkan dan menyimpangkan sifat dasar manusia. Dalam hal ini, musik tradisional (yang diciptakan oleh masyarakat kelas pekerja) dianggap mengekspresikan "jalan hidup yang alami" (natural way of life), dan musik klasik sebagai suatu kemunduran dan kemerosotan. Saat ini kebanyak ilmuwan sosial menolak untuk memperbandingkan antara kebudayaan dengan alam dan konsep monadik yang pernah berlaku. Mereka menganggap bahwa kebudayaan yang sebelumnya dianggap "tidak elit" dan "kebudayaan elit" adalah sama

-

masing-masing

masyarakat

memiliki

kebudayaan

yang

tidak

dapat

diperbandingkan. Pengamat sosial membedakan beberapa kebudayaan sebagai kultur populer (popular culture) atau pop kultur, yang berarti barang atau aktivitas yang diproduksi dan dikonsumsi oleh banyak orang.

3.5

SISTEM KEBUDAYAAN Menurut Koentjoroningrat (1986), kebudayaan dibagi ke dalam tiga sistem,

pertama sistem budaya yang lazim disebut adat-istiadat, kedua sistem sosial di mana merupakan suatu rangkaian tindakan yang berpola dari manusia. Ketiga, sistem teknologi sebagai modal peralatan manusia untuk menyambung keterbatasan jasmaniahnya. Berdasarkan konteks budaya, ragam kesenian terjadi disebabkan adanya sejarah dari zaman ke zaman. Jenis-jenis kesenian tertentu mempunyai kelompok pendukung yang memiliki fungsi berbeda. Adanya perubahan fungsi dapat menimbulkan perubahan yang hasil-hasil seninya disebabkan oleh dinamika masyarakat, kreativitas, dan pola tingkah laku dalam konteks kemasyarakatan. Koentjoroningrat mengatakan, Kebudayaan Nasional Indonesia adalah hasil karya putera Indonesia dari suku bangsa manapun asalnya, yang penting khas dan bermutu sehingga sebagian besar orang Indonesia bisa mengidentifikasikan diri dan merasa bangga dengan karyanya.Kebudayaan Indonesia adalah satu kondisi majemuk karena ia bermodalkan berbagai kebudayaan, yang berkembang menurut tuntutan sejarahnya sendiri-sendiri. Pengalaman serta kemampuan daerah itu memberikan jawaban


Pertemuan 10

terhadap masing-masing tantangan yang member bentuk kesenian, yang merupakan bagian dari kebudayaan. Apa-apa saja yang menggambarkan kebudayaan, misalnya ciri khas : a. Rumah adat Daerah yang berbeda satu dengan daerah lainnya, sebagai contoh cirri khas rumah adat di Jawa mempergunakan joglo sedangkan rumah adat di Sumatera dan rumah adat Hooi berbentuk panggung. b. Alat musik Di setiap daerah pun berbeda dengan alat musik di daerah lainnya. Jika dilihat dari perbedaan jenis bentuk serta motif ragam hiasnya beberapa alat musik sudah dikenal di berbagai wilayah, pengetahuan kita bertambah setelah mengetahui alat musik seperti Grantang, Tifa dan Sampe. c. Seni Tari, Seperti tari Saman dari Aceh dan tari Merak dari Jawa Barat.

Gambar 4. Tari Pendet, berasal dari Bali

d. Kriya ragam hias Dengan motif-motif tradisional, dan batik yang sangat beragam dari daerah tertentu, dibuat di atas media kain, dan kayu.


Pertemuan 10

e. Properti Kesenian. Kesenian Indonesia memiliki beragam-ragam bentuk selain seni musik, seni tari, seni teater, kesenian wayang golek dan topeng merupakan ragam kesenian yang kita miliki. Wayang golek adalah salah satu bentuk seni pertunjukan teater yang menggunakan media wayang, sedangkan topeng adalah bentuk seni pertunjukan tari yang menggunakan topeng untuk pendukung. f.

Pakaian Daerah. Setiap propinsi memiliki kesenian, pakaian dan benda seni yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

g. Benda Seni. Karya seni yang tidak dapat dihitung ragamnya, merupakan identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Benda seni atau souvenir yang terbuat dari perak yang beasal dari Kota Gede di Yogyakarta adalah salah satu karya seni bangsa yang menjadi ciri khas daerah Yogyakarta, karya seni dapat menjadi sumber mata pencaharian dan objek wisata. Kesenian khas yang mempunyai nilai-nilai filosofi misalnya kesenian Ondelondel dianggap sebagai boneka raksasa mempunyai nilai filosofi sebagai pelindung untuk menolak bala, nilai filosofi dari kesenian Reog Ponorogo mempunyai nilai kepahlawanan yakni rombongan tentara kerajaan Bantarangin (Ponorogo) yang akan melamar putrid Kediri dapat diartikan Ponorogo menjadi pahlawan dari serangan ancaman musuh, selain hal-hal tersebut, adat istiadat, agama, mata pencaharian, system kekerabatan dan system kemasyarakatan, makanan khas, juga merupakan bagian dari kebudayaan. h. Adat Istiadat. Setiap suku mempunyai adata istiadat masing-masing seperti suku Toraja memiliki kekhasan dan keunikan dalam tradisi upacara pemakaman yang biasa disebut Rambu Tuka. Di Bali adalah adat istiadat Ngaben. Ngaben adalah upacara pembakaran mayat, khususnya oleh mereka yang beragama Hindu, dimana Hindu adalah agama mayoritas di Pulau Seribu Pura ini. Suku Dayak di Kalimantan mengenal tradisi penandaan tubuh melalui tindik di daun telinga. Tak sembarangan orang bisa menindik diri hanya pemimpin suku


Pertemuan 10

atau panglima perang yang mengenakan tindik di kuping, sedangkan kaum wanita Dayak menggunakan anting-anting pemberat untuk memperbesar daun telinga, menurut kepercayaan mereka, semakin besar pelebaran lubang daun telinga semakin cantik, dan semakin tinggi status sosialnya di masyarakat***


Pertemuan 10

BAB IV KOMPONEN KEBUDAYAAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT INDONESIA

4.1

Dua Komponen Kebudayaan Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu

tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh: wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan (aktivitas) dan karya (artefak) manusia. Berdasarkan wujudnya tersebut, kebudayaan dapat digolongkan atas dua komponen utama: (Honingmann—Koentjaraningrat 2003:74) 1. Kebudayaan Material Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret. Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi: mangkuk tanah liat, perhisalan, senjata, dan seterusnya. Kebudayaan material juga mencakup barang-barang, seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung pencakar langit, dan mesin cuci.

2. Kebudayaan Nonmaterial Kebudayaan nonmaterial adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional. Komponen-komponen atau unsur-unsur utama dari kebudayaan antara lain: Peralatan dan perlengkapan hidup (teknologi). Teknologi merupakan salah satu komponen kebudayaan. Teknologi menyangkut cara-cara atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala peralatan dan perlengkapan. Teknologi muncul dalam cara-cara manusia mengorganisasikan masyarakat, dalam cara-cara mengekspresikan rasa keindahan, atau dalam memproduksi hasil-hasil kesenian.


Pertemuan 10

Masyarakat kecil yang berpindah-pindah atau masyarakat pedesaan yang hidup dari pertanian paling sedikit mengenal delapan macam teknologi tradisional (disebut juga sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik), yaitu:

1. Alat-alat produktif 2. Senjata 3. Wadah 4. Alat-alat menyalakan api 5. Makanan 6. Pakaian 7. Tempat berlindung dan perumahan 8. Alat-alat transportasi

Perhatian para ilmuwan pada sistem mata pencaharian ini terfokus pada masalahmasalah mata pencaharian tradisional saja, di antaranya: 1. Berburu dan meramu 2. Beternak 3. Bercocok tanam di ladang 4.Menangkap ikan (Sistem kekerabatan dan organisasi social)

4.2

Sistem Kekerabatan dan Organisasi Sosial Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial.

Meyer Fortes mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat


Pertemuan 10

dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya. Dalam kajian sosiologi-antropologi, ada beberapa macam kelompok kekerabatan dari yang jumlahnya relatif kecil hingga besar. Di masyarakat umum kita juga mengenal kelompok kekerabatan lain seperti keluarga inti, keluarga luas, keluarga bilateral, dan keluarga unilateral. Sementara itu, organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri.

4.3

Bahasa dan Sistem Kepercayaan

4.3.1

Bahasa Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk

saling berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan (bahasa isyarat), dengan tujuan menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan bicaranya atau orang lain. Melalui bahasa, manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat, dan sekaligus mudah membaurkan dirinya dengan segala bentuk masyarakat. Bahasa memiliki beberapa fungsi yang dapat dibagi menjadi fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat untuk berekspresi, berkomunikasi, dan alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Sedangkan fungsi bahasa secara khusus adalah untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni (sastra), mempelajari naskah-naskah kuno, dan untuk mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi.


4.3.2

Pertemuan 10

Sistem Kepercayaan Ada kalanya pengetahuan, pemahaman, dan daya tahan fisik manusia dalam

menguasai dan mengungkap rahasia-rahasia alam sangat terbatas. Secara bersamaan, muncul keyakinan akan adanya penguasa tertinggi dari sistem jagad raya ini, yang juga mengendalikan manusia sebagai salah satu bagian jagad raya. Sehubungan dengan itu, baik secara individual maupun hidup bermasyarakat, manusia tidak dapat dilepaskan dari religi atau sistem kepercayaan kepada penguasa alam semesta. Agama dan sistem kepercayaan lainnya seringkali terintegrasi dengan kebudayaan. Agama (bahasa Inggris: Religion, yang berasar dari bahasa Latin religare, yang berarti "menambatkan"), adalah sebuah unsur kebudayaan yang penting dalam sejarah umat manusia. Dictionary of Philosophy and Religion (Kamus Filosofi dan Agama) mendefinisikan Agama sebagai berikut:

... sebuah institusi dengan keanggotaan yang diakui dan biasa berkumpul bersama untuk beribadah, dan menerima sebuah paket doktrin yang menawarkan hal yang terkait dengan sikap yang harus diambil oleh individu untuk mendapatkan kebahagiaan sejati.

Agama biasanya memiliki suatu prinsip, seperti "10 Firman" dalam agama Kristen atau "5 rukun Islam" dalam agama Islam. Kadang-kadang agama dilibatkan dalam sistem pemerintahan, seperti misalnya dalam sistem teokrasi. Agama juga mempengaruhi kesenian.

4.3.3

Agama Samawi Tiga agama besar, Yahudi, Kristen dan Islam, sering dikelompokkan sebagai

agama Samawi atau agama Abrahamik. Ketiga agama tersebut memiliki sejumlah tradisi yang sama namun juga perbedaan-perbedaan yang mendasar dalam inti ajarannya. Ketiganya telah memberikan pengaruh yang besar dalam kebudayaan manusia di berbagai belahan dunia.


Pertemuan 10

a) Yahudi adalah salah satu agama, yang jika tidak disebut sebagai yang pertama, adalah agama monotheistik dan salah satu agama tertua yang masih ada sampai sekarang. Terdapat nilai-nilai dan sejarah umat Yahudi yang juga direferensikan dalam agama Abrahamik lainnya, seperti Kristen dan Islam. Saat ini umat Yahudi berjumlah lebih dari 13 juta jiwa. b) Kristen (Protestan dan Katolik) adalah agama yang banyak mengubah wajah kebudayaan Eropa dalam 1.700 tahun terakhir. Pemikiran para filsuf modern pun banyak terpengaruh oleh para filsuf Kristen semacam St. Thomas Aquinas dan Erasmus. Saat ini diperkirakan terdapat antara 1,5 s.d. 2,1 milyar pemeluk agama Kristen di seluruh dunia. c) Islam memiliki nilai-nilai dan norma agama yang banyak mempengaruhi kebudayaan Timur Tengah dan Afrika Utara, dan sebagian wilayah Asia Tenggara. Saat ini terdapat lebih dari 1,5 milyar pemeluk agama Islam di dunia. (Agama dan filosofi dari Timur)

4.3.4

Agni, dewa api agama Hindu Agama dan filosofi seringkali saling terkait satu sama lain pada kebudayaan Asia.

Agama dan filosofi di Asia kebanyakan berasal dari India dan China, dan menyebar di sepanjang benua Asia melalui difusi kebudayaan dan migrasi. Hinduisme adalah sumber dari Buddhisme, cabang Mahāyāna yang menyebar di sepanjang utara dan timur India sampai Tibet, China, Mongolia, Jepang, Korea dan China selatan sampai Vietnam. Theravāda Buddhisme menyebar di sekitar Asia Tenggara, termasuk Sri Lanka, bagian barat laut China, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Thailand.

4.3.5

Agama Tradisional Agama tradisional, atau terkadang disebut sebagai "agama nenek moyang",

dianut oleh sebagian suku pedalaman di Asia, Afrika, dan Amerika. Pengaruh mereka cukup besar; mungkin bisa dianggap telah menyerap kedalam kebudayaan atau bahkan menjadi agama negara, seperti misalnya agama Shinto. Seperti kebanyakan agama lainnya, agama tradisional menjawab kebutuhan rohani manusia akan ketentraman hati di


Pertemuan 10

saat bermasalah, tertimpa musibah dan menyediakan ritual yang ditujukan untuk kebahagiaan manusia itu sendiri.

4.4

Proses Sosial dan Agen Sosialisasi

4.4.1

Proses Sosial Lawang, Robert M.Z. (1985--Proses sosialisasi adalah proses mempelajari

norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, Proses sosialisasi adalah suatu tahapan tahapan dalam pembentukan sikap atau perilaku seorang anak sesuai dengan perilaku atau norma norma dalam kelompok atau keluarga. Proses Sosialisasi Dibagi Menjadi Dua Macam 1. Proses Sosialisasi Primer Proses sosialisasi yang terjadi di lingkungan keluarga. Dalam proses ini diharapkan banyak ditanamkan perilaku positif pada anak anak agar mereka tumbuh dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan harapan masyarakat 2. Proses Sosialisi Sekunder Proses sosialisasi yang terjadi di luar lingkungan keluarga dan dapat berlangsung selama hidup seseorang.

4.4.2

Agen Sosialisasi Dalam proses sosialisasi, terdapat pihak-pihak yang berfungsi sebagai pelaksana

proses

sosialisasi atau yang serimg disebut sebagai agen sosialisasi. Ada 4 agen

sosialisasi sebagaimana yang disebutkan Fuller dan Jacobs yaitu:

1. Keluarga Sejak seorang anak lahir, keluarga merupakan lingkungan pertama seorang anak memulai proses sosialisasinya, yakni berinteraksi dengan ayah, ibu, dan


Pertemuan 10

saudara kandungnya (keluarga inti) maupun dengan kakek, nenek , sepupu paman, bibi, dan lainnya (keluarga luas). Peranan yang paling penting di dalam proses sosialisasi adalah orang tua. Karena melalui orang tua, untuk pertama kalinya seorang anak diberi pendidikan tentang dasar-dasar bersosialisasi. Peranan keluarga juga sangat penting karena mendidik seorang anak menjadi individu yang siap bersosialisasi di luar keluarga. 2. Teman Bermain Seiring dengan bertambahnya usia, lingkungan berinteraksi seorang anakpun semakin luas. Tidak hanya di lingkungan keluarga, teman bermain juga merupakan media sosialisasi di luar lingkungan keluarga. Pada agen sosialisasi ini, seorang anak dapat berinteraksi dengan lingkungan sebayanya, yang cenderung memiliki kesamaan

minat atau kepentingan, sehinga

kemudian teman bermain dapat berkembang menjadi suatu hubungan yang bersahabat 3. Sekolah Agen sosialisasi yang dikenal seorang anak selain keluarga dan teman sebaya adalah sekolah. Sekolah bisa juga dikatakan sebagai rumah kedua bagi seorang anak, yang mempunyai peranan penting sebagai sarana belajar untuk seorang anak. Guru merupakan agen sosialisasi di sekolah yang berperan penting terhadap pembentukan kepribadian seorang anak. 4. Media Massa Agen

sosialisasi media massa

dapat berupa media cetak yaitu (koran,

majalah, brosur, dan sebagainya) . Selain media cetak, juga terdapat media elektronik seperti: Radio, film, internet, televisi, dan sejenisnya.

4.4.3

Pola Sosialisasi Menurut para ahli sosiologi, terdapat dua pola sosialisasi yaitu pola sosialisasi

yang bersifat represif dan partisipartoris. a) Pola sosialisasi yang bersifat (represif socialization) 1. Pemberian sanksi atau hukuman terhadap kesalahan.


Pertemuan 10

2. Pemberian materi sebagai hukuman atau imbalan 3. Penekanan pada kepatuhan seorang anak terhadap orang tua 4. Komunikasi yang berjalan satu arah, fisik, dan berisi perintah 5. Pusat atau fokus terletak pada orang tua dan keinginan orang tua

b) Pola sosialisasi yang bersifat partisipatoris (participatory socialization) 1. Hukuman dan imbalan yang bersifat simbolis 2. Pemberian imbalan ketika anak berperilaku baik 3. Kebebasan yang di berikan anak 4. Komunikasi berjalan dua arah 5. Pusat atau fokus terletrak pada anak dan keperluan anak. ****


Pertemuan 10

BAB V NORMA-NORMA DALAM MASYARAKAT

5.1

Elemen-elemen Masyarakat Istilah masyarakat yang paling mendasar untuk sosiologi. Hal ini berasal dari kata

Latin socius yang berarti teman atau persahabatan. Persahabatan berarti keramahan. Menurut George Simmel adalah unsur keramahan yang mendefinisikan esensi sejati dari masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa manusia selalu hidup di perusahaan orang lain. Manusia adalah hewan sosial kata Aristoteles berabad-abad yang lalu. Kita bisa mendefinisikan masyarakat sebagai sekelompok orang yang memiliki kebudayaan umum, menempati wilayah teritorial tertentu dan merasa diri merupakan entitas yang bersatu dan berbeda. Ini adalah interaksi bersama dan interrelations individu dan kelompok. Minimum mengacu pada koleksi orang di wilayah geografis.

Tiga elemen

pengertian masyarakat: 1. Masyarakat dapat dianggap sebagai kumpulan orang dengan struktur sosial tertentu, ada, oleh karena itu, koleksi yang tidak masyarakat. Gagasan tersebut sering menyamakan masyarakat dengan masyarakat pedesaan atau pra-industri dan mungkin, di samping itu, memperlakukan masyarakat perkotaan atau industri sebagai positif destruktif. 2. Rasa memiliki atau semangat masyarakat. 3. Semua kegiatan sehari-hari masyarakat, bekerja dan bekerja non, berlangsung dalam wilayah geografis yang mandiri.Rekening yang berbeda-beda masyarakat akan berisi salah satu atau semua unsur-unsur tambahan. Karakteristik masyarakat sebagai berikut: 1. Wilayah informal

5.

Tutup

dan

hubungan


2. Mutuality Pemberian pertolongan 3. Organized interaksi

Pertemuan 10

6. Nilai-nilai dan keyakinan 7. Feeling Kelompok kuat perasaan

4. Budaya kesamaan

Talcott Parsons mendefinisikan masyarakat sebagai kolektivitas anggota yang berbagi wilayah teritorial umum sebagai dasar operasi mereka untuk kegiatan sehari-hari. Menurut masyarakat Tonnies didefinisikan sebagai jenis alami organik dari kelompok sosial yang anggotanya terikat oleh rasa memiliki, diciptakan dari kontak sehari-hari yang mencakup seluruh jajaran aktivitas manusia. Dia telah disajikan gambar yang ideal-khas bentuk asosiasi sosial yang kontras sifat solidaritas dari hubungan sosial di masyarakat dengan skala besar dan hubungan pribadi berpikir menjadi ciri masyarakat industrialisasi. Kingsley Davis mendefinisikan sebagai kelompok teritorial terkecil yang dapat merangkul semua aspek kehidupan sosial. Untuk komunitas Karl Mannheim adalah setiap lingkaran orang-orang yang hidup bersama dan milik bersama dalam sedemikian rupa sehingga mereka tidak berbagi ini atau itu saja tetapi seluruh set kepentingan.

5.2

Norma-Norma dalam Masyarakat Norma yang ditetapkan, baik tersirat maupun tersurat, dan berlaku di dalam

masyarakat adalah berupa tata aturan atau peraturan yang mengikat kelompok individu dalam suatu daerah atau wilayah dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu untuk mengendalikan (controlling) tingkah laku yang dianggap baik. Dalam definisi lain disebutkan bahwa norma-norma merupakan aturan atau rambu-rambu yang membatasi kelompok masyarakat dalam bertingkah laku, agar tidak menyimpang dari kebenaran, batas kepatutan atau etika pergaulan, dan aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan atau hukum negara. Norma juga bisa berisikan tentang aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu, atau ukuran yang dapat dipakai untuk memperbandingkan sesuatu.


Pertemuan 10

Norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, khususnya di Indonesia, di antaranya adalah: 1. Norma agama, adalah aturan atau tatanan tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, agar tidak menyimpang dari kebenaran, 2. Norma sosial, adalah konsep yang mengatur dan mengikat manusia agar bertindak baik dalam pergaulan dengan sesamanya, 3.

Norma susila, adalah konsep yang mengatur tindakan manusia dalam pergaulan sehari-hari, dan

4. Norma adat atau etika pergaulan yang berlaku setempat maupun internasional, serta norma-norma yang tidak tertulis lainnya, namun berlaku umum (culture). Begitu pula dengan norma atau hukum yang diterapkan oleh masyarakat, meliputi hukum agama (syariat agama), hukum negara dengan segala bentuk produk hukum lainnya, dan hukum alam atau hukum rimba. Namun, perlu diingat, menurut Hery Santoso seorang peneliti dan psikoterapis,3) sekaligus penulis dengan nama pena HS Harding, disebutkan bahwa perilaku menyimpang yang "keluar" dari norma-norma kepatutan itu tidak berlaku hanya dibebankan kepada individu saja, melainkan bisa saja terjadi pada kelompok masyarakat itu sendiri. Misal sesuatu yang telah terlanjur "salah kaprah". Sedangkan orang-orang yang tetap berpegang teguh pada norma disebut tindakan yang bersifat normatif.

5.2.1

Norma Tidak Tertulis Norma tidak tertulis adalah aturan main yang tidak tampak jelas produk

hukumnya dan siapa yang membuatnya, namun berlaku dalam pergaulan antar individu di tengah pergaulan masyarakat baik di perkotaan (kota besar) maupun di daerah pelosok pedesaan, seperti hukum adat yang humanis dan lugu, polos, atau begitu sederhana, namun mengikat yang tiada pandang bulu siapa pelakunya. Contoh kasus: Pada kelompok masyarakat tertentu tidak akan dengan mudahnya dapat menerima atau menghilangkan ingatan dari dalam diri mereka tentang masa lalu


Pertemuan 10

seseorang yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma, agama, negara dan hukum yang berlaku. Di mana, mereka seolah-olah tidak dapat melegitimasi perubahan sikap dan sifat seseorang yang bisa berubah secara spontan. Misalnya, mantan seorang napi yang secara tiba-tiba dan dalam waktu sekejab berubah menjadi seorang Mubaligh atau ahli Zikir. Sebaliknya masyarakat umum telah terlanjur melegitimasi suatu kebenaran yang salah kaprah. Di mana mereka tidak dapat dengan mudah menerima atau percaya begitu saja kalau seseorang pada hari sebelumnya adalah pemain judi, tetapi saat keesokan malamnya menjadi seorang Imam dalam suatu Majelis Zikir di Masjid maupun Musholla.

5.2.3

Norma Tertulis Norma tertulis adalah peraturan atau aturan main yang tampak jelas bentuk

produk hukum (legalistas)-nya dan siapa pembuatnya, di antaranya yaitu; 1. Negara berupa norma, aturan protokoler, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai produk hukum negara, dan 2. Agama atau syariat Agama, adalah berupa kaidah-kaidah yang diturunkan langsung oleh Allah Tuhan Yang Esa melalui para Nabi dan Rasul-Nya.

5.2.4

4 Macam Norma Dalam Masyarakat 1. Cara (usage)-- Cara adalah suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat tetapi tidak secara terus-menerus. Contoh: cara makan yang wajar dan baik apabila tidak mengeluarkan suara seperti hewan. 2.

Kebiasaan (Folkways)--Kebiasaan merupakan suatu bentuk perbuatan berulang-ulang dengan bentuk yang sama yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan-tujuan jelas, dianggap baik dan benar. Contoh: Memberi hadiah kepada orang-orang yang berprestasi dalam suatu kegiatan atau kedudukan, memakai baju yang bagus pada waktu pesta.


Pertemuan 10

3. Tata kelakuan (Mores)-- Tata kelakuan adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Dalam tata kelakuan terdapat unsur memaksa atau melarang suatu perbuatan. Contoh: Melarang pembunuhan, pemerkosaan, atau menikahi saudara kandung. 4. Adat istiadat (Custom)--Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya.

5.2.5

Kode Etik Kode etik adalah tatanan etika yang disepakati oleh suatu kelompok masyarakat

tertentu. Contoh: kode etik jurnalistik, kode etik perwira, kode etik kedokteran. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sangsi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.

5.2.6

Norma Sosial Norma-norma sosial tumbuh dari nilai sosial dan keduanya berfungsi untuk

membedakan perilaku sosial manusia dari spesies lainnya. Pentingnya belajar dalam perilaku bervariasi dari spesies ke spesies dan berhubungan erat dengan proses komunikasi. Hanya manusia mampu komunikasi simbolis yang rumit dan penataan perilaku mereka dalam hal preferensi abstrak yang kita sebut nilai-nilai. Norma adalah alat melalui mana nilai-nilai yang disajikan dalam perilaku. Norma umum merupakan aturan-aturan dan peraturan yang hidup dalam kelompok. Atau mungkin karena kata-kata, aturan dan peraturan, panggilan ke pikiran semacam daftar formal, kita bisa lihat norma sebagai standar perilaku kelompok. Untuk sementara beberapa yang sesuai standar perilaku di masyarakat kebanyakan ditulis, banyak dari mereka yang tidak formal. Banyak belajar, informal, dalam interaksi dengan orang lain dan diwariskan "demikian dari generasi ke generasi.


Pertemuan 10

Istilah "norma" mencakup rentang yang sangat luas, sehingga seluruh jajaran perilaku mungkin termasuk didalamnya. Sosiolog telah menawarkan definisi sebagai berikut. Norma-norma sosial adalah aturan yang dikembangkan oleh sekelompok orang yang menentukan bagaimana orang harus, mungkin, tidak boleh, dan tidak harus bersikap dalam berbagai situasi. "Mei" dalam definisi norma menunjukkan bahwa, di kebanyakan kelompok, ada berbagai perilaku di mana individu diberikan pilihan yang cukup. Anak perempuan negara-negara Barat dapat memilih untuk mengenakan gaun atau halters dan celana jins. Pemakaman dapat diadakan dengan atau tanpa bunga, dengan peti mati terbuka atau tertutup, dengan atau tanpa partisipasi agama, dan sebagainya. Sisa dari definisi, termasuk 'perilaku harus-bukan' dan 'harus-tidak', mungkin tidak memerlukan ilustrasi panjang karena contoh tersebut tersirat dalam apa yang telah dikatakan. Kita tidak harus bersendawa di depan umum, membuang sampah di jalan, jalankan tanda-tanda berhenti, atau berbohong. Kita tidak harus membunuh orang lain atau melakukan hubungan seksual dengan adik seseorang atau saudara.

5.3

Lembaga Sosial Sebuah lembaga sosial kompleks, terintegrasi seperangkat norma-norma sosial

yang diselenggarakan di sekitar pelestarian nilai sosial dasar. Sosiolog tidak mendefinisikan lembaga dengan cara yang sama seperti halnya orang di jalan. Orang cenderung menggunakan istilah "lembaga" sangat longgar, untuk gereja-gereja, rumah sakit, penjara, dan banyak hal lainnya sebagai lembaga. Sosiolog sering berpandangan bahwa lembaga "istilah" untuk menggambarkan sistem normatif yang beroperasi di lima bidang dasar kehidupan, yang dapat ditunjuk sebagai lembaga utama. (1) Dalam menentukan kekerabatan; (2) dalam penyediaan untuk penggunaan kekuatan yang sah, (3) dalam mengatur distribusi barang dan jasa; (4) dalam transmisi pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan (5) dalam mengatur kami sehubungan dengan supranatural. Dalam bentuk singkat, atau sebagai konsep, kelima institusi dasar yang disebut keluarga, pemerintah, ekonomi, pendidikan dan agama.


Pertemuan 10

Lima lembaga utama yang ditemukan di antara semua kelompok manusia. Mereka tidak selalu seperti yang diuraikan atau yang berbeda dari satu sama lain, namun dalam bentuk dasar akhirnya, mereka ada di mana-mana. Universalitas menunjukkan bahwa mereka berakar di alam manusia dan bahwa mereka sangat penting dalam pengembangan dan pemeliharaan perintah. Sosiolog operasi dalam hal model fungsionalis masyarakat telah memberikan penjelasan yang paling jelas dari fungsi yang dilayani oleh lembaga-lembaga sosial.

5.4

Grup Sosial Sebuah kelompok sosial terdiri dari dua atau lebih orang-orang yang berinteraksi

satu sama lain dan yang mengenali diri mereka sebagai sebuah unit sosial yang berbeda. Definisi ini cukup sederhana, tetapi memiliki implikasi yang signifikan. Sering menyebabkan interaksi orang untuk berbagi nilai-nilai dan keyakinan. Kesamaan dan interaksi yang menyebabkan mereka untuk mengidentifikasi satu sama lain. Identifikasi dan lampiran, pada gilirannya, merangsang lebih sering dan intens interaksi. Setiap kelompok memelihara solidaritas dengan semua kelompok lainnya dan jenis lain dari sistem sosial. Kelompok yang paling stabil dan bertahan lama adalah unit sosial. Mereka yang penting baik kepada anggota mereka dan masyarakat luas. Melalui perilaku yang teratur dan dapat diprediksi mendorong, kelompok membentuk fondasi yang terletak di masyarakat. Dengan demikian, keluarga, desa, partai politik dengan serikat buruh adalah semua kelompok sosial. Ini, perlu dicatat adalah berbeda dari kelas-kelas sosial, kelompok status atau orang banyak, yang tidak hanya struktur kurangnya tetapi yang anggotanya kurang menyadari atau bahkan tidak menyadari keberadaan kelompok. Ini telah disebut kuasi-kelompok atau pengelompokan. Namun demikian, perbedaan antara kelompok-kelompok sosial dan kuasi-kelompok ini adalah cairan dan variabel sejak kuasi-kelompok yang sangat sering menimbulkan kelompok-kelompok sosial, seperti misalnya, kelas sosial menimbulkan partai politik.****


Pertemuan 10

BAB VI RELATIVESME BUDAYA DAN PERUBAHAN SOSIAL

6.1

Relativisme Budaya Ini adalah metode dimana masyarakat yang berbeda atau budaya dianalisis secara

objektif tanpa menggunakan nilai-nilai budaya satu untuk menilai nilai lain. Kita tidak mungkin memahami tindakan kelompok lain jika kita menganalisis mereka dalam hal motif dan nilai-nilai. Kita harus menafsirkan perilaku mereka dalam terang motif mereka, kebiasaan dan nilai-nilai jika kita ingin memahami mereka. Relativisme budaya berarti bahwa fungsi dan makna dari suatu sifat yang relatif terhadap setting budayanya. Sifat A adalah baik ataupun buruk pada dirinya sendiri. Itu baik atau buruk hanya dengan mengacu pada budaya di mana ia berfungsi. Pakaian yang baik di Kutub Utara tetapi tidak di daerah tropis. Di beberapa masyarakat yang sering berburu wajah lama kelaparan menjadi lemak yang baik, melainkan memiliki nilai hidup yang nyata dan orang gemuk yang dikagumi. Dalam masyarakat kita menjadi lemak tidak hanya tidak perlu tapi dikenal tidak sehat dan lemak orang tidak dikagumi. Konsep relativisme budaya tidak berarti bahwa semua kebiasaan yang sama-sama berharga, juga tidak berarti bahwa tidak ada kebiasaan yang berbahaya. Beberapa pola perilaku dapat merugikan di mana-mana, tapi bahkan pola seperti melayani beberapa tujuan dalam budaya dan masyarakat akan menderita kecuali pengganti disediakan. Titik sentral dalam relativisme budaya adalah bahwa dalam suatu ciri khusus tertentu pengaturan budaya benar karena mereka bekerja dengan baik dalam menetapkan bahwa meskipun sifat-sifat lainnya yang salah karena mereka akan berbenturan dengan bagianbagian menyakitkan budaya itu.

6.2

Perubahan Sosial Budaya Perubahan sosial budaya dapat terjadi bila sebuah kebudayaan melakukan kontak

dengan kebudayaan asing. Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya


Pertemuan 10

merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan. Ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi perubahan sosial: 1. Tekanan kerja dalam masyarakat 2. Keefektifan komunikasi 3. Perubahan lingkungan alam. Perubahan budaya juga dapat timbul akibat timbulnya perubahan lingkungan masyarakat, penemuan baru, dan kontak dengan kebudayaan lain. Sebagai contoh, berakhirnya zaman es berujung pada ditemukannya sistem pertanian, dan kemudian memancing inovasi-inovasi baru lainnya dalam kebudayaan.

6.3

Penetrasi Kebudayaan Yang dimaksud dengan penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu

kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara: 1. Penetrasi Damai (Penetration Pasifique) Masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. Misalnya, masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. Penerimaan kedua macam kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik, tetapi memperkaya khasanah budaya masyarakat setempat. Pengaruh kedua kebudayaan ini pun tidak mengakibatkan hilangnya unsur-unsur asli budaya masyarakat. Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan Akulturasi, Asimilasi, atau Sintesis. Akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Contohnya, bentuk bangunan Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dan kebudayaan India.


Asimilasi

adalah

Pertemuan 10

bercampurnya

dua

kebudayaan

sehingga

membentuk

kebudayaan baru. Sintesis adalah bercampurnya dua kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang sangat berbeda dengan kebudayaan asli. 2. Penetrasi Kekerasan (Penetration Violante) Masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. Contohnya, masuknya kebudayaan Barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat. Wujud budaya dunia barat antara lain adalah budaya dari Belanda yang menjajah selama 350 tahun lamanya. Budaya warisan Belanda masih melekat di Indonesia antara lain pada sistem pemerintahan Indonesia.

6.4

Kebudayaan Sebagai Mekanisme Stabilisasi Teori-teori yang ada saat ini menganggap bahwa (suatu) kebudayaan adalah

sebuah produk dari stabilisasi yang melekat dalam tekanan evolusi menuju kebersamaan dan kesadaran bersama dalam suatu masyarakat, atau biasa disebut dengan tribalisme. (Kebudayaan di antara masyarakat). Sebuah kebudayaan besar biasanya memiliki sub-kebudayaan (atau biasa disebut sub-kultur), yaitu sebuah kebudayaan yang memiliki sedikit perbedaan dalam hal perilaku dan kepercayaan dari kebudayaan induknya. Munculnya sub-kultur disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena perbedaan umur, ras, etnisitas, kelas, aesthetik, agama, pekerjaan, pandangan politik dan gender. Ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat ketika berhadapan dengan imigran dan kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan asli. Cara yang dipilih masyarakat tergantung pada seberapa besar perbedaan kebudayaan induk dengan kebudayaan minoritas, seberapa banyak imigran yang datang, watak dari penduduk asli, keefektifan dan keintensifan komunikasi antar budaya, dan tipe pemerintahan yang berkuasa:


Pertemuan 10

1. Monokulturalisme Pemerintah mengusahakan terjadinya asimilasi

kebudayaan sehingga

masyarakat yang berbeda kebudayaan menjadi satu dan saling bekerja sama. 2. Leitkultur (kebudayaan inti) Sebuah model yang dikembangkan oleh Bassam Tibi di Jerman. Dalam Leitkultur, kelompok minoritas dapat menjaga dan mengembangkan kebudayaannya sendiri, tanpa bertentangan dengan kebudayaan induk yang ada dalam masyarakat asli. 3. Melting Pot Kebudayaan imigran/asing berbaur dan bergabung dengan kebudayaan asli tanpa campur tangan pemerintah. 4. Multikulturalisme Sebuah kebijakan yang mengharuskan imigran dan kelompok minoritas untuk menjaga kebudayaan mereka masing-masing dan berinteraksi secara damai dengan kebudayaan induk.

6.5

Perilaku Menyimpang Perilaku menyimpang secara sosiologis dan generallly dapat diartikan sebagai

setiap perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial. Menurut arti bahasa yang termuat dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KLBI)1), perilaku menyimpang diterjemahkan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang mengacu pada norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Perilaku seperti itu__penyimpangan perilaku atau perilaku menyimpang__terjadi karena seseorang mengabaikan norma, aturan, atau tidak mematuhi patokan baku, berupa produk hukum baik yang tersirat maupun tersurat dan berlaku di tengah masyarakat. Sehingga perilaku (pelaku)nya sering disematkan dengan istilah-


Pertemuan 10

istilah negatif, yang notabene dianggap kontraproduktif dengan aturan yang sudah ditetapkan atau terdapat di dalam norma-norma maupun hukum Agama dan negara. Beberapa defenisi perilaku menyimpang, yang diajukan oleh beberapa Sosiolog, antara lain : 1. J James Vander Zanden, Perilaku meyimpang Perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang. 2. J Robert M. Z. Lawang, Perilaku menyimpang Semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial (masyarakat) dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang untuk memperbaiki hal tersebut. 3. J Bruce J. Cohen, Perilaku menyimmpang Setiap

perilaku

yang

tidak

berhasil

menyesuaikan

diri

(tidak

bisa

bersosialisasi/beradaptasi) dengan kehendak-kehendak masyarakat. 4. J Paul B. Horton, Perilaku menyimpang Setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat

Perilaku menyimpang atau penyimpangan perilaku itu sendiri dapat dipetakan dalam tinjauan beberapa aspek dan sudut pandang, di antaranya: 1. Seks, atau berkenaan dengan kebutuhan biologis individu maupun kelompok, perilakunya disebut sebagai penyimpangan seks atau seks menyimpang. 2. Hukum Negara dan Agama, atau hak hidup individu, atau berkenaan dengan motif seseorang dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya yang esensial, perilakunya disebut dengan penyimpangan atau pelanggaran hukum dan/atau norma agama. 3. Perilaku, berkenaan dengan cara berfikir atau pandangan dan perbuatan atau tingkah laku individu yang tidak sesuai dengan etika pergaulan yang berlaku di dalam masyarakat, perilakunya disebut dengan perilaku menyimpang.


Pertemuan 10

4. Keilmuan, berkenaan dengan cara berfikir (kognitif), konsep, pandangan, gagasan, dogma, teori yang diajukan ke tengah masyarakat berpengetahuan (knowledge society) dan tidak sejalan dengan hukum, ketetapan, postulat yang telah berlaku (mapan) sebelumnya, disebut dengan penyimpangan konsep atau teori.

6.5.1

Bias Perilaku Perilaku menyimpang dalam konteks agama, secara ekstrem perilakunya

diberikan stempel sebagai pendosa atau orang sesat, termasuk ajaran dan faham yang disiarkannya kepada masyarakat dianggap bertentangan dengan syariat maupun akidah agama disebut sebagai ajaran sesat. Dalam beberapa bukunya, seperti yang tercamtum di bawah, Hery Santoso (HS Harding) banyak mengungkapkan contoh-contoh kasus yang telah lama berkembang dan tersembunyi di dalam kehidupan seharihari, terutama tentang perilakuperilaku yang menyimpang di luar dari batas kelaziman dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

6.5.2

Penyimpangan Individualistik Penyimpangan perilaku yang bersifat individual atau personal (pribadi) dan tidak

menggeret pada seseorang, orang kedua, atau pihak lain di luar dirinya, dapat terjadi dikarenakan adanya pengaruh dari pengalaman di masa lalunya yang kebanyakan "kurang menyenangkan", hingga menumbuhkan rasa (sense) semacam "virus" yang keliru di dalam pandangan (persepsi dan interpretasi)nya. Misalnya, perlakuan kasar yang kerap diterimanya di masa kecil (lampau) akan membentuk karakter yang tertanam kuat dalam ingatan hingga terbawa pada saat ia telah menginjak usia dewasa. Di mana orang itu akan berlaku "kasar" dalam urusan seks saat ia telah memasuki kehidupan berumah tangga. Tidak hanya sampai di situ saja, keadaan yang terbentuk pada dirinya akan terbawa pula dalam sifat menurun, bawaan, gnosis, kromosom dalam turunannya. Sehingga ada kemungkinan dapat timbul konflik dalam


Pertemuan 10

kehidupan domestik berumah tangganya, atau dikenal dengan konflik rumah tangga yang salah satunya terpicu oleh faktor perilaku menyimpang dalam seks pribadi orang tersebut.

6.6

Asimilasi Asimilasi Istilah '' lagi adalah dalam penggunaan umum, yang paling sering

diterapkan pada proses dimana sejumlah besar migran dari Eropa terserap ke dalam populasi Amerika selama 19 dan bagian awal abad ke-20. Asimilasi imigran adalah satu set dramatis dan sangat terlihat dari peristiwa dan menggambarkan proses dengan baik. Ada jenis lain dari asimilasi tetapi, dan ada aspek asimilasi migran Eropa yang dapat dimasukkan dalam bentuk proposisional. Pertama, asimilasi adalah proses dua arah. Kedua, asimilasi kelompok maupun individu terjadi. Ketiga beberapa asimilasi mungkin terjadi di semua situasi interpersonal abadi. Keempat, asimilasi sering tidak lengkap dan menciptakan masalah penyesuaian bagi individu. Dan, kelima, asimilasi tidak berjalan sama cepat dan sama efektif dalam semua situasi antar-kelompok. Menurut Young dan Mack, Asimilasi adalah fusi atau campuran dari dua kelompok sebelumnya yang berbeda menjadi satu. Untuk Bogardus Asimilasi adalah proses sosial dimana sikap banyak orang bersatu dan dengan demikian berkembang menjadi kelompok bersatu. Biesanz menjelaskan Asimilasi adalah proses sosial dimana individu atau kelompok datang untuk berbagi sentimen yang sama dan tujuan. Untuk Ogburh dan Nimkoff; Asimilasi adalah proses dimana individu atau kelompok yang sama sekali berbeda dan diidentifikasi menjadi kepentingan mereka dan pandangan. Asimilasi adalah proses lambat dan bertahap. Butuh waktu. Misalnya, imigran meluangkan waktu untuk mendapatkan berasimilasi dengan kelompok mayoritas. Asimilasi berkaitan dengan penyerapan dan penggabungan budaya dengan yang lain.

6.7

Akulturasi Istilah ini digunakan untuk menggambarkan baik proses kontak antara budaya

yang berbeda dan juga kebiasaan kontak tersebut. Sebagai proses kontak antara budaya, akulturasi mungkin melibatkan interaksi sosial baik langsung atau hubungan ke budaya lain melalui media komunikasi massa. Sebagai hasil dari kontak tersebut, mengacu pada


Pertemuan 10

asimilasi akulturasi dengan satu kelompok budaya lain yang memodifikasi budaya yang ada dan jadi identitas perubahan grup. Mungkin ada ketegangan antara lama dan budaya baru yang mengarah pada mengadaptasi dari baru serta lama.

6.8

Nilai Nilai Istilah '' memiliki makna dalam sosiologi yang baik mirip dengan namun

berbeda dari makna yang ditugaskan dalam percakapan sehari-hari. Dalam penggunaan sosiologis, nilai-nilai kelompok konsepsi keinginan hal-hal yang relatif. Kadang-kadang nilai 'harga berarti''. Tetapi konsep sosiologis nilai jauh lebih luas daripada di sini tak satu pun dari obyek yang dibandingkan dapat diberi harga. Apa nilai, untuk ilustrasi, hak setiap manusia untuk martabat dibandingkan dengan kebutuhan untuk meningkatkan aspek-aspek teknis pendidikan? Masalah ini secara langsung terlibat dalam desegregasi sekolah umum dan telah diperdebatkan sengit. Beberapa upaya telah dilakukan untuk memperkirakan biaya dolar dari sistem yang lama sekolah terpisah dan, baru-baru ini, telah dibuat estimasi biaya menggunakan baik hitam dan putih anak-anak untuk mengakhiri segregasi. Sebagian besar biaya sosial dari dua sistem, Namun, menentang pernyataan dalam hal moneter dan kebanyakan orang mengambil posisi mereka mengenai masalah ini dalam hal keyakinan yang dipegang teguh tentang apa yang penting dalam hidup. Gagasan keyakinan yang dipegang teguh lebih ilustrasi dari konsep nilai sosiologis daripada konsep harga. Selain itu, ada empat aspek lain dari konsep nilai sosiologis. Mereka adalah: (1) nilai-nilai yang ada pada berbagai tingkat umum atau abstraksi, (2) nilai cenderung disusun secara hirarkis (3) nilai-nilai yang eksplisit dan implisit dalam berbagai derajat, dan (4) nilai-nilai yang sering bertentangan dengan satu sama lain***


Pertemuan 10

BAB VII SISTEM SOSIAL DALAM PROSES SOSIAL

7.1

Unsur-unsur Sistem dan Proses Sosial Sistem adalah suatu kesatuan dari banyak unsur yang dapat menghasilkan output

tertentu. Sistem terbentuk oleh adanya komponen-komponen atau unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain membentuk suatu jaringan. Masing-masing komponen mempunyai fungsi sendiri yang berbeda satu dengan lainnya. Fungsi komponen yang satu dipengaruhi oleh fungsi komponen lain yang berhubungan dengannya. Kualitas output sistem tergantung pada kualitas fungsi setiap komponen. Kalau salah satu komponen tak ada atau tak berfungsi maka fungsi sistem akan terganggu atau tak berfungsi sama sekali. Kelompok sebagai suatu Sistem Sosial, Kelompok

:

1. Orang-orang yang saling berinteraksi. 2. Mempunyai pola perilaku : teratur, sistematis. 3. Bisa diidentifikasi bagian-bagiannya. 4. Bisa dilihat sebagai suatu sistem sosial.

7.1.1

Unsur- unsur Pokok Sistem Sosial:

1) Tujuan (Goal) Segala sesuatu yang ingin dicapai Kelompok. 2) Keyakinan (Beliefs) Pengetahuan atau aspek kognitif yang dimiliki oleh sistem/Kelompok. Segala sesuatu yang dianggap benar oleh sistem/Kelompok. 3) Sentimen atau perasaan (Sentiments/Feeling) Perasaan-perasaan dan emosi (aspek affektif) yang ada dalam Sistem/Kelompok.


Pertemuan 10

4) Norma (Norms) Perilaku baku (standar) yang dapat diterima oleh Sistem/ Kelompok. 5) Sanksi (Sanctions): Sistem penghargaan dan hukuman. 6) Peranan Kedudukan (Status Roles) i. Setiap kedudukan memiliki seperangkat peranan yang harus dilaksanakan oleh orang yang bersangkutan. ii.Peranan-peranan itu lalu menjadi seperangkat norma. iii.Konsep-konsep yang terkait :  role collision (tabrakan)  role incompatibility (tidak cocok/ tidak sesuai)  role confusion (membingungkan). 7) Kewenangan/Kekuasaan/ (Power/Authority): a. Kewenangan mengontrol/mengendalikan orang lain. b. Kewenangan mengambil keputusan c. Berpengaruh kepada orang lain dalam kelompok. 8) Jenjang Sosial (Social Rank) a. Kedudukan b. Prestise (gengsi) 9) Fasilitas (Facility): Wahana ataupun alat yang perlu untuk mencapai tujuan kelompok. 10) Tekanan dan Ketegangan (Stress and Strain): a. Tekanan mental b. Ketegangan jiwa.

Secara teoritis Kelompok sebagai Sistem Sosial yang sehat harus memiliki kesepuluh unsur pokok itu. Perlu diteliti apakah Kelompok yang dalam pengamatan memang memiliki unsur-unsur pokok itu. Masing-masing unsur merupakan perubah, yang mempunyai pengaruh pada interaksi anggota dalam kelompok, juga akan berpengaruh pada perilaku individu dan perilaku kelompok.


7.1.2

Pertemuan 10

Proses Sosial (Social Process)

a) Komunikasi Mutlak untuk terjadinya interaks. b) Memelihara Batas Batas antara kelompok dan diluarnya harus jelas dan dijaga dari pengaruhpengaruh luar yang merugikan. c) Kaitan Sistemik (Systemic linkage) Setiap kelompok perlu memiliki hubungan dengan sistem sosial yang lain. 1. Untuk mendapatkan inputs untuk kelompok. 2. Untuk menyalurkan output dari kelompok. d) Pelembagaan (Institutionalization) Proses pemantapan segala sesuatu yang perlu bagi kehidupan yang baik dari kelompok, termasuk : struktur, norma, kewenangan, dll. e) Sosialisasi (Socialization) “mendidik” anggota baru agar cepat dapat menyesuaikan diri dengan kelompok, dan dapat berperilaku yang dapat diterima oleh kelompok. f) Kontrol Sosial (Social Control) Ada mekanis-me yang memantau dan mengevaluasi serta menja-tuhkan sanksi kepada anggota sistem yang menyim-pang dari norma.

Proses sosial ini dapat dianalogikan dengan proses fisiologi yang terjadi pada tubuh hewan dan manusia. Kalau proses ini tak ada/tak baik, maka hewan akan sakit/mati. Unsur-unsur Proses Sosial itu juga merupakan variables yang kondisinya bisa baik, tetapi bisa juga kondisinya tidak baik. Sistem Sosial yang sehat (dinamis, produktif, efektif) adalah yang unsur-unsurnya berproses atau berfungsi secara baik.


Pertemuan 10

Sistem Sosial yang tidak dinamis (tidak produktif, tidak efektif, dll) biasanya yang salah satu atau lebih dari unsur-unsur prosesnya tidak berfungsi secara baik, atau salah satu atau beberapa unsur pokoknya tidak dalam kondisi yang baik. Untuk meningkatkan dinamika sistem sosial bisa dilaku-kan dengan cara memperbaiki unsur pokok dan atau unsur proses sosial yang keadaannya kurang baik

7.2

Sistem Nilai dan Stratifikasi Sosial Basrowi menyatakan, sistim nilai adalah nilai inti (core value) dari masyarakat

yang dijunjung tinggi dan diakui oleh setiap manusia di dunia untuk berprilaku. Sistim nilai sering diasosiasikan dengan “value” dan “norms”. Menurut Giddens, “value” adalah suatu konsep yang memberikan makna dan menyediakan tuntunan untuk umat manusia sebagaimana mereka berinteraksi dalam lingkungan sosialnya. Sedangkan “norms” adalah aturan atau perilaku yang merefleksikan atau menjelma dalam sebuah nilai budaya. “Value” dan “Norms” bekerja bersama untuk mengarahkan dan menentukan bagaimana anggota dari suatu budaya berperilaku sesuai dengan lingkungannya.(Giddens, 2004). Ibrahim (2002), menyatakan, sistim norma merupakan sejumlah norma yang terangkai dan berkaitan satu sama lain. Norma norma ini mempunyai kekuatan yang mengikat yang berbeda beda dan atas dasar kekuatan mengikatnya ini maka dikenal dengan istilah kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat

7.2.1

Stratifikasi Sosial Stratifikasi Sosial berasal dari kata stratum yang berarti : strata atau lapisan.

Menurut Sorokin, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas kelas secara bertingkat (hirarkis). Dasar dan inti pelapisan dalam masyarakat adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban di antara anggota anggota masyarakat. Ibrahim (2002) berpendapat bahwa pelapisan sosial merupakan proses penempatan diri di dalam suatu lapisan (subyektif) atau menempatkan orang ke dalam


Pertemuan 10

lapisan (obyektif). Secara sederhana, pelapisan sosial dalam masyarakat muncul karena “ada sesuatu yang bernilai” dibanding dengan yang lainnya. Menurut Basrowi, stratifikasi sosial dalam masyarakat pada prinsipnya dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam : 1. Stratifikasi berdasarkan ekonomis 2. Stratifikasi berdasarkan politis 3. Stratifikasi berdasarkan jabatan jabatan tertentu dalam masyarakat. Ketiga dasar stratifikasi tersebut satu sama lain saling berhubungan. Dalam sistim sosial komunitas desa, mereka yang digolongkan dalam strata atas di desa adalah para pamong desa, orang kaya desa, golongan terdidik setempat, para ulama, dsb. Strata menengah adalah orang yang tingkat ekonominya sedang, para pedagang, petani kecil, dll. Strata bawah adalah para buruh dan orang yang tidak memiliki tanah (landless)

7.2.3

Bagaimana Stratifikasi Sosial Stratifikasi sosial memiliki tiga dimensi, yaitu : 1. Kekuasaan, kesempatan yang ada pada seseorang untuk melaksanakan kemauannya dalam suatu tindakan sosial. 2. Previlege, berarti hak istimewa, hak mendahului, dan hak untuk memperoleh perlakuan khusus dalam kehidupan bersama. 3. Prestise, berarti kehormatan dan harus dikaitkan dengan suatu sistim sosial tertentu.

Pelapisan-pelapisan sosial mengalami perkembangan atau perubahan tergantung dari kehidupan masyarakat setempat atau masyarakat lainnya dalam lingkup yang lebih luas. Ada dua sifat pelapisan sosial yang mempengaruhi perubahannya, yaitu : 1. Stratifikasi sosial yang bersifat tertutup,


Pertemuan 10

bercirikan sulitnya seseorang untuk berpindah dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Ex. Kasta. 2. Stratifikasi sosial yang bersifat terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berpindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan usaha berdasar kecakapan sendiri.

7.2.4

Unsur-unsur lapisan dalam masyarakat: 1. Kedudukan (status) Tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. a. Ascribed status adalah status seseorang karena kelahirannya. b.

Achieved status adalah kedudukan seseorang yang diperoleh melalui usaha yang disengaja.

c. Assigned status adalah kedudukan yang diberikan oleh orang lain 2. Peranan (role), Akan mengatur perilaku seseorang, juga dapat meramalkan perbuatan orang lain dalam batas tertentu sehingga orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilakunya dengan perilaku orang orang dikelompoknya.

7.3

Interaksi-Komunikasi Sosial

7.3.1

Ciri-ciri Interaksi Sosial Interaksi sosial (Giddens, 2004) adalah suatu proses yang mana kita bertindak

dan bereaksi atau memberikan respon terhadap orang-orang disekitar kita. Ciri ciri interaksi sosial : a. Jumlah pelaku lebih dari satu orang b. Terjadinya komunikasi antara pelaku melalui kontak sosial c. Mempunyai maksud dan tujuan tertentu d. Dilaksanakan melalui suatu pola sistem tertentu


Pertemuan 10

Pola sistem sosial kelak akan menciptakan suatu pola hubungan sosial yang relatif baku atau tetap apabila interaksi sosial itu terjadi berulang-ulang dalam kurun waktu yang relatif lama. Pola seperti ini dapat di jumpai dalam bentuk sistem nilai dan norma. 1. Tujuan yang jelas 2. Kebutuhan yang jelas dan bermanfaat 3. Adanya kesesuaian dan berhasil guna, serta 4. Adanya kesesuaian dengan kaidah-kaidah sosial yang berlaku

7.3.2

Komunikasi Sosial Dasar terjadinya interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi. Syani

(2002) berpendapat, bahwa kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih melalui percakapan dengan saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing masing dalam kehidupan masyarakat. a. Dalam Kontak sosial dapat terjadi hubungan positif atau negatif tergantung dari saling pengertian akan tujuan masing masing. b. Kontak sosial dapat berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Komunikasi adalah suatu proses saling memberikan tafsiran kepada atau dari perilaku pihak lain: a. Melalui tafsiran pada perilaku orang lain, seseorang mewujudkan perilaku sebagai reaksi terhadap maksud atau peran yang ingin disampaikan oleh pihak lain itu. b. Komunikasi dapat diwujudkan dengan pembicaraan, gerak gerik fisik ataupun perasaan. c. Komunikasi menuntut adanya pemahaman makna atas suatu pesan dan tujuan bersama masing masing pihak. Sitorus (2000) berpendapat selain karena kontak dan komunikasi, interaksi sosial juga dapat berlangsung atas dasar:


Pertemuan 10

1. Imitasi , yaitu suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain 2. Sugesti, adalah cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berfikir panjang. 3. Identifikasi, adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. 4. Simpati, adalah perasaan “tertarik” yang timbul dalam diri seseorang dan membuatnya merasa seolah olah berada dalam keadaan orang lain.

7.3.3

4 Bentuk Interaksi Sosial Secara mendasar ada empat macam bentuk interaksi sosial yang ada dalam

masyarakat: 1. Kerjasama, suatu bentuk proses sosial dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing masing. 2. Persaingan, merupakan suatu usaha dari seseorang untuk mencapai sesuatu yang lebih daripada yang lainnya. 3. Akomodasi, suatu keadaan hubungan antara kedua belah pihak yang menunjukkan keseimbangan yang berhubungan denagn nilai dan norma norma sosial yang berlaku di masyarakat. 4. Pertikaian (pertentangan), bentuk persaingan yang berkembang ke arah negatif


Pertemuan 10

Gambar 5. Olahraga merupakan salah satu bentuk dari Komunikasi Sosia


Pertemuan 10

BAB VIII Kepemimpinan

8.1

Sekilas Tentang Kepemimpinan Manusia merupakan Method yang terpenting dan sangat menentukan bagi

berhasil atau tidaknya sesuatu usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan, yang seharusnya dapat dicapai dengan cara yang efisien dan ekonomis. Sebaik–baiknya dan serasionil–serasionilnya sesuatu rencana disusun disertai dengan pengorganisasian yang efektif, serta dilengkapi dengan peralatan yang modern, Method kerja yang baik dan biaya yang cukup, namun apabila manusia yang melaksanakan tidak cakap dan tidak mempunyai moril atau semangat kerja yang cukup tinggi, maka hasilnyapun akan belum memuaskan, bahkan mungkin menimbulkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan efisien tersebut. Agar sesuatu penyelenggaraan kerja di dalam mencapai tujuan efisien dan ekonomis dapat berhasil dengan sukses diperlukan adanya kemampuan dan kecakapan setiap manager pimpinan penyelenggaraan kerja di dalam memimpin orang–orang bawahannya sedemikian rupa sehingga mereka mempunyai kemampuan dan kemauan kerja dalam suatu kerjasama yang harmonis untuk melaksanakan tugas–tugas dengan teratur serta tertib. Salah satu cara untuk menguasai dan menggerakan orang–orang agar mempunyai niat kerja dengan penuh keinsyafan dan keikhlasan ialah dengan melaksanakan fungsi kepemimpinan dengan baik dalam setiap melaksanakan tugas.

8.2

Pengertian Kepemimpinan Kepemimpinan ialah suatu usaha kegiatan untuk mempengaruhi prilaku orang

lain atau kelompok agar bekerjasama menuju kepada suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama.


Pertemuan 10

Dengan demikian pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi prilaku orang lain agar mau bekerjasama untuk mencapai tujuan.

8.3

Teori lahirnya kepemimpinan. Mengenai timbulnya seorang pemimpin oleh para ahli teori kepemimpinan telah

dikemukakan beberapa teori yang berbeda–beda. Namun demikian, apabila beberapa teori itu dianalisa, akan terlihat adanya tiga teori yang menonjol, ialah:

a) Teori Genetis Dalam teori Genetis mengatakan bahwa “Leader are born and not made” seseorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan bakat– bakat kepemimpinan. Dalam keadaan yang bagaimanapun seseorang itu ditempatkan bekerja, karena ia telah ditakdirkan jadi pemimpin, satu saat akan timbul jadi pemimpin.

b) Teori Sosial Dalam teori sosial mengatakan “Leaders are made and not born”. Merupakan kebalikan teori genetis. Para penganut teori sosial mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Biasanya ada seorang pemimpin pada waktu masa kanak– kanak, namun ia sama saja dengan anak–anak lain teman sepermainannya, tidak ada tanda–tanda menonjol tentang bakat kepemimpinannya. Tetapi setelah selesai pendidikannya ditempatkan bekerja dalam suatu unit organisasi, kemudian diangkat jadi kepala pemimpin, ternyata ia menjadi seorang pemimpin yang baik.

c) Teori Ekologis Karena teori genetis dan teori sosial tidak seluruhnya mengandung kebenaran, maka sebagai reaksi kepada kedua teori tersebut, teori ekologis yang pada intinya berarti bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia pada waktu lahirnya memiliki bakat–bakat kepemimpinan, kemudian dikembangkan melalui


Pertemuan 10

pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkannya mengembangkan bakat yang dimiliki sejak kecil. Teori ekologis menggabungkan segi–segi positif dari teori genetis dan teori sosial dan dapat dikatakan merupakan teori yang paling mendekati kebenaran.

8.4

Tipe–tipe Pemimpin Sepanjang diketahui sekarang ini, para pemimpin dalam berbagai bentuk

organisasi dapat digolongkan kepada 5 tipe pemimpin, yaitu : 1. Tipe pemimpin yang otokratis 2. Tipe pemimpin yang militeristis 3. Tipe pemimpin yang paternalistis 4. Tipe pemimpin yang kharismatis 5. Tipe pemimpin yang demokratis

Adapun ciri–ciri masing–masing tipe pemimpin itu adalah sebagai berikut : a) Tipe Pemimpin yang Otokratis 1.

Menganggap organisasi sebagai milik pribadi

2.

Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi.

3.

Menganggap bawahan sebagai alat semata–mata.

4.

Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat.

5.

Terlalu bergantung kepada kekuasaan formalnya.

6.

Dalam tindakan penggerakannya sering mengandung unsur paksaan.

b) Tipe Pemimpin yang Militeristis 1.

Sistim perintah lebih sering digunakan.

2.

Senang bergantung pada pangkat dan jabatannya.

3.

Senang pada formalitas yang berlebih–lebihan.


4.

Kaku dari bawahan dan menuntut disiplin yang tinggi.

5.

Sukar menerima kritikan.

6.

Menggemari upacara–upacara berbagai keadaan.

Pertemuan 10

c) Tipe Pemimpin yang Paternalistis 1.

Bawahan dianggap manusia yang tidak dewasa

2.

Bersikap terlalu melindungi.

3.

Bersikap maha tahu.

4.

Jarang memberi kesempatan bawahan untuk mengambil keputusan.

5.

Jarang memberi kesempatan bawahan untuk mengambil inisiatif.

6.

Jarang memberi kesempatan bawahan untuk mengembangkan daya dan jasa.

d) Tipe Pemimpin yang Kharismatik Diberkahi kekuatan gaib (supernatural powers) sehingga mempunyai pengikut yang jumlahnya sangat besar.

Gambar 6. Sukarno, Pemimpin berkharismatik

e) Tipe Pemimpin yang Demokratis 1. Selalu ingin meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dirinya sebagai pemimpin. 2. Mensinkronkan kepentingan organisasi dengan kepentingan pribadi bawahannya. 3. Bersifat terbuka dan demokratis serta mau menerima saran dan pendapat dari bawahannya.


Pertemuan 10

4. Mengutamakan kerjasama dalam kelompok. 5. Bersifat mendidik/membina dan menginginkan bawahannya lebih sukses dari padanya. 6. Selalu memandang bawahan itu sebagai sebagai makhluk termulia di dunia dan pola tingkah lakunya menjadi panutan. 7. Dalam menggerakkan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia (manusiawi).

Disamping lima topik pemimpin yang telah diuraikan, masih ada tipe pemimpin yang perlu dikemukakan yakni : Tipe pemimpin yang “Leissezfaire” yang mempunyai ciri–ciri antara lain : a. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol. b. Pemimpin hanya berfungsi sebagai penasihat. c. Membebaskan kebebasan sepenuhnya kepada orang yang dipimpin berbuat dan mengambil keputusan. d. Kebebasan tidak terarah sehingga perwujudan kerja menjadi simpang siur. e. Wewenang menjadi tidak jelas dan tanggung jawab menjadi kacau

8.5

Sifat–sifat Pemimpin yang Baik Tugas terpenting dan utama dari seorang pemimpin ialah untuk memimpin orang,

memimpin pelaksanaan pekerjaan dan menggerakkan menggunakan sumber–sumber material. Untuk melaksanakan tugas itu dengan baik, seorang pemimpin harus memiliki ciri–ciri sebagai berikut : a. Sehat jasmani dan rohani. b. Berpengetahuan luas. c. Berkeyakinan, tidak ragu–ragu. d. Mengetahui dengan jelas sifat hakiki tujuan yang hendak dicapai. e. Memiliki stamina dan daya kerja yang besar. f.

Cepat dan tepat mengambil keputusan.

g. Obyektif dan rasional. h. Adil dalam memperlakukan bawahan.


i.

Menguasai prinsip–prinsip Human Relation.

j.

Menguasai tehnik–tehnik berkomunikasi.

Pertemuan 10

k. Dapat dan mampu bertindak sebagai penasehat, guru dan kepala terhadap bawahannya. l.

Generalist, mempunyai gambaran menyeluruh tentang semua aspek kegiatan organisasi.

Pemimpin selalu motivator mampu menggerakkan bawahan menjalankan tugasnya, seharusnya menguasai prinsip–prinsip Human Relations yang disebut The Len Commandement of Human Relation, yakni : 1. Harus ada sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan individu dalam organisasi tersebut. 2. Suasana kerja yang menyenangkan. 3. Informalitas yang wajar dalam hubungan kerja. 4. Manusia bawahan bukan mesin ( manusiawi ). 5. Kembangkan kemampuan bawahan sampai tingkat maksimal. 6. Pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan. 7. Pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas dengan baik. 8. Alat perlengkapan yang cukup. 9. Penempatan personil dengan tepat, The right men in the right place. 10. Balas jasa harus setimpal dengan jasa yang diberikan Equal pay for equal work.


Pertemuan 10

BAB IX MOBILITAS SOSIAL

9.1

Pengertian Mobilitas Sosial Gerak sosial (Mobilitas sosial) adalah perubahan, pergeseran, peningkatan,

ataupun penurunan status dan peran anggota masyarakat. Misalnya, seorang pensiunan pegawai rendahan salah satu departemen beralih pekerjaan menjadi seorang pengusaha dan berhasil dengan gemilang. Contoh lain, seorang anak pengusaha ingin mengikuti jejak ayahnya yang berhasil. Ia melakukan investasi di suatu bidang yang berbeda dengan ayahnya, namun ia gagal dan jatuh miskin. Proses perpindahan posisi atau status sosial yang dialami seseorang atau sekelompok orang dalam struktur sosial masyarakat inilah yang disebut gerak sosial atau mobilitas sosial (social mobility). Menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Sementara menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompoknya. Dalam dunia modern, banyak orang berupaya melakukan mobilitas sosial. Mereka yakin bahwa hal tersebut akan membuat orang menjadi lebih bahagia dan memungkinkan mereka melakukan jenis pekerjaan yang paling cocok bagi diri mereka. Mereka merasa mempunyai hak yang sama dalam mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Bila tingkat mobilitas sosial rendah, tentu saja kebanyakan orang akan terkukung dalam status nenek moyang mereka, hidup dalam kelas sosial tertutup. Mobilitas sosial lebih mudah terjadi pada masyarakat terbuka karena lebih memungkinkan untuk berpindah strata. Sebaliknya, pada masyarakat yang sifatnya tertutup kemungkinan untuk pindah strata lebih sulit. Contohnya, masyarakat yang menganut sistem kasta. Pada masyarakat yang menganut sistem kasta, bila seseorang lahir dari kasta yang paling rendah maka untuk selamanya ia akan tetap berada pada kasta yang


Pertemuan 10

rendah. Dia tidak mungkin dapat pindah ke kasta yang lebih tinggi, meskipun ia memiliki kemampuan atau keahlian. Karena yang menjadi kriteria stratifikasi adalah keturunan. Dengan demikian, tidak terjadi gerak sosial dari strata satu ke strata lain yang lebih tinggi.

9.2

Cara-Cara Melakukan Mobilitas Sosial Untuk dapat melakukan mobilitas sosial ke atas diantaranya dapat dicapai

dengan cara:

1. Perubahan standar hidup Kenaikan penghasilan tidak menaikan status secara otomatis, melainkan akan mereflesikan suatu standar hidup yang lebih tinggi. Ini akan mempengaruhi peningkatan status. Contoh: Seorang pegawai rendahan, karena keberhasilan dan prestasinya diberikan kenaikan pangkat menjadi Manejer, sehingga tingkat pendapatannya naik. Status sosialnya di masyarakat tidak dapat dikatakan naik apabila ia tidak merubah standar hidupnya, misalnya jika dia memutuskan untuk tetap hidup sederhana seperti ketika ia menjadi pegawai rendahan.

2. Perkawinan Untuk meningkatkan status sosial yang lebih tinggi dapat dilakukan melalui perkawinan. Contoh: Seseorang wanita yang berasal dari keluarga sangat sederhana menikah dengan laki-laki dari keluarga kaya dan terpandang di masyarakatnya. Perkawinan ini dapat menaikan status si wanita tersebut.

3. Perubahan tempat tinggal


Pertemuan 10

Untuk meningkatkan status sosial, seseorang dapat berpindah tempat tinggal dari tempat tinggal yang lama ke tempat tinggal yang baru. Atau dengan cara merekonstruksi tempat tinggalnya yang lama menjadi lebih megah, indah, dan mewah. Secara otomatis, seseorang yang memiliki tempat tinggal mewah akan disebut sebagai orang kaya oleh masyarakat, hal ini menunjukkan terjadinya gerak sosial ke atas.

4. Perubahan tingkah laku Untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, orang berusaha menaikkan status sosialnya dan mempraktekkan bentuk-bentuk tingkah laku kelas yang lebih tinggi yang diaspirasikan sebagai kelasnya. Bukan hanya tingkah laku, tetapi juga pakaian, ucapan, minat, dan sebagainya. Dia merasa dituntut untuk mengkaitkan diri dengan kelas yang diinginkannya. Contoh: agar penampilannya meyakinkan dan dianggap sebagai orang dari golongan lapisan kelas atas, ia selalu mengenakan pakaian yang bagus-bagus. Jika bertemu dengan kelompoknya, dia berbicara dengan menyelipkan istilahistilah asing.

5. Perubahan nama Dalam suatu masyarakat, sebuah nama diidentifikasikan pada posisi sosial tertentu. Gerak ke atas dapat dilaksanakan dengan mengubah nama yang menunjukkan posisi sosial yang lebih tinggi. Contoh: Di kalangan masyarakat feodal Jawa, seseorang yang memiliki status sebagai orang kebanyakan mendapat sebutan "mas" di depan nama aslinya. Setelah diangkat sebagai pengawas pamong praja sebutan dan namanya berubah sesai dengan kedudukannya yang baru seperti "Raden" Sementara itu ada beberapa faktor penting yang justru menghambat mobilitas sosial. Faktor-faktor penghambat itu antara lain:

1. Perbedaan Kelas Rasial


Pertemuan 10

Apa yang terjadi di Afrika Selatan di masa lalu, dimana ras berkulit putih berkuasa dan tidak memberi kesempatan kepada mereka yang berkulit hitam untuk dapat duduk bersama-sama di pemerintahan. Sistem ini disebut Apharteid dan dianggap berakhir ketika Nelson Mandela, seorang kulit hitam, terpilih menjadi presiden Afrika Selatan

2. Agama Di negara yang masih menggunakan sistem kasta seperti di India, telah menghambat terjadinya mobilitas sosial ke tingkat yang lebih tinggi.

3. Diskriminasi Kelas Dalam sistem kelas terbuka dapat menghalangi mobilitas ke atas. Hal ini terbukti dengan adanya pembatasan suatu organisasi tertentu dengan berbagai syarat dan ketentuan, sehingga hanya sedikit orang yang mampu mendapatkannya, misalnya pembatasan jumlah anggota DPR.

4. Kemiskinan Kemiskinan dapat membatasi kesempatan bagi seseorang untuk berkembang dan mencapai suatu sosial tertentu. Contoh: "A" memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya karena kedua orangtuanya tidak bisa membiayai, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan status sosialnya.

5. Perbedaan jenis kelamin Gender atau jenis kelamin dalam masyarakat kita masih sangat berpengaruh terhadap prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan status sosialya seseorang.


9.3

Pertemuan 10

5 Bentuk Mobilitas Sosial 1. Mobilitas Sosial Horizontal Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau obyek-obyek sosial

lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang dalam mobilitas sosialnya. Misalnya orang yang berpindah kewarganegaraan.

2. Mobilitas Sosial Vertikal Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau objek-objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Sesuai dengan arahnya, mobilitas sosial vertikal dapat dibagi menjadi dua:

a. Mobilitas Vertikal ke Atas (Social climbing) Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing mempunyai dua bentuk: 1. Masuk ke dalam kedudukan yang lebih tinggi. Masuknya individu-individu yang mempunyai kedudukan rendah ke dalam kedudukan yang lebih tinggi, di mana kedudukan tersebut telah ada sebelumnya. 2. Membentuk kelompok baru. Pembentukan suatu kelompok baru memungkinkan individu untuk meningkatkan status sosialnya, misalnya dengan mengangkat diri menjadi ketua organisasi

b. Mobilitas Vertikal ke Bawah (Social sinking) Mobilitas vertikal ke bawah mempunyai dua bentuk utama yaitu: 1. Turunnya kedudukan.


Pertemuan 10

Kedudukan individu turun ke kedudukan yang derajatnya lebih rendah. Misalnya seorang prajurit dipecat karena melakukan tidakan pelanggaran berat ketika melaksanakan tugasnya. 2. Turunnya derajat kelompok. Derajat sekelompok individu menjadi turun yang berupa disintegrasi kelompok sebagai kesatuan. Contoh: Korban Lumpur Lapindo yang sebelumnya telah mempunyai rumah permanen, tetapi sekarang harus hidup di pengungsian yang menempati tenda-tenda atau barak.

Prinsip umum dalam mobilitas Vertikal (Sorokin, 1959) : 1. Hampir tidak ada yang sistim pelapisannya mutlak tertutup 2. Betapapun terbukanya sistim pelapisan dalam masyarakat, tak mungkin mobilitas vertikal bisa dilakukan dengan sebebas bebasnya. 3. Tidak ada mobilitas vertikal yang secara umum berlaku pada semua masyarakat 4. Terdapat perbedaan laju mobilitas sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor faktor ekonomi, politik, dan pekerjaan 5. Dilihat dari sejarah, mobilitas sosial vertikal yang disebabkan faktor faktor ekonomis, politik dan pekerjaan tak ada kecenderungan yang kontinu tentang bertambah atau berkurangnya laju mobilitas sosial.

3. Mobilitas Antargenerasi Mobilitas antargenerasi secara umum berarti mobilitas dua generasi atau lebih, misalnya generasi ayah-ibu, generasi anak, generasi cucu, dan seterusnya. Mobilitas ini ditandai dengan perkembangan taraf hidup, baik naik atau turun dalam suatu generasi. Penekanannya bukan pada perkembangan keturunan itu sendiri, melainkan pada perpindahan status sosial suatu generasi ke generasi lainnya. Contoh: Pak Parjo adalah seorang tukang becak. Ia hanya menamatkan pendidikannya hingga sekolah dasar, tetapi ia berhasil mendidik anaknya menjadi seorang pengacara. Contoh ini menunjukkan telah terjadi mobilitas vertikal antargenerasi.


Pertemuan 10

4. Mobilitas Intragenerasi Mobilitas sosial intragenerasi adalah mobilitas yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dalam satu generasi. Contoh: Pak Darjo awalnya adalah seorang buruh. Namun, karena ketekunannya dalam bekerja dan mungkin juga keberuntungan, ia kemudian memiliki unit usaha sendiri yang akhirnya semakin besar.

5. Mobilitas Geografis Gerak sosial ini adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain seperti transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi.

9.4

Faktor yang Mempengaruhi Mobilitas Sosial Mobilitas sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: 1. Perubahan kondisi sosial Struktur kasta dan kelas dapat berubah dengan sendirinya karena adanya perubahan dari dalam dan dari luar masyarakat. Misalnya, kemajuan teknologi membuka kemungkinan timbulnya mobilitas ke atas. Perubahan ideologi dapat menimbilkan stratifikasi baru. 2. Ekspansi teritorial dan gerak populasi Ekspansi teritorial dan perpindahan penduduk yang cepat membuktikan cirti fleksibilitas

struktur

stratifikasi

dan

mobilitas

sosial.

Misalnya,

perkembangan kota, transmigrasi, bertambah dan berkurangnya penduduk. 3. Komunikasi yang bebas Situasi-situasi yang membatasi komunikasi antarstrata yang beraneka ragam memperkokoh garis pembatas di antara strata yang ada dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman di antara mereka dan akan mengahalangi mobilitas sosial. Sebaliknya, pendidikan dan komunikasi yang bebas serta


Pertemuan 10

efektif akan memudarkan semua batas garis dari strata sosial yang ada dan merangsang mobilitas sekaligus menerobos rintangan yang menghadang.

4. Pembagian kerja Besarnya kemungkinan bagi terjadinya mobilitas dipengaruhi oleh tingkat pembagian kerja yang ada. Jika tingkat pembagian kerja tinggi dan sangat dispeliasisasikan, maka mobilitas akan menjadi lemah dan menyulitkan orang bergerak dari satu strata ke strata yang lain karena spesialisasi pekerjaan menuntut keterampilan khusus. Kondisi ini memacu anggota masyarakatnya untuk lebih kuat berusaha agar dapat menempati status tersebut.

5. Tingkat Fertilitas (Kelahiran) yang Berbeda Kelompok masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi dan pendidikan rendah cenderung memiliki tingkat fertilitas yang tinggi. Pada pihak lain, masyarakat kelas sosial yang lebih tinggi cenderung membatasi tingkat reproduksi dan angka kelahiran. Pada saat itu, orang-orang dari tingkat ekonomi dan pendidikan yang lebih rendah mempunyai kesempatan untuk banyak bereproduksi dan memperbaiki kualitas keturunan. Dalam situasi itu, mobilitas sosial dapat terjadi.

6. Kemudahan dalam akses pendidikan Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mempermudah orang untuk melakukan pergerakan/mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperoleh saat menjadi peserta didik. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu, menjadikan orang yang tak menjalani pendidikan yang bagus, kesulitan untuk mengubah status, akibat dari kurangnya pengetahuan.

9.5

Saluran dan Dampak Mobilitas Sosial A. Angkatan bersenjata


Pertemuan 10

Angkatan bersenjata merupakan salah satu saluran mobilitas sosial. Angkatan bersenjata merupakan organisasi yang dapat digunakan untuk saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan yang disebut kenaikan pangkat. Misalnya, seorang prajurit yang berjasa pada negara karena menyelamatkan negara dari pemberontakan, ia akan mendapatkan

penghargaan

dari

masyarakat.

Dia

mungkin

dapat

diberikan

pangkat/kedudukan yang lebih tinggi, walaupun berasal dari golongan masyarakat rendah. B. Lembaga-lembaga keagamaan Lembaga-lembaga keagamaan dapat mengangkat status sosial seseorang, misalnya yang berjasa dalam perkembangan Agama seperti ustad, pendeta, biksu dan lain lain. C. Lembaga pendidikan Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevator (perangkat) yang bergerak dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Contoh: Seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai jenjang yang tinggi. Setelah lulus ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuannya itu untuk berusaha, sehingga ia berhasil menjadi pedagang yang kaya, yang secara otomatis telah meningkatkan status sosialnya. D. Organisasi politik Seperti angkatan bersenjata, organisasi politik memungkinkan anggotanya yang loyal dan berdedikasi tinggi untuk menempati jabatan yang lebih tinggi, sehingga status sosialnya meningkat. E. Organisasi ekonomi Organisasi ekonomi (seperti perusahaan, koperasi, BUMN dan lain-lain) dapat meningkatkan tingkat pendapatan seseorang. Semakin besar prestasinya, maka semakin besar jabatannya. Karena jabatannya tinggi akibatnya pendapatannya bertambah. Karena pendapatannya bertambah akibatnya kekayaannya bertambah. Dan karena kekayaannya bertambah akibatnya status sosialnya di masyarakat meningkat.


Pertemuan 10

F. Organisasi keahlian Orang yang rajin menulis dan menyumbangkan pengetahuan/ keahliannya kepada kelompok pasti statusnya akan dianggap lebih tinggi daripada anggota biasa. G. Perkawinan Sebuah perkawinan dapat menaikkan status seseorang. Seorang yang menikah dengan orang yang memiliki status terpandang akan dihormati karena pengaruh pasangannya.

9.6

Dampak mobilitas sosial Gejala naik turunnya status sosial tentu memberikan konsekuensi-konsekuensi

tertentu terhadap struktur sosial masyarakat. Konsekuensi-konsekuensi itu kemudian mendatangkan berbagai reaksi. Reaksi ini dapat berbentuk konflik. Ada berbagai macam konflik yang bisa muncul dalam masyarakat sebagai akibat terjadinya mobilitas.

A. Dampak Negatif 1. Konflik antarkelas: Dalam masyarakat, terdapat lapisan-lapisan sosial karena ukuran-ukuran seperti kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Kelompok dalam lapisan-lapisan tadi disebut kelas sosial. Apabila terjadi perbedaan kepentingan antara kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat dalam mobilitas sosial maka akan muncul konflik antarkelas. Contoh: demonstrasi buruh yang menuntuk kenaikan upah, menggambarkan konflik antara kelas buruh dengan pengusaha.

2. Konflik antarkelompok sosial: Di dalam masyatakat terdapat pula kelompok sosial yang beraneka ragam. Di antaranya kelompok sosial berdasarkan ideologi, profesi, agama, suku, dan ras. Bila salah satu kelompok berusaha untuk menguasai kelompok lain atau terjadi pemaksaan, maka timbul konflik. Contoh: tawuran pelajar, perang antarkampung.


Pertemuan 10

3. Konflik antargenerasi: Konflik antar generasi terjadi antara generasi tua yang mempertahankan nilai-nilai lama dan generasi

mudah yang ingin

mengadakan perubahan. Contoh: Pergaulan bebas yang saat ini banyak dilakukan kaum muda di Indonesia sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut generasi tua.

4. Penyesuaian kembali: Setiap konflik pada dasarnya ingin menguasai atau mengalahkan lawan. Bagi pihak-pihak yang berkonflik bila menyadari bahwa konflik itu lebih banyak merugikan kelompoknya, maka akan timbul penyesuaian kembali yang didasari oleh adanya rasa toleransi atau rasa penyesuaian kembali yang didasari oleh adanya rasa toleransi atau rasa saling menghargai. Penyesuaian semacam ini disebut Akomodasi.

B. Dampak Positif Orang-orang akan berusaha untuk berprestasi atau berusaha untuk maju karena adanya kesempatan untuk pindah strata. Kesempatan ini mendorong orang untuk mau bersaing, dan bekerja keras agar dapat naik ke strata atas. Contoh: Seorang anak miskin berusaha belajar dengan giat agar mendapatkan kekayaan dimasa depan. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contoh: Indonesia yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung oleh sumber daya yang memiliki kualitas. Kondisi ini perlu didukung dengan peningkatan dalam bidang pendidikan.***


Pertemuan 10

BAB X NORMA SOSIAL DAN PERILAKU KOMUNIKASI

10.1 Pengertian Kontrol Sosial Kata kontrol sosial berasal dari kata ‘social control’. ‘Social Control’ atau sistem pengendalian sosial dalam percakapan sehari-hari diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparatnya. Soekanto (1990), menjelaskan bahwa arti sesungguhnya dari pengendalian sosial jauh lebih

luas.

Dalam

pengertian

pengendalian

sosial

tercakup

segala

proses

(direncanakan/tidak), bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengendalian sosial adalah suatu tindakan seseorang/kelompok yang dilakukan melalui proses terencana maupun tidak dengan tujuan untuk mendidik, mengajak (paksaan/tidak) untuk mematuhi kaidah dan nilai sosial tertentu yang dianggap benar pada saat itu. Selain itu perlu diketahui pula bahwa tindakan pengendalian sosial dapat dilakukan antara (1) individu (i) terhadap individu lain, (2) individu terhadap kelompok (k), (3)kelompok terhadap kelompok, dan (4)kelompok terhadap individu. Contoh kasus yang paling hangat adalah tuntutan para mahasiswa (kelompok) kepada kelompok lain (pejabat pemerintah) untuk segera memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang melanda birokrat dan sektor swasta dalam menjalankan segala aktivitasnya. Sebenarnya pemuda/mahasiswa cenderung ‘menjaga jarak’ dengan pemerintah, hal ini dikarenakan mereka memiliki aktivitas akademik di dalam sekolah/kampus untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Tetapi jika pemerintah mulai menunjukkan ketidakbenaran dalam menjalankan aktivitasnya maka dalam diri pemuda/mahasiswa muncul sikap kritisnya. Sikap kritis ini terbangun dari kebiasaan aktivitas di lingkungan kampusnya yang memang merangsang mereka untuk berpikir dan menyampaikan pendapatnya sesuai norma akademik.


Pertemuan 10

Oleh karena itu secara umum, pemuda/mahasiswa walaupun sibuk dengan kegiatannya dan posisinya berada di luar lingkungan pemerintah, mereka tetap melakukan pengendalian sosial yang kritis. Secara umum tujuan pengendalian sosial yang dilakukan pemuda/mahasiswa biasanya adalah untuk mencapai: 1. Keserasian antara kestabilan dengan perubahan dalam masyarakat; 2. Keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan/ kesebandingan. Tidaklah mudah bagi pemuda/mahasiswa untuk menyampaikan pengendalian sosial tersebut. Hal ini disebabkan mereka sering dipandang sebelah mata oleh pihak penguasa. Mereka sering lebih banyak dilihat dari segi lahiriah sebagai anak-muda yang baru lahir dan tidak tahu persoalan. Padahal mereka lebih sering berpikir kritis dan bebas dari pengaruh manapun termasuk pribadinya sendiri. Pengendalian sosial oleh pemuda/mahasiswa lebih banyak bersifat pasif, namun jika dipandang penyimpangan telah berlebihan, mereka dapat melakukan cara yang lebih aktif untuk menekan pihak-pihak terkait. Cara pengendalian sosial dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 1. Persuasif yaitu pengendalian sosial dengan cara damai. Misalnya dengan melayangkan surat protes, usulan, ajakan dialog, dan lain-lain. Cara ini dapat dilakukan secara langsung maupun dengan memanfaatkan media massa. 2. Coercive adalah cara paksaan yang biasanya mengarah terjadinya kekerasan. Misalnya melakukan demonstrasi yang mengerahkan massa secara besar-besaran dengan melakukan ajakan untuk menekan pihak yang dikontrol. Gerakan massa ini biasanya diramaikan dengan yel-yel yang menjadi misi demontrasi tersebut.

10.2 Gerakan Reformasi Salah satu gerakan pengendalian sosial yang masih hangat diingatan kita adalah gerakan pada masa reformasi yang dilakukan hampir seluruh mahasiswa di wilayah Indonesia. Pada saat itu nampaknya mahasiswa melihat adanya suatu yang tidak benar


Pertemuan 10

dalam pelaksanaan pemerintahan. Kondisi itu telah berjalan cukup lama dan pemerintah telah mendapat kritikan dari para akademisi, pengamat politik, maupun lembaga international, di mana korupsi telah merajalela di Indonesia. Selain itu para pengusaha luar negeri yang mengatakan bahwa di Indonesia membutuhkan biaya tinggi karena banyaknya biaya siluman. Selain itu pemerintahan Orde Baru dianggap telah melenceng dari rel yang semestinya, tidak demokratis dan cenderung otoriter. Tuduhan lain terhadap pemerintah orde baru adalah merajalelanya kolusi dan nepotisme, baik dari mulai kegiatan kecil sampai pengucuran kredit yang trilyunan rupiah. Serta pelanggaran hak asasi manusia baik karena alasan kepentingan negara maupun perorangan yang tidak pernah diusut tuntas. Gerakan reformasi pada saat itu mengajukan beberapa tuntutan, antara lain tuntutan untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Terkenal dengan singkatan KKN. Tuntutan lain yang dikumandangkan oleh 11 Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi di Bandung tanggal 12 April 1998 adalah penurunan harga kebutuhan pokok, penggantian kabinet, pencabutan paket UU politik dan penegakan hak asasi manusia (Mandayun dalam Hadad, 1998). Karena pemerintah pada saat itu kurang merespon dan mengakomodasi dengan baik tuntutan mahasiswa, selanjutnya tuntutan mereka menjadi lebih keras yaitu turunkan Presiden Soeharto. Menurut Ridya La Ode dalam Hadad (1998), alasan mahasiswa menuntut turunnya Presiden Soeharto pada saat itu karena alasan tingkat ketergantungan elit politik di negeri ini terhadap Soeharto sangat besar. Sehingga kunci perubahan itu sendiri ada pada Presiden Soeharto. Gerakan mahasiswa ini mempunyai misi untuk menuntut adanya perubahan dalam kehidupan yang selama ini diikat oleh rezim orde baru. Penurunan Presiden Soeharto tersebut diharapkan memudahkan jalan kepada sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Keberhasilan tuntutan gerakan reformasi sehingga terjadi perubahan yang cukup drastis di negeri ini menurut Agung Wicaksono dalam Hamzah, Musa K, dan M. Ikhsan (1998) adalah karena beberapa hal, antara lain: 1.

Mahasiswa memiliki satu ‘musuh bersama’, punya satu titik sentral perjuangan: turunkan Soeharto. Hal ini sangat berpengaruh terhadap bergulirnya tuntutan seperti ‘bola salju’, untuk mencapai sasaran yang sesungguhnya.


2.

Pertemuan 10

Dukungan rakyat yang sangat besar. Dukungan rakyat muncul karena krisis ekonomi telah menyentuh kebutuhan dasar dan kebutuhan fisik dari rakyat. Gerakan mahasiswa menjadi pemicu solideritas dari rakyat karena mereka sadar akan fenomena yang ada pada saat itu. Ketiga, persoalan yang dihadapi bangsa terlihat secara nyata. Kegagalan-kegagalan pemerintah dapat dilihat secara nyata dengan adanya indikator-indikator kuantitatif seperti kurs dolar, harga kebutuhan pokok yang melangit, dan sebagainya. Kondisi ini hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang yang diuntungkan karen sistem yang dijalankan orde baru.

Dalam hal ini mahasiswa menempatkan diri sebagai agen kontrol sosial, di mana gagasan-gagasannya dilontarkan dalam bentuk kritik-kritik yang tajam (karena penguasa pada saat itu tidak lagi mendengarkan aspirasi dan persoalan masyarakat). Dalam kontek gerakan reformasi nampaknya pemuda tidak saja memerankan agen kontrol sosial tetapi juga sebagai agen pembaharu (selanjutnya akan dijelaskan kemudian). Mengapa pemuda/mahasiswa pada saat itu menempatkan diri sebagai agen kontrol sosial. Hal ini dikarenakan beberapa alasan seperti adanya kekosongan komponen yang mampu menjembatani antara kepentingan rakyat dan kepentingan penguasa. Walaupun pada saat itu ada kalangan yang juga menyuarakan tuntutan seperti tuntutan pemuda/ mahasiswa namun penguasa dengan mudah membungkamnya dengan alasan kepentingan sepihak bukan suara rakyat. Hal ini berbeda dengan posisi mahasiswa yang dianggap lebih netral tanpa kepentingan tertentu. Gerakan pemuda/mahasiswa merupakan lambang kekuatan moral yang bersih. Dalam melakukan kontrol sosial tidak dilatarbelakangi unsur politik. Idealisme pemuda/mahasiswa serta rasa cinta tanah air menjadi alasan lain melakukan kontrol sosial. Pemuda/mahasiswa adalah komponen masyarakat yang selalu berpikir terbuka dan bebas sebagai akademisi, sehingga menyadarkan mereka terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pemuda/mahasiswa juga memandang bahwa dirinyalah sebagai ujung tombak proses kontrol sosial yang selama ini selalu terganjal oleh penguasa. Alasan lain, pada saat itu hubungan komunikasi antar organisasi pemuda/mahasiswa cukup solid, sehingga memungkinkan mereka melakukan koordinasi dengan baik. Seperti yang diungkapkan pengamat politik Arbi Sanit dalam suatu wawancara tentang ‘ajakan dialog oleh ABRI’ yang dimuat dalam Hadad (1998):


Pertemuan 10

”Sejauh yang saya ketahui mereka mampu. Apalagi mereka sekarang solid, kompak dan sepakat bekerja sama mencari kesepakatan siapa yang mau berbicara. Yang saya dengar mereka mandiri tidak mau diperalat oleh siapapun. Ini nilai tambah mahasiswa sekarang, menunjukkan bebas dari intervensi, tidak mau pakai perantara. Saya yakin bila kondisi mahasiswa kompak dan solid mereka bisa jadi tumpuan harapan rakyat…..”. Kritik yang dilontarkan merupakan bentuk-bentuk pemikiran yang dikeluarkan pemuda/mahasiswa bersih dari kepentingan pihak tertentu. Namun kadang-kadang gerakan pemuda/mahasiswa dimanfaatkan oleh pihak tertentu, sehingga tidak lagi menjadi kontrol sosial yang murni dengan pesan moral. Keadaan ini terlihat dengan adanya kerusakan, tindakan anarkhis, dan gangguan secara sengaja terhadap aktivitas masyarakat lainnya pada saat terjadi demonstrasi atau unjuk rasa. Kerusakan fasilitas umum, dan gangguan terhadap pemakai jalan (termasuk jalan tol) mewarnai aksi unjuk rasa. Beberapa pihak menggambarkan peristiwa ini sebagai bagian dari demokrasi dan usaha menarik perhatian penguasa, tetapi sebagian lain mengganggap sebagai pelanggaran hak asasi warga masyarakat yang terganggu. Padahal pelaku perusakan tersebut hanyalah oleh segelintir oknum pemuda/mahasiswa. Tetapi sempat mencoreng muka gerakan mahasiswa karena publikasi media massa yang sangat cepat dan atraktif.

10.3 Sarana Kontrol Sosial Hasil pemikiran pemuda/mahasiswa tidak akan ada gunanya jiga tidak disalurkan dengan benar dan efektif. Oleh karena itu perlu adanya sarana yang tepat agar fungsi kontrol sosial tercapai. Sarana ini menjadi penting karena pemerintah dan masyarakat dapat melihat secara jelas apa sebenarnya pesan kontrol sosial yang diinginkan oleh pemuda atau mahasiswa. Selain itu, karena wilayah kita sangat luas serta pusat kekuasaan sentralistis di Jakarta, maka peranan media massa menjadi sangat penting dalam gerakan ini. Beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai sarana penyampaian pesan kontrol sosial adalah:


1.

Pertemuan 10

Pesan kontrol sosial ini biasanya dilontarkan pada diskusi-diskusi maupun pada seminar. Namun sarana ini dipandang sering tidak efektif karena khalayaknya terbatas, kecuali jika disiarkan melalui media massa. Selain itu pada acara tersebut mudah dilakukan rekayasa dan manipulasi. Sarana ini mungkin lebih cocok untuk ‘brainstorming’ tentang suatu permasalahan.

2.

Sarana kontrol sosial lainnya yang banyak dipakai adalah dengan memanfaatkan media massa secara langsung, seperti surat kabar, radio, dan televisi. Sarana kontrol sosial melalui media massa ini cukup efektif jika yang dinginkan sekedar penyampaian informasi (perubahan kognitif). Untuk mencapai kepada perubahan perilaku khalayaknya agak sulit. Tetapi memiliki kelebihan lain yang sangat signifikan. Berupa kemampuan mencapai jangkaun yang sangat luas pada waktu yang sangat singkat (terutama yang tergolong media massa elektronik). Jumpa pers/pers realise merupakan contoh yang paling sering digunakan suatu organisasi pemuda/mahasiswa untuk menyikapi suatu peristiwa.

3.

Sarana kontrol sosial yang sangat populer pada era reformasi adalah dengan cara melakukan demonstrasi, dimana pesan kontrol sosial dapat langsung diarahkan pada lembaga/instansi yang dituju.

4.

Dialog dengan instansi/pejabat pemerintah yang dianggap representatif (seperti DPR) dengan substansi kontrol sosial juga merupakan sarana yang populer digunakan. Namun sarana ini juga kadang ditolak karena berbagai alasan. Misalnya, saat ajakan dialog antara mahasiswa dengan ABRI dan presiden, mahasiswa menolak dengan alasan seperti: bersifat seremonial saja, simbolik, dan pemuas sementara.

10.4 Pesan Moral Kontrol Sosial Ada kalangan yang mengatakan bahwa gerakan reformasi dari mahasiwa kadang melenceng dari pesan moral sebenarnya. Ada gerakan pemuda/mahasiswa yang ternyata bergeser dari pesan moral yang non-partisan ke arah gerakan moral yang partisan. Artinya kadang-kadang pesan kontrol sosial tidak dilandasi prinsip-prinsip demokrasi dan penghargaan terhadap orang lain. Kondisi seperti ini berbahaya karena suara moral pemuda/mahasiswa dianggap suara rakyat.


Pertemuan 10

Denny JA. (1999) menjelaskan kadang-kadang terjadi kemunduran ideologis dalam gerakan mahasiswa. Ini disebabkan oleh beberapa hal, khususnya gerakan pemuda/mahasiswa menjelang jatuhnya Soeharto. Pertama, gerakan yang sudah setahun, biasanya mengalami fragmentasi. Fragmentasi gerakan ini terurai, mungkin dari sifat gerakan yang moderat sampai ekstrem. Kemunduran gerakan mahasiswa ini karena terjadinya radikalisasi/ekstrimisasi gerakan. Dalam kasus ini biasanya berbagai rambu prinsip demokrasi sering dilupakan dan dilanggar. Kedua, adanya perubahan latar belakang gerakan itu sendiri. Semula gerakan bersandar pada kekuatan moral perlahan-lahan berubah menjadi gerakan politik. Sebagai gerakan moral, umumnya gerakan mahasiswa bersifat non-partisan dan tidak berdiri di atas kelompok partai tertentu. Namun kenyataannya cenderung memihak partai non Golkar dan menolak pemilu, terutama mereka yang memilih kelompok politik radikal. Alasan ketiga terjadi pergeseran dalam ideologi gerakan pemuda/mahasiswa. Gerakannya tidak benar-benar menghayati ideologi yang mereka perjuangakan. Dalam slogan, mereka mengklaim sebagai kekuatan reformasi dan demokrasi. Tetapi kenyataanya mereka lupa inti dari reformasi dan demokrasi, yang harus mereka hayati dan menjadi acuan dalam menyikapi berbagai isu politik. Dari uraian tersebut di atas kiranya dapat dimengerti bahwa gerakan pemuda/mahasiswa dapat digolongkan sebagai usaha kontrol sosial. Hal ini disebabkan posisi pemuda/mahasiswa relatif netral dan mengandalkan pada kekuatan moral sebagai inti kebenaran universal. Selain itu pemuda dan mahasiswa memiliki kesempatan untuk berpikir lebih luas dan jernih.

10.5 Jenis dan Macam-macam Norma Norma memiliki fungsi sebagai pedoman dan pengatur dasar kehidupan seseorang dalam bermasyarakat untuk mewujudkan kehidupan antara manusia yang aman, tentram dan sejahtera. 10.5.1 Norma Sopan Santun Norma sopan santun adalah norma yang mengatur tata pergaulan sesama manusia di dalam masyarakat.


Pertemuan 10

Contoh : - Hormat terhadap orang tua dan guru - Berbicara dengan bahasa yang sopan kepada semua orang - Tidak suka berbohong - Berteman dengan siapa saja - Memberikan tempat duduk di bis umum pada lansia dan wanita hamil 10.5.2 Norma Agama Norma agama adalah norma yang mengatur kehidupan manusia yang berasal dari peraturan kitab suci melalui wahyu yang diturunkan nabi berdasarkan atas agama atau kepercayaannya masing-masing. Agama adalah sesuatu hal yang pribadi yang tidak dapat dipaksakan yang tercantum dalam undang-undang dasar '45 pasal 29. Contoh : - Membayar zakat tepat pada waktunya bagi penganut agama islam - Menjalankan perintah Tuhan YME - Menjauhi apa-apa yang dilarang oleh agama 10.5.3 Norma Hukum Norma hukum adalah norma yang mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan yang berasal dari kitab undang-undang hukum yang berlaku di negara kesatuan republik indonesia untuk menciptakan kondisi negara yang damai, tertib, aman, sejahtera, makmur dan sebagainya. Contoh : - Tidak melanggar rambu lalu-lintas walaupun tidak ada polantas - Menghormati pengadilan dan peradilan di Indonesia - Taat membayar pajak - Menghindari KKN / korupsi kolusi dan nepotisme


Gambar 7. Facebook contoh dari Kontrol Sosial

Pertemuan 10


Pertemuan 10

BAB XI PERAN KOMUNIKASI DALAM PROSES SOSIAL

11.1 Komunikasi sebagai Proses Perubahan Komunikasi dilihat sebagai faktor penunjang modernisasi dan pembangunan. Tetapi teori pembangunan Barat terasa historis dalam tingkat praksis di negara-negara dunia ketiga. Sebab ia lebih menekankan pada faktor internal masyarakat daripada faktor eksternal sebagai penyebab utama keterbelakangan dan kemiskinan. Mereka melihat perkembangan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern tidak lain dari eksistensi intelektual kontemporer evolusi sosial Darwin. Ini bisa dilacak dari pemikiran Ferdinand Tonnies dengan konsep gammeinschaft dan gesselscaft atau Emile Durkheim dengan konsep solidaritas mekanis dan organisnya. Kritik paling radikal diajukan oleh intelektual asal Amerika Latin Andre Gunder Frank yang intinya melihat kapitalisme negara-negara industri majulah sebagai penyebab utama pemerasan, ketimpangan, keterbelakangan dan kemiskinan negara-negara dunia ketiga (Nasution, 1988). Komunikasi tidak selamanya sebagai penyebab perubahan sosial, serta tidak selamanya pula tidak relevan dengan perubahan sosial. Artinya, ada perubahan sosial yang tidak disebabkan oleh komunikasi dan ada pula komunikasi yang ditujukan untuk menghalangi perubahan sosial itu. Misalnya, komunikasi yang bersifat ritual yang pada dasarnya untuk memelihara status quo. Padahal disisi lain, saat ini kita telah memasuki era yang disebut ”Revolusi Komunikasi”__Daniel Lerner, ”Masyarakat Pasca Industri” (The Post Industrial Society) dari Daniel Bell, ”Abad Komunikasi” atau ”Gelombang Ketiga” (The Third Wave) dari Alvin Toffler. Salah satu ciri yang menyertai berbagai sebutan era dari para ahli tersebut adalah penggunaan alat komunikasi sebagai media yang sangat penting di dalam pergaulan manusia. Globalisasi sendiri telah memporakporandakan sebuah negara yang berusaha mengisolasi diri dari pergaulan dunia, bahkan Marshall McLuhan mengatakan bahwa kita telah memasuki Global Village (kampung global).


Pertemuan 10

Global Village artinya dunia diibaratkan sebuah kampung dengan suatu ciri apa yang terjadi di sebuah wilayah negara dalam waktu singkat segera diketahui oleh negara lain. Sama persis suatu kejadian yang ada di sebuah sudut kampung dalam waktu singkat cepat diketahui oleh seluruh masyarakat di kampung tersebut. Menurut Collin Cherry kasus semacam itu sering diistilahkan dengan ledakan komunikasi massa. Ledakan komunikasi massa ternyata membawa implikasi geografis dan geometris. Implikasi geografis artinya suatu negara pada akhirnya akan terseret arus pada jaringan komunikasi dunia. Sedangkan implikasi geometris adalah berlipatnya jumlah lalu lintas pesan yang dibawa dalam sistem komunikasi yang jumlahnya berlipatlipat. Saat ini kita tidak bisa membayangkan bahwa satelit kita dilewati (menjadi perantara) banyak informasi dan pesan.

Berbagai perkembangan komunikasi tersebut sebenarnya merupakan proses yang terus menerus diperbaharui dari hari ke hari. Kalau dahulu sistem komunikasi dilakukan lewat pelayanan pos (Curtus Publicus) yang terjadi di kota Roma, kemudian berkembang menjadi lebih maju dengan ditemukannya telegraf satu abad sesudahnya, penemuan kristal transistor pada 1948, satelit dan saat ini sudah ada bentuk komunikasi yang semakin canggih dengan menggunakan istilah electronic memory chips (chips) berupa peralatan mikro komputer. Daniel Lerner, dalam tulisannya yang berjudul Technology, Communication, and Change pada 1976, mencatat lima revolusi komunikasi yang pernah terjadi di dunia sebelum tahun 1975. Lima revolusi komunikasi tersebut yakni sebagai berikut. Teknologi

Media

Rentang Waktu ke Tahun 1975

Mesin cetak

cetakan

+ 500 tahun

Kamera atau film

visual

100 tahun

Transmitter atau tabung hampa

audio

50 tahun


Pertemuan 10

Transistor atau tabung gambar

audio visual

20 tahun

Satelit

Jaringan dunia pertama

10 tahun

Setiap revolusi komunikasi berbeda rentang waktunya,antara revolusi pertama ke revolusi kedua membutuhkan waktu lebih dari 400 tahun. Waktu selama empat abad itu dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah kelas sosial yang bisa memanfaatkan teknologi cetak tersebut. Di Indonesia perkembangan tersebut juga terasa sekali. Komunikasi antarpersona yang dahulu menjadi andalan dalam proses komunikasi lambat laun posisinya sudah tergeser oleh media radio dan surat kabar yang digunakan untuk alat perjuangan. Kemudian tergeser oleh peran media televisi ketika di tanah air sudah ada siaran televisi pada 1962.

11.2 Hakikat Komunikasi sebagai Proses Sosial Studi tentang peranan komunikasi dalam proses sosial banyak dikaitkan dengan asumsi-asumsi bahwa perubahan sosial (social change) dapat disebabkan karena komunikasi. Para ahli umumnya menitikberatkan perhatiannya pada studi tentang efek komunikasi. Para pakar dari berbagai disiplin ilmu sangat percaya bahwa komunikasi merupakan sebuah kekuatan yang bisa digunakan secara sadar untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku masyarakat, terutama dalam menerima gagasan-gagasan baru dan teknologi baru. Arifin mencatat bahwa keyakinan tersebut telah menyebabkan berkembangnya kajian tentang difusi. Sesungguhnya kajian difusi ini telah dilakukan oleh Lazarsfeld, Barelson, dan Gandet, tahun 1948, yang berkembang tahun 1955. Para pakar psikologi ini menemukan bahwa peranan yang dimainkan oleh media massa dalam mempengaruhi khalayak sangat kecil, bila dibandingkan dengan komunikasi langsung. Lain lagi yang dicatat Wilbur Schramm dan Daniel Lezner bahwa konsep difusi dan adopsi inovasi pada akhirnya melandasi terjadinya dua revolusi besar yang melanda Dunia Ketiga, yakni revolusi hijau dan revolusi pengendalian penduduk. Pada masa yang


Pertemuan 10

akan datang, masalah difusi dan inovasi terasa masih sangat urgent atau penting. Bukan saja diharapkan masyarakat dapat menerima dan menyebarkan inovasi pembangunan, tetapi juga mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses perubahan sosial yang direncanakan (development). Santoso S. Hamijoyo mengemukakan konsep tentang komunikasi partisipatoris di

mana

partisipasi

masyarakat

secara

sadar,

kritis,

sukarela,

murni,

dan

bertanggungjawab memang baik. ”Baik” bukan sekedar karena bahwa dengan demikian ada kemungkinan biaya pembangunan menjadi murah, tetapi ”baik” karena memang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Kendala partisipasi tersebut, menurut Santoso S. Hamijoyo, bukan hanya karena tingkat pendidikan dan peradaban, tetapi juga karena sulitnya pelaksanaan partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, kendala partisipasi tersebut lebih banyak bersumber dari kurangnya kemauan atau itikad baik, komitmen moralitas dan kejujuran dari sebagian para komunikator, pemimpin dan penguasa, baik di kalangan pemerintah, swasta, maupun masyarakat dari semua tingkatan. Maka dari itu, masalah komunikasi pembangunan bukan hanya menyangkut bagaimana melakukan transformasi ide dan pesan melalui penyebaran informasi. Difusi dan inovasi merupakan problem struktural. Artinya, penerimaan dan penyebarluasan ide baru tersebut sangat tergantung pada sifat atau karakteristik lapisan masyarakat (stratifikasi sosial).

11.3 Komunikasi dan Perubahan Sosial Jurnal Komunikasi Audientia, Vol. I, 2 April – Juni 1993, menurunkan tulisan Bruce H. Westley. Ia sudah sejak lama menekuni pemikiran di sekitar komunikasi sebagai domain perubahan sosial. Dalam buku Process and Phenomena of Social Change pada 1978, Westley menulis panjang lebar tentang komunikasi dan perubahan sosial. Beberapa asumsi yang mendasari kajian perubahan sosial di mana komunikasi terlibat di dalamnya antara lain: 1. Proses komunikasi menghasilkan perubahan-perubahan pengertian.


Pertemuan 10

Hal itu bukan saja terjadi secara individual, bahkan bisa bersifat sistemik. Young Yun Kim mendefinisikan komunikasi sebagai pertukaran informasi di antara dua sistem yang mengatur dirinya sendiri. 2. Pertukaran informasi mempunyai tujuan pendidikan, hiburan, persuasi, dan sebagainya. Melalui proses inilah teori pembelajaran sosial melihat bahwa setiap manusia memiliki suatu sikap atau nilai atau pandangan tertentu terhadap dunianya. Sebaliknya, dunia sekitarnya membangun dan mempengaruhi persepsi kita. Peranan media massa dalam hubungannya dengan teori pembelajaran sosial tersebut bisa mengisi keempat proses yang diajukan oleh Albert Bandura, yakni proses memperhatikan, proses mengingatkan kembali, proses gerakan untuk menciptakan kembali, dan proses mengarahkan gerakan sesuai dorongan. 3. Dalam proses komunikasi terjadi sosialisasi nilai. Wilbur Schramm menyatakan bahwa kegiatan komunikasi juga dapat dilihat dari kedudukan fenomena dalam kehidupan sosial. Komunikasi pada dasarnya membuat individu menjadi bagian dari lingkungan sosial. Hubungan yang terbentuk akibat informasi, jika memiliki pola (pattern), akan disebut sebagai instruksi atau perantara komunikasi. Rogers dan Kincaid menggambarkan terbentuknya suatu realitas sosial (social reality) akibat proses komunikasi, yakni berupa saling pengertian (mutual understanding), persetujuan bersama (mutual agreement), dan tindakan bersama (collective action). 4. Bahwa kegiatan komunikasi mempunyai efek yang spesifik. Teori komunikasi yang paling banyak membahas masalah efek adalah komunikasi massa, khususnya efek media. Horton Cooley sejak awal abad ke-20 sudah mengatakan bahwa media massa dapat memanusiakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat, dalam menanggapi persoalan-persoalan baru, dan memberikan konteks umum dalam rangka pengambilan keputusan yang demokratis serta menghentikan monopoli pengetahuan yang aristokratis (sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh individu yang terbaik). Dalam pandangan strukturalisme, C. Wright Mills mengatakan sebaliknya bahwa kekuatan elite dalam mengontrol massa adalah dengan mengontrol ekses terhadap media massa.


Pertemuan 10

5. Komunikasi telah terbukti sebagai cara yang efektif dalam penyebaran ide-ide baru kepada masyarakat yang terdiri atas inovasi. Kemudian, asumsi keenam ialah komunikasi merupakan cara penularan perilaku. Asumsi ketujuh bahwa motivasi berprestasi secara korelatif digunakan dengan cara memanfaatkan media massa. Asumsi kedelapan bahwa komunikasi memiliki keterbatasan dalam menjalankan perannya sebagai agen perubahan. Karena, komunikasi bukan satusatunya komponen yang menentukan perubahan.

11.4 Komunikasi Sebagai Proses Sosial Menurut Peter L. Berger, hubungan antara manusia dengan masyarakat berlangsung secara dialektis dalam tiga momen: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Berikut ini adalah penjelasannya. 1. Eksternalisasi ialah proses penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Dimulai dari interaksi antara pesan iklan dengan individu pemirsa melalui tayangan televisi. Tahap pertama ini merupakan bagian yang penting dan mendasar dalam satu pola interaksi antara individu dengan produk-produk sosial masyarakatnya. Yang dimaksud dalam proses ini ialah ketika suatu produk sosial telah menjadi sebuah bagian penting dalam masyarakat yang setiap saat dibutuhkan oleh individu, maka produk sosial itu menjadi bagian penting dalam kehidupan seseorang untuk melihat dunia luar; 2. Objektivasi ialah tahap di mana interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Pada tahap ini, sebuah produk sosial berada proses institusionalisasi, sedangkan individu memanifestasikan diri dalam produk-produk kegiatan manusia yang tersedia, baik bagi produsen-produsennya maupun bagi orang lain sebagai unsur dari dunia bersama. Objektivasi ini bertahan lama sampai melampaui batas tatap muka di mana mereka bisa dipahami secara langsung. Dengan demikian, individu melakukan objektivasi terhadap produk sosial, baik penciptanya maupun individu lain. Kondisi ini berlangsung tanpa harus mereka saling bertemu. Artinya, proses ini bisa terjadi melalui penyebaran opini sebuah produk sosial yang berkembang di masyarakat melalui diskursus opini masyarakat tentang produk sosial, dan tanpa harus terjadi tatap muka antarindividu dan pencipta produk sosial;


Pertemuan 10

3. Internalisasi ialah proses di mana individu mengidentifikasikan dirinya dengan lembagalembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Terdapat dua pemahaman dasar dari proses internalisasi secara umum; pertama, bagi pemahaman mengenai ‘sesama saya’ yaitu pemahaman mengenai individu dan orang lain; kedua, pemahaman mengenai dunia sebagai sesuatu yang maknawi dari kenyataan sosial.

Kenyataan yang berhadapan antara masyarakat dengan manusia ada hubungan saling mempengaruhi tersebut dibangun tak lain dengan proses komunikasi. Artinya, komunikasi dalam hal ini, adalah sebuah proses sosial di masyarakat. Proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai kehidupan bersama. Dalam hubungannya dengan proses sosial, komunikasi menjadi sebuah cara dalam melakukan perubahan sosial (social change). Komunikasi berperan menjembatani perbedaan dalam masyarakat karena mampu merekatkan kembali sistem sosial masyarakat dalam usahanya melakukan perubahan. Namun begitu, komunikasi juga tak akan lepas dari konteks sosialnya. Dapat dikatakan bahwa ia akan diwarnai oleh sikap, perilaku, norma, dan pranata masyarakatnya. Jadi antara komunikasi dan proses sosial saling melengkapi dan saling mempengaruhi. Seperti halnya, hubungan antara manusia dengan masyarakat yang dikemukakan Berger di atas. Goran Hedebro mengamati hubungan antara perubahan sosial dengan komunikasi, berikut adalah hasil pengamatannya: 1. Teori komunikasi Mengandung makna pertukaran pesan. Tidak ada perubahan dalam masyarakat tanpa peran komunikasi. Dapat dijelaskan bahwa komunikasi hadir pada semua upaya yang bertujuan membawa ke arah perubahan. 2. Meskipun komunikasi Hadir dengan tujuan membawa perubahan, namun ia bukan satu-satunya alat yang dapat membawa perubahan sosial. Komunikasi hanyalah salah satu dari banyak faktor yang menimbulkan perubahan masyarakat. 3. Media


Pertemuan 10

Yang digunakan dalam komunikasi berperan melegitimasi bangunan sosial yang ada. Media adalah pembentuk kesadaran yang pada akhirnya menentukan persepsi orang terhadap dunia dan masyarakat sebagai tempat mereka hidup. 4. Komunikasi Adalah alat yang luar biasa guna mengawasi salah satu kekuatan penting masyarakat; konsepsi mental yang membentuk wawasan orang mengenai kehidupan. Mereka yang berada dalam posisi mengawasi media, bisa menggerakkan pengaruh yang menentukan menuju arah perubahan sosial.

Komunikasi sebagai proses sosial adalah bagian integral dari masyarakat. Secara garis besar komunikasi sebagai proses sosial di masyarakat memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 1. Komunikasi menghubungkan antar berbagai komponen masyarakat. Komponen di sini tidak hanya individu dan masyarakat saja, tetapi juga lembagalembaga sosial (pers, humas, universitas), asosiasi pers, asosiasi humas, organisasi desa, dan berbagai lembaga lainnya. Bentuk lembaga tersebut dapat dipertahankan dan tidak sangat tergantung dari peran komunikasi. Jika dalam musyawarah anggota memutuskan suatu asosiasi bubar, tentu tidak dapat dipertahankan lagi. 2. Komunikasi membuka peradaban (civilization) baru bagi manusia. Menurut Koentjaraningrat istilah peradaban dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah, seperti kesenian dan ilmu pengetahuan. Komunikasi telah mengantarkan peradaban negara Barat menjadi maju dalam ilmu pengetahuan. 3. Komunikasi ialah manifestasi kontrol sosial dalam masyarakat. Berbagai nilai (value), norma (norm), peran (role), cara (usage), kebiasaan, tata kelakuan, dan adat dalam masyarakat yang mengalami penyimpangan akan dikontrol dengan komunikasi, baik melalui bahasa lisan maupun perilaku nonverbal individu. 4. Tanpa bisa diingkari komunikasi berperan di dalam sosialisasi nilai ke masyarakat.


Pertemuan 10

Misalnya saja, bagaimana sebuah norma kesopanan disosialisasikan kepada generasi muda dengan menggunakan contoh perilaku orang tua dan nasihat langsung. 5. Individu

berkomunikasi

dengan

orang

lain

menunjukkan

jati

diri

kemanusiaannya. Seseorang akan diketahui jati dirinya sebagai manusia karena menggunakan komunikasi. Komunikasi juga berarti mencerminkan identitas sosial individu tersebut di lingkungan masyarakat.

11.5 Komunikasi Sebagai Proses Budaya Menurut Jalaluddin Rakhmat dan Deddy Mulyana, di dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Antarbudaya, sekurang-kurangnya ada tiga pandangan terhadap komunikasi, yaitu: 1. Komunikasi sebagai aktifitas simbolik Ketika sedang berkomunikasi, kita biasanya menggunakan simbol-simbol bermakna yang diubah ke dalam kata-kata verbal (nonverbal) untuk diperagakan. Simbolsimbol komunikasi yang dimaksud dapat berbentuk tindakan, aktifitas, atau tampilan objek yang mewakili makna tertentu. Makna adalah persepsi, pikiran, atau perasaan yang dialami seseorang yang selanjutnya akan dikomunikasikan kepada orang lain. 2. Komunikasi sebagai proses Komunikasi merupakan aktifitas yang terjadi secara terus berlangsung, dinamis, dan berkesinambungan sehingga selalu mengalami perubahan. 3. Komunikasi sebagai pertukaran makna Makna adalah pesan yang dimaksudkan oleh pengirim dan diharapkan dimengerti pula oleh penerima. Permasalahannya adalah bagaimana setiap orang mampu membuat kata-kata menjadi bermakna.

Asumsi dasarnya adalah komunikasi merupakan suatu proses budaya. Artinya, komunikasi yang ditujukan pada orang atau kelompok lain adalah sebuah pertukaran kebudayaan. Misalnya, anda berkomunikasi dengan suku Aborigin Australia, secara tidak langsung Anda sedang berkomunikasi

berdasarkan kebudayaan tertentu milik Anda


Pertemuan 10

untuk menjalin kerja sama atau mempengaruhi kebudayaan lain. Dalam proses tersebut terkandung unsur-unsur kebudayaan, salah satunya ialah bahasa. Sedangkan bahasa adalah alat komunikasi. Maka, komunikasi juga disebut proses budaya.

11.6

Unsur Budaya di dalam Proses Komunikasi Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan

karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya. Dari definisi yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, kita bisa melihat bahwa di dalam kebudayaan terdapat gagasan, budi, dan karya manusia yang akan menjadi kebudayaan setelah dipelajari terlebih dahulu oleh manusia. Wujud dari kebudayaan ialah sebagai berikut: 

Wujud sebagai suatu kompleks gagasan, konsep, dan pikiran manusia;



Wujud sebagai suatu kompleks aktivitas manusia;



Wujud sebagai benda; Wujud Kebudayaan secara operasional bisa terbagi menjadi beberapa unsur yang

terangkum dalam cultural universal, mencakup: peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa (lisan maupun tertulis), kesenian, sistem pengetahuan, sistem kepercayaan atau religi. Dalam konteks komunikasi sebagai proses budaya, kita tidak terlepas dari penggunaan bahasa verbal dan nonverbal. Bahasa verbal dan nonverbal yang digunakan manusia dalam mengadakan kontak dengan lingkungannya memiliki kesamaan antara lain: 1. Menggunakan sistem lambang; 2. Merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh individu manusia; 3. Orang lain juga memberikan arti pada simbol yang dihasilkan tadi.


Pertemuan 10

Sehingga terjadi proses saling memberikan arti pada simbol-simbol yang disampaikan oleh individu-individu yang saling berkomunikasi. Tanda atau simbol merupakan alat yang digunakan dalam interaksi. Pembahasan mengenai simbol harus diawali dengan konsep ‘tanda’ (sign). Tanda dapat disebut sebagai unsur yang digunakan untuk mewakili unsur lain. Dari tanda dan simbol tersebut, kita memberikan makna. Setiap orang akan memberikan makna berdasarkan pengalaman pribadinya. Manusia dapat memiliki makna sama hanya ketika mereka mempunyai pengalaman yang sama atau dapat mengantisipasi pengalaman-pengalaman yang sama. Dilihat dari fungsinya, bahasa merupakan alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan (socially shared), karena bahasa hanya dapat dipahami apabila ada kesepakatan di antara anggota-anggota kelompok sosial untuk menggunakannya. Bahasa diungkapkan dengan kata-kata dan kata-kata tersebut sering diberi arti arbiter (semaunya). Contoh: terhadap buah pisang orang Sunda menyebutnya cau dan orang jawa menyebutnya gedang. Kemudian definisi bahasa secara formal ialah semua kalimat yang terbayangkan dan bisa dibuat menurut peraturan bahasa. Setiap bahasa bisa dikatakan mempunyai tata bahasanya sendiri. Dalam studi kebudayaan, bahasa ditempatkan sebagai sebuah unsur penting selain unsur-unsur lain, seperti sistem pengetahuan, mata pencaharian, adat istiadat, kesenian, dan sistem peralatan hidup. Bahkan bahasa bisa dikategorikan sebagai unsur kebudayaan yang membentuk non-material selain nilai, norma, dan kepercayaan. Bahasa merupakan komponen budaya yang sangat penting yang mempengaruhi penerimaan kita, perilaku kita, perasaan, dan kecenderungan kita untuk bertindak menanggapi lingkungan kita. Atau dengan kata lain, bahasa mempengaruhi kesadaran kita, aktivitas, dan gagasan kita, benar atau salah, moral atau tidak bermoral, serta baik atau buruk. Bahasa dari suatu budaya berbeda dengan bahasa dari budaya lain dan bahasa dari sebuah subkultur tertentu berbeda dengan bahasa dari subkultur yang lain.

11.7 Komunikasi di dalam Sistem Politik Sebagaimana diketahui konsep komunikasi politik di dalam ilmu politik telah mengalami

perkembangan

dalam

pengertiannya.

Gabriel

Almond

pernah

mengkategorikannya sebagai salah satu dari empat fungsi input sistem politik. Kemudian Alfian, di dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia,


Pertemuan 10

menjadikan komunikasi politik sebagai penyebab bekerjanya semua fungsi dalam sistem politik. Komunikasi politik diibaratkan sebagai sirkulasi darah di dalam tubuh. Bukan darahnya, tapi apa yang terkandung di dalam darah itu yang menjadikan sistem politik itu hidup. Lebih lanjut Alfian menjelaskan komunikasi politik, sebagai layaknya darah, mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan, protes, dan dukungan yang berupa aspirasi dan kepentingan, untuk dibawa ke jantung sebagai pusat pemrosesan sistem politik. Lalu hasil pemrosesan itu disimpulkan dalam bentuk fungsi-fungsi output untuk dialirkan kembali oleh komunikasi politik yang selanjutnya menjadi di dalam sistem politik. Dengan kata lain, komunikasi politik menyambungkan semua bagian dari sistem politik dan juga masa kini dengan masa lampau, sehingga dengan demikian aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijakan. Apabila komunikasi itu berjalan lancar, wajar, dan sehat, maka sistem politik itu akan mencapai tingkat kualitas responsif yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta tuntutan perubahan zaman. Hal itu biasanya terjadi pada suatu sistem politik yang mampu mengembangkan kapasitas dan kapabilitasnya secara terus-menerus. Bagaimana komunikasi politik menyambungkan seluruh bagian dari sistem politik? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan contoh berikut ini. Orang tua, sekolah, pemuka agama, dan tokoh masyarakat melalui komunikasi politik menanamkan nilai-nilai ke dalam masyarakat. Para pemimpin organisasi politik dan kelompok kepentingan mengkomunikasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat sebagai kehendak mereka serta rekomendasi kebijakan untuk memenuhinya. Setelah menerima informasi dari berbagai pihak, mereka yang bertugas melaksanakan fungsi legislatif membuat undang-undang yang dianggap perlu dan relevan, yang kemudian dikomunikasikan kepada pihak yang berwenang untuk melaksanakannya. Proses pelaksanaannya dikomunikasikan kepada masyarakat dan dinilai oleh masyarakat sehingga penilaian itu dikomunikasikan lagi. Dalam seluruh proses komunikasi politik, media massa baik cetak maupun elektronik, memainkan peran penting, selain saluran-saluran lainnya seperti tatap muka, surat-menyurat, media tradisional, organisasi, keluarga, dan kelompok pergaulan.


Pertemuan 10

Sebagaimana bisa ditinjau, pada setiap bagian dari sistem politik terjadi komunikasi politik, mulai dari proses penanaman nilai (sosialisasi politik atau pendidikan politik) sampai kepada pengartikulasian dan penggabungan aspirasi dan kepentingan, terus kepada proses pengambilan kebijakan, pelaksanaan, dan penghakiman terhadap kebijakan tersebut. Tiap-tiap bagian atau tahap-tahap itu disambungkan pula oleh komunikasi politik. Demikianlah, secara simultan, timbal-balik, vertikal maupun horizontal dalam suatu sistem politik yang handal, sehat, dan demokratis, komunikasi politik terjadi pada setiap bagian dari keseluruhan sistem politik. Sistem politik seperti itu sudah berhasil menjadikan dirinya sistem politik yang mapan dan handal, yakni sistem politik yang memiliki kualitas kemandirian yang tinggi untuk mengembangkan dirinya secara kontinyu. Itulah sistem politik yang sudah tinggal landas secara self-sustainable. Lebih jauh bisa digambarkan peranan penting komunikasi politik dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kehandalan suatu sistem politik yang sudah mapan. Ia berperan penting sekali dalam memelihara dan mengembangkan budaya politik yang ada dan berlaku yang telah menjadi landasan yang mantap dari sistem politik yang mapan dan handal itu. Komunikasi politik mentransmisikan nilai-nilai budaya politik yang bersumber dari pandangan hidup atau ideologi bersama masyarakatnya kepada generasi baru (anakanak,

remaja,

dan

pemuda,

termasuk

mahasiswa)

dan

memperkuat

proses

pembudayaannya dalam diri generasi yang lebih tua. Maka dari itu, budaya politik mampu terpelihara dengan baik, bahkan mungkin berakar dan terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bersamaan dengan itu, komunikasi politik bisa menyatu dan menjadi bagian integral dari budaya politik tersebut. Komunikasi politik berakar, hidup, dan berkembang bersama-sama dengan budaya politiknya.

11.8

Komunikasi sebagai Proses Politik Dengan komunikasi, maka realitas, sejarah, tradisi politik bisa dihubungan dan

dirangkaikan dari masa lalu untuk dijadikan acuan ke masa depan. Dengan komunikasi


Pertemuan 10

sebagai proses politik, berbagai tatanan politik berubah sesuai dengan tuntutan masyarakat akan berubah. Misalnya, tradisionalisme. Berbagai adopsi tradisi luar juga tidak akan mudah diterima begitu saja dan suatu saat akan mengalami kegagalan seandainya bertentangan dengan tradisi yang sudah ada. Ada beberapa catatan yang bisa ditarik ketika kita memperbincangkan komunikasi sebagai proses politik, yakni sebagai berikut: 1.

Komunikasi memiliki peran signifikan dalam menentukan proses perubahan politik di Indonesia. Ini bisa dilihat dari perubahan format lembaga kepresidenan yang dahulunya sakral kemudian menjadi tidak sakral. Ini semua diakibatkan terbinanya komunikasi politik yang baik antara masyarakat dan pemerintah.

2.

Kita pernah mewarisi komunikasi politik yang tertutup sehingga mengakibatkan ideologi politik yang tidak terbuka. Kemudian timbul penafsiran ada pada pihak penguasa yang mendominasi dan mengontrol semua bagian, sehingga memunculkan hegemoni dan pola atau arus komunikasi top down yang indoktrinatif.

3.

Komunikasi masih dipengaruhi oleh tradisi politik masa lalu. Tradisi politik yang mementingkan keseimbangan, harmoni, dan keserasian masih diwujudkan meskipun dalam kenyataannya tradisi itu justru dijadikan alat legitimasi politik penguasa atas nama stabilitas. Keterpengaruhan ini juga termanifestasikan pada budaya sungkan yang masih kental dalam tradisi komunikasi kita.

4.

Sebagai proses politik, komunikasi menjadi alat yang mampu untuk mengalirkan pesan politik (berupa tuntutan dan dukungan) ke pusat kekuasaan untuk diproses. Proses itu kemudian dikeluarkan kembali dan selanjutnya menjadi umpan balik. Ini artinya, komunikasi sebagai proses politik adalah aktivitas tanpa henti.****


Pertemuan 10

BAB XII

PERAN MEDIA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

12.1

Budaya Lokal dan Kehidupan Masyarakat Media Lokal/pers adalah media/pers yang dibangun oleh dan untuk orang-orang

lokal. Lokal dapat berarti suatu kota, kabupaten atau propinsi atau wilayah yang dihuni atau suatu kelompok suku, dalam suatu wilayah geografis yang lebih besar. Fungsi media/pers lokal pada dasarnya untuk memebuhi kebutuhan masyarakat yang bersangkutan, apakah itu dalam segi pendidikan, informasi, kebudayaan atau hiburan. Akan tetapi yang terpenting yaitu untuk membangun dan mengembangkan jati diri (identitas) masyarakat lokal tersebut. Namun dalam kenyataan sekarang masyakat Indonesia termasuk birokrat dipemerintahan, umumnya menganut pandangan objektif terhadap budaya. Mereka memandang bahwa budaya adalah suatu entitas yang cenderung statis yang terutama berbentuk aspek-aspek yang dapat di lihat dan diraba seperti artefak, kerajinan tangan, tarian bangunan, dsb. Hal ini bisa di lihat dengan adanya kementrian kebudayaan, namun yang diurusinya hanya hal-hal yang bersifat nyata. Sebagai kita yang hanya memandang budaya secara objektif, maka sebagai akibatnya mengundang beberapa persoalan, diantanya:

1. Kita cenderung etnosentrik, menganggap budaya kita sebagai yang terbaik dan mengukur budaya yang lain dengan standar kita. Maka kita pun menganut otostereotip “masyarakat kita ramah tamah” “masyarakat kita religius” dsb padahal bangsa-bangsa lain pun boleh jadi menganggap diri mereka ramah tamah. 2. Kita menjadi kurang kritis terhadap aspek-aspek budaya yang kita warisi dari nenek moyang kita, karena kita menganggap sebagai bawaan yang tak perlu


Pertemuan 10

dipersoalkan lagi. Padahal sebagai aspek budaya mana pun yang merupakan hasil kreasi manusia selalu ada aspek positif dan negatif. Aspek budaya yang negative adalah kebiasaan jam karet, etos kerja yang rendah sehingga kita menjadi bangsa yang lembek dan tidak mampu bersaing dengan bangsa lain. Ironisnya kita justru malah lebih suka mengadopsi budaya asing yang justru merusak semisal sifat hedonisme (memuja kesenangan)

Contoh lain yang harus kita kritisi dari budaya kita adalah kolektivisme/gotong royong. Dalam bahasa Sunda Bongkong ngaronjok bengkung ngariung atau bahasa jawa mangan ora mangan asal kumpul. Disana memang ada nilai harmoni/keselarasan tetapi dengan mengorbankan kebiasaan atau kemampuan berbeda pendapat. Akibatnya kita menjadi orang-orang yang emosional, temperamental dan berangasa.

Dalam batas-batas tertentu kolektivisme boleh-boleh saja dipertahankan, misalnya saling berkunjung dan kerja bakti. Akan tetapi kalau tidak hati-hati ini bisa menimbulkan terjadinga KKN dalam berbagai bentuk dan diberbagai bidang.

3. Kita menjadi kaku dan kurang luwes dalam bergaul dengan budaya lain. Kita menjadi gagap

dan gamang untuk berinteraksi dengan suku-suku lain atau

bangsa-bangsa lain yang ada disekitar kita, kita kerap kali hanya terbawa arus ikut-ikutan, tidak percaya diri, tidak mandiri.

Menurut Dr.Ide Anak Agung Gde Agung mantan Dubes Indonesia untuk Austria menjadi salah satu factor yang menyebabkan lemahnya para diplomat Indonesia di luar negeri. Mereka kurang menguasai bahasa asing dan kurang mampu bergaul dengan orang asing. Mengubah pandangan budaya dari objektif ke interpretif yang mengisyaratkan bahwa budaya itu dinamis, bahwa kita bukan sekedar orang yang harus mengikuti nilainilai budaya yang diwarisi dari terdahulu, tetapi harus mengkritisinya, memperbaharuinya


Pertemuan 10

sesuai nilai-nilai positif yang kita prioritaskan. Sikap kita yang benar adalah bagaimana kita mampu memelihara nilai-nilai budaya local yang positif yang sesuai dengan agama kita, dan bagaimana pula kita mampu menyaring budaya asing. WS Rendra: kita dapat mengadopsi aspek-aspek budaya dari mana pun sejauh hal itu meningkatkan martabat kemanusiaan kita. Sayangnya yang lebih banyak ditiru dari barat yaitu hal-hal yang negative. Salah satu misi terpenting pers lokal adalah misi pendidikan yaitu bagaimana membangkitkan jati diri yang selama ini dianggap memble jika berhadapan dengan suku lain.

12.2

Film dan Budaya Lokal Melvin DeFleur lewat teori norma budaya (the cultural norm theory): pada

dasarnya media massa lewat sajiannya yang selektif dan tekanannya pada tema-tema tertentu menciptakan kesan pada khalayak bahwa norma-norma budaya bersama mengenai topic yang ditonjolkan didefinisikan dengan suatu cara tertentu. Artinya media massa berkuasa mendefinisikan norma-norma budaya buat khalayaknya dan secra tidak langsung media akan mempengaruhi individu. Menurutnya, ada tiga pola pembentukan pengaruh melalui media massa: 1. Pengaruh norma yang ada (mis: kekeluargaan, cinta tanah air,atau agresivitas). 2. Kedua, menciptakan norma yang baru (pakaian dengan perut terbuka, topi kupluk, dll). 3. Ketiga, mengubah norma yang ada (mis: selera makanan cepat saji, jilbab yang lebih fashionable).

Adakah Budaya Indonesia? Deddy Mulyana: Budaya Indonesia seperti budaya yang lainnya masih dalam proses “menjadi” alih-alih sebagai entitas yang sudah jadi. Dan pertanyaan lainnya, nilai-nilai budaya apa yang hendak dibangun? Sayangnya pembangunan budaya kita tanpa “Cetak Biru” yang jelas. Sejak kita merdeka kita belum


Pertemuan 10

pernaha punya strategi budaya nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu perkembangan budaya kita bersifat centang-perenang, zig zag dan tanpa arah yang jelas. Jika orang Amerika ditanya tentang nilai budaya mereka, mereka akan menyebutkan seperti yang diungkapkan Vander Zanden yaitu: kekeyaan, keberhasilan, kerja dan aktivitas, kemajuan, rasionalitas, demokrasi dan kemanusiaan.

Sedangkan

bangsa Jerman mencakup sifat rajin, ambisi, ketelitian, dan kerja keras, baik, adil, dapat dipercaya, suka menolong, dan pencari gelar. Sedangkan kita sebagai bangsa Indonesia jika ditanya, nilai-nilai utama apa yang dianut? Kita cenderung bingung, atau gagap menyebutnya, karena kalau pun kita sebutkan hingga saat ini belum menginternalisasikannilai-nilai positif tersebut secara utuh. Di jaman Orba kerap mengklaim punya seperangkat nilai budaya seperti religius, keramahtamahan, dan toleransi antar suku dan antar agama. Itu dalam kenyataannya hanya sebagai slogan atau bahkan mitos. Mochtar Lubis dalam bukunya “Manusia Indonesia” yang menandai manusia Indonesia sebagai: munafik, tak bertanggungjawab, berjiwa feodalpercaya takhayul, berwatak lemah, dan boros. Bahkan Media massa Malaysia memberikan julukan INDON untuk menandai bangsa kita yang liar, bringas, dan suka melanggar hokum. Bangsa ini cenderung membebek kepada bangsa asing. Kaum remaja lebih suka memuja selebritis asing. Sudjoko mantan dosen ITB pernah menjuluki bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menderita KROCOJIWA yang rendah diri dihadapan bangsa barat yang mereka kagumi dan secara membabi buta mereka tiru dalam sikap, peri laku dan penampilan. Ibnu Khaldun sosiolog Muslim abad 14 “Muqadimah”Orang-orang taklukan selalu meniru penakluknya baik dalam pakaian, perhiasan, kepercayaan, dan adapt istiadat lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya keinginan untuk menyamai mereka yang telah mengalahkan dan menaklukannya. Orang-orang taklukan menghargai para penakluknya secara berlebihan.


12.3

Pertemuan 10

Kendala Penyebaran Informasi di Indonesia Sebagian besar masyarakat Indonesia belum melek infor-masi, meskipun

globalisasi telah melanda Indonesia, dan hanya wilayah perkotaan yang terimbas proses tersebut. Masih banyak pulau, desa dan daerah terpencil yang tetap tradisional dan masih menganut serta mempraktikan budaya mereka yang boleh jadi menghambat penyebaran informasi yang dilakukan oleh agen-agen pembaharuan termasuk pemerintah. Beberapa kendala terhadap penerimaan dan penggunaan yang berguna bagi kehidupan mereka berkaitan dengan kepercayaan dan nilai budaya mereka, sebagian bersifat mistis dan merupakan mitos yang tidak kondusif bahkan kontra produktif dengan usaha-usaha untuk memajukan kesejahteraan mereka. Banyak tanah di Sumatera Barat, Kalimantan, dan Papua yang tidak bisa dikembangkan untuk pembangunan pari-wisata, karena masyarakat menganggap lahan tersebut sebagai tanah adapt yang tidak boleh dikomersilkan atau sebagai tanah yang bersifat sakral. Masalah utama komunikasi sosial yang dihadapi oleh negara-negara dunia ketiga umumnya dan Indonesia khususnya dapat dipetakan sebagai berikut: Pertama, organisasi sosialnya terfrag-mentasi berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). Kedua, tarik-menarik antara budaya feodal (peasant culture) dengan budaya borjuis masyarakat industri (industrial culture). Ketiga, norma kelompok yang terbelah di antara hips group dan reference group yang kontradiktif. Secara singkat dapat disimpulkan karakter masyarakat majemuk sebagai berikut: struktur sosialnya terpecah dalam beberapa subsistem yang berdiri sendiri dalam ikatan primordial yang nonkomplementer; segmentasi kultural yang saling berbeda yang tidak punya konsensus dan loyalitas terhadap nilai-nilai dasar; konflik sosial berbentuk vertikal dan horizontal; intergrasi sosial bersifat koersif dan dominasi politik bersifat rasial (Nasikun, 1989). Struktur sosial masyarakat majemuk di Indonesia (plural society) terdiri atas dua elemen yang berdiri sendiri tanpa pembauran sebagai masyarakat politik (polity). Ini dapat dicermati dengan pendekatan konflik (conflict approach) dan pendekatan strukturalfungsional (functional-structural approach).


Pertemuan 10

Seorang sosiolog bernama JS Furnivall dalam karyanya Netherland India: A Study of Plural Economy (Cambridge University Press, 1967) melihat masyarakat Indonesia terbelah secara vertikal: kelas sosial ekonomi dan secara horizontal: SARA. Kekuasaan politik didominasi ras tertentu (baca: Jawa) tanpa ada kehendak bersama (common will). Dalam karyanya yang lain Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Net-herlands India (New York University Press, 1956), Furnivall menyebutkan dalam masyarakat majemuk seperti ini tidak ada common social demand. Artinya, hubungan sosial di antara elemen-elemen masyarakat majemuk semata-mata didasari oleh proses produksi material. Kepentingan ekonomi berimpit dengan perbedaan ras yang mengerucut seperti piramida: pribumi sebagai alasnya dalam bidang pertanian sawah (wet rice cultivation) di Jawa dan pertanian ladang (shifting cultivation) di luar Jawa, posisi tengah ditempati oleh Timur Asing (Tionghoa; Arab; India) sebagai pedagang perantara dan puncaknya ditempati oleh bangsa Eropa yang komandani oleh Belanda di sektor perkebunan. Pasca revolusi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 lapisan atas bergeser ditempati oleh segelintir elite pribumi. Lapisan lainnya nyaris tidak berubah. Masalahnya, pembangunan yang tidak lain dari perubahan sosial yang terencana dengan budaya (culture), situasi (situation) dan waktu (time) yang berbeda antara suatu negara dengan negara lainnya. Dengan demikian, tidak bisa konsep-konsep modernisasi Barat dicangkokkan begitu saja dalam proyek rekaya sosial masyarakat di negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Seperti terlihat dalam pemikiran David Mc Clelland dengan konsep N-Ach (Need for Achievement) dalam karyanya The Achieving Society (Princeton van Nostrand, 1961) yang mirip dengan karya sosiolog Jerman Max Webber The Protestant Ethics and The Rise of Capitalism yang intinya melihat kerja keras dan disiplin tinggi sebagai panggilan Illahi (calling) sebagai dasar modernisasi Barat. Inilah yang tidak dimiliki oleh sebagian besar masyarakat di negara-negara dunia ketiga ter-masuk Indonesia. Intinya mereka terbelakang dan miskin karena malas. Untuk itulah perlu disusun strategi komunikasi yang bisa mengubah mental masyarakat yang selaras dengan modernisasi. Pemikiran ini diadobsi oleh rezim Orde Baru dulu. Tayangan “Ria Jenaka” di TVRI yang memanfaatkan komunikasi tradisional dengan tokoh punakawan dalam dunia perwayangan sebagai agen modernisasi. Atau drama radio “Butir-Butir Pasir Laut” di RRI yang memuat pesan KB Nasional bisa dijadikan sekedar


Pertemuan 10

ilustrasi.Begitu pula Daniel Lerner dalam karyanya The Pas-sing of Traditional Society: Modernizing The Mid-dle East (New York: Free Press, 1965). Pemikirannya khas seorang pengamat Barat. Ia mirip Rostow yang percaya bahwa media massa bisa menjadi alat percepatan sejarah (acceleration of history) dan mobilisasi massa (mobilization of periphery***.


Pertemuan 10

BAB XIII KEPEMIMPINAN MASYARAKAT ADAT

13.1

Kepemimpinan Masyarakat Adat Ketika sebuah komunitas menjadi lebih kompleks dalam bentuk keluarga luas

dan etnis, maka pemimpin telah ditentukan melalui proses “memilih”. Hanya saja proses dan aturan memilih ini kebanyakan sudah ditentukan misalnya berdarah bangsawan, dari kelompok marga tertua, secara turun menurun, dll. Dalam kedua kasus di atas maka kekuasaan yang melekat pada seseorang adalah given. Oleh karena itu kadang-kadang lebih ba-nyak bersifat sabda penguasa. Pola-pola pemilihan dan kepemimpinan semacam itu belum tentu tidak demokratis, dalam arti terbuka, trans-paran, dan menyelesaikan persoalan secara damai. Ada jenis “demokrasi” yang berbeda antara yang ber-laku dimasyarakat adat dengan yang kita kenal selama ini. Kalau standard demokrasi seperti yang kita kenal ini yang dipakai, tentu saja komunitas adat bisa dilihat sebagai yang tidak demokratis. Persoalannya apakah ini yang disebut metode partisipatory?! Memang benar bahwa kondisi kepemimpinan masyara-kat adat saat ini dalam dilema, yang disebabkan oleh berlakunya UU no. 5 Tahun 1979 mengenai tata pemerintahan desa. Perundangan tersebut secara formal ti-dak mengakui lagi kepemimpinan informal di tingkat komunitas asli, dan diganti dengan kepemimpinan for-mal dalam bentuk pemerintahan desa yang segala ke-pemilihan dan strukturnya telah ditentukan oleh peme-rintah pusat. Sejak saat itu “dualisme” kepemimpinan terjadi di tingkat bawah khususnya di komunitas-komu-nitas di luar Jawa. Selain dualisme kepemimpinan, kemudian terjadi ke-cenderungan bahwa tradisi kepemimpinan informal se-makin lama semakin memudar karena kurang dipakai oleh masyarakat.

Tidaklah

mudah

untuk

membangkit-kan

kembali

pola

struktur

kepemimpinan semacam itu. Mungkin yang hanya bisa dilakukan adalah menegak-kan kembali nilai tradisinya yang mampu menumbuh-kan semangat kebersamaan, simbol identitas, dan hukum-hukum adat yang masih relevan.


13.2

Pertemuan 10

Konsep Kepemimpinan Tradisional 3 (tiga) konsep kepemimpinan, yaitu: 1. Kepemimpinan tradisional mengacu pada aturan lama yang sangat statis, biasanya mengacu pada agama atau adat. 2. Kepemimpinan rasional mendapat kewe-nangannya dari aturan formal, serta hu-kum yang disepakati 3. Kepemimpinan kharismatis lebih menon-jolkan kewibawaan dan kharisma seseo-rang di tengah masyarakat yang dipim-pinnya. Otoritas kepemimpinan seseo-rang didapat dari proses yang lama, yang diakui oleh masyarakat.

Sejak zaman pra-penjajahan hingga saat ini, model kepemimpinan yang dianut masyarakat adat menga-lami fluktuasi yang dapat digambarkan sebagai be-rikut: 1. Sebelum kedatangan penjajah, setiap masyarakat adat memiliki model kepemimpinan asli, belum terkooptasi oleh kekuatan manapun di luar masyarakat adat itu sendiri. 2. Pada masa kolonialisme, tatanan masya-rakat adat mulai dicampuri oleh penjajah. Sebagian dielaborasikan pada sistem kolonialisme, sebagian dihilangkan. 3. Tahun 1948, setelah Indonesia merdeka, terdapat UU yang mengatur tentang se-truktur pemerintahan: propinsi, kabupa-ten, desa/dengan nama lain (masyarakat adat masih diakomodir). 4. Tahun 1979, melalui UU No. 5/1979, ter-jadi penyeragaman wilayah pemerinta-han terendah; desa adat dilebur menjadi desa. 5. Tahun 1999, dalam UU No. 22/1999 ten-tang Otonomi Daerah, masyarakat adat kembali diakomodir.


Pertemuan 10

Kepemimpinan masyarakat adat, saat ini, mempu-nyai 3 muka: 1. Berhubungan dengan negara/pemerintah 2. Berhubungan dengan konstituennya, masyarakat 3. Berhubungan dengan pasar (bisnis).

Bagan di atas merupakan salah satu alat bantu

untuk menganalisa pola

kepemimpinan masyarakat adat saat ini. Masyarakat adat yang berhadapan dengan negara dan kelompok bisnis bisa dilihat dari 3 (tiga) pendekatan: politik, ekonomi, dan sosialbuda-ya. Benturan-benturan masyarakat adat dengan 2 elemen lain tersebut, selanjutnya berdampak pada ma-najemen kepemimpinan masyarakat adat, pola rek-rutmen pemimpin, struktur dan fungsi kepemimpinan serta hak pengelolaan sumberdaya alam. Dalam kerangka otonomi daerah, apakah pola kepe-mimpinan adat yang lama masih bisa diberlangsung-kan? Bagaimanakah strategi kepemimpinan adat untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada masa kini?

13.3

Perubahan Pola Kepemimpinan Masyarakat Adat

13.3.1 Kondisi di Sumbar (Pra-kolonialisme) Sebagai unit pemerintahan otonom, kekuasaan peme-rintahan nagari dipegang oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berfungsi sebagai badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam KAN berkumpul para ninik-mamak yang mewakili kaumnya dan secara musyawarah mu-fakat melaksanakan pemilihan Wali Nagari, melakukan peradilan atas anggotanya, dan menetapkan peraturan demi kepentingan anak Nagari.

a. Kolonialisme Nagari diperintah oleh dewan kepala panghulu. Belanda menetapkan seorang kepala nagari sebagai wakil dan pegawai pemerintah paling tinggi dalam hubungannya


Pertemuan 10

dengan Belanda. Untuk tujuan sistem pengolahan ta-nam paksa komoditas kopi, Belanda membuat batasan jumlah kepala kaum istratif (dinamakan panghulu rodi). b. Orde Lama Melalui UU No. 22/1948 ditetapkanlah satu hierarki ad-ministratif resmi yang tergabung dalam organisasi pe-merintah lokal. Ini terdiri dari Wali Nagari dan Kerapatan Nagari, dimana sejumlah tetua adat yang terpilih selalu memainkan peran penting disamping ulama dan kaum cerdik pandai. c. Orde Baru Melalui UU No.5/1979, dilakukan penyeragaman peme-rintahan terendah, yaitu mengikuti pola desa Jawa. Kebijakan ini diberlakukan secara efektif di Sumatera Barat pada tahun 1983. Pembentukan desa didasarkan pada jorong (subdivisi nagari). Alasannya, supaya mendapat lebih banyak bantuan karena jumlah jorong lebih banyak daripada nagari, yang secara substansial lebih besar daripada desa di wilayah lain di Indonesia.

Dengan pelaksanaan UU No.5/1979, nagari bukan lagi sebuah unit istratif yang resmi. Namun, sebuah perda tahun 1983 mengizinkan nagari sebagai “masya-rakat hukum adat” dan mengakui Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai institusi yang mewakili masyarakat ini. Pada periode ini terjadi dualisme kepemimpinan. Meski nagari hancur, namun tataran adat nagari masih eksis. Dalam konteks kepemimpinan is-tratif, ditetapkan kepala desa sebagai pemimpinnya. Dan seringkali kepala desa tampil sebagai pemimpin yang otoriter meskipun kurang legitimate. Pada ma-sa ini, masyarakat adat dipimpin oleh pemangku adat yang lebih bisa diterima oleh komunitas adat. Keppemimpinan adat dalam konteks otonomi daerah. Kepemimpinan masyarakat adat dalam rela-sinya dengan semangat otonomi daerah di Sumatra Barat dapat digambarkan sebagai berikut: Kepemimpinan adat masih bisa diterima. Pemimpin adat bisa menjadi pemimpin istratif, meski tidak dianut oleh seluruh komunitas. Ada 4 kepe-mimpinan nagari: eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pelestarian adat. Tiga fungsi pertama mengabsorbsi pola kepemimpinan yang rasional; Wali Nagari dipilih


Pertemuan 10

oleh rakyat dan di-SK-kan (ditetapkan) oleh bupati. Sedang fungsi keempat, tidak bisa diintervensi negara. Kerapatan adat nagari yang menjalankan fungsi ini tumbuh dari bawah dan turun-temurun.

13.3.2 Kondisi di Bali (Pra-Orde Baru) Desa adat mempunyai kewenangan meliputi: pa-rahyangan, pawingan dan pembangunan. Sejak diberlakukannya UU No.5/1979, terjadi dualisme pe-merintahan, yaitu desa adat dan desa dinas. Hal ini menimbulkan kerancuan dan mengurangi otonomi desa adat sebelumnya. Desa adat hanya berwenang mengelola urusan parahyangan. Bendesa tidak memiliki wewenang seperti ketua adat di wilayah lain. Kekuasaan tertinggi ada di paruman (rapat desa adat) yang diadakan secara rutin dlmkurun waktu tertentu. Di satu sisi, berdampak positif, yaitu mengontrol wewenang bendesa sehingga tidak menyimpang dari adat. Di sisi lain, berdampak negatif, respon bendesa terhadap persoalan dari luar menjadi lamban. Desa adat terdiri dari satu banjar. Dalam pola kepemimpinan lama, banjar dipimpin oleh kepala banjar. Sejak diberlakukan UU No.5/1979, kepala banjar diganti kepala dusun. Dari rapat kepala dusun inilah dihasilkan keputusan desa adat.

Pamor desa adat meredup. Sistem pemilihan bendesa adat sebagian menggu-nakan sistem keturunan dan ada juga yang meng-gunakan model pemilihan secara langsung. Bahkan sekarang masa jabatannya dibatasi. Kalaupun ada yang menjabat dalam waktu lama, ada dua kemungkinan: pertama, memang disegani. Kedua, masih ter-sangkut hutang pada desa adat. Bendesa biasanya tampil one man show. Sering terjadi perebutan wewenang antara pemimpin desa dinas dengan desa adat berkaitan dengan masuknya investor. Kalau hanya disahkan pemimpin desa adat, maka kerjasama itu tidak punya kekuatan legal-formal. Sedangkan jika hanya disahkan pemimpin desa dinas, kerjasama itu dianggap tidak legitimate di kalangan masyarakat adat. Namun sekarang ini desa adat lebih diperhatikan.


Pertemuan 10

13.3.3 Kondisi di Kalimantan Barat (Orde Baru) Seperti yang terkandung dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, pemerintahan negara dibagi dua, yaitu negeri dan adat. Namun sebenarnya, sebelum tahun 1975, pemerintahan adat hanya satu untuk menja-lankan dua fungsi, yaitu: istrasi dan adat. Ketika pemerintah Orde Baru mengisyaratkan perubahan struktur pemerintahan adat masyarakat Landak tidak mau mengganti. Resikonya, tidak ada SK atau tunja-ngan dari pemerintah. pembentukan desa model Jawa kurang diterima oleh masyarakat adat lokal. Otoritas kepala desa dalam bidang sosial-budaya tidak menda-pat legitimasi sosial. Pada pertengahan 1980 pemerintah membentuk De-wan Adat dan Majelis Adat pada tingkat propinsi. Tu-juannya adalah memperoleh dukungan kultural dari masyarakat adat. Selain itu untuk

kepentingan mobili-sasi politik karena yang duduk di sana

dipastikan Golkar.

13.3.4 Kondisi di Nusa Tenggara Timur Sebelum kehadiran kolonial, eksistensi masyarakat adat masih kuat dalam berbagai aktivitas. Masyarakat adat Meto memiliki sebuah mekanisme pergantian kepemimpinan yang unggul. Jika tiba masa pergantian pemimpin, masyarakat secara sadar datang tanpa di-undang dan tidak ada kampanye. Ketika kolonial ma-suk, sebagian hak masyarakat adat diambil alih. Ketika orba berkuasa, mekanisme kepemimpinan lokal hilang. Untuk Camat atau kepala desa, pemerintah mencari orang yang mampu secara istrasi tapi juga legitimate secara adat; pemimpin tidak berbasis pada masyarakat lokal.

Kepemimpinan adat dalam konteks otonomi daerah Pola kepemimpinan tempo dulu bisa diterapkan dengan melakukan redefinisi dan kontekstualisasi pada situasi saat ini. Saat ini terjadi dualisme kepemimpinan. Ada tokoh adat yang dihormati masyarakat dan diakui secara formal oleh pemerintah. Di sisi lain, terdapat pula kepala desa yang memegang kekuasaan secara istratif.


Pertemuan 10

Secara de jure, tidak ada pengakuan legal-formal terhadap eksistensi pemimpin adat, tapi secara de facto pengakuan ini kuat sekali. Misalnya: jika kepala desa mengundang warga untuk membangun jalan, 99% masyarakat tidak akan datang. Tapi jika kepala desa mendekati pemangku adat, maka 100% warga masyarakat akan bersedia.

13.3.5 Kondisi di Sumatera Selatan Pola kepemimpinan di Sumatera Selatan sangat dipengaruhi oleh beberapa kerajaan pendahulunya, antara lain: Kalingga, Majapajit serta invasi dari Laos dan Cina. Yang berkembang adalah pemerintahan marga yang dipimpin oleh pasirah. Pasirah ini dike-palai oleh pamong praja (residen). Marga mempu-nyai wakil dan dibantu pemimpin kelompok-kelom-pok terkecil, yaitu grindo yang memimpin desa kota dan griyo yang memimpin desa dalam (masyarakat adat asli). Marga dibantu juga oleh ketip (tokoh agama) dalam pemerintah pasirah. Pada zaman kolonial, Belanda banyak melakukan intervensi, diantaranya munculnya pemerintahan pa-sirah dalam marga, dimana residen dipilih atas saran Belanda. Orang yang dipilih sebagai residen biasa-nya kuat secara ekonomi. Pasca kemerdekaan, sia-papun bisa ikut dalam pemilihan pemimpin dengan kriteria: karismatik, dituakan, dan mempunyai kele-bihan dibanding warga lainnya.

Kepemimpinan tra-

disional tidak berbenturan dengan masyarakat, kare-na masyarakat cenderung tradisional juga.

13.3.6 Kepemimpinan Sosial dalam Masyarakat Dayak. Sebelum tahun 1980-an, dalam masyarakat Dayak sendiri, peranan dan kewibawaan tokoh masyarakat, pemuka adat, orang-orang yang dituakan dan pe-muka agama masih sangat besar dan daya kepe-ngikutan para anggota kelompok ini terhadap me-reka cukup tinggi. Sejak akhir 1980, terutama ketika sumberdaya hutan (SDH) di Kalbar mulai mengalami kehancuran (deforestation process), oposisi terha-dap sumber kehancuran itu mulai timbul (Alqadrie, 1994a) yang diikuti secara perlahan dan pasti bersa-maan dengan menurunnya kewibawaan, kepercaya-an dan peranan tokoh atau pemuka adat dalam masyarakat mereka.


Pertemuan 10

Krisis kepercayaan terhadap adat dan sekaligus terhadap pemuka adat mencapai klimaksnya, dan ini terlihat jelas ketika dalam pertikaian antara anggota komunitas Dayak dengan komunitas Madura pedala-man yang terjadi tahun 1996/1997. Pada kasus Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang dan Kasus Salatiga, Kabupaten Landak, sebagian besar pemuda dan mahasiswa Dayak menendang tempayan (simbol upa-cara adat dalam masyarakat Dayak) dan tidak mau lagi mendengarkan himbauan tokoh adat mereka maupun pemuka agama Nasrani (Katolik dan Protestan) agar tidak bertindak anarkis. Para pemuda ini menganggap bahwa pemuka adat dan agama tidak lagi mampu melindungi mereka dan tidak juga dapat merealisasikan harapan keakhiratan (eschatological expectation).

13.4

Pola Kepemimpinan Model kepemimpinan suatu masyarakat selalu mengikuti perkembangan sosial

masyarakat itu sendiri. Pada awalnya, ketika komunitas-komunitas adat masih berbentuk kelompok suku yang biasanya dalam satu garis keturunan, maka pemimpinannya adalah berdasar senioritas baik menurut umur maupun kekuatan yang dimiliki. Soekanto

(2003)

mendefinisikan

kepemimpinan

(leader-ship)

sebagai

kemampuan seseorang untuk mempe-ngaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki pemimpin ter-sebut. Berdasarkan sifatnya kepemimpinan dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu : 1. Kepemimpinan formal, yaitu kepemimpinan yang tersimpul dalam suatu jabatan yang formal yang dalam pelaksanaannya harus berada di atas landasan atau peraturan res-mi sehingga daya cakupnya agak terbatas. 2. Kepemimpinan informal, merupakan

kepe-mimpinan

karena

kepercayaan

masyarakat

akan

kemampuan seseorang untuk menjadi pemimpin. Lebih fleksibel dengan ruang lingkup tanpa batas resmi.


Pertemuan 10

Kepemimpinan merupakan hasil organisasi sosial yang telah terbentuk atau sebagai hasil dinamika interaksi sosial. Margono Slamet menyatakan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai syarat dan sifat sbb: 1. Mempunyai visi yang jelas tentang lembaga yang dipimpinnya dan mampu mengkomu-nikasikan visinya 2. Mempunyai kemampuan untuk bekerja keras 3. Mempunyai ketekunan dan ketabahan 4. Mempunyai disiplin kerja 5. Mempunyai sifat pelayanan 6. Mempunyai pengaruh pada orang lain 7. Mempunyai sikap yang tenang dalam mengambil keputusan 8. Memberdayakan orang lain atau anggo-tanya

Secara garis besar ada tiga ciri umum kepemimpinan, yaitu otoriter, demokrasi, dan leizessfaire. Kepemimpinan seseorang akan efektif bila disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi oleh si pemimpin dalam ber-komunikasi dengan bawahan (kepemimpinan situa-sional) Kepemimpinan situasional didasarkan atas (ibrahim, 2002) : 1. Kadar bimbingan dan arahan yang dibe-rikan pimpinan 2. Kadar dukungan emosional yang disedia-kan pemimpin 3. Peringkat kesiapan yang diperlihatkan pengikut dalam pelaksanaan tugas, fung-si, atas tujuan tertentu.****


Pertemuan 10

DAFTAR PUSTAKA

Effendy, Prof.Onong Uchana M.A. Ilmu, Teori, Dan Filsafat Komunikasi. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. Mustopo, M.Habib. Ilmu Budaya Dasar. Usaha N asional. Surabaya. 1983. Lewis, Richard D. Komunikasi Bisnis Lintas Budaya. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2005. Wiryanto. Teori Komunikasi Massa. Grasindo. Jakarta. 2000. Efriza S.IP. Ilmu Politik. Alfabeta. Bandung. 2008. Van Peursen, Prof.Dr.C.A. Strategi Kebudayaan. Kanisius. Yogyakarta. 1988. Usman Pelly dan Asih Menanti. 1994. Teori-teori Sosial Budaya. Jakarta: Proyek P&PMTK Dirjen PT. Depdikbud. Soerjono Soekanto. 2004. Sosiologi Suatu Pengantar. Cetakan ke-37. Jakarta Raja Grafindo Persada. Alfian, ed. 1985. Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan Kumpulan Karangan. Jakarta: Gramedia. Koentjaraningrat. 2003. Pengantar Antropologi –Jilid 1, cetakan kedua, Jakarta: Rineka Cipta.


Pertemuan 1

188

Sistem Sosial Budaya Indonesia 723t57

Overview 26281t

More details 6y5l6z

Related Documents 3h463d

Sistem Sosial Budaya Indonesia 723t57

Sistem Sosial Budaya Indonesia 723t57

Makalah Sistem Sosial Budaya Indonesia l4p6q

Sistem Sosial Dan Sistem Budaya 366w4o

Makalah Sistem Sosial Indonesia 6e2b

Sistem Sosial Indonesia 1hk73

More Documents from "Angel Purwanti" 5x4g2s

Pengantar Manajemen Full.ppt 6z4i41

Sistem Sosial Budaya Indonesia 723t57

Sap Pda 5e3r1g

1 Ppk Obsgyn Fix 1h3s11

Nusantara Sehat 5s666k

Hydraulic Fracturing 66p24